Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) yang diberlakukan di Jakarta. Kebijakan ERP yang diberlakukan menggunakan sistem zonasi kawasan. Metode analisis dalam penelitian ini berbasis pada model pemilihan diskrit logit binomial. Untuk menggunakan model logit binomial perlu dibangun fungsi utilitas dengan menggunakan pendekatan regresi logistik. Model regresi dari fungsi utilitas dibangun dari data hasil survei Stated Preference dan Revealed Preference. Proses pembangunan model regresi logistik diawali dengan uji korelasi menggunakan metode uji spearman, lalu uji kelayakan model menggunakan metode uji hosmer lemmeshow dan omnibus, uji validasi menggunakan metode uji RMSE (Root Mean Square Error), analisis pemilihan model dengan syarat lolos uji kelayakan dan uji validasi serta uji komparasi, uji sensitifitas, dan analisis potensi perpindahan moda. Hasil uji korelasi menunjukkan variabel bebas yang siginifikan pada penelitian ini yaitu tarif ERP. Dari hasil analisis hubungan Willingness To Pay (WTP) dengan Willingness To Shift (WTS) dibangun 6 fungsi utilitas yang didasarkan atas perpindahan zona karena terdapat pola preferensi yang cenderung sama antar perpindahan zona lainnya tetapi memiliki tingkat persentase WTP dan WTS yang berbeda antar perpindahan zona lainnya. Hasil dari uji kelayakan model menunjukkan keenam fungsi utilitas lolos uji kelayakan. Selanjutnya, hasil uji validasi menunjukan 2 model fungsi utilitas dengan nilai RMSE < 10% dan 4 model fungsi utilitas dengan nilai RMSE > 10%. Hasil uji komparasi didalam proses pemilihan menunjukkan keenam model tetap merupakan model yang berbeda. Hasil pembuatan fungsi utilitas digunakan untuk menganalisis persentase perpindahan menggunakan angkutan umum di tiap pengenaan tarif . Terdapat kecenderungan bahwa semakin mahal tarif ERP maka akan semakin tinggi tingkat perpindahan pengendara motor ke angkutan umum dan kesediaan pengendara motor untuk menaiki angkutan umum di daerah pusat kota lebih kecil dibandingkan di daerah pinggir kota. Selain itu, didapatkan kesimpulan bahwa pengendara motor bersedia membayar ERP dengan tarif termahal yaitu sebesar Rp 7.500 untuk pola perjalanan 1 dengan rata rata persentase perpindahan menggunakan angkutan umum sebesar 66% , Rp 10.000 untuk pola perjalanan 2 dengan rata rata persentase perpindahan menggunakan angkutan umum sebesar 79%, dan Rp 17.500 untuk pola perjalanan 3 dengan rata rata persentase perpindahan menggunakan angkutan umum sebesar 65%.......This study aims to determine the impact of the implementation of the Electronic Road Pricing (ERP) policy that was implemented in Jakarta. The ERP policy is implemented using a regional zoning system. The analytical method in this research is based on the discrete binomial logit selection model. To use the binomial logit model a utility function needs to be built using a logistic regression approach. Regression models of utility functions are built from Stated Preference and Revealed Preference survey results. The process of building a logistic regression model begins with the correlation test using the Spearman test method, then the feasibility test of the model using the Lemmeshow and Omnibus hosmer test methods, the validation test uses the RMSE (Root Mean Square Error) method, the analysis of the model selection with the requirements of passing the feasibility test and validation test and comparative test, sensitivity test, and modal shift potential analysis. Correlation test results showed a significant independent variable in this study, namely ERP rates. From the results of the analysis of the relationship between Willingness To Pay (WTP) and Willingness To Shift (WTS), 6 utility functions are based on zone displacement because there is a preference pattern that tends to be the same between other zone transfers but has different percentages of WTP and WTS among other zone movements . The results of the model feasibility test show that all six utility functions passed the feasibility test. Furthermore, the validation test results showed 2 utility function models with RMSE values <10% and 4 utility function models with RMSE values> 10%. Comparative test results in the selection process show the six models remain different models. The results of the creation of the utility function are used to analyze the percentage of movement using public transportation at each rate. There is a tendency that the more expensive ERP rates, the higher the rate of movement of motorcyclists to public transport and the willingness of motorcyclists to ride public transportation in downtown areas is smaller than in suburban areas. In addition, it was concluded that motorcyclists are willing to pay ERP with the most expensive tariff of Rp 7.500 for travel pattern 1 with an average percentage of transfers using public transportation of 66%, Rp 10.000 for travel pattern 2 with an average percentage of transfers using public transportation by 79%, and Rp 17.500 for travel pattern 3 with an average percentage of transfers using public transportation by 65%."