Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Informasi merupakan faktor yang sangat menetukan dalam setiap pengambilan keputusan, dengan adanya informasi yang berkualitas maka kita dapat menentukan tindakan apa yang akan dilakukan kemudian dengan tepat, sehingga tercapai keberhasilan yang diinginkan. Badan Meteorologi dan Geofisika menyadari betul akan manfaat dari informasi yang mereka sediakan kepada masyarakat, tidak hanya dapat digunakan sebagai panduan dalam kegiatan sehari-hari, namun lebih dari itu, informasi dari BMG dapat menyelamatkan masyarakat dari bencana alam yang dapat datang setiap saat. Kondisi geografis Indonesia mengakibatkan kepulauan Indonesia rawan akan bencana alam. Banjir, longsor, gempa bumi dan tsunami, merupakan bencana alam yang sering terjadi dan akan terjadi di kemudian hari. Tidak mudah untuk menyampaikan informasi keseluruh masyarakat di Indonesia, letaknya yang tersebar diseluruh kepulauan Indonesia menyulitkan BMG dalam menyampaikan informasi dengan cepat dan tepat.. Dengan menggunakan penelitian deskriptif, peneliti berusaha untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya dilakukan oleh Badan Meteorologi dan Geofisika dalam upayanya melayani masyarakat untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat mengenai fenomena alam dengan memanfaatkan berbagai kelebihan yang dimiliki oleh teknologi informasi sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Teknologi Informasi dapat menjadi "pedang bermata dua" apabila pemanfaatanya tidak sesuai dengan yang diharapkan, oleh karena itu banyak factor-faktor selain penggunaan teknologi yang harus dilakukan secara bersama-sama oleh BMG agar informasi dapat disampaikan secara efektif kepada semua pihakyang membutuhkannya.

---

Information is a critical factor in decision making, with the existence of qualify information we could determine the action that will be carried out afterwards exactly, so that the aim of success can be reached. The Meteorological and Geophysical Agency realized the benefit from information that was provided by them to the community, is not only crucial to everyday activity, but more than that, information from BMG could rescue the community from the natural disaster that could come every time. The Indonesian geographical condition which is in the endanger of Indonesian island in the case of the natural disaster. The flood, the landslide, the earthquake and the tsunami are natural disasters that often happen. It is not a simple task to send information all through the community in Indonesia, its location that was spread all over the Indonesian island had caused difficulties for BMG to send information fast and exact.. By using the descriptive research, the researcher tries to explain the effort done by The Meteorological and Geophysical Agency towards its effort to serve the community by giving the exact and accurate information concerning the phenomenon of nature by using various benefits owned by information technology as means of information delivery to the community Information Technology could become a ?double edge sword?, if the beneficiary is not in accordance with that it was hoped for, thus many factors apart from the use of technology that must be carried together out by BMG so that information could be sent effectively to all needed party."

"Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang sangat pesat. Teknologi informasi berbasis web memungkinkan suatu proses bisnis dilakukan dengan cepat. Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat kepada pelaku bisnis di propinsi Riau maka pemerintah daerah propinsi Riau perlu mengembangkan suatu aplikasi e-Government yang merupakan layanan berbasis web. Pengguna aplikasi e-Government di pemerintah daerah propinsi Riau dalam hal ini pelaku bisnis dapat mengakses seluruh layanan yang disediakan dengan hanya melakukan single single-on dengan menggunakan username dan password. Fitur-fitur layanan yang dapat disediakan oleh aplikasi e-Government berbasis web ini antara lain registrasi, layanan pengurusan pajak perusahaan,layanan penghitungan besar pajak, dan layanan perizinan ekspor impor. Perancangan aplikasi e-Government berbasis web ini diharapkan dapat memberikan proses layanan yang cepat sehingga pengguna dalam hal ini pelaku bisnis semakin terbantu dalam melakukan pengurusan pajak, penghitungan besar pajak dan pengurusan perizinan ekspor impor. Disamping itu aplikasi ini juga akan mendorong pelaku bisnis melakukan investasi di propinsi Riau.

