Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Peningkatan pengguna internet di Indonesia memunculkan masalah baru mengenai barang yang diperjualbelikan oleh penjual (merchant) dalam sistem yang ditawarkan oleh pihak penyelenggara marketplace. Beragamnya barang dalam platform marketplace bahkan mencakup barang yang seharusnya tidak diperjualbelikan secara bebas contohnya beberapa perangkat surveillance. Rekaman melalui perangkat surveillance dapat dilaksanakan dengan proses yang tanpa didasari persetujuan dari pihak yang direkam dan dapat mengandung informasi bersifat pribadi sehingga mengancam eksistensi hak privasi. Sepatutnya penggunaan perangkat surveillance mempertimbangkan metode yang digunakan untuk mendapatkan suatu informasi atau data yang bersifat pribadi seharusnya melalui cara yang adil dan tidak menyalahi ketentuan hukum. Dibutuhkan kerjasama berbagai pihak mengingat potensi masalah tersebut tidak lepas dari hubungan saling terkait antara para pihak yaitu negara atau Pemerintah; marketplace atau penyedia Platform; pemilik toko daring/Penjual/seller/merchant; dan Pembeli. Kehadiran negara mengawasi peredaran beberapa jenis perangkat surveillance penting adanya. Keadaan diperburuk dengan tidak dilaksanakannya berbagai prinsip dan kewajiban dalam penyelenggaraan sistem elektronik oleh marketplace menyikapi penjual (merchant) yang memperjualbelikan produk tersebut. Perlu dikaji mengenai regulasi yang mendasari pelaksanaan kegiatan surveillance dan penggunaan perangkat surveillance di Indonesia dan aktivitas perdagangan perangkat tersebut dikaitkan dengan eksistensi pelindungan hak privasi masyarakat di Indonesia serta menganalisa tanggung jawab hukum marketplace. Pendekatan dalam kajian ini adalah dengan metode yