Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 5 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Marsha Javierra
"ABSTRAK
Penelitian dilatar belakangi oleh terjadinya dualisme kurikulum yang saat ini
digunakan dalam pendidikan Indonesia. Terdapat sebagian besar sekolah yang
menggunakan KTSP 2006 dan sebagian sekolah yang menggunakan Kurikulum
2013. Kurikulum 2013 disahkan di masa Mendikbud Moh.Nuh yang kemudian
diimplementasikan secara serentak pada tahun ajaran 2014/2015. Tiga bulan
setelah implemetasi serentak dilakukan, muncul hasil evaluasi Kurikulum 2013.
Kemudian terbitlah Permendikbud No.159/2014 Tentang Evaluasi Kurikulum
yang pada intinya menjelaskan bahwa evaluasi telah dilaksanakan sehingga
pedoman evaluasi pada Permendikbud No.81A/2013 tidak lagi berlaku. Pasca
peralihan jabatan, Mendikbud Anies Baswedan melihat keganjilan tersebut dan
menugaskan Tim Sebelas untuk meninjau Permendikbud No. 159/2014. Hasilnya
mengungkapkan bahwa evaluasi tersebut terburu-buru dan pelaksanaan
Kurikulum 2013 terkesan dipaksakan. Oleh sebab itulah diterbitkan
Permendikbud No.160/2014 tentang penundaan Kurikulum 2013.
Analisa kasus menggunakan konsep Evaluasi dalam Kebijakan Pendidikan Oleh
US Committee in Program Evaluation in Education Assembly yang menjelaskan
cara ideal melakukan evaluasi pada kebijakan yang menyangkut pendidikan.
Konsep Policy Development Framework oleh Meredith Edwards yang
memberikan pemaparan tahapan kebijakan publik yang detail dan pokok
pertanyaan dalam melakukan studi evaluasi. Penelitian berjenis eksplanatifanalisis
dan argumentative. Peneliti melakukan studi lapangan untuk
mengumpulkan informasi. Informasi diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak
terkait di lingkungan Kemendikbud, mencari dokumen terkait di Badan Penelitian
dan Pengembangan Kemendikbud, dan menambah informasi pendukung melalui
artikel berita di media massa.
Penelitian menemukan bahwa terdapat agenda politik yakni untuk membangun
warisan kinerja yang dilakukan baik oleh Mendikbud Moh. Nuh maupun
Mendikbud Anies Baswedan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam
proses kebijakan publik, tidak berlaku proses tahapan melainkan siklus. Sebab
masalah bisa jadi tidak dituliskan dalam hasil evaluasi tapi justru evaluasi itu
sendiri adalah awal masalah

ABSTRACT
The background research is the dualism curriculum which currently used in
Indonesian education. There is a majority of schools that use KTSP 2006 and
some schools use the Curriculum of 2013. Curriculum 2013 was ratified in the
Mendikbud Moh.Nuh period, then it is implemented simultaneously in the
academic year 2014/2015. Three months after the implementation is done
simultaneously, appeared evaluation results of Curriculum 2013. Then published
Permendikbud 159/2014 About the Curriculum Evaluation which basically
explains that the evaluation has been carried out so that the evaluation guidelines
on Permendikbud No.81A / 2013 are no longer valid. Post-transition office,
Education Minister Anies Baswedan identify those anomalies and assign Tim
Sebelas to review Permendikbud No. 159/2014. The results reveals that the
evaluation results on Permendikbud No.159/2014 was published in a rush and the
implementation of Curriculum 2013 somewhat forced to happened. That is why
Education Minister Anies Baswedan published Permendikbud 160/2014 about
the postponement of Curriculum 2013 implementation.
Analysis of this case are using the concept of Policy Evaluation in Education By
US Committee in Program Evaluation in Education Assembly which describes the
ideal way to evaluate the policies relating to education. The concept of Policy
Development Framework by Meredith Edwards which exposure stage of public
policy detail and basic questions within an evaluation study. The research is kind
of analytical-explanation and argumentative research. Researchers conducted a
field study to collect information. Information obtained from interviews with
stakeholders in Kemendikbud, seeking documents related Kemendikbud Research
and Development Agency, and add some supporting information through news
articles in the mass media. The study found that there is a political agenda which
is to build a legacy by both the Education Minister Moh. Noh and Education
Minister Anies Baswedan. The results of this study explains that in the process of
public policy, do not apply stages form but preferably use cycle form. Because the
problem may not be written in the results of the evaluation but rather be that
evaluation itself is the beginning of the problem"
2016
T46827
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Yogyakarta: Mizan Media Utama, 2011
379 IND
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Chaniago, Sam Mukhtar
Jakarta: Rajawali, 2011
379 CHA a
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Sirozi
Jakarta: Rajawali, 2010
379 SIR p (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Hutami Dewi Vitarani
"ABSTRAK
Pelaksanaan kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di DKI Jakarta pada tahun 2019 sudah menggunakan kebijakan zonasi, pelaksanaan kebijakan zonasi ditujukan untuk memeratakan akses pelayanan dan kualitas pendidikan, menghilangkan stigma sekolah favorit, dan mendekatkan sekolah dengan tempat tinggal peserta didik. Pengimplementasian kebijakan di DKI Jakarta sudah mulai difokuskan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018. Akan tetapi dalam pengimplementasian kebijakan PPDB yang dilakukan oleh Provinsi DKI Jakarta ini justru memiliki pola sistem zonasi yang berbeda dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di atas, karena Provinsi DKI Jakarta dalam mengimplementasikam kebijakan ini mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nomor 496 Tahun 2019. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana implementasi kebijakan penerimaan peserta didik baru berbasis sistem zonasi pada SMA negeri di DKI Jakarta dengan menggunakan teori implementasi kebijakan publik Implementation as a Political and Administrative Process oleh Merilee S. Grindle. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivis, teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam sebagai data pimer dan studi literatur sebagai data sekunder, serta analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa pengimplementasian kebijakan PPDB berbasis sistem zonasi yang dilaksanakan dengan pola yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta sudah dapat dikatakan berlangsung dengan baik dan sudah dapat mencapai tujuan pemerataan akses pelayanan dan kualitas pendidikan bagi masyarakat di Provinsi DKI Jakarta.

ABSTRACT
The Implementation of the new Student Admission policies in DKI Jakarta in 2019 has used zoning policies, which aimed for being able to equalize the service access and quality of education, eliminate the stigma of favorite schools, and bring the school closer to where students live. Implementation of this policy in DKI Jakarta has been focused since the issuance of the Ministeral Regulation from the Ministry of Education and Culture Number 51 Year 2018. However, the implementation of zoning policies by DKI Jakarta actually has a different zoning system pattern from the Ministeral Regulation of Ministry of Education and Culture, because DKI Jakarta implemented this policies refers to Governor Regulation Number 43 Year 2019 and Decree of the Head of the Education Office Number 498 Year 2019. Therefore, this study aims to describe how the implementation of the PPDB zonation policy in Public High Schools in DKI Jakarta according to the implementation theory from Merilee S. Grindlee. The method used in this study is post-positivist, data collection techniques with in-depth interviews as primary data also literature studies as secondary data, and the analysis used is qualitative. The results of this study found that The results of this study found that the implementation of the zoning system based PPDB policy implemented in a pattern that is owned by the Province of DKI Jakarta has been said implemented well and has been able to achieve the goal of examining access to quality services and education for the people in DKI Jakarta Province."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library