---

The growth of Information and Communication Technology is very fast today. Web based application is one of information technology which may be possible doing business quickly. For the sake of giving good and fast services to the businessman in province of Riau, it is important to Government of Province of Riau to develope a web based system which called as e-government. All of services provided can be accessed by the businessman in province of Riau by only doing a single sign-on using their username and password.

Features of services that will be offered by e-government aplication such as registration service, tax management handling service, tax amount computation service, and export import permit service. The Design of the web based e-government to be expected can give services quickly until the user of this application that is the businessman will be assisted to fill up the tax form, to compute amount of the corporate tax and arrange for permit of export import. Beside that, this application will urged the businessman in province of Riau to invest more."

"Dewasa ini perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya telah menuntut berbagai pihak untuk menyesuaikan diri dengan kemajuan tersebut, termasuk pemerintah. Penerapan E-Govermnment adalah salah satu upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan kegiatan kepemerintahan yang berbasis (menggunakan) elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan kepada berbagai pihak secara efektif dan efisien. Untuk mengembangkan sistem manajemendan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, maka pemerintahpusat dan pemerintah daerah harus segera melaksanakan proses transformasi menuju good governance dengan dukungan E-Government. Kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam bentuk Inpres dan keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tentang engembangan E-Government merupakan wujud keinginan pemerintah dalam upayanya mendorong bangsa Indonesia menuju masyarakat informasi. Seiring dengan diberlakukanya otonomi daerah yang memungkinkan pemenfaatan potensi daerah dengan lebih optimal, kebutuhan berbagai fitur dalam aplikasi E-Government antara satu daerah dengan daerah lain di Indonesia untuk aplikasi E-Government, tidak harus sama. Keunikan suatu daerah dapat diakomodasi dalam fitur-fitur aplikasi E-Government tersebut. Aplikasi E-Government yang dimiliki oleh suatu daerah pada hakikatnya adalah selalu tanggap terhadap perubahan bisnis untuk meningkatkan pelayan kepada pengguna E-Government tersebut pengaruh tugas pokok setiap lembaga, jenis informasi sumberdaya (geografis, budaya, sosial, ekonomis), dan jenis layanan yang diberikan oleh masing-masing lembaga akan mempengaruhi fitur-fitur E-Government tersebut. Disisi lain, dalam pengembangan aplikasi E-Government, perlu dibuat suatu kerangka standardisasi yang dapat digunakan untuk "plu and play" berbagai fitur yang dibutuhkan suatu daerah. Fitur-fitur tersebut berasal dari berbagai modul yang isinya dapat di mutakhirkan (update) secara terpisah, sesuai dengan unit kerja masing-masing. Standardisasi dan kelengkapan fitur serta manajemen aplikasi E-Government agar tetap terupdate isinya dan sesuai dengan proses dan kondisi pemerintahan sudah seharusnya mulai diterapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah guna mencapai proses pemerintahan yang efektif, efisien, transfaran, dan akuntable. Penelitian ini menghasilkan suatu kerangka dasar (template) untuk standardisasi aplikasi E-Government unutk instansi pemerintah (Pusat, Dati I dan II) yang dapat diterapkan sesuai keadaan dan situasi daerah tersebut. Di dalam kerangka dasar tersebut terdapat beberapa fitur layanan untuk modul pelayanan masyarakat untuk Dati II dan modul. Pengembangan prototipe kerangka standardisasi aplikasi E-Government ini menggunakan Hybrid Methodology yang merupakan gabungan RAD dan Reserve Engineer, sebagai kerangka acuan. Kerangka dasar E-Government ini dapat digunakan untuk pengembangan E-Government yang lebih luas serta terstandardisasi dan dapat menyediakan layanan lebih luas antar instansi pemerintah, layanan bisnis yang mencakup Dati II, Dati I dan pemerintah pusat. Disamping itu, dengan adanya keranka standardisasi aplikasi E-Government ini, akan memudahkan bagi pembuat kebijakan pemerintah-secara hirarkis-untuk melakukan kajian dan pengawasan terhadap perkembangan suatu daerah dibandingkan daerah lain. Bagi para investor, sistem ini akan memudahkan untuk melihat pola potensi daerha dan berbagai bisnis yang tersebut di berbagai daerah. Bagi masyarakat secara luas, sistem ini akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah terutama yang menyangkut masalah-masalah kependudukan.