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan kebijakan Electronic Road Pricing (ERP) yang diberlakukan di Jakarta. Kebijakan ERP yang diberlakukan menggunakan sistem zonasi kawasan. Metode analisis dalam penelitian ini berbasis pada model pemilihan diskrit logit binomial. Untuk menggunakan model logit binomial perlu dibangun fungsi utilitas dengan menggunakan pendekatan regresi logistik. Model regresi dari fungsi utilitas dibangun dari data hasil survei Stated Preference dan Revealed Preference. Proses pembangunan model regresi logistik diawali dengan uji korelasi menggunakan metode uji spearman, lalu uji kelayakan model menggunakan metode uji hosmer lemmeshow dan omnibus, uji validasi menggunakan metode uji RMSE (Root Mean Square Error), analisis pemilihan model dengan syarat lolos uji kelayakan dan uji validasi serta uji komparasi, uji sensitifitas, dan analisis potensi perpindahan moda. Hasil uji korelasi menunjukkan variabel bebas yang siginifikan pada penelitian ini yaitu tarif ERP. Dari hasil analisis hubungan Willingness To Pay (WTP) dengan Willingness To Shift (WTS) dibangun 6 fungsi utilitas yang didasarkan atas perpindahan zona karena terdapat pola preferensi yang cenderung sama antar perpindahan zona lainnya tetapi memiliki tingkat persentase WTP dan WTS yang berbeda antar perpindahan zona lainnya. Hasil dari uji kelayakan model menunjukkan keenam fungsi utilitas lolos uji kelayakan. Selanjutnya, hasil uji validasi menunjukan 2 model fungsi utilitas dengan nilai RMSE < 10% dan 4 model fungsi utilitas dengan nilai RMSE > 10%. Hasil uji komparasi didalam proses pemilihan menunjukkan keenam model tetap merupakan model yang berbeda. Hasil pembuatan fungsi utilitas digunakan untuk menganalisis persentase perpindahan menggunakan angkutan umum di tiap pengenaan tarif . Terdapat kecenderungan bahwa semakin mahal tarif ERP maka akan semakin tinggi tingkat perpindahan pengendara mobil ke angkutan umum dan kesediaan pengendara mobil untuk menaiki angkutan umum di daerah pusat kota lebih kecil dibandingkan di daerah pinggir kota. Selain itu, didapatkan kesimpulan bahwa pengendara mobil bersedia membayar ERP dengan tarif termahal yaitu sebesar Rp 10.000 untuk pola perjalanan 1 dengan rata – rata persentase perpindahan menggunakan angkutan umum sebesar 68% , Rp 20.000 untuk pola perjalanan 2 dengan rata – rata persentase perpindahan menggunakan angkutan umum sebesar 60,5%, dan Rp 30.000 untuk pola perjalanan 3 dengan rata – rata persentase perpindahan menggunakan angkutan umum sebesar 15%. ......This study aims to determine the impact of the implementation of the Electronic Road Pricing (ERP) policy that was implemented in Jakarta. The ERP policy is implemented using a regional zoning system. The analytical method in this research is based on the discrete binomial logit selection model. To use the binomial logit model a utility function needs to be built using a logistic regression approach. Regression models of utility functions are built from Stated Preference and Revealed Preference survey results. The process of building a logistic regression model begins with the correlation test using the Spearman test method, then the feasibility test of the model using the Lemmeshow and Omnibus hosmer test methods, the validation test uses the RMSE (Root Mean Square Error) method, the analysis of the model selection with the requirements of passing the feasibility test and validation test and comparative test, sensitivity test, and modal shift potential analysis. Correlation test results showed a significant independent variable in this study, namely ERP rates. From the results of the analysis of the relationship between Willingness To Pay (WTP) and Willingness To Shift (WTS), 6 utility functions are based on zone displacement because there is a preference pattern that tends to be the same between other zone transfers but has different percentages of WTP and WTS among other zone movements . The results of the model feasibility test show that all six utility functions passed the feasibility test. Furthermore, the validation test results showed 2 utility function models with RMSE values ​​<10% and 4 utility function models with RMSE values> 10%. Comparative test results in the selection process show the six models remain different models. The results of the creation of the utility function are used to analyze the percentage of movement using public transportation at each rate. There is a tendency that the more expensive ERP rates, the higher the rate of movement of car to public transport and the willingness of car to ride public transportation in downtown areas is smaller than in suburban areas. In addition, it was concluded that car are willing to pay ERP with the most expensive tariff of Rp 10.000 for travel pattern 1 with an average percentage of transfers using public transportation of 68%, Rp 10.000 for travel pattern 2 with an average percentage of transfers using public transportation by 60.5%, and Rp 30.000 for travel pattern 3 with an average percentage of transfers using public transportation by 15%."

"ABSTRAKKebijakan jalan berbayar elektronik atau yang juga dikenal denganElectronic Road Pricing (ERP) merupakan salah satu bentuk kebijakan publikyang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna mengatasi persoalankemacetan lalu lintas. Pada skema jalan berbayar elektronik, pengendara mobilpribadi diharapkan meninggalkan mobil pribadinya dan beralih menggunakanangkutan umum massal guna memenuhi kebutuhan perjalanan. Penelitian inibertujuan menganalisis respons masyarakat yang berkantor di jalan Sudirman-Thamrin, yang setiap harinya harus melewati jalan yang akan diterapkan kebijakanERP tersebut.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 74% pengendara mobilpribadi yang berkantor di kawasan Sudirman sampai dengan MH. Thamrin Jakartabersedia melewati jalan berbayar elektronik pada besaran tarif awal per-sekalijalan sampai dengan Rp. 35.000,-. Sementara itu, sebanyak 26% pengendara mobilpribadi yang berkantor di kawasan ini tidak bersedia melewati jalan berbayar danmemilih alternatif lain guna memenuhi kebutuhan mobilisasinya, antara lain:beralih menggunakan angkutan umum massal sebagai alat transportasi (14%),tetap menggunakan mobil pribadi namun melewati rute jalan alternatif di luarkawasan jalan berbayar untuk perjalanan dari dan menuju lokasi tujuan (5%),memarkirkan mobil pribadinya di lokasi-lokasi parkir diluar kawasan jalanberbayar (2%), tetap menggunakan mobil pribadinya namun mengubah waktuperjalanan (1%), mengubah lokasi tempat tinggal (1%), dan beralih menggunaankendaraan pribadi lain seperti sepeda roda dua dan sepeda motor.Hasil analisis menggunakan metode logit juga menunjukkan adanyabeberapa faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi respons pengendara mobilpribadi yang berkantor di jalan Sudirman-Thamrin Jakarta dalam menyikapikebijakan jalan berbayar, yaitu (1) jenis kelamin, dimana lebih banyak perempuanyang cenderung memilih melewati jalan berbayar (2) jenis pekerjaan, dimana lebihbanyak pekerja swasta yang bersedia melewati jalan berbayar (3) pengetahuantentang jalan berbayar, dimana pengendara mobil pribadi yang mengetahui skemakebijakan ini akan cenderung bersedia melewati jalan berbayar, serta (4) pengaruhfaktor penghasilan kurang dari Rp 9.999.000,- yang membuat pengendara mobilcenderung untuk tidak bersedia melewati jalan berbayar

---

ABSTRACTElectronic Road Pricing (ERP) policy is a public policy initiated by theProvincial Government of Jakarta. It aims to overcome the problem of trafficcongestion. On its scheme, private vehicles are expected to release his personal carfor transportation and switching it to the use of public transportation. The researchaims to analyze the response of people who works at the area of Jenderal Sudirman? MH. Thamrin and will have to drive their car through the road pricing area.This study shows that in order to avoid the element of coercion, themotorists initiate rational choices, which is also reflected as people?s response tothe new social norms or rules. The majority respondents response (74%) stillwilling to crossing the road with the starting tariff at Rp.35.000,- as per one trip ofmobilization. Meanwhile, 26% respondent is refuse to use the road pricing andwould prefer using another options for the trips, such as: using publictransportation (14%), keep using personal car but will passing the alternative roadto avoid the road tariff (5%), parking their car at the parking lot outside the roadpricing area (2%), changing times for making trips (1%), change their residencelocation (1%), and switching the car use to bicycle use or motorcycle.Furthermore, the study found some socio-economic factors that wouldinfluence people?s response to the road pricing policy, which are (1) gender; mostof female motorist would like passing the road pricing area (2) jobs; most ofprivate sector workers would like passing the road pricing area (3) knowledgeabout ERP; most of motorists who are aware to the scheme of electronic roadpricing would prefer passing the road and pay the tariff (4) the income amount ofless than Rp 9.999.000,- influences motorists would not passing the road pricing"

"The effectiveness of transportation demand management policy depends on how commuters respond to it. This study attempts to comprehend commuter behavior in choosing routes based on electronic road pricing (ERP) policy implementation on the Sudirman and Kuningan corridors. The experiments were conducted using the data collections from a stated preference experiment in which each commuter makes a route choice with an alternative representing a hypothetical situation with a combination of tariffs and travel time in ERP policy implementation. Logit models found that the individual and household variables influence route divert behavior. A commuter with a higher income or more family members living together is more likely to have less flexibility in diverting route. In addition, the distance of the trips affected their route divert behavior and influenced an individual trip chain constrained in time-space prism."