Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengiriman surat elektronik pemasaran atau dikenal dengan email marketing yang dilakukan tanpa persetujuan sah secara eksplisit telah menjadi suatu masalah yang mengganggu kenyamanan konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu permintaan persetujuan yang dilakukan oleh pelaku usaha melalui metode opt-in kepada konsumen sebelum dapat melaksanakan pengiriman surat elektronik pemasaran. Dalam hal ini, tidak adanya pembatasan metode opt-in yang dapat digunaj menimbulkan kebingungan bagi konsumen, dan bagi pelaku usaha dalam mengaplikasikannya dalam formulir permintaan persetujuan terkait. Hal tersebut dapat mengancam pemenuhan hak konsumen atas rasa aman dan nyaman. Penelitian ini dilakukan dalam bentuk penelitian yuridis normative serta pendekatan komparatif dimana Penulis membandingkan peraturan serta penerapan opt-in di Indonesia dan Kanada. Hasil dari penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah bahwa pengaturan metode permintaan persetujuan opt-in di Indonesia belum cukup melindungi konsumen walaupun telah terdapat kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendapatkan persetujan konsumen sebelum dapat mengirimkan surat elektronik pemasaran e-commerce. Sementara itu, Kanada telah mengatur metode opt-in secara lebih terbatas dengan melarang metode opt-out seperti pre-checked boxes serta permintaan persetujuan langsung melalui surat elektronik. Penelitian ini menyarankan agar Indonesia memberikan panduan lebih terkait penerapan metode opt-in dalam rangka melindungi konsumen dan mempermudah pelaku usaha dalam meminta persetujuan.......Marketing electronic mail, also known as email marketing, which is carried out without explicit valid approval has become a problem that disturbs consumer comfort. Therefore, a request for approval is required by business actors through the opt-in method to consumers before sending marketing e-mails. In this case, the absence of restrictions on the opt-in method that can be used creates confusion for consumers, and for business actors in applying it in the related approval request form. This can threaten the fulfillment of consumer rights to a sense of security and comfort. This research was conducted in the form of normative juridical research and a comparative approach in which the author compared the regulations and implementation of opt-in in Indonesia and Canada. The results of the research in the preparation of this thesis are that setting the opt-in approval request method in Indonesia is not enough to protect consumers even though there is an obligation for business actors to obtain consumer approval before sending e-commerce marketing e-mails. Meanwhile, Canada has regulated the opt-in method in a more limited way by prohibiting opt-out methods such as pre-checked boxes and direct approval requests via electronic mail. This research suggests that Indonesia should provide more guidance regarding the application of the opt-in method in order to protect consumers and make it easier for business actors to seek approval."

"Perkembangan dan kemajuan teknologi telah menyebabkan perubahan pola kehidupan manusia. Dengan meningkatnya aktivitas elektronik, alat pembuktian yang digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memenuhi pelaksanaan hukumnya. Hal ini berdampak pada peningkatan dibidang jasa Notaris, peran Notaris dalam sektor pelayanan jasa adalah sebagai pejabat yang diberi sebagian kewenangan oleh Negara untuk melayani masyarakat dalam bidang perdata khususnya pembuatan akta autentik. Oleh karena itu penulis mencoba mengkaji mengenai kekuatan hukum pembuktian berita acara yang dibuat Notaris terkait pengunduhan dokumen elektronik (e-mail sebagai alat bukti dalam persidangan dan kewenangan serta tanggung jawab Notaris terkait berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail) Penelitian ini adalah penelitian dengan metode hukum normatif yang menekankan pada norma hukum dengan menganalisa peraturan perundangundangan terkait dan pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini yaitu Berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail) dapatlah dijadikan alat bukti yang sah di dalam persidangandan Kewenangan dan tanggung jawab Notaris terhadap berita acara pengunduhan dokumen elektronik (e-mail), Melalui akta autentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan diharapkan dapat terhindar terjadinya sengketa dan tanggung jawab Notaris kiranya sudah jelas dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ......Development and technological advances have led to changes in the pattern of human life. With increased electronic activity, proofing tool used by law must also include information or electronic documents and other computer output for the full implementation of the law. This resulted in an increase in services Notaries, Notary's role in the services sectors is as officials who were given part of the authority by the State to serve the community in the field of civil particularly authentic deed. Therefore, the authors tried to assess the strength of evidence laws of news events made the Notary regarding the download of electronic documents (e-mail as evidence in the trial and the authority and responsibility of Notaries related news events downloads electronic documents (e-mail). This research is a study with methods of normative legal emphasis on the rule of law by analyzing legislation and related data collection is done through library research. the results of this study are news events downloads electronic documents (e-mail) it can be used as legal evidence in trial. Authority and responsibility Notary to the minutes of downloading electronic documents (e-mail), through authentic deed which clearly defines the rights and obligations, ensure legal certainty and is expected to avoid disputes and responsibilities of the Notary would already evident in the Law on Notary "