---

Recently the development of information of technology has expanded rapidly, itâ??s demanding every party to accustomed with this enhancement, including the government. Applying E-Government is one of many ways in implementing government activities using device electronics in additon to improving high quality standard to each party with effectively & efficiently. With the intention to develop management system and also to gain improvement of information & communication technology, therefore central & district government should immediately implement transformation process to facilitate good governance with fully support from E-Government. Government policy regarding development of E-Government that is stated in Inpres & Keputusan Menteri Komunikasi & Informasi, is one of the Government requirement in driving Indonesian people to achive information society In one hand with policy of regional autonomy and with a possibility in taking advantage of optimizing capacity in one region, the needs of a variety of features in application of E-Government between one region and the others in Indonesia area isnâ??t always exactly the same. One unique entity could be accomodated by only applying suitable E-Government features. To facilitate the improvement services to users, E-Government application that is owned in one region should be more responsive to business changes. The Influences of main duty in every institution, such kind of resources information (Geography, Flture, Social, Economy) and type of services provided by each institution would largely affect E-Government features. On the other side, the development of E-Government application would necessarily need to build one standardized template that can be operated for â??plug and playâ?? for types of features that needed in one region. Those features appeared from a variety of modules that might be able to be updated separately with category unit type of work accordingly. Updated standardization and completeness of feature and aplication E-Government management should be started in central and district government in purpose of effective, efficient, transparancy and accountable government process This research result one template for E-Government standardization application for government Institution (Pusat, Dati I,Dati II) that might be operated within condition and situation of the region. There are some features for society modules services in this template for Dati II and modules aswell. The development of prototype of services society modules employ hybrid methodology that is one combination of RAD and Reverse Engineer as a reference template. This E-Government template can be use for development of enlarging E-Government and also standardized which provided increasing services between government institution, services business that captured Dati II, Dati I and central Government. Moreover, within standardized template application for E-Government, itâ??s facilitate for government decision making - in hierarchy â?? in doing evaluating and monitoring of development between regions. In perspective of investor, this systems will facilitate them to observe potency in one region for their own business opportunity and for society, this system enlarging quality of government services involving civilization matters."

"Saat ini, Indonesia memiliki tuntutan untuk memiliki good governance. Hal tersebut bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Dengan perkembangan teknologi yang ada, good governance dapat dicapai dengan menerapkan e- Government. Keberadaan e-Government dapat membuat pemerintah Indonesia menjadi lebih terbuka, transparan, serta mengutamakan pemberian pelayanan masyarakat yang berkualitas kapan saja dan dimana saja. Oleh karena itulah, pada tahun 2003 dibangun inisiatif untuk mengembangkan e-Governmet, yaitu melalui Keppres no 3 tahun 2003. Namun cukup disayangkan, e-Government yang dikembangkan mengindikasikan hanya sekedar pemenuhan terhadap kebijakan tersebut, karena tanpa disertai dengan kualitas. Oleh karena itulah, pada tahun 2007, Depkominfo mengembangkan PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), dengan tujuan untuk membangkitkan gairah Pemerintah Daerah terhadap e-Government, dan menjadi arahan dalam pengembangan e-Government. Namun, sayangnya PeGI barulah menilai performa e-Government dari sisi input, padahal masih ada lagi sisi lain yang perlu dipertimbangkan yaitu proses dan output. Hal yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah melakukan pengembangan framework untuk e-Government dari sisi proses, dengan menggunakan metodologi yang mengadopsi Soft System Methodology (SSM). Dalam proses pengembangan framework ini, penulis melakukan analisa untuk menghasilkan indikator keberhasilan dari sisi proses. Kemudian melakukan perancangan framework dengan memetakan indikator-indikator tersebut pada tahapan perkembangan maturity framework, yang merupakan hasil adopsi penulis dari tahapan perkembangan yang telah ada sebelumnya. Dari penelitian ini dihasilkan sebelas pengelompokkan indikator dari lima dimensi yang ada di PeGI.

---

Nowadays, there is a demand for Indonesia to have a good governance. It could be difficult but actually it is also possible. The development of technology is enable good governance to be achieved, that is by using e-Government. The existence of e-Government give a potency to Indonesia government to be more transparant and to have finest quality in serving citizens anywhere and anytime. In 2003, there was an inisiative from government to implement e-Government by launching Keppres no 3/2003. Because of that, every local and central government were try to execute this policy by developing e-Government. But regrettably, e-government developed by local governments indicate that the development is only for fulfilling the policy and have no quality.

Because of that, in 2007, Depkominfo has developed and launched a maturity framework, named PeGI (Pemeringkatan e-Government Indonesia), as purposes to motivate and to be a guidance for developing better e-government. This research argue that PeGI is only measure e-Government performace in input side and it?s left output and process side. Because of that, this research develops an e-Government maturity framework focused on process side, by adopting Soft System Methology (SSM) as research metholodogy.

Using this methodology, to get an e-Government process maturity framework as an ouput of research, author have to analyze process performance indicators of e-Government and maps them into adopted e-Government maturity level. By the end of this research, there are 11 groups of PeGI indicators mapped."

"Implementasi E-Government di Indonesia sampai saat ini belum optimal dirasakan manfaatnya, terutama dalam demokratisasi dan realisasi pemerintahan yang bersih dan profesional. Hal ini disebabkan masih terbatasnya panduan yang menyeluruh menyangkut metodologi implementasi E-Government di level kabupaten/kota, propinsi, dan pusat. Tesis ini mengambil studi kasus di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang merupakan institusi pemerintah yang bertugas untuk melayani semua bentuk investasi di Indonesia. BKPM mengharapkan visi, misi dan strategi yang dimiliki saat ini harus align dengan strategi Teknologi Informasi yang ada. Kondisi teknologi informasi dan komunikasi yang dimiliki BKPM seperti : aplikasi Sistem Informasi Manajemen Investasi Terpadu (SIMIT), Sistem Informasi Potensi Daerah, aplikasi Perijinan, dan sebagainya termasuk infrastruktur TI yang ada akan ditinjau kelayakannya. Metodologi yang diusulkan disertai dengan pemetaan kontrol yang diambil dari Balanced Scorecards dan COBIT Versi 4.0. Kerangka konseptual dan kontrol tersebut dapat digunakan sebagai dasar dalam melakukan perencanaan, implementasi, dan monitoring inisiatif E-Government. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah analisa tingkat kesiapan suatu orgaisasi dalam mengimplementasikan E-Government dan tersusunnya suatu usulan / rekomendasi tentang kesiapan implementasi E-Government bagi BKPM di tingkat kabupaten/kota, propinsi, dan pusat.

---

E-Government Implementation in Indonesia has not provided optimal benefit, especially in democracy and realization of a clean government. This is because there was limitation of a complete guidance that concern to EGovernment implementation methodologies at the regional and central government level.

This study took a case study at the BKPM (Indonesian Investment Coordinating Board) that provide services on all investment forms in Indonesia. BKPM expects that existing vision, mission and strategies must be align with existing IT strategies. The existing IT and Communication at the BKPM consist of: Integrated Management Investment Information System Application (SIMIT), Regional Potencies Information System, Permit Application, and include infrastructure that will be evaluated on their suitabilities.

The proposed methodology was accomplished with control mapping taken from COBIT Version 4.0. Conceptual framework and control can be used as a base in planning, implementation, and monitoring E-Government initiatives.

The study result are readiness level analysis in e-government implementation and a proposal / recommendation of E-Government implementation readiness for BKPM at regional and central government level."

"Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) merupakan inovasi dari Badan Kepegawaian Negara dalam proses layanan kepegawaian kenaikan pangkat PNS yang menyederhanakan proses bisnis pelayanannya melalui transformasi pelayanan secara digital sehingga dokumen persyaratan yang dibutuhkan untuk mengikuti proses kenaikan pangkat yang sebelumnya banyak dapat dikurangi dan hanya membutuhkan berkas dan dokumen dalam bentuk digital tidak lagi dalam bentuk fisik. Pembuatan aplikasi Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) oleh BKN ditujukan untuk menciptakan pengintegrasian data PNS di seluruh Indonesia yang diharapkan dapat mengatasi masalah duplikasi data dan inefisiensi dalam pelayanan kepegawaian, sehingga melalui SAPK pelayanan kepegawaian yang dilakukan oleh BKN dan Kantor Regional BKN terhadap seluruh instansi di Indonesia dapat terintegrasi. Skripsi ini membahas tentang bagaimana implementasi KPO Less Paper melalui SAPK dalam kerangka interoperabilitas e-government berserta faktor-faktor yang terkait dalam pengimplementasiannya. Penelitian ini menggunakan konsep tingkatan/level interoperabilitas e-government dan faktor-faktor yang berkaitan dengan kemampuan dalam pelaksanaan interoperabilitas e-government. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan post-positivist dan metode pengambilan data melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi interoperabilitas e-government dalam pelayanan KPO Less Paper sudah mencapai level interoperabilitas organisasional, namun pada level interoperabilitas semantik terdapat indikator yang belum tercapai yaitu kemampuan untuk menggabungkan atau menyingkronkan data/informasi lintas sistem informasi yang heterogen belum tercapai dengan baik, selain itu pada level interoperabilitas organisasional terdapat ketidakcapaiannya prinsip-prinsip komunikasi secara dua arah antar organisasi dan kecapaian komitmen antar organisasi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis dan pelaksanaan pelayanan yang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

---

Pelayanan Kenaikan Pangkat Otomatis berbasis Less Paper (KPO Less Paper) is an innovation from Badan Kepegawaian Negara in the process of civil service promotion services that simplifies the service business process through digital service transformation so that the document requirements needed to follow the promotion process that previously complex can be reduced and only requires files and documents in digital form and no longer in paper-based form. The development of Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) by BKN is aimed at creating integration of civil servant data throughout Indonesia which is expected to overcome the problem of data duplication and inefficiency in personnel services, so that through the SAPK staffing services carried out by BKN and the BKN Regional Office to all agencies in Indonesia can be integrated. This thesis discusses how the implementation of KPO Less Paper through SAPK in the framework of e-government interoperability and the factors involved in its implementation. This study uses the concept of e-government interoperability levels and factors related to the ability to implement e-government interoperability. This research was conducted using a post-positivist approach and data collection methods through in-depth interviews. The results showed that the implementation of e-government interoperability in KPO Less Paper services has reached the level of organizational interoperability, but at the semantic interoperability level there are indicators that have not been achieved, namely the ability to combine or synchronize data / information across heterogeneous information systems has not been achieved well, besides At the level of organizational interoperability, there are failure to achieve the principles of two-way communication between organizations and the achievement of inter-organizational commitments as outlined in the form of a written agreement and the implementation of services according to a predetermined schedule."

"Kementerian Sekretariat Negara mengimplementasikan e-Government untuk menunjang produktivitas pekerjaan agar target tugas dan fungsi dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Selain itu, kualitas layanan dapat meningkat dan dirasakan oleh para pemangku kepentingan. Untuk itu, inisiatif e-Government harus berkelanjutan. Penelitian ini memeriksa implementasi e-Government berkelanjutan di Kementerian Sekretariat Negara melalui faktor-faktornya pendorongnya. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan strategi pengumpulan data melalui wawancara mandalam dan studi literatur dokumen yang diterbitkan Kemsetneg maupun dokumen lain terkait sustainability e-Government. Hasil studi menunjukkan faktor yang berpengaruh penerapan e-Government berkelanjutan yakni kapasitas pemimpin dalam mengarahkan penerapan e-Government, dan dikomitmenkan dengan peningkatan kapasitas anggaran, dan TIK serta pengembangan kapasitas SDM yang terarah. Selain itu, diiringi dengan faktor penyematan (embedding) baik perubahan struktur organisasi, regulasi yang terbit dan perubahan budaya kerja. Namun, orientasi penerapan e-Government tersebut pada para pengguna dalam faktor utilitas, seperti keandalan, performance, dan fleksibilitas memenuhi penggunaan perlu ditingkatkan. Faktor tersebut memerlukan adaptasi (adaptation) dan penyesuaian (appropriation) dalam kebijakan e-Government melalui manajemen proses dan hasil pemantauan dan evaluasi yang perlu lebih terukur dan sistematis.

---

Ministry of State Secretariat implements e-Government to support work productivity so that task and function targets can be achieved effectively and efficiently. In addition, service quality can be improved and perceived by stakeholders. For this reason, e-Government initiatives must be sustainable. This study examines the implementation of e-Government sustainability in the Ministry of State Secretariat through its driving factors. This research is a post-positivism research with data collection strategies through in-depth interviews and literature studies of documents published by the Ministry of State Secretariat and other documents related to sustainable e-Government. The results of the study show that the factors that influence the implementation of sustainable e-Government are the capacity of leaders in directing the implementation of e-Government, and are committed to increasing budgetary capacity, and ICT and targeted human resource capacity development. In addition, it is accompanied by embedding factors, both changes in organizational structure, published regulations and changes in work culture. However, the orientation of the implementation of e-Government on users in terms of utility, such as reliability, performance, and flexibility to meet usage needs to be improved. These factors require adaptation and appropriation in e-Government policies through process management and monitoring and evaluation results that need to be more measurable and systematic."

"Sekarang ini peran teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari organisasi, teknologi informasi (TI) memberikan banyak peluang untuk dapat memperbesar bisnis dan merubah budaya sebuah organisasi. Implementasi teknologi informasi menawarkan peluang yang sangat strategis dalam pencapaian tujuan, visi dan misi organisasi dan juga untuk keberlangsungan hidup organisasi. Hal tersebut selaras dengan program pemerintah dalam implementasi TI yang dituangkan melalui Instruksi Presiden No.3 Tahun 2003 tentang e-government. Inpres tersebut mengikat semua lembaga pemerintah untuk segera melakukan penerapan dan pengembangan, termasuk didalamnya LAPAN sebagai Lembaga Pemerintah Non Kementrian. Pemanfaatan teknologi informasi (TI) membutuhkan banyak perubahan agar mendapatkan hasil yang optimal. Perubahan tersebut dapat terjadi bukan hanya dalam divisi TI tapi juga dapat terjadi pada divisi non-TI. Hal tersebut yang mendasari dirumuskannya strategi yang tepat dalam mensikapi perubahan yang terjadi dalam pengembangan TI untuk implementasi e-goverment. Untuk itu Penelitian ini bertujuan merumuskan strategi manajemen perubahan yang perlu dilakukan oleh LAPAN dalam rangka mendukung program pengembangan e-government. Metode yang digunakan untuk merumuskan strategi adalah analisa SWOT, sedangkan metode yang digunakan dalam menentukan prioritas strateginya adalah adalah AHP (Analytical Hierarchy Process). Hasil dari penelitian ini adalah rumusan strategi manajemen perubahan untuk mendukung pengembangan e-government di LAPAN yang dipetakan menjadi 3 (tiga) langkah berdasarkan model perubahan Lewin. Setiap Langkah dibuat prioritas strategi berdasarkan kebutuhan LAPAN saat ini. Penelitian ini menghasilkan 26 (dua puluh enam) strategi dengan masing-masing 11 (sebelas) strategi pada langkah unfreezing the status quo, 7 (tujuh) strategi pada langkah movement to the state dan 8 (delapan) strategi pada langkah refreezing.

