Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Siahaan, Astrid Margareth, author

Analisis klausula baku PT PLN (Persero) ditinjau dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen = The analysis of PT PLN (Persero) standard form clause viewed from Civil Code, Law number 30 of 2009 concerning Electricity and Law number 8 of 1999 concerning Consumer Protection

PT PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dalam bidang ketenagalistrikan. Dalam menjalin hubungannya dengan konsumen, PLN haruslah tunduk pada hukum yang ada. Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-undang Perlindungan Konsumen dan Undang-undang Ketenagalistrikan telah memberikan perlindungan kepada konsumen tenaga listrik yang salah satunya dalam hal pencantuman klausula baku...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32682

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Suharto Suwito, author

Tinjauan perjanjian jual beli listrik pada perusahaan umum listrik negara

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Indrianto Adipribadi, author

Perjanjian jual beli tenaga listrik antara perum listrik negara dengan pelanggan di Jakarta

ABSTRAK
Satu-satunya Perusahaan milik Negara yang telah ditugaskan untuk menampung dan mengelola semua kegiatan pengusahaan tenaga listrik di Indonesia, adalah Perum Listrik Negara yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1972.

Dalam hubungan ini campur tangan Pemerintah dalam pembinaan dan pengawasan atas penggunaan tenaga listrik dimaksudkan. agar tenaga listrik serta kekayaan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1984

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Analisa putusan Mahkamah Konstitusi putusan perkara No. 001-021-022/PUU I/2003, permohonan pengujian Undang-undang No. 20 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan terhadap undang-undang dasar negara RI tahun 1945

Universitas Indonesia, 2006

S25407

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Delima Djohan, author

Kedudukan Pt PLN(Persero) pasca berlakunya undang-undang no 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan ditinjau dari hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = The position of PT PLN (Persero) after the enactment of law no. 30 year 2009 concerning electricity in terms of antitrust law and unfair competition

Tesis ini membahas kedudukan PT PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara bidang ketenagalistrikan pasca berlakunya Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 tentang ketenagalistrikan ditinjau dari hukum anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28604

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Budianto Purwosutjipto, author

Jual beli tenaga listrik di Perusahaan Umum Listrik Negara

ABSTRAK
Di Indonesia pengelolaan tenaga listrik diusahakan Perum Listrik Negara yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pernerintah No. 18 tahun 1972 tentang Perusahaan Umum Listrik Negara. Adanya campur tangan Pernerintah dalani pembinaan dan pengawasan atas pengusahaan tenaga listrik, dirnaksudkan agar tenaga listrik serta juga kekayaan alam sebagai sumber pembangkit tenaga listrik, yang keseluruhannya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Buku pegangan peraturan perundang-undangan Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik / disusun oleh Biro Hukum

Jakarta: Biro hukum, 1973

344.06 IND b I

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Putri Sari Dewi Nurul Athiqoh, author

Kewenangan, tanggung jawab dan perlindungan hukum pada izin usaha ketenagalistikan di badan koordinasi penanaman modal = Authority government responsibility and legal protection on electrical business license in investment coordinating board

Untuk mendukung kegiatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), maka Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikkan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Skripsi ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran peralihan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S63727

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian