Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perkembangan dunia bisnis dan usaha di Indonesia pasca krisis moneter menunjukan grafik pertumbuhan yang sedikit demi sedikit menunjukan peningkatan. Pengembangan pola bisnis dan bidang usaha ditandai dengan semakin banyaknya perusahaan-perusahaan yang telah eksis dan memiliki kemampuan keuangan yang baik untuk memasuki bidang usaha yang baru dan berbeda dari yang selama ini mereka geluti. Berbagai macam cara dan strategi bisnis dipergunakan guna mewujudkan keinginan diversifikasi usaha dari perusahaan, antara lain ditempuh dengan cara melakukan Merger, Konsolidasi dan atau akuisisi. Masing-masing cara sebagaimana dimaksud diatas memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Didalam tulisan ini, penulis mengambil Akuisisi melalui Pasar Modal sebagai salah satu strategi diversifikasi bisnis yang menurut pandangan penulis memiliki nilai ekonomis yang paling baik dibandingkan dengan Merger dan Konsolidasi. Akuisisi banyak dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik didalam lingkungan grup perusahaan maupun diluar lingkungan grup perusahaan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya akuisisi adalah untuk meningkatkan kinerja perusahaan, seperti memperkuat pangsa pasar yang ada, memperkuat struktur pemodalan ataupun menguasai serta mempelajari tekhnologi dari pesaing. Bentuk akuisisi yang paling banyak dilakukan adalah bentuk akuisisi dengan pembelian saham suatu perusahaan lain melalui pasar modal. Peraturan mengenai akuisisi atau pengambil-alihan telah ada sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang No. 1 Tabun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tabun 1998. Dalam praktek akuisisi melalui pasar modal yang disertai dengan kewajiban melakukan penawaran tender saham saat ini semakin berkembang dan kompleks sehingga ada kecenderungan pengusaha untuk memanfaatkan celah-celah hukum untuk kepentingan pengusaha tersebut, antara lain penyesatan informasi serta perdagangan saham dengan memanfaatkan informasi orang dalam (insider trading), praktek-praktek semacam ini patut diperhatikan oleh para pembuat kebijakan dan peraturan perundang-undangan agar tidak memberi kesempatan kepada pelaku bisnis untuk memanfaatkan peluang hukum yang ada. Kewajiban melaksanakan keterbukaan informasi (disclosure) dalam proses akuisisi dan tender offer di pasar modal adalah langkah yang wajib dilaksanakan oleh setiap emiten, sehingga diharapkan masyarakat atau calon investor akan dapat memperoleh informasi seluas-luasnya berkenaan dengan kondisi perusahaan yang akan diakuisisi dan dalam membuat keputusan bisnis terhadap perusahaan yang akan diakuisisi.

Abstrak :
Prinsip keterbukaan informasi merupakan inti dan jiwa dari pasar modal itu sendiri. Sebab itu, hukum pasar modal mewajibkan setiap emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan setiap peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga efek dari emiten atau perusahaan publik tersebut kepada masyarakat. Adanya keterbukaan informasi mengenai keadaan perusahaan dari emiten atau perusahaan publik maka investor mempunyai bahan pertimbangan secara rasional untuk dapat mengambil keputusan melakukan pembelian atau penjualan atas efek tersebut. Tetapi prinsip keterbukaan informasi yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Juncto Peraturan Bapepam Nomor X. K.1 sering dilanggar oleh emiten atau perusahaan publik dan anggota direksinya. Bermula dari pelanggaran prinsip keterbukaan informasi maka dapat menimbulkan praktek kejahatan di pasar modal. Salah satunya adalah praktek insider trading atas suatu transaksi efek di bursa efek. Dugaan praktek insider trading atas perdagangan saham PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk pun telah terdeteksi oleh otoritas pasar modal. Tentunya yang menderita kerugian dari praktek insider trading adalah masyarakat investor pasar modal. Perlu untuk diketahui indikasi-indikasi praktek insider trading telah terjadi dan kategori suatu prinsip keterbukaan informasi telah dilanggar dan kendala-kendala yang terjadi dalam melakukan upaya penegakan hukum pasar modal merupakan pokok permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris. Kategori adanya pelanggaran prinsip keterbukaan yaitu apabila informasi material yang disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik kepada masyarakat tidak disampaikan secara lengkap dan akurat. Apabila pelanggaran tersebut menimbulkan praktek insider trading maka diharapkan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Bapepam-LK kepada investor pasar modal tidak hanya dalam bentuk sanksi administratif saja melainkan memberikan sanksi pidana agar memberikan efek jera dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Sedangkan kendala pembuktian mengenai informasi elektronik maka sekarang sudah tidak menjadi hambatan berarti untuk membawa data/informasi elektronik tersebut ke dalam persidangan karena sejak diundangkannya Undang- Undang No. 11 Tahun 2008, informasi elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah di sidang pengadilan. ......Disclosure Information Principle is the backbone and soul in capital markets its self. Therefore the capital market regulations have made it compulsory for every listed company to disclose any material information's that can influence the price of the stock to the public. With the disclosure of the company information's, public has relevant information to make a rational decision to buy or to sell the company stocks. The provision regarding disclosure of information in Law Number 8 Year 1995 jo Indonesia Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Regulation Number X.K.1. is often breached by public companies and their directors. It starts from a breach of information disclosure then can escalate to a crime in capital market. An example is the insider trading in a trade in capital market. An Indication of insider trading in stocks trading for PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk has been spotted by the supervisory agency. Its the public who will bear the loss from the practice of insider trading. It should be noted that indication of insider trading practice has been spotted and disclosure information principle has been breached and the obstacles in enforcing the capital market law will be discussed in this thesis. This Thesis is researched with juridical normative approach and with explanatory type of research. a category for a breach of disclosure information principle is if there was a material information that has not been disclosed accurately and properly. If that breach escalated in form of insider trading practice, therefore it's hoped that the supervisory agency should give some sort of legal protection for the investor not only in form of administrative sanction but also in form of criminal sanction to give a sense of justice and to give a chasten effect for public. The obstacle in proofing with electronic proofs is no longer an obstacle since the enacted of Law Number 11 Year 2008, all electronic information can be a valid source of proof in court of law.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat pengungkapan informasi non keuangan dan pengaruh strategi prospector, defender, dan analyzer terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan dengan variabel kontrol jenis industri, umur perusahaan, struktur kepemilikan, dan ukuran perusahaan. Penelitian juga menguji apakah tingkat pengungkapan informasi non keuangan memiliki pengaruh terhadap abnormal return dengan variabel kontrol yaitu ROE dan PBV. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan sampel penelitian yaitu 819 laporan tahunan perusahaan tahun 2014-2015 yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa strategi prospector memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan. Namun strategi defender memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi non keuangan. Penelitian juga menyimpulkan bahwa tingkat pengungkapan informasi non keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap abnormal return. Namun ROE memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap abnormal return. PBV memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap abnormal return. ...... The aim of this study is to examine the level of non-financial information disclosure and impact of strategy of prospector, defender, and analyzer to level of non-financial information disclosure with control variable industry types, age, ownership structure, and size. This research also study about the level of non-financial information disclosure that effect to abnormal return with control variable ROE and This research is quantitative with sample 819 annual report from 2014-2015 listed on Indonesia Stock Exchange. The research concludes that prospector strategy has positive effect on level of non-financial information disclosure. Otherwise, defender strategy has negative effect on level of non-financial information disclosure. The research also concludes that level of non-financial information disclosure affects positive significantly to abnormal return. ROE has positive effect but not significant to abnormal return. Research finds out that PBV has significantly negative effect on abnormal return.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini mengkaji pengungkapan lingkungan environmental disclosure pada perusahaan pertambangan di Indonesia dalam laporan keberlanjutan sustainability report . Tujuan kajian ini untuk mengetahui bagaimana pola, tren, dan sejauh mana pengungkapan lingkungan disampaikan, serta kaitannya dengan teori-teori sustainability report. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi content analysis deskriptif-interpretatif dengan jumlah sampel sebanyak lima perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, yaitu PT Antam Tbk., PT Kaltim Prima Coal, PT Petrosea Tbk., PT Vale Indonesia Tbk., dan PT Pertamina. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keberlanjutan Sustainability Report yang dipublikasi perusahaan dalam kurun periode tahun 2010 sampai dengan 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kesamaan dalam pola pengungkapan lingkungan perusahaan, informasi utama yang paling banyak diungkapkan adalah mengenai emisi dan limbah. Tren pengungkapan lingkungan sepanjang tahun pengamatan secara umum mengalami peningkatan dan berbanding lurus dengan jumlah publikasi pemberitaan di media massa mengenai permasalahan lingkungan yang dihadapi perusahaan. Tipe pengungkapan secara umum juga lebih banyak diungkapkan secara murni narasi dan nonfinansial yang menunjukkan bahwa tingkat kedalaman pengungkapan masih cukup rendah. Hasil temuan ini mendukung beberapa temuan dan teori sebelumnya bahwa pola, tren dan tingkat pengungkapan lingkungan dipengaruhi oleh ukuran serta profil perusahaan dalam kerangka teori legitimasi, artinya pengungkapan lingkungan yang dilakukan dimotivasi oleh upaya menciptakan citra positif demi mendapatkan legitimasi dari publik.

---

ABSTRACT
This thesis is to examine the environmental disclosure of Indonesian mining company through their sustainability report. The purpose of this study is to understand the patterns, trends and extent of the environmental disclosure, and the association with existing theories of sustainability report. The method used in this research is descriptive interpretative content analysis with a total sample of five mining companies, which are PT Antam Tbk., PT Kaltim Prima Coal, PT Petrosea Tbk., PT Vale Indonesia Tbk., and PT Pertamina. The data used in this research is secondary from Sustainability Report published by the companies within the period of 2010 to 2013. Results of this study showed that there are similarities on the corporate environmental disclosure patterns, that most of the disclosed information is related to emissions and waste. The finding showed that environmental disclosure trend during the study period increased in general which consistent with the number of news publication related corporate environmental issue in mass media. The finding also showed that the type of disclosure mostly disclosed in pure narrative and non financial, which mean that the level of environmental disclosure is still low in general. This finding support the theory and findings of previous research that the patterns, trends, and level of corporate environmental disclosure is influenced by the size and the profile of company within the framework of legitimacy theory, which means that the environmental disclosure is motivated by corporate rsquo s effort to create positive image in order to gain legitimacy from the public.

Abstrak :
Partisipasi Masyarakat yang Bermakna (meaningful participation) menjadi tolok ukur (benchmark) dalam membentuk undang-undang yang bersifat inklusif dan berkualitas. Namun masih minimnya partisipasi masyarakat  dalam pembentukan undang-undang khususnya masyarakat terdampak dan memiliki kepentingan. Permasalahan yang dikaji adalah membandingkan praktik pembentukan undang-undang sebelum dan sesudah diberlakukannya pengaturan partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation), kemudian membentuk gagasan ideal terhadap pengaturan partisipasi masyarakat yang bermakna (meanigful participation). Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian doktrinal guna menghasilkan pandangan dan intepretasi berdasarkan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan teori hukum. Hasil penelitian menunjukan, pergeseran makna  partisipasi masyarakat menjadi partisipasi masyarakat yang bermakna (meaningful participation) belum dimaknai dan diimplementasikan secara optimal oleh pembentuk undang-undang, khususnya dalam hal keterbukaan informasi, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained), dan penentuan masyarakat terdampak dan memiliki kepentingan. Kesimpulan yaitu diperlukan pengaturan konrektisasi masyarakat agar tidak terdapat masyarakat yang merasa tidak dilibatkan, integrasi laman resmi  sebagai sarana keterbukaan informasi dan fasilitasi masukan masyarakat dalam pembentukan undang-undang, penegasan pengaturan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban (right to be explained), diseminasi informasi yang berkesinambungan, dan peningkatan kualitas pembentuk undang-undang. ......Meaningful Participation is a benchmark in forming inclusive and quality laws. However, there is still a lack of public participation in the formation of laws, especially those affected and those who have interests. The problem studied is comparing the practice of forming laws before and after the enactment of meaningful participation arrangements, then forming ideal ideas for meaningful participation arrangements. The research method used is a doctrinal research method to produce views and interpretations based on laws and regulations, legal doctrine, and legal theory. The results of the study show that the shift in the meaning of community participation to meaningful participation has not been optimally understood and implemented by legislators, especially in terms of information disclosure, the right to be explaine, and the determination of affected and interested communities. The conclusion is that it is necessary to regulate community connectivity so that no community feels they are not involved, integration of official websites as a means of information disclosure and facilitation of public input in the formation of laws, affirmation of regulation the right to be explained, dissemination of information that sustainable, and improving the quality of legislators.

Abstrak :
Ancaman perubahan iklim secara global telah menggerakkan organisasi multilateral, pemimpin negara dan investor institusional berkomitmen dalam United Nations Global Compact. Penelitian meneliti pengaruh inovasi Perusahaan terhadap pengungkapan ESG Perusahaan dan pengaruh pengungkapan ESG terhadap kinerja keuangan Perusahaan. Inovasi Perusahaan diukur dengan beban riset dan pengembangan dan nilai paten. Penelitian menggunakan perusahaan terbuka di ASEAN+3 yang termasuk dalam sektor industri yang sensitif terhadap lingkungan. sebagai sampel penelitian. Periode penelitian dilakukan pada tahun 2016-2022, dengan tahun 2016 digunakan sebagai awal periode penelitian dikarenakan United Nations Global Compact berpartisipasi dalam Sustainable Development Goals yang dirilis pada tahun 2015. Penelitian menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS) fixed effect sebagai model utama penelitian dan metode Two Stage Least Square (2SLS) untuk menguji endogenitas. Penelitian menemukan hubungan positif signifikan antara inovasi Perusahaan yang diukur dengan beban riset dan pengembangan terhadap pengungkapan ESG. Pengungkapan ESG ditemukan memiliki pengaruh positif signifikan pada kinerja keuangan yang diukur dengan pendapatan. Sementara pengungkapan ESG terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA ditemukan tidak berpengaruh. Kehadiran Komite CSR dalam Perusahaan disimpulkan sangat penting dalam memberi pengaruh positif signifikan terhadap peningkatan pengungkapan informasi ESG dan kinerja keuangan yang diukur dengan pendapatan. Penandatanganan Global Compact Signatory memberikan pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan ESG namun tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perusahaan. ......The threat of global climate change has moved multilateral organizations, state leaders and institutional investors to commit to the United Nations Global Compact. Research examines the influence of corporate innovation on corporate ESG disclosure and the influence of ESG disclosure on corporate financial performance. Corporate innovation is measured by research and development expenses and patent value. The research uses public companies in ASEAN+3 which are included in environmentally sensitive industrial sectors. as a research sample. The research period was carried out in 2016-2022, with 2016 used as the beginning of the research period because the United Nations Global Compact participated in the Sustainable Development Goals which were released in 2015. The research uses the Ordinary Least Square (OLS) fixed effect method as the main research model and the Two Stage Least Square (2SLS) method to test endogeneity. The research found a significant positive relationship between corporate innovation as measured by research and development expenses on ESG disclosure. ESG disclosure was found to have a significant positive effect on financial performance as measured by revenue. Meanwhile, ESG disclosure on financial performance as measured by ROA was found to have no effect. The presence of a CSR Committee in the Company is concluded to be very important in providing a significant positive influence on increasing ESG information disclosure and financial performance as measured by revenue. The signing of the Global Compact Signatory has a significant positive influence on ESG disclosure but does not affect on the Company's financial performance.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari ukuran direksi, ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, dan kualitas pengungkapan terhadap praktik manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran direksi, ukuran dewan komisaris, dan proporsi komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2015. Kualitas pengungkapan pada laporan tahunan diukur berdasarkan checklist yang disesuaikan dengan peraturan X.K.6 Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep-431/BL/2012. Hasil penelitian ini menemukan bahwa hanya ukuran direksi dan kualitas pengungkapan mempengaruhi secara negatif praktik manajemen laba perusahaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa hanya ukuran direksi mempengaruhi secara positif terhadap kualitas pengungkapan perusahaan.

---

ABSTRACT
This study was conducted to determine the effect of the size of the board of directors, board size of commissioner, the proportion of independent commissioner, and the disclosure quality on the earnings management practices in companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014 to 2015. The study also aimed to determine the effect size of the board of directors, board size of commissioner, and the proportion of independent commissioner on the disclosure quality on the companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2014 until 2015. The disclosure quality in the annual report was measured based on a checklist based on the regulations XK6 the Chairman of Bapepam Number Kep 431 BL 2012. The results of this study found that only the board size of director, and the disclosure quality negatively affect company earnings management practices. The study also found that the size of the board of directors to positively influence the disclosure quality of corporation.

