Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Reformasi cara pembayaran dari fee for service ke arah prospective payment di era JKN menjadi fokus perhatian di rumah sakit, khususnya untuk pengendalian biaya. Instalasi Farmasi Rumah Sakit sebagai bagian utama dari layanan kesehatan dijadikan sebagai revenue center sekaligus cost center, untuk itu perlu dikelola dengan baik agar rumah sakit mampu bertahan dan berkembang di era JKN. Dengan demikian pengendalian persediaan obat yang efektif dan efisien menjadi sesuatu hal yang prioritas. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui fungsi pengendalian persediaan obat dengan metode analisa ABC Pemakaian, ABC Investasi dan ABC Indeks Kritis. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fungsi perencanaan dan pengendalian persediaan obat di Instalasi Farmasi RS XYZ belum berjalan dengan optimal dikarenakan belum adanya metode yang cukup tepat dan berbasis bukti. Perencanaan pengadaan obat dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan 3-4 hari kedepan dengan melihat tren pemakaian 14 hari terakhir. Analisa ABC yang dilakukan pada penggunaan obat di Instalasi Farmasi RS XYZ menunjukkan bahwa terdapat 2108 jenis obat yang digunakan, dimana hasil pada analisa ABC pemakaian, 84% atau sejumlah 1769 item obat masuk ke dalam kelompok C yang merupakan item slow moving. Hasil analisa ABC investasi kelompok A memiliki jumlah investasi paling besar dengan nominal Rp. 27.563.544.473,-. Hasil analisa ABC indeks kritis terhadap obat yang dijadikan sampel pada penelitian didapatkan ada 163 item obat yang masuk kelompok A ABC Indeks Kritis. Selanjutnya dilakukan penghitungan EOQ, SS dan ROP terhadap kelompok A ABC Indeks Kritis sebagai metode pengendalian persediaan obat sehingga diketahui berapa jumlah ekonomis yang akan dipesan, berapa stok aman selama masa tunggu dan pada jumlah berapa obat harus dipesan kembali.

---

The reformation of payment method from fee for service to prospective payment in the JKN era has recently become a primary concern in hospital management, especially for cost control. Hospital pharmacies serves as a revenue center as well as a cost center that needs to be managed properly to ensure hospitals can survive and thrive in the JKN era. Thus, effective and efficient drug management is increasingly important. The aim of this study is to determine the function of drug inventory control with the ABC usage, ABC investment and ABC critical index analysis method. This study utilizes a cross sectional study with qualitative and quantitative approaches. The results of this study show the planning and control functions at XYZ Hospital Pharmacy were not performing well due to lack of appropriate and evidence based method incorporated. The current drug planning is procurement to accommodate the needs of the following three to four days based on the previous 14 days usage trend. The ABC analysis indicated a drug count of 2108 drugs, with 84% in group C, the slow moving items of ABC usage analysis, consisting of 1769 drugs. ABC investment analysis shows that group A has the largest amount of investment (70%) at Rp. 27,563,544,473, whereas the ABC critical index analysis shows that there are 163 drug items included in the group A. Calculations of EOQ, SS and ROP were implemented to group A of the ABC Critical Index as a suggested method of controlling drug inventory, to indicate the most economical volume of drug order, volume of safe stocks necessary during the waiting period and the volume of drugs to be re-ordered."

"Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera, tertib dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera tersebut perlu peningkatan secara terus menerus dalam berbagai bidang termasuk usaha di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan antara lain dalam bentuk ketersediaannya narkotika dan psikotropika sebagai obat dan pengembangan ilmu pengetahuan. Meskipun narkotika dan psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih kalau sudah sampai pada peredaran secara gelap, tentunya akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan baik bagi perorangan maupun masyarakat, terutama bagi generasi muda karena mereka merupakan tumpuan harapan dimasa depan. Bahkan dampak peredaran gelap tersebut dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi tata kehidupan masyarakat yang bersendikan pada nilai-nilai budaya bangsa yang akhirnya pada gilirannya akan dapat melemahkan ketahanan nasional bangsa Indonesia. Peningkatan pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika sangat diperlukan, karena kejahatan narkotika dan psikotropika pada umumnya. tidak dilakukan oleh perorangan, melainkan dilakukan secara bersama-sama bahkan dilakukan secara terorganisir. Mereka sangat sulit untuk ditembus, bahkan dalam penataan organisasinya telah membuat suatu cara yang sulit untuk diketahui atau dimonitor. Mereka inovatif, mereka tahu dan bisa nemanfaatkan hukum bahkan mereka juga bisa mempengaruhi aparat penegak hukum agar tidak mengusik kegiatannya. Dengan berbagai macam modus operandi mereka menjalankan bisnisnya agar narkotika dan psikotropika dapat sampai ke tangan pemakai dan disalahgunakan. Berkaitan dengan hal tersebut maka diperlukan upaya penanggulangan melalui penegakan hukum yang Salah saiunya dilakukan oleh aparat Kepolisian di bawah Satuan Narkoba. Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut, aparat Kepolisian tidak terlepas dari hambatan-hambatan atau kendala-kendala yang dihadapi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sehingga penegakan hukum tidak dapat berjalan secara maksimal."

"ABSTRAKTesis ini membahas keadaan lingkungan sosial masyarakat di wilayah Tanjung Priok yang menjadi daerah merahnya peredaran narkoba di Jakarta Utara dimana daerah tersebut merupakan daerah terbuka dan agamis di Jakarta Utara bahkan personel keamanan TNI-POLRI paling banyak berada di Jakarta Utara yaitu di wilayah Tanjung Priok ,sehingga diasumsikan daerah tersebut merupakan daerah hunian Aman.akan tetapi dalam kenyataannya dikawasan ini banyak terjadi kasus narkoba dengan penangkapan dari pengedar dan pemakai sampai dengan penggerebekan bandar besar, sehingga menarik untuk dikaji apa yang menjadi penyebab dan faktor ketertarikan para pengguna untuk bermain dengan barang tersebut.Untuk itu perlu diketahui yang menjadi dasar sehingga barang tersebut banyak beredar diwilayah Tanjung Priok.dan menuntut peneliti untuk mengetahui keadaan sosial kehidupan masyarakat yang sebenarnya. Dengan lingkungan yang berjalan terkait dengan banyaknya kasus peredaran narkoba di wilayah tersebut,.karena masalah narkoba akan berdampak kepada tata kehidupan lainya yang dapat mempengaruhi terhadap ketahan wilayah Tanjung Priok. Dalam Penelitian ini adalah menggunakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif dengan jawaban dari persefsi warga dan aparatur pemerintah diwilayah ini. Hasil penelitian teridentifikasi bahwa penyebab banyaknay peredaran narkoba diwilayah ini adalah pertama akses mudah mendapatkan barang,kedua pergaulan dilingkungan luar,ketiga dapat diproduksi sendiri,keempat lingkungan individualis dan apatis, kelima broken home, keenam Menjanjikan keuntungan cepat, ketujuh kurang pemahaman agama, kedelapan karena alasan kebutuhan doping, kesembilan geografis wilayah yang strategis.Sehingga hasil penelitian menyarankan untuk, pertama menghidupkan kembali kesadaran masyarakat dan satgas anti narkoba, kedua menciptakan lapangan kerja , ketiga pendatan ulang penduduk, keempat pengawasan keluarga, kelima tes urin berkala, keenam memberi pengetahuan bahaya narkoba

---

ABSTRACTThis thesis discusses the state of the social environment in the region of Tanjung Priok which become the red of drug distribution in North Jakarta where the area is an open area and the religious in North Jakarta even security personnel TNI-Police are located mainly in North Jakarta, namely in the area of Tanjung Priok, so assumed the area is a residential area safe would but in reality this region many cases with the arrest of drug dealers and users up to raid a big city, so it is interesting to examine what are the causes and factors of interest the users to play with the goods.For that to know the basis that the goods are being circulated in the region Tanjung Priok and requires researchers to know the state of the social life of the people the truth. With a running environment associated with many cases of drug trafficking in the region, .because the drug problem will affect the livelihood of others that could affect the resilience of Tanjung Priok. In this research is using qualitative research with descriptive design with answers from persefsi citizens and government officials in the region. The results of the study identified that the cause banyaknay drug trafficking in this area is the first easy to get the goods, both social environment outside, the third can be produced alone, four environmental individualistic and apathetic, five broken home, the sixth Promising quick profit, seventh lack of understanding of the religion, the eighth for a reason doping needs, geographical ninth strategic area.So that research results suggest for the first revive public awareness and anti-drug task force, both to create jobs, re pendatan third of the population, family supervision fourth, fifth periodic urine testing, the sixth to give knowledge of the dangers of drugs"