---

The role of information technology has become an important part of the organization today, information technology (IT) can provide many opportunities to expand the business and change the culture of an organization. Implementation of information technology offers a very strategic opportunities in achieving goals, vision and mission of the organization and also for the survival of the organization. This is in line with the government program as outlined in the IT implementation through Presidential Instruction No. 3 of 2003 on e-government. Instruction is binding on all government agencies to immediately carry out the implementation and development, including the National Institute of Aeronautics and Space as Non-ministerial government agency.

Using information technology (IT) needs a lot of changes in order to get optimal results. Such changes can occur not only in the IT division but can also occur in non-IT division. This underlying the formulation of appropriate strategies can address the changes that occur in IT development for the implementation of e-government. The aim of this study was to formulate change management strategy needs to be done by LAPAN to support the development of e-government program. The method used is to formulate strategy is SWOT analysis, while the methods used in determining the priority of the strategy is is AHP (Analytical Hierarchy Process).

The Results from this study is the formulation of a change management strategy to support the development of e-government in LAPAN has mapped into 3 (three) steps by Lewin change model Every move made strategic priorities based on the needs of the current Space agency. This research resulted in 26 (twenty six) strategy with each of the 11 (eleven) strategy in step unfreezing the status quo, 7 (seven) strategy in step movement to the state and 8 (eight) strategy in step refreezing."

"Implementasi e?government di lingkungan pemerintahan merupakan keharusan karena memberikan banyak manfaat. Hanya saja dalam pelaksanaannya banyak implementasi e-government yang mengalami hambatan sehingga tidak memberikan dampak seperti yang diinginkan. Hal tersebut juga dialami oleh pemerintah provinsi Riau dalam implementasi e-government, dimana sampai tahun 2012 masih berada dalam kategori kurang. Artinya, ada kendala dan hambatan yang dialami oleh Pemerintah Provinsi Riau dalam hal mewujudkan implementasi e-government yang ideal. Terkait hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor menghambat pelaksanaan e-Government di Pemerintah Provinsi Riau.Kerangka teori yang dirancang pada penelitian ini merupakan sintesis tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori dan hasil penelitian-penelitian terkait e-government. Terdapat lima variabel yang diasumsikan merupakan penyebab terhambatnya implementasi e-government di Pemerintah Provinsi Riau yaitu: kepemimpinan, infrastruktur TI, SDM, pengelolaan informasi dan budaya organisasi. Untuk membuktikan hipotesa tersebut, dilakukan pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner kepada PNS di lingkungan pemerintah provinsi Riau. Dari pengumpulan data tersebut, diperoleh 134 kuesioner yang kembali. Data tersebut kemudian diolah dengan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM).Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang menghambat pelaksanaan e-government di pemerintah provinsi Riau adalah faktor kepemimpinan, SDM, pengelolaan informasi dan budaya organisasi yang masih belum dilakukan dengan baik. Selanjutnya, studi ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka implementasi e-government yang lebih baik di pemerintahan provinsi Riau.

---

The implementation of e?government on governmental sector is a must because it gives huge benefits. The process of e-government implementation, there are kinds of effects, so this does not give the intended impact. This matter is experienced by government of Riau province in implementing e-government, where in 2012 it was still in fair category. This means that, there?s challenge and barrier was encountered by government of Riau province in order to implement ideal e-government. Related to this matter, this study is applied to know factors that affect the implementation of e-Government in Riau province government.

Theoretical framework which is applied in this study is the synthesis of relationship among variables that is compiled from kinds of theories and result findings related to e-government. There are five variables that are predicted to become the effects in implementing e-government at government of Riau province namely: leadership, IT infrastructure, human resource, information processing and organization culture. In order to give the fact of related hypotheses, this study applied through collecting data using distributed questionnaire to civil servant of Riau province government. From the collected data, there?s 134 questionnaire taken back. The data then is analyzed using Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM).

The result of this study concludes that factors which affect the implementation of e-government at government of Riau province is leadership, human resource, information processing and organization culture which are not developed as well. Futhermore, this study that can be used as an evaluation material in order to better implementation of e-government in Riau province government."

"Implementasi e-Government di banyak negara berkembang tidak sesuai dengan harapan. Salah satu studi yang dilakukan oleh Heeks (2003), menunjukkan bahwa 35 persen dari proyek-proyek e-Government di negara - negara berkembang mengalami kegagalan, 50 persen adalah kegagalan parsial, dan hanya 15 persen yang dianggap berhasil. Ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan penerapan e-Government pada suatu organisasi. Dalam penelitian ini akan dibahas faktor – faktor apa saja yang berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi e-Government di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dalam analisa faktorfaktor yang mempengaruhi keberhasilan e-Government. Dalam penelitian ini diuji 14 faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi e-Government yang dikelompokkan dalam dimensi organisasi dan dimensi teknologi. Dari dimensi organisasi adalah Perencanaan, Kultur Organisasi, Struktur Organisasi, Kebijakan, SDM, Kepemimpinan, Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi, Effective Project Management, Change Management, dan Awareness, sedangkan dari dimensi teknologi adalah Infrastruktur TI, Aplikasi, Standar TI, dan Keamanan Informasi (Security). Dari hasil uji statistik 12 faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan implementasi e-Government yaitu Perencanaan, Struktur Organisasi, Kebijakan, SDM, Kepemimpinan, Komunikasi, Koordinasi dan Kolaborasi, Effective Project Management, Awareness, Infrastruktur TI, Aplikasi, Standar TI, dan Keamanan Informasi (Security). Sedangkan 2 faktor yaitu kultur organisasi dan change management tidak berpengaruh. Dari 12 faktor yang berpengaruh, faktor yang paling dominan mempengaruhi keberhasilan implementasi e-Governement adalah perencanaan dan keamanan informasi.

---

Implementation of e-Government in many development countries are not in line with expectations. A study conducted by Heeks (2003) shows, that 35 percent of e-Government projects in the development countries failed, 50 percent were partial failed, and only 15 percent were considered to be successful. There are many factors that contribute to the success of e-Government implementation in an organization. This reasearch discuss the factors that influence the successful of e-Government implementation in the Directorate General of Land Transportation.

This study uses a quantitative approach to analyze the factors that influence the success of e-Government. It also examines 14 factors that can affect to the success of e-Government implementation which are grouped in organizational dimension and technological dimension, The organizational dimension are Planning, Organizational Culture, Organizational Structure, Policy, Human Resources, Leadership, Communication, Coordination and Collaboration, Effective Project Management, Change Management, and Awareness, whereas from the technological dimension are IT Infrastructure, Applications, IT Standard, and Information Security.

From the results of statistical tests, there are only 12 factors that affect the success of e-Government implementation are Planning, Organizational Structure, Policies, Human Resources, Leadership, Communication, Coordination and Collaboration, Effective Project Management, Awareness, IT Infrastructure, Applications, IT Standards, and security Information (security). While the 2 factors, organizational culture and change management have no effect. From the 12 factors above, the most dominant factors affecting the success of e- Governement implementation are planning and information security."