Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Hibah luar negeri saat ini belum ditatausahakan secara lengkap dan menyeluruh. Padahal pemanfaatan hibah luar negeri mempunyai beberapa konsekuensi yaitu kebutuhan dana pendamping, adanya disillusionment dan adanya muatan politis yang sangat kental. Tidak diaturnya hibah karena dianggap mempunyai nilai yang sangat kecil dan tidak berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi, daerah banyak berharap untuk dapat memanfaatkan hibah luar negeri untuk membiayai pembangunan. Keinginan ini sudah direspon donor dengan menggulirkan program bagi daerah. Dengan tidak adanya aturan yang jelas hibah luar negeri tidak termanfaatkan dengan optimal. Berkenaan dengan latar belakang tersebut kemudian dilakukan penelitian untuk melihat besaran hibah yang diterima oleh Pemerintah Indonesia sekaligus menelusuri arah penggunaan hibah itu, menelusuri peraturan-peraturan yang ada yang mengikat aliran hibah ke Indonesia berikut tatacara pengelolaan atau penatausahaannya, mendeteksi besarnya dana hibah sesungguhnya yang diterima serta dana pendamping yang wajib disediakan serta mengajukan rumusan dan mekanisme untuk mengelola dan menatausaha hibah agar dapat berdampak positif bagi masyarakat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa antara tahun 1987 - 1998 nilai hibah yang diterima Pemerintah cukup besar berkisar antara USD 480 juta sampai USD 740 juta. Jika dibandingkan dengan realisasi dana pembangunan nilai tersebut berkisar antara 7.2% sampai 35%. Nilai yang cukup signifikan dalam mempengaruhi pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan penelusuran terlihat bahwa kebijakan donor dalam memberikan bantuan untuk setiap sektor cenderung berbeda dengan kebijakan Pemerintah dalam waktu yang sama. Pada sisi lain kebijakan Pemerintah juga justru cenderung mengabaikan hibah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana nilai hibah Uni Eropa yang sesungguhnya adalah sekitar 47% dari total proyek sementara untuk hibah UNDP sekitar 60% merupakan dana sesungguhnya yang dapat dikelola di dalam negeri. Jika hibah ini disalurkan ke daerah maka hampir semua daerah dapat memenuhi kebutuhan dana pendampingnya sehingga kebijakan publik hibah ini dapat diberikan langsung kepada daerah. Sebaliknya hibah bernilai besar seperti yang biasa diberikan Uni Eropa hampir semua daerah tidak dapat menyediakan dana pendampingnya. Untuk itu perlu diberikan rumusan kebijakannya sehingga daerah dapat memanfaatkan hibah ini secara optimal. Kebijakan Publik Penatausahaan Hibah Luar Negeri merupakan salah satu sumber pendanaan pembangunan yang membawa sejumlah implikasi. Kebijakan hibah harus merupakan bagian dari kebijakan bantuan luar negeri secara utuh serta sejalan dengan pelaksanaan desentralisasi. Terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan yaitu politis dimana hibah hanya dapat dilakukan antar negara serta kemampuan daerah dalam menyediakan SDM maupun Dana Pendamping. Arah kebijakan penatausahaan hibah harus jelas dan sesuai dengan arahan program pembangunan nasional, disusun secara terhormat dan memberikan keuntungan bagi keduabelah pihak. Penerima hibah harus memahami konsekuensi penerimaan hibah, mengetahui persyaratannya, mempunyai alasan untuk menerima atau menolaknya serta harus menghindari upaya yang merugikan.

Abstrak :
Hubungan Jepang-Indonesia berjalan sejak masa kolonial Jepang di Indonesia. Hubungan ini berjalan terus dari masa Pra Orde Baru hingga memasuki masa Orde Baru. Diplomasi Jepang di. Indonesia semakin meningkat bersamaan dengan kepentingan ekonominya di berbagai bidang. Diplomasi Jepang pada era Pasca Perang Dingin mengalami perubahan bersamaan dengan berubahnya tata dunia internasional dari bipolar ke multipolar. Perubahan ini mendorong Jepang untuk berperan secara aktif di WTO dan IMF. Perhatian dan peranan aktif Jepang melalui IMF ditandai dengan keberhasilannya mengajukan keberatan terhadap situasi yang ada di Indonesia melalui Paket Reformasi IMF. Perkembangan diplomasi Jepang dari waktu ke waktu perlu di analisis akibat dari perubahan eksternal dan internal di Indonesia maupun Jepang dan lingkungan global. Tujuan Penelitian yaitu, mengetahui perkembangan diplomasi Jepang-Indonesia berdasarkan ekonomi, politik dan sosbud; peranan diplomasi Jepang ditengah berubahnya sistem internasional; ada tidaknya perubahan pendekatan kebijaksanaan Jepang terhadap Indonesia dengan adanya mobnas dan krisis ekonomi. Teori yang dipergunakan adalah mengenai konsep kebijaksanaan publik dan kebijaksanan luar negeri, diplomasi, kebijaksanaan industri dan teori "international tariff game". Metode penelitian adalah desain penelitian deskriptif den analisis data menggunakan pendekatan kualitatif/historis. Dalam pada itu, subjek /pokok penelitian adalah kebijaksanaan-kebijaksanaan luar negeri Jepang terhadap Indonesia yang dilakukan melalui diplomasi Jepang-Indonesia dan metode pengumpulan data melalui analisis data sekunder. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Jepang memiliki kepentingen yang cukup besar di bidang ekonomi dan politik di Indonesia. Diplomasi Jepang dari waktu ke waktu tetap berkisar pada masalah ekonomi. Sehingga Peranan Jepang yang semakin aktif di dunia internasional dapat dig nakan untuk mengambil inisiatif dalam menjalankan kebijaksanaan ekonomi luar negeri Indonesia untuk meningkatkan perekonomian den posisi di badan-badan organisasi multilateral seperti WTO,APEC dan IMF.

Abstrak :
LATAR BELAKANG Depresi yang terkenal dengan sebutan The Great Depression yang terjadi di Amerika pada tahun 1929-1939 berawat dari krisis ekonomi yang melanda sektor pertanian pada periode setelah Perang Dunia I, membuat sektor pertanian menjadi lemah karena jatuhnya harga produk - produk pertanian. Hal ini kemudian memotong penghasilan petani sebesar 70 % dari seluruh pendapatan bersih mereka Mengutip pendapat Basil Rauch, "This disastrous loss of over 70 percent of their cash income" (Rauch, 1944:18). Kemudian diikuti dengan jatuhnya The Stock Market pada bulan Oktober 1929, maka "awan gelap" mulai menutupi ekonomi Amerika. Pada tanggal 4 Maret 1929 Herbert Hoover dilantik sebagai presiden Amerika ke 31. Sebagai pucuk pimpinan, ia berusaha untuk mengatasi segala permasalahan yang ada dengan mengeluarkan beberapa kebijaksanaan. Akan tetapi ternyata kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Hoover untuk mengatasi kemelut ekonomi tidak membawa hasil, bahkan beberapa kebijaksanaannya dinilai masyarakat lebih memperparah keadaan rakyat. Ketidakberhasilan kebijaksanaan ekonomi yang dijalankan oleh Presiden Hoover antara lain karena ia dibatasi oleh faham ekonomi Liberalisme Laissea faire, (intinya memberikan kebebasan yang seluas-luasnys kepada pihak swasta untuk berkarya di sektor ekonomi, tanpa campur tangan pihak pemerintah).

Abstrak :
Pendahuluan Usaha untuk meningkatkan pembangunan Nasional dengan mempertimbangkan peran serta daerah, terutama dalam dasawarsa terakhir ini mulai dipikirkan. Langkah ini adalah sangat besar manfaatnya untuk Indonesia, mengingat keberadaan wilayah yang terbagi atas beberapa daerah (propinsi) yang karakteristik sosial, wilayah ataupun ekonominya berbeda-beda. Sampai sejauh ini para perencana pembangunan ekonomi dalam usaha untuk meningkatkan perekonomian banyak berpijak pada pembangunan sektor-sektor. Usaha ini mungkin bisa mencapai satu tingkat yang optimal jika karakteristik dari setiap daerah (propinsi) sama. Tidak jarang terjadi di Negara berkembang termasuk Indonesia penggunaan sumber daya dan dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat terhadap daerah-daerah (propinsi) tidak digunakan seefisien mungkin. Hal ini bisa terjadi karena prioritas sektor yang tersusun secara nasional tidak mutlak persis sama dengan prioritas untuk setiap daerah (propinsi).

Abstrak :
Pada awalnya penulisan tesis ini dimotivasi oleh pengalaman pribadi penulis yang pernah menjadi menjadi bagian dari daerah basis industri pakaian jadi Sumatera Barat. Selanjutnya, keinginan untuk mengembangkan industri yang terkait dengan industri pakaian jadi semakin mernbuat keingintahuan terhadap apa dan bagaimana peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat bertambah besar. Pesatnya pertumbuhan industri pakaian jadi di daerah tersebut juga menjadi pendorong utama pemilihan topik tentang industri pakaian jadi. Untuk mengetahui peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat tersebut penelitian ini kemudian dirancang dengan menggunakan model input output. Pemilihan model input output didasarkan pada kemampuan model ini untuk mengetahui sektor yang menjadi sektor kunci perekonomian dengan melihat keterkaitan antar sektor dalani perekonomian dan kemampuan model ini untuk mengetahui daya pengganda atau multipplier effect dari suatu sektor yang disertai dengan kemampuan untuk melakukan analisa dampak sebagai akibat perubahan perrnintaan akhir. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tabel input output Sumatera-Barat tahun 1999 transaksi total atas dasar harga produsen yang terdiri dari 70 sektor. Untuk keperluan analisa maka tabel input output tersebut terlebih dahulu diaggregasi menjadi 21 sektor. Karena dalam tabel input output tersebut tidak terdapat industri pakaian jadi maka disusunlah tabel input output baru yang sudah menghadirkan sektor industri pakaian jadi. Dengan demikian pada akhirnya tabel input output yang digunakan adalah tabel input output baru yang terdiri dari 24 sektor. Dari hasil analisa dengan menggunakan model input output yang dilengkapi dengan analisa deskriptif tentang industri pakaian jadi dan perekonomian Sumatera Barat diketahui bahwa industri pakaian jadi bukanlah sektor kunci dalam perekonomian Sumatera Barat. Dengan indeks keterkaitan ke belakang 1,502 dan indeks keterkaitan ke depan 0,9379 industri pakaian jadi tidak dapat dijadikan sebagai sektor kunci perekonomian Sumatera Barat. Namun demikian peranan industri pakaian jadi dalam perekonomian Sumatera Barat ini cukup penting karena kontribusinya yang cukup besar terhadap perekonomian yang rnencapai Iebih dari 3,5% dari total PDRB, 27% dari nilai tarnbah sektor industri pengolahan, dan 67% dari nilai tambah sektor industri tekstil, barang dari kulit dan alas kaki. Dengan menggunakan kajian strategis pembangunan Sumatera Barat 2005-2020, maka dengan pertumbuhan ekonomi ra-rata 6,5% per tahun, dampak dari peningkatan permintaan akhir dari sektor yang menjadi sektor unggulan dalam perekonomian Sumatera Barat tidak berpengaruh terhadap peningkatan output industri pakaian jadi Sumatera Barat. Oleh karena itu perlu disusun kebijakan yang dapat mendukung perkembangan industri pakaian jadi di Sumatera Barat. Kebijakan yang terintegrasi dengan memfokuskan sektor yang menjadi pendukung dart industri pakaian jadi akan membuat industri pakaian jadi menjadi sektor yang penting dalam perekonomian Sumatera Barat.

Abstrak :
Thesis ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana tingkat kemandirian daerah dengan cara mengindentifikasi sektor-sektor unggulan yang memiliki kontribusi yang besar terhadap pendapatan daerah dalam hal ini daerah kabupaten Lima Puluh Kota untuk kurun waktu 1994-2003. Mengetahui tingkat kemandirian daerah merupakan hal yang sangat krusial karena hal ini merupakan tujuan dari pelaksanaan otonomi daerah dimana pemerintah daerah diharapkan mengurangi tingkat ketergantungam finansialnya terhadap pemerintah pusat. Oleh sebab itu Pemerintah Daerah harus menggali sumber-sumber potensi yang dimilikinya melalui analisa terhadap sektor-sektor unggulan dalam perekonomian.

Metoda Analisa yang digunakan adalah Location Quotient dan analisa shift share. Data yang diigunakan dalam Studi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari institusi terkait yaitunya Bappeda dan BPS, serta Badan Keuangan daerah kabupaten Lima Puluh Kota dan Propinsi Sumatera Barat.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian daerah kabupaten Lima Puluh Kota ternyata masih terbang rendah dimana bantuan Pusat masih mendominasi Struktur anggaran daerah. Analisa LQ dan Shift Share menunjukkan sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sector pertanian, pertambangan dan galian serta perdagangan, hotel, dan restaurant. Diharapkan hasil studi ini dapat menjadi pertimbangan dalam menyusun prioritas kebijakan anggaran untuk menstimulasi sector-sektor unggulan tersebut untuk berkembang sehingga dengan demikian alokasi anggaran yang efisien dapat dicapai.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini pada dasarnya menggunakan pendekatan model Input Output (I0) melalui : analisis keterkaitan antar-industri (inter-industry linkage analysis) balk backward linkage maupun forward linkage, analisis income multiplier dan employment multiplier serta analisis dekomposisi pertumbuhan. Analisis backward linkage bertujuan untuk mengetahui derajat keterkaitan suatu sektor terhadap sektor lain yang menyumbang input kepadanya, sedangkan forward Iinkage bertujuan untuk mengetahui keterkaitan antar sektor yang menghasilkan output untuk digunakan sebagai input bagi sektor-sektor Iainnya.

Analisis income multiplier pada dasarnya melihat apa yang terjadi pada pendapatan (sebagai variabel endogen), apabila terjadi perubahan/ peningkatan permintaan akhir dalam perekonomian (sebagai variabel eksogen). Sedang analisis employment multiplier dimaksudkan untuk melihat efek total dari perubahan/kenaikan lapangan pekerjaan dalam perekonomian, akibat adanya satu unit uang perubahan permintaan akhir di sektor tertentu.

Analisis dekomposisi pertumbuhan pada prinsipnya akan mengidentifikasi pola pertumbuhan output industri pengolahan yang diklasifkasikan kedalam 4 (empat) unsur, yaitu : ekspansi permintaan domestik, ekspansi ekspor, substitusi impor dan perubahan atau perkembangan teknologi. Dalam penelitian ini untuk menguraikan sumber-sumber pertumbuhan output digunakan bentuk umum persamaan dekomposisi pertumbuhan menurut Yuji Kubo, S. Robinson dan M. Syrquin.

Dengan menggunakan data utama tabel input-output tahun 1986, 1990 dan 1993, dengan asumsi kondisi perekonomian tahun 1993 relatif tidak berbeda dengan tahun 1996 (sebelum terjadinya krisis), maka dapat diidentifikasi sektor industri pengolahan pilihan yang patut dijadikan prioritas untuk dikembangkan. Berdasarkan key sectors oriented meliputi industri-industri : a. kimia dasar dan bahan-bahan kimia (19); b. logam dasar, besi dan baja (26); c. alat listrik untuk rumah tangga dan perlenglcapan listrik lainnya (31); d. barang-barang dari karat dan dari plastik (23). Sedangkan berdasarkan backward sectors oriented mencakup industri-industri : a. barang komunikasi dan perlengkapannya (30); b. obatobatan dan jamu (20); c. barang-barang dan logam kecuali mesin dan perlengkapannya (27); d. mesin listrik dan perlengkapannya (29); e. kulit samakan dan olahan, alas kaki dan barang dari kulit lainnya (14); f. kendaraan bermotor dan perlengkapannya (33); g. kosmetik dan bahanbahan kimia lainnya (21); h. alat angkutan lainnya (34); i. peralatan profesional, alat musik dan olah raga (35); j. barang-barang industri lainnya (36), k. barang-barang cetakan dan penerbitan (18) dan industri kertas, !carton dan barang-barang dari kertas dan karton (17).

Terhadap industri-industri tersebut yang memiliki keterkaitan relatif kuat menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan dalam output altar' disertai dengan kenaikan permintaan yang culcup berarti atas input yang digunakan untuk proses produksi yang berasal dari output sektor lain yang memilild keterkaitan. Ini merupakan kasus menarik terutama dengan adanya anggapan bahwa proses industrialisasi biasanya disertai dengan semakin eratnya keterkaitan antar satu sektor industri dengan industri lainnya. Dari sisi income multiplier dengan angka pengganda pendapatan yang relatif besar mempunyai arti panting karena dapat memberikan dampak yang lebih besar terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga melalui peningkatan pendapatannya. Sedangkan pada employment multiplier menunjukkan bahwa peran tenaga kerja sebagai salah satu fait-tor produksi turut memberikan kontribusi terhadap besar kecilnya output, yang tercermin pada multiplier tenaga kerja itu sendiri.

Disamping industri-industri tersebut di atas, industri palcaian jadi (13) dan industri tekstil dan rajutan (12) adalah yang konsisten mengikuti pola ekspansi ekspor yang kuat. Walaupun kedua industri ini mempunyai Indeks Daya Penyebaran Total hanya mendekati rata-ratanya, tetapi industri pakaian jadi (13) mempunyai daya serap tenaga kerja yang relatif tinggi, sedangkcan industri tekstil dan rajutan (12) mempunyai Indeks Daya Penyebaran Langsung yang kuat. Untuk itu kedua industri ini juga patut diprioritaskan untuk dikembangkan dalam rangka memanfaatkan pasar yang potensial.

Berdasarkan hasil analisis makes pengembangan industri pengolahan dapat dilakukan melalui : pendekatan key oriented sedors dan b cinuard oriented sedors dengan tetap memperhatilcan dampak pengganda baik income multiplier ataupun employment multiplier, pola pertumbuhan output serta location quotient (LQ). Kebijakan untuk mengembangkan sektor industri pengolahan unggulan direkomendasikan sebagai berikut : 1. perlu peningkcatan investasi bare sekaligus dengan menerapkan teknologi tinggi; 2. melakukan efisiensi secara menyeluruh untuk menghasilkan produk unggulan yang kompetitif; 3. meningkatkan penguasaan teknologi produksi dalam negeri baik kemampuan operatif, akuisitif, suportif maupun inovatif sebagai upaya memperkecil kandungan impor/mengurangi ketergantungan pada bahan baku impor; 4. meningkatkan produktifitas tenaga kerja di sektor industri dengan memperbaiki serta menyempurnakan struktur pendidikan dan program latihan, agar lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja di sektor industri pengolahan pilihan; 5. memperbesar output produksi untuk memperoleh economic of scale terutama bagi industri pengolahan pilihan yang nilai outputnya relatif kecil; 6. memperbaiki sarana fisik termasuk sistem transportasi, peningkatan/perbaikan prasarana lain seperti kegiatan penelitian dan pengembangan serta sistem informasi industri; 7. kebijakan untuk menurunkan ekonomi biaya tinggi seperti : a. menciptakan iklim investasi dan perdagangan yang kondusif; b. penyederhanaan dan keterbukaan birokrasi, dan c. pengaturan persaingan yang balk dan sehat.

Abstrak :
Tujuan dari penyusunan tesis ini adalah untuk menguji peranan pengeluaran pemcrintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak periode 1972 sampai I997. Pada masa itu, Indonesia dan beberapa negara di kawasan Asia Tenggara dikenal sebagai Negara dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi yang cukup menakjubkan. Paper ini menggunakan kerangka pemikiran bahwa ekonomi terdiri dari dua sektor, yaitu sektor pemerintah dan sektor swasta, dimana sektor pemerintah mampu menghasilkan eksternalitas bagi sektor swasta yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan data tahunan Indonesia, penulis menemukan bahwa investasi swasta memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, sebaliknya investasi pemerintah tidak menunjukkan tanda yang signifikan. Sektor swasta tampaknya muncul sebagai pendorong bagi pertumbuhan ekonomi sesuai pandangan paham ekonomi pasar bebas.

---

This paper try to examines the role of government expenditure on economic growth in Indonesia from the period of 1972 - 1997. In that period, indonesia and several countries in the region are known as the extraordinary countries in growth achievement. This paper use framework that economy consist of two sector, government and private, where government sector yield externality to private sector to improve economic growth. By using time series data of Indonesia, I found that private investment has positive and significant influence on economic growth. Meanwhile, government investment does not show significant sign. Government size has negative effect and government sector has lower productivity compare to private sector. Private sector comes as an engine for economic growth which contimi the pro market point ofview. The same outcome was also found in panel data estimation using 4 ASEAN countries (Indonesia, Malaysia, Thailand and Philippines). Government growth also yields positive externality effect on private sector and private sector as the main source of economic growth.

Abstrak :
ABSTRAK
Kota Bandung sebagai ibukota Propinsi Jawa Barat dan pula sebagai pusat pertumbuhan di wilayah Bandung Raya diharapkan mampu mendongkrak perekonomian baik wilayahnya sendiri maupun bagi perekonomian di wilayah sekitarnya bahkan perekonomian nasional. Banyak literatur yang menyebutkan bahwa adanya sektor basis dalam suatu perekonomian akan dapat merangsang pertumbuhan sektor-sektor ekonomi lainnya dalam perekonomian tersebut dan akan menciptakan kebutuhan terhadap tenaga kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor basis dalam perekonomian Kota Bandung dan wilayah kecamatan di dalamnya, menganalisis pengaruh sektor basis tersebut terhadap penyerapan tenaga kerja, mendapatkan informasi spasial tentang pusat-pusat kegiatan sektor basis, dan menentukan prioritas pengembangan perekonomian Kota Bandung melalui penentuan prioritas pengembangan sektor perekonomian. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Location Quotient, dan Shift Share Analysis. Penelitian ini terbagi menjadi 3 tahun selama 10 tahun penelitian yakni tahun 2000, tahun 2005, dan tahun 2010 pada tingkat kecamatan dan Kota Bandung. Berdasarkan hasil pengolahan data, perekonomian Kota Bandung didominasi oleh Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa-Jasa, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Bangunan. Adapun untuk tingkat kecamatan menunjukkan bahwa mayoritas perekonomian Kota Bandung pada tahun 2000, 2005, dan 2010 didominasi oleh sektor tersier seperti Sektor Bangunan; Sektor Keuangan, Persewaan, dan Jasa Perusahaan; dan Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran. Hasil Shift Share Analysis menunjukkan bahwa sektor-sektor ekonomi dalam perekonomian Kota Bandung yang memiliki keunggulan kompetitif adalah Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Jasa-Jasa, Sektor Pengangkutan dan Komunikasi, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, serta Sektor Pertanian. Berdasarkan penggabungan nilai Location Quotient dan Shift Share Analysis didapat bahwa Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, dan Sektor Jasa-Jasa merupakan sektor yang masuk dalam kategori prioritas utama yang paling prospektif untuk dikembangkan. Kedua sektor tersebut merupakan sektor basis dan memiliki komponen bauran industri dan komponen keunggulan kompetitif yang lebih baik dibandingkan sektor ekonomi lainnya baik di Propinsi Jawa Barat maupun Kota Bandung.

---

ABSTRACT
Bandung, as the capital city and one of the biggest city in West Java, is expected to boost the economy not only for its own region but also for the economy in the surrounding area and even the national economy in general. Many literature find that basis sector in an economic system can stimulate the growth of other economic sector and also can create more job opportunity. The study aimed to identify and analyze the base sector in Bandung economic system, including the subdistricts economy, analyse the impact of the basis sector in employment, get spatial information of the main domination of basis sector activity, and to determine the focus of Bandung economic development through prioritizing the development of economic sectors. The analytical tools used in this study are Location Quotient (LQ), and Shift Share Analysis (SSA). The study covers the sector growth in Bandung and its sub-district during 2000 – 2010, and it is divided into 3 stages of 2000, 2005, and 2010. The result of Location Quotient in the sub district level shows that in 2000, Bandung economic system is dominated by Construction Sector; and Trade, Hotel and Restaurant Sector. In 2005, the Building sector still dominate. Financial, Renting and Company Service Sector is growing in this year. It can be seen that Bandung economy is dominated by tertier sector. In 2010, Trade, Hotel and Restaurant Sector is dominating Bandung economy. While in the city level, Financial, Renting and Company Service Sector, Services Sector, Transportation and Communication Sector, Trade, Hotel and Restaurant Sector, and Construction Sector are the base leading sectors in Bandung economic system. Moreover, the result of Shift Share Analysis shows that the economy sector which has a good development are Financial, Renting and Company Services Sector, Services Sector, Transportation and Communication Sector, Trade, Hotel and Restaurant Sector, and Electricity, Gas, and Clean Water Sector, and Agriculture Sector. Those sectors are the comparative excellences of Bandung than the others city in West Java. Based on grade compilation between Location Quotient and Shift Share Analysis, Financial, Renting and Company Service sector and Services sector are the main priority sector to be developed. These are the base sectors which have better industrial mix and competitive advantage components compared to other economic sectors, both at West Java Province level and Bandung level.

Abstrak :
Kunci kelanggengan keberhasilan radio adalah kemampuan radio itu untuk menyesuaikan acara-acaranya dengan kebutuhan dan keinginan pendengar yang senantiasa berubah dari waktu-ke-waktu. Penurunan jumlah pendengar di radio-radio PT. XN diyakini disebabkan oleh kurang berorientasinya radio ini kepada kebutuhan dan keinginan pasar, atau dengan kata lain, kurang market oriented. Jaworski dan Kohli (1993) mengemukakan model antecedents and consequences of market orientation, dan dikatakannya bahwa market orientation ditandai oleh 3 set perilaku yang berlaku di seluruh organisasi yaitu intelligence generation, dissemination dan responsiveness. Sedangkan anteseden dari market orientation adalah top management (behavior) dan interdepartmental dynamics. Mengacu pada model tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap behavior of top management beserta dimensi-dimensinya, dan interdepartmental dynamics, beserta dimensi-dimensinya, dan bagaimana mereka mempengaruhi market oriented behavior,di PT. XN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi-dimensi behavior of top management dan sebagian dimensi interdepartmental dynamics berpengaruh secara signifikan terhadap market oriented behavior. Berdasarkan temuan tersebut, dirancang serangkaian program intervensi untuk meningkatkan perilaku market oriented baik pada para pimpinan puncak maupun kepada segenap karyawan di PT. XN. Program intervensi ini dirancang berlandaskan pendekatan knowledge management dalam bentuk Pertemuan Strategis, Teamwork Development, dan After Action Reviews. Pada gilirannya nanti perilaku market oriented behavior ini diharapkan akan mendorong peningkatan kinerja perusahaan PT. XN dalam upayanya meningkatkan jumlah pendengar dan pengiklan. ...... The key to success for radio broadcast continuance is its ability in adjusting the programs with the ever changing needs and wishes of the listener audience. The decline in radio listenership of PT. XN is believed to be caused by the lack of an adequate degree of market orientation. Jaworski and Kohli (1993) suggested the model of antecedents and consequences of market orientation, and stated that market orientation is marked by three organization wide behaviour sets, i.e. intelligence generation, dissemination and responsiveness. Whereas antecedents of the market orientation is the behavior of top management, interdepartmental dynamics, and organizational systems. Referring to that model, the author conduct research on two of the three antecedents, i.e. behaviour of top management and its dimensions, and interdepartmental dynamics with its dimensions, and how they affect market oriented behaviour at PT. XN. The research results shows, that all of the dimensions of behaviour of top management dimensions and part of the dimensions of interdepartmental dynamics significantly influence the market oriented behaviour. Based on these findings, a series of intervention programs were designed in order to enhance market oriented behaviour of top management and all employees of PT. XN. These intervention programs are based on knowledge management approaches, in the form of Strategy Meetings, Teamwork Development and After Action Reviews. In due time it is expected that this market oriented behaviour will boost and improve the company’s performance in increasing their number of radio listeners and advertisers.