"Kejahatan narkotika berkembang menjadi kejahatan luar biasa dan kejahatan terorganisasi. Agar pengungkapan kasusnya bisa lebih mendalam dibutuhkan peranan seorang saksi yang juga tersangka (Justice Collaborator). Data ICJR tahun 2016 mengungkapkan banyak instansi yang telah memberikan rekomendasi persetujuan Justice Collaborator namun Badan Narkotika Nasional selama ini menolak sedangkan Polri belum diketahui. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis regulasi Justice Collaborator di Indonesia dan Implementasinya pada Badan Narkotika Nasional dan Polri. Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Hasilnya menunjukkan regulasi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan bahwa pengajuan status Justice Collaborator bisa pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemidanaan serta adanya perlakuan khusus dan penghargaan. Implementasinya pengajuan Justice Collaborator narapidana selama ini ditolak oleh dua instansi karena belum adanya aturan pelaksanaan yang padu dan khusus bagi tindak pidana narkotika. peran Justice Collaborator dalam tindak pidana narkotika sangat penting untuk dapat dimaksimalkan peranannya agar tercipta ketahanan nasional yang lebih baik.

---

Narcotics crime develops into extraordinary crime and organized crime. In order for the disclosure of his case to be more profound, the role of a witness who is also a suspect is needed (Justice Collaborator). ICJR data in 2016 revealed that many agencies had given recommendations to the Justice Collaborator, but the National Narcotics Agency had refused while the National Police was unknown. The purpose of this study was to analyze the regulation of Justice Collaborator in Indonesia and its implementation in the National Narcotics Agency and National Police. The method used is qualitative descriptive. The results show that the regulations in Law No. 31 of 2014 state that the submission of Justice Collaborator status can be at the stage of investigation, prosecution and punishment as well as special treatment and awards. The implementation of the prisoners Justice Collaborator submission has been rejected by two agencies because there is no implementation rule that is unified and specifically for narcotics crime. However, the rejection attitude so far still corresponds to justice as well as the efforts of law enforcement agencies in realizing national security amid the limitations of existing regulations."

