Hasil Pencarian

Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query

Ratyan Noer Hartiko, author

Perjanjian penghindaran pajak berganda : studi kasus persetujuan penghindaran pajak berganda Indonesia Belanda

Perekonomian global dan arus investasi lintas batas negara semakin berkembang dengan sangat pesat. Pesatnya arus investasi lintas batas negara membawa keuntungan sekaligus ancaman. Dalam hal perpajakan, investasi lintas batas negara bisa menyebabkan pemungutan pajak berganda oleh dua negara terhadap objek pajak yang sama. Hal ini dikarenakan yuridiksi negara dalam memungut...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1330

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Achmad Fauzi, author

Persyaratan bagi wajib pajak dalam negeri dari suatu negara mitra perjanjian untuk dapat menikmati treaty benefits atas penghasilan tertentu di Indonesia = Requirements for resident taxpayer from a contracting state to enjoy the treaty benefits of certain income in Indonesia

Direktorat Jenderal Pajak sebagai unsur dari Administrasi Perpajakan dituntut untuk dapat menyelenggarakan suatu sistem perpajakan yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 yakni Pasal 23 ayat (2) yang berbunyi "Segala Pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang." Sistem perpajakan terdiri dari tiga unsur pokok yang meliputi (i) kebijakan perpajakan (tax policy);...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006

T22193

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian