Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Namun dalam kenyataanya sekarang tidak jarang terjadi terbitnya dua atau lebih sertipikat diatas sebidang tanah yang sama, lazim dikenal dengan overlapping, seperti kasus dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan sifat eksplanatoris dan menggunakan data sekunder. Kesimpulan penelitian ini yaitu Kantor Pertanahan Kota Surabaya yang tidak teliti dan tidak cermat pada waktu dilakukan pengukuran, penelitian di lapangan atau pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang terkait dengan objek sengketa sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga kerugian kepada pemegang hak. Upaya penyelesaian dalam Putusan MA No 2651 K/Pdt/2014 dilakukan melalui pengadilan.

---

Certificate is a letter of proof of rightsserves as a strong evidence of the physical data and juridical data in accordance with the measurement letter and land certificate of the concerned. The certificate also proves that land registration has been done. But in reality, it is not uncommon to have 2 (two) or more land certificates issued for the same part of land, commonly known as land overlapping, such as the solved case registered in Supreme Court Decision No. 2651 K / Pdt / 2014. The purpose of this study was to determine the legal certainty of the issuance of dual certificates by the Land Office of Surabaya and to determine whether the basic consideration of the judge in deciding the dispute in the Supreme Court No. 2651 K / Pdt / 2014 was consistent with the regulations. This study is a normative juridical research with explanatory and analytical prescriptive typology nature features, and is using secondary data. The author concluded that Surabaya Land Office was careless and inaccurate in doing the measurement, field research or related documents examination that it caused legal uncertainty and also loss to the rights holder. Also, consideration of the judge in deciding the dispute in Supreme Court Decision No. 2651 K/Pdt / 2014 was not in accordance with the applied regulations."

"Salah satu alat bukti hak atas tanah adalah sertipikat, namun dalam kenyataannya sering terjadi penguasaan tanah yang bertentangan dengan Undang-undang misalnya dengan pemalsuan sertipikat, sehingga terjadi sertipikat ganda sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 556/Pdt/1987. Penyebab terjadinya sertipikat ganda bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan dan dikarenakan kesalahan administrasi. Untuk mengetahui keabsahan masing-masing pemilik sertipikat, perlu dilakukan pembuktian dalam hal ini lembaga peradilan dan dalam tesis ini Mahkamah Agung dengan Putusannya Nomor 556/K/Pdt/1987.

---

One evidence of land rights is the certificate itself, but in reality often conflict with the land tenure laws, such as by falsifying a certificate, resulting in dual certification as a case who stated in the Supreme court verdict number 556/K/Pdt/1987. Cause of the certificate could be double is because of any intention, by accident and due to administrative error. To determine the validity of their respective owners evidentiary certificate needs to be done in this case, the judiciary and the Supreme court in this thesis with a decision by a number 556/K/Pdt/1987."