"Kejahatan narkotika adalah salah satu kejahatan yang mempunyai efek destruktif dan tidak dapat ditangani hanya dengan cara r,ma konvensional selain itu kejahatan narkotika yang marak terjadi, umumnya dibarengi oleh terbangunnya jaringan sindikat narkotika yang seolah menjadi akar yang tertanam kuat bagi peredaran narkotika ilegaL Pemyataan seperti ini diungkapkan oleh karena seeara umwn kejahatan narkotika yang dilakukan memiliki potensi untuk di1akukan dalam bentuk jaringan sindtkat narkotika Hegal. Penangkapan terhadap pelaku narkotika memang sudah menjadi kewajiban dari penegak hukum dibidang narkotika termasuk BNN, Akan tetapi yang menjadi masalah bukan hanya menangkap dan mengusut pelaku sesuai dengan hukum pidana narkotika saja, yang lebih tepat adalah mengidentifikasi dahulu tindak pidana/ kejahatan narkot,ika yang terjadi guna menentukan arah penyidikan demi kepastian, keadilan dan daya guna hukum pidana narkotika. Lemahnya pembuktian di tingkat penyidikan akan berakibat juga terhadap proses pemeriksaan pada tingkatan lain d.a\am sistem peradilan pidana yakni proses penuntutan dan proses peradilan. Pembuktian pada tingkat penyidikan yang lemah juga berarti tidak erektifnya penyidikan dan dengan demikian maka hukum pidana narkotika yang diharapkan mampu untuk meminirnalisir kejahatan narkotika akan menjadi tidak efektif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Informasi dan data berasat dari informan meialui wawancara , penelitian dokumen serta pengamatan yang dipero1eh dari Penyidik lnterdiksi Udara/ bandara BNN serta pibak BC yang terkait. Hasil penelitian yang penulis temukan dilapangan antara lain adalah, masih adanya DPO (daftar pencarian orang) yang belum dikembangkan seeara maksimal, babkan DPO tersebut terindikasi masih terlalu dini unutk dijadikan acuan dalam pembuktian. Pembahasan dilakukan dengan menganalisa temuau dilapangan menggunakan data kepustakaan berupe: teori-teori dan konsep-konsep yang relevan serta berkompeten untuk menjawab permasalahan. Kesimpulan dibuat bardasarkan hasil pembahasan dan dari kesimpulan selanjutnya Penulis membuat beberapa saran yang aptikatif agar dalam penyidikan kedepan Seksi lnterdiksi akan lebih kritis dan profesional dalam mengungkap jaringan sindikat narkotika ilegal. ......Narcotics crime is a crime that has destructive effect and cannot be dealt with only conventional handling. narcotics rampant crime occurs usually accompanied by the establishment of narcotics syndicate network that seems to be the roots that firmly planted for illegal narcotics. Statements like this oceurs because it is generally expressed that narcotics crimes has the potential to be in the form of illegal narcotics syndicate network. Narcotics arrest of the perpetrator is already a duty of Ia w enforcement in the field of narcotics including BNN,. but the problem is not just to catch and prosecute perpetrators of criminal law in ac .Jordance with narcotics alone, the more important is to identify the crime I drug crime that occurs in order to determine the direction of investigation for the sake of certainty, fairness and efficiency of criminal narcotics laws. Lack of proof at the level of investigation will lead also to the inspection process on another level in the criminal justice system like the prosecution and the court process. The weak proving level of investigation will also means the ineffectiveness of the investigation and thus the criminal law that narcotics should be able to minimize, the criminality of narcotics would be ineffective. In conducting this study, the authors use a qualitative approoch with case study method. Information and data derived from informants through interviews, research documents and observations obtained from the Air interdiction Investigator I BNN airport and the BC related. The results that have found in the ficl<4 among others, is still a wanted list (list of criminals) who have not developed at maximum, a wanted list is indicated too early to be fatherly used as a reference in the proof The discussion is done by analyzing the findings in the field using the data in the form of literature: theories and concepts that are relevant and competent to answer the problem. Conclusions are made based on the result of the discussion and subsequent conclusions the author makes several suggestions applicable to the investigation of the fore section be more critical interdiction and professional in uncovering the network of illegal narcotics syndicate."

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberantasan tindak pidana narkotika dengan pengenaan pasal pencucian uang terhadap pelaku tindak pidana dan dilakukannya perampasan pada aset hasil tindak pidana. Perampasan aset tidak mudah untuk diterapkan karena adanya berbagai kendala. Permasalahan hukum dalam tesis ini adalah cara menentukan suatu aset merupakan hasil dari tindak pidana narkotika sehingga dapat dilakukan perampasan, implementasi perampasan aset terhadap pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hubungannya dengan perampasan aset tanpa tuntutan pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang berasal dari Tindak Pidana Narkotika. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan analisis dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penentuan aset sebagai hasil tindak pidana narkotika dilakukan dengan meneliti jaringan pelaku tindak pidana narkotika, penelusuran aset, dan pembalikan beban pembuktian. Implementasi perampasan aset terhadap pelaku dapat dilihat dari jumlah putusan yang mengenakan perampasan aset terhadap pelaku dan perlindungan hak asasi manusia terhadap perampasan aset tanpa tuntutan pidana dengan adanya hak atas peradilan yang adil, hak untuk memiliki waktu dan fasilitas yang cukup untuk mempersiapkan pembelaan, hak untuk melakukan upaya hukum banding atau kasasi serta hak atas properti.

---

This thesis discusses efforts to eradicate narcotics crime by imposing money laundering articles on criminal offenders and seizure of assets resulting from criminal acts. Implementation of asset forfeiture is not easy because of various obstacles. The legal problems in this thesis are how to determine an asset from narcotics crime, implementation of asset deprivation from narcotics crime and money laundering, and also human rights protection in NCB Asset Forfeiture concept. This research is a normative juridical research and qualitative analysis. The results are narcotic asset determination carried out by examining the narcotics criminal network theory, asset tracking, and reversal of the burden of proof. The implementation of asset forfeiture determines from the number of narcotics asset forfeiture in court decisions, and human rights protection in narcotics NCB Asset Forfeiture can be observed with the right to a fair trial, the right to have time and facilities to prepare a defense, the right to do appeal and property rights."