Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Undang- undang 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (UUSPPN) yang dilahirkan pada tanggal 5 Oktober 2004, dalam garis besarnya menetapkan bahwa sistem perencanaan pembangunannasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat...."

"Pada awalnya pemerintahan nagari tidak memisahkan antara urusan administrasi dengan urusan adat. Seiring berjalannya waktu, terjadi dualisme kelembagaan di pemerintahan nagari. Masa kolonial Belanda menjadi awal dari munculnya dualisme kelembagaan di nagari yang memisahkan antara kewenangan adat dengan kewenangan administratif. Dualisme ini berlanjut hingga masa Orde Baru yang mana pemerintah nagari digantikan dengan pemerintahan desa. Pada masa reformasi, nagari dikembalikan, namun tetap masih mengalami dualisme kelembagaan seperti sebelumnya. Skripsi ini melihat mengapa gerakan baliak ka nagari (kembali ke nagari) tidak mengembalikan nagari seperti bentuk awalnya yang tidak memisahkan kewenangan adat dengan kewenangan administrasi. Pendekatan historical institutionalism digunakan untuk menganalisis mengapa hal tersebut masih terjadi dengan melihat sejarah dan mencari peristiwa masa lalu yang masih berdampak terhadap pilihan-pilihan aktor yang membentuk ulang pemerintahan nagari di masa sekarang. Skripsi ini menemukan ada tiga aktor yang terlibat dalam kembalinya nagari, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten memiliki wewenang paling besar untuk menentukan bentuk pemerintahan nagari. Namun, karena pemerintah pada masa Orde Baru menguasai pemerintahan desa, aparat pemerintah kabupaten dibatasi pilihannya untuk dapat bertindak rasional dalam mengurus pemerintahan desa serta berdampak terhadap kurang kompetennya dalam mengembalikan pemerintahan nagari pada masa reformasi.

---

Initially, the nagari government did not separate administrative affairs from customary affairs. Over time, there was institutional dualism in the nagari government. The Dutch colonial period was the beginning of institutional dualism in the nagari, which separated customary authority from administrative authority. This dualism continued until the New Order period when the nagari government was replaced by the village government. During the reformation period, the nagari was restored, but still experienced institutional dualism as before. This thesis looks at why the baliak ka nagari (return to the nagari) movement did not return the nagari to its original form, which did not separate customary authority from administrative authority. The historical institutionalism approach is used to analyze why this still happens by looking at history and looking for past events that still have an impact on the choices of actors who reshape the nagari government in the present. This thesis finds that there are three actors involved in the return of nagari, namely: central government, provincial government, and district government. The district government has the most authority to determine the form of nagari government. However, because the government during the New Order era controlled the village administration, district government officials were limited in their options to act rationally in managing the village administration, which resulted in a lack of competence in restoring the nagari government during the reform era."