Abstrak :
Implementor utama keterbukaan informasi publik di Kementerian Sekretariat Negara adalah pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID yang berasal dari seluruh satuan kerja, Badan Layanan Umum, dan lembaga kepresidenan lain di lingkungan Kemensetneg. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan koordinasi PPID di lingkungan Kemensetneg dalam implementasi keterbukaan informasi publik. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif, dengan metode pengumpulan data berupa wawancara mendalam, studi literatur, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi lebih banyak dilaksanakan ketika PPID menerima permohonan informasi dari masyarakat. Permasalahan dalam koordinasi berasal dari internal berupa pemahaman mengenai urgensi keterbukaan informasi, dan eksternal berupa ketersediaan perencanaan kerja dan sistem informasi. ......The main implementer of public information disclosure in the Ministry of State Secretariat are the Information and Documentation Management Officer PPID from all working units, Public Service Agency, and other Presidential agencies within Ministry of State Secretariat. This study aims to describe the coordination of PPID within the Ministry of State Secretariat about the implementation of public information disclosure. The research was conducted with qualitative approach, with data collection method in the form of in depth interview, literature study, and observation. The results show that the coordination was carried out more frequently when PPID receives requests for information from the public. The problems of coordination came from the internal in the form of an understanding of the urgency of information disclosure, and external in the form of the availability of work planning and information systems.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat pengungkapan Integrated Reporting terhadap konsekuensi ekonomis, baik dari sisi konsekuensi pasar, maupun konsekuensi riil. Konsekuensi pasar dilihat dari ukuran likuiditas saham dan Tobins Q, sedangkan konsekuensi riil akan dilihat dari realisasi arus kas operasi secara ex-post. Penelitian ini juga ingin membuktikan apakah pengaruh tingkat pengungkapan Integrated Reporting terhadap konsekuensi ekonomis akan lebih besar pada perusahaan yang melaporkan Integrated Reporting secara voluntary dibandingkan yang melaporkan Integrated Reporting secara mandatory. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat pengungkapan Integrated Reporting yang lebih tinggi akan memiliki tingkat likuiditas yang lebih tinggi dan nilai Tobins Q yang lebih rendah. Sedangkan pada konsekuensi riil, perusahaan dengan tingkat pengungkapan Integrated Reporting lebih tinggi akan memiliki realisasi arus kas operasi secaraex-post yang lebih tinggi. Selanjutnya pengaruh tingkat pengungkapan Integrated Reporting terhadap Tobins Q akan lebih besar pada perusahaan yang melaporkan Integrated Reporting secara voluntary jika dibandingkan yang melaporkan Integrated Reporting secara mandatory.

---

ABSTRACT
This study aims to provide empirical evidence that there is a positive relationship between the disclosure levels of the Integrated Reporting on economic consequences, both in terms of market consequences and real consequences. Market consequences are measured using stock liquidity and Tobins Q, while the real consequences are measured using ex-post realized operating cash flow. This study also aims to prove whether the influence of Integrated Reporting disclosure levels on economic consequences will be greater for companies that report Integrated Reporting voluntarily than report Integrated Reporting mandatorily. The results show that companies with higher disclosure levels Integrated Reporting will have a higher level of liquidity but lower Tobins Q. Whereas in the real consequence, companies with higher Integrated Reporting disclosure levels will have a higher ex-post realized operating cash flow. Furthermore, the effect of Integrated Reporting disclosure levels on Tobins Q will be greater for companies that report Integrated Reporting voluntarily than report Integrated Reporting mandatorily.

Abstrak :
Pasar Modal memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai roda penggerak perkembangan perekonomian suatu negara. Keberadaan Pasar Modal mampu memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk melakukan penambahan modal melalui Penawaran Umum atau. Initial Public Offering (IPO). Melalui penerbitan POJK 41/2020 menjadi dasar berlakunya Penawaran Umum Berbasis Elektronik (E-IPO) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi atau keterbukaan informasi pelaksanaan Penawaran Umum di Indonesia. Pelaksanaan sistem E-IPO sesuai dengan upaya penerapan prinsip keterbukaan informasi yang sangat penting untuk menciptakan pasar yang likuid dan efisien dengan kemudahan akses informasi khususnya bagi Investor. Penelitian ini akan membahas mengenai penerapan prinsip keterbukaan informasi pada sistem penawaran umum berbasis elektronik (E-IPO) di Indonesia dan perbandingannya dengan penerapan di Amerika Serikat melalui NASDAQ sebagai bursa elektronik pertama dan yang paling besar di dunia. Penulis juga menganalisis persamaan dan perbedaan penerapan prinsip keterbukaan informasi pada masing-masing negara. E-IPO perlu meningkatkan penerapan prinsip keterbukaan informasi melalui pembuatan peraturan yang komprehensif, kemudahan akses informasi dengan pengembangan situs resmi, dan transparansi pembentukan harga penawaran umum. ......The Capital Market has a very important position as the driving force of a country's economic development. The existence of the Capital Market will able to provide an opportunity for companies to increase capital through an Initial Public Offering (IPO). The issuance of POJK 41/2020 is the basis for the enactment of an Electronic-Based Public Offering (E-IPO) to increase efficiency, effectiveness, accountability, and transparency or information disclosure on the implementation of the Public Offering in Indonesia. The implementation of the E-IPO system is in accordance with efforts to implement the principle of information disclosure which is very important to create a liquid and efficient market with easy access to information, especially for Investors. This research will discuss the application of the principle of information disclosure in the electronic-based public offering (E-IPO) system in Indonesia and its comparison with the application in the United States with NASDAQ as the first and largest electronic exchange in the world. The author also analyzes the similarities and differences in the application of the principle of information disclosure in each country. E-IPO needs to improve the application of the principle of information disclosure through comprehensive rulemaking, ease of access to information with the development of official websites, and transparency in the formation of public offering prices.