Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Peran Program Pengembangan Kapasitas Penggiat Anti Narkoba Perguruan Tinggi di Universitas Nasional Periode 2013-2014, karena keterlibatan sivitas akademika dalam hal ini penggiat anti narkoba sangatlah dibutuhkan dalam upaya pencegahan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di lingkungan perguruan tinggi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan, kendala dan langkah mengatasi hambatan pelaksanaan program tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dan menggunakan analisa SWOT Strength, Weakness, Opportunity, Threath. Analisis SWOT mengidentifikasi peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan kelemahan internal. Hasil dari penelitian ini adalah Peran Program Pengembangan Kapasitas Penggiat Anti Narkoba mewarnai perjalanan kehidupan kampus Universitas Nasional dengan menambah pengetahuan dan semangat berkomitmen sivitas akademika untuk bersama-sama bergerak membersihkan lingkungan kampus dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Program Pengembangan Kapasitas yang telah diberikan BNN perlu ditingkatkan dan di evaluasi mengingat perjuangan yang telah dilakukan oleh Sivitas Akademika atau para penggiat anti narkoba Universitas Nasional dalam mewujudkan lingkungan kampus yang bersih dan mempunyai ketahanan dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. ......This thesis discusses the Role of Drug Enforcement Capacity Building Program in Universitas Nasional for the period 2013 2014, because the involvement of academic community in this case anti drug activist is needed in the effort of preventing eradication of drug abuse in college environments. The purpose of this study is to analyze the implementation, obstacles and steps to overcome the obstacles of the implementation of the program. This research uses qualitative approach with descriptive method and use SWOT analysis Strength, Weakness, Opportunity, Threath. The SWOT analysis identifies external opportunities and threats as well as internal strengths and weaknesses. The result of this research is the Role of Anti Drug Enhancement Capacity Building Program coloring the life of campus of National University by adding knowledge and spirit of committed academic community to jointly move to clean campus environment from misuse and illicit drug trafficking. The BNN Capacity Building Program that has been provided by BNN needs to be improved and evaluated considering the struggle that has been done by Academicians or anti drug activists in realizing a clean campus environment and having the resilience of drug abuse and illicit trafficking.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang implementasi registrasi obat Impor yang diatur dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1120 Tahun 2008 juncto Pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1010 Tahun 2008 dimana terdapat regulasi baru mengenai subjek pemohon dan ketentuan mengenai pengalihan teknologi Subjek pemohon hanya dapat dilakukan oleh industri farmasi dan harus memuat ketentuan mengenai alih teknologi dalam waktu lima tahun Penelitian ini menjelaskan secara deskriptif mengenai implementasi yang dilakukan oleh PT. XYZ dalam melakukan penyesuaian dengan peraturan ini Hasil penelitian menyarankan bahwa pengaturan mengenai alih teknologi harus dijelaskan lebih lanjut melalui peraturan pelaksana yang memuat tentang prosedur dan ketentuan mengenai alih teknologi. ......This thesis discusses about the implementation of Imported Drug Registration Based on Article 10 Regulation of The Minister of Health Number 1120 Year 2008 juncto Article 10 Regulation of The Minister of Health Number 1010 Year 2008 Regarding Drug Registration that there are new regulation about subject of the applicant and regulation about transfer technology Subject of the applicant must from pharmaceutical industry and must contain provisions on transfer technology within five years This research describe with description method about adjustment of this regulation by PT XYZ This research result suggested that the regulation about transfer technology needs to be clarified through the implementation regulation that contains provisions regarding procedures and technology transfer.

Abstrak :
Kemajuan yang begitu pesat dalam teknologi membuat dunia mengalami pergeseran. Saat ini, teknologi telah berperan sangat besar dalam kehidupan manusia dengan memberikan kemudahan bagi manusia dalam berbagai hal, salah satunya adalah dalam sektor transaksi. Perkembangan teknologi melahirkan online marketplace sebagai media bagi manusia melakukan transaksi secara online. Keberadaan dari online marketplace memberikan kemudahan karena manusia dapat melakukan transaksi dimanapun dan kapanpun. Salah satu transaksi yang dapat dilakukan pada online marketplace adalah transaksi obat. Namun, perlu diketahui bahwasanya transaksi obat tidak dapat dilakukan secara sembarangan karena Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur regulasi untuk peredaran obat keras. Online marketplace sebagai pihak ketiga dalam transaksi obat keras perlu berperan untuk mengatur transaksi obat keras tanpa izin edar. Penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai peran online marketplace dalam penjualan obat keras tanpa izin edar, karena hingga saat ini masih terdapat oknum yang tidak bertanggung jawab dengan sengaja menjual obat keras tanpa izin edar di platformonline marketplace, dengan menggunakan Tokopedia sebagai bahan analisis. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder. Setelah dilakukan analisis, kemudian dapat disimpulkan bahwasanya online marketplace berperan terhadap produk yang dipasarkannya dengan membuat peraturan mengenai syarat dan ketentuan yang berlaku terhadap produk yang diperbolehkan dan tidak dijual di platformnya dan melakukan pengecekan terhadap produk yang dipasarkan pada platformnya. Selain itu, penulis menemukan bahwa Indonesia telah menetapkan regulasi untuk mengatur izin edar obat keras, bahwa obat keras dapat dibeli jika menggunakan resep dokter saja dan hanya fasilitas pelayanan kefarmasian yang memiliki Surat Izin Apotek (SIA). Penulis juga menemukan bahwasanya online marketplace tidak berperan secara langsung dalam penjualan obat, sehingga online marketplace hanya akan menerima aduan dari pembeli dan meneruskan aduan tersebut kepada penjual atau kepada pihak ekspedisi yang bekerja sama dengan online marketplace.  ......Rapid advances in technology make the world experience a shift. Currently, technology has played a very large role in human life by providing convenience for humans in various ways, one of which is in the transaction sector. Technological developments gave birth to online marketplaces as a medium for humans to make transactions online. The existence of an online marketplace provides convenience because humans can make transactions anywhere and anytime. One of the transactions that can be made on the online marketplace is a drug transaction. However, it should be noted that drug transactions cannot be carried out haphazardly because Indonesia as a legal state has regulated regulations for the distribution of hard drugs. The online marketplace as a third party in hard drug transactions needs to play a role in regulating hard drug transactions without a distribution permit. This study aims to understand the role of the online marketplace in selling hard drugs without a distribution permit, because until now there are still irresponsible individuals who deliberately sell hard drugs without a distribution permit on the online marketplace platform, using Tokopedia as material for analysis. This research was conducted using normative juridical research methods, namely legal research conducted by examining library materials or secondary materials. After analysis, it can be concluded that the online marketplace plays a role in the products it markets by making regulations regarding terms and conditions that apply to products that are allowed and not sold on its platform and checking products marketed on its platform. In addition, the authors found that Indonesia has established regulations to regulate distribution permits for hard drugs, that hard drugs can only be purchased using a doctor's prescription, and only pharmaceutical service facilities that have a Pharmacy License (SIA). The author also finds that the online marketplace does not play a direct role in drug sales, so the online marketplace will only accept complaints from buyers and forward these complaints to sellers or to expedition parties who work closely with the online marketplace. 

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika yang dikaitkan dengan hukum kesehatan dan studi di RSKO Jakarta. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika ditinjau dari hukum kesehatan dan proses rehabilitasi di RSKO Jakarta. Tujuan penulisan skripsi untuk mengetahui dan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana pengaturan rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, serta untuk mengetahui bagaimana proses-proses rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan tipe deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perlunya sosialisasi, pengawasan dan sanksi bagi pihak yang belum menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terkait dengan rehabilitasi narkotika di waktu yang akan datang.

---

ABSTRACT
This thesis is about the process of rehabilitation for drug abusers who is associated with health law studies in RSKO Jakarta. In this research, the problems are the regulation for the rehabilitation of drug abusers in terms of health law and the procesof rehabilitation in RSKO Jakarta. The purpose of this thesis writing is to study and further discuss on how to rehabilitate the drug abusers, and to find how those rehabilitation processes are undertaken. This research method is the qualitative with descriptive design. This research concludes the need for socialization, supervision and sanction for those who do not follow the rules of law governing narcotics and also related to drug rehabilitation in the future.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penentuan imbalan yang wajar bagi pemegang paten dalam konteks Non-Voluntary Patent Licensing untuk Produk Farmasi. Terkait dengan hal ini, baik TRIPs maupun Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 Tentang Paten tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan imbalan yang wajar, sehingga menimbulkan misinterpretasi, mengingat tidak satupun pendekatan yang telah dilakukan untuk menilai frasa tersebut diterima secara umum. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku kepentingan dalam Non-Voluntary Patent Licensing cenderung menjustifikasi pandangan mereka terhadap apa yang dipahami sebagai imbalan yang wajar, sehingga menimbulkan potensi konflik. Penelitian ini akan mencoba menguraikan permasalahan tersebut dengan menguraikan konsep Non-Voluntary Patent Licensing dalam sistem hukum paten, mengidentifikasi serta menganalisis metode dan pendekatan yang digunakan untuk menentukan besaran imbalan yang wajar bagi pemegang paten dalam konteks Non-Voluntary Patent Licensing untuk produk farmasi. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan menggunakan sumber data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penentuan imbalan yang wajar ini dapat dinilai melalui penggunaan parameter yang berkenaan dengan imbalan, metode kalkulasi imbalan serta pendekatan. ......This thesis discusses the determination of adequate remuneration for patent holders in the context of Non Voluntary Patent Licensing for Pharmaceutical Products. According to that, both Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights TRIPs Agreement and Law of the Republic of Indonesia No. 13 of 2016 on Patents does not define what constitues fair remuneration, result in misinterpretation, since no approach that has been taken to assess the phrase is generally accepted. Based on this issue, stakeholders in Non Voluntary Patent Licensing tend to justify their view of what is understood to be an adequate remuneration, thus creating a potential for conflict. This study will attempt to elaborate on the issue by outlining the Non Voluntary Patent Licensing concept in patent law systems, identifying and analyzing the methods and approaches used to determine fair value for patent holders in the context of Non Voluntary Patent Licensing for pharmaceutical products. Writing this thesis using juridical normative research method by using secondary data source. The results of this study indicate that the determination of reasonable remuneration can be assessed through the use of parameters relating to remuneration, remuneration calculation methods and approaches.