Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kenaikan harga obat-obatan akibat melemahnya Rupiah terhadap dolar mengundang para sindikat pemalsu obat bergerilya untuk membuat produk palsu. Masalah obat palsu di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah tentang Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan dan beberapa peraturan lain. Untuk menangani peredaran obat palsu di Indonesia, diperlukan keterlibatan pihak pemerintah seperti Departemen Kesehatan, Badan Pemeriksaan Obat dan Makanan, Kepolisian, dan pihak-pihak lain yang bersangkutan. Dalam Undang-undang Kesehatan, guna melindungi masyarakat dan menegakkan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan obat, maka ditunjuk penyidik selain penyidik pada tindak pidana umumnya. Penyidik yang dimaksud adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil Departemen Kesehatan. Akan tetapi dengan timbulnya Keputusan Presiden No. 166 Tahun 2000 yang diganti dengan Keputusan Presiden No. 105 Tahun 2001, maka Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan berubah menjadi Badan Pengawas Obat Dan Makanan, yaitu sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan langsung di bawah Presiden dan tidak lagi menjadi bagian dari Departemen Kesehatan. Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pemalsuan obat masih banyak mengalami kesulitan, antara lain kedudukannya yang dianggap tidak memiliki dasar hukum. Masih banyaknya para pelaku pemalsuan obat yang tidak dihukum atau dipidana dengan hukuman yang sangat ringan, juga menjadi penyebab maraknya tindak pidana pemalsuan obat di Indonesia. Oleh karenanya, dalam skripsi ini mencoba membahas bagaimana tugas dan kewenangan pejabat Badan Pengawas Obat Dan Makanan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan tindak pidana pemalsuan obat, dengan contoh kasus tindak pidana pemalsuan obat yang dilakukan oleh terdakwa Doris Leman."

"Skripsi ini membahas tentang implementasi registrasi obat Impor yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120 Tahun 2008 juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2008 dimana terdapat regulasi baru mengenai subjek pemohon dan ketentuan mengenai pengalihan teknologi Subjek pemohon hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi dan harus memuat ketentuan mengenai alih teknologi dalam waktu lima tahun Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai implementasi yang dilakukan oleh PT. XYZ dalam melakukan penyesuaian dengan peraturan ini Hasil penelitian menyarankan bahwa pengaturan mengenai alih teknologi harus dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang memuat tentang prosedur dan ketentuan mengenai alih teknologi.

---

This thesis discusses about the implementation of Imported Drug Registration Based on Article 10 Regulation of The Minister of Health Number 1120 Year 2008 juncto Article 10 Regulation of The Minister of Health Number 1010 Year 2008 Regarding Drug Registration that there are new regulation about subject of the applicant and regulation about transfer technology Subject of the applicant must from pharmaceutical industry and must contain provisions on transfer technology within five years This research describe with description method about adjustment of this regulation by PT XYZ This research result suggested that the regulation about transfer technology needs to be clarified through the implementation regulation that contains provisions regarding procedures and technology transfer."

"Praktek Kerja Profesi Apoteker di Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur bertujuan untuk mengetahui dan memahami mekanisme kerja, tugas pokok dan fungsi Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. Kegiatan ini dilakukan di Seksi Sumber Daya Kesehatan yang membawahi Koordinator Farmasi Makanan dan Minuman. Dalam hal ini, diharapkan apoteker dapat memahami tugas dan fungsi Seksi Sumber Daya Kesehatan dan memahami tata cara perizinan, serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap tenaga kesehatan, sarana farmasi makanan dan minuman, dan standarnisasi mutu. Sarana farmasi makanan dan minuman yang tercakup antara lain apotek, toko obat, industri kecil obat tradisional (IKOT), cabang penyalur alat kesehatan, dan indutri pangan rumah tangga (IPRT). Tugas khusus yang diberikan berjudul monitoring harga obat generik serta rekapitulasi dan evaluasi binwasdal sarana farmasi di Kota Administrasi Jakarta Timur. Tugas khusus ini bertujuan untuk memahami kegiatan monitoring harga obat generik dan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sarana farmasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur.

---

Apothecary Internship at Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur aims to identify and understand the mechanism of action, duties and functions of Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur. This activity is carried out in the section of the Health Resources Coordinator of Pharmaceutical Food and Beverage.

In this case, pharmacists are expected to understand the duties and functions of the Health Resources section and to understand licensing procedures, and guidance, supervision and control of health care, pharmaceutical food and beverage facilities, and quality standardization. Means pharmaceutical food and Beverage covered include pharmacies, drug stores, small industrial traditional medicine (IKOT), branch distributors of medical devices, and food industry was the household (domestic worker).

Given a special task called as monitoring the price of generic drugs and recapitulation, evaluation binwasdal facility of pharmaceutical in Kota Administrasi Jakarta Timur. Special task aims to understand monitoring the price of generic drug and coaching, supervision, and control of pharmaceutical facilities conducted by Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Timur."

"Tesis ini membahas tentang Peran Program Pengembangan Kapasitas Penggiat Anti Narkoba Perguruan Tinggi di Universitas Nasional Periode 2013-2014, karena keterlibatan sivitas akademika dalam hal ini penggiat anti narkoba sangatlah dibutuhkan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan, kendala dan langkah mengatasi hambatan pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan analisa SWOT Strength, Weakness, Opportunity, Threath. Analisis SWOT mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Program Pengembangan Kapasitas Penggiat Anti Narkoba mewarnai perjalanan kehidupan kampus Universitas Nasional dengan menambah pengetahuan dan semangat berkomitmen sivitas akademika untuk bersama-sama bergerak membersihkan lingkungan kampus dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program Pengembangan Kapasitas yang telah diberikan BNN perlu ditingkatkan dan di evaluasi mengingat perjuangan yang telah dilakukan oleh Sivitas Akademika atau para penggiat anti narkoba Universitas Nasional dalam mewujudkan lingkungan kampus yang bersih dan mempunyai ketahanan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

---

This thesis discusses the Role of Drug Enforcement Capacity Building Program in Universitas Nasional for the period 2013 2014, because the involvement of academic community in this case anti drug activist is needed in the effort of preventing eradication of drug abuse in college environments. The purpose of this study is to analyze the implementation, obstacles and steps to overcome the obstacles of the implementation of the program. This research uses qualitative approach with descriptive method and use SWOT analysis Strength, Weakness, Opportunity, Threath. The SWOT analysis identifies external opportunities and threats as well as internal strengths and weaknesses.

The result of this research is the Role of Anti Drug Enhancement Capacity Building Program coloring the life of campus of National University by adding knowledge and spirit of committed academic community to jointly move to clean campus environment from misuse and illicit drug trafficking. The BNN Capacity Building Program that has been provided by BNN needs to be improved and evaluated considering the struggle that has been done by Academicians or anti drug activists in realizing a clean campus environment and having the resilience of drug abuse and illicit trafficking. "

"Perlindungan konsumen merupakan hal yang penting sehingga dibuatlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan konsumen dalam bidang kesehatan yang dibutuhkan oleh konsumen dalam memperoleh produk obat yang beredar di masyarakat, dimana produk obat tersebut telah diawasi oleh suatu instansi yang dapat bertanggung jawab atas pengawas obat. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan instansi yang ditunjuk oleh pemerintah dalam melakukan pengawasan obat, sehingga pelaku usaha yang beritikad baik yang dapat mengedarkan obat tersebut harus mendaftarkan obat tersebut kepada BPOM. Hal-hal yang menjadi pembahasan oleh penulis adalah bagaimana pengaturan peredaran obat; peran BPOM terhadap peredaran dan pengawasan obat keras; serta pelaku usaha mana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh konsumen yang mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat keras yang dibeli oleh Pedagang Eceran Obat (PEO). Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka diperoleh bahwa peredaran obat dimulai dari Pedagang Besar Farmasi (PBF) sampai pada Apotek, Rumah Sakit, dan Toko Obat. Peredaran obat keras ilegal masih banyak terjadi dan sering disalahgunakan. Pengawasan yang dilakukan oleh BPOM dilakukan dengan penertiban produk obat keras ilegal. Pelaku usaha yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah Pedagang Eceran Obat (PEO) apabila konsumen mengalami kerugian akibat mengkonsumsi obat keras yang dijual oleh PEO tersebut.

---

Consumer protection is an important thing so Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen were made, Consumer protection in medical scope is needed when the consumers get the medicine had to bo checked and evaluated by the responsible instance. National Agency of Drug and Food Control (BPOM) is the selected instance by the government to control the drug, so the drug vendors who could distribute the drugs have to register their drugs to BPOM. Things those are under discussion by the author is how the drug distribution arrangements; BPOM role in drug distribution and control; also which one who is in charge to held accountable by consumers who suffered losses as a result of consuming drugs purchased by retail drug dealers (PEO).

In this study conducted with the author, it was found that the circulating drugs from Pharmaceutical Wholesalers (PBF), to pharmacies, hospitals, and retail drug dealers. Illegal drug distributions are still common and missed used. BPOM made some policies to control the drug distributions. Vendors who held accountable are the retail drug dealers (PEO) if the counsumers harmed after consuming the drugs sold by the PEO."

"Abstract:This authoritative and comprehensive book makes the reader familiar with the processes of bringing orphan drugs to the global market. There are between 5,000 and 7,000 rare diseases and the number of patients suffering from them is estimated to be more than 50 million in the US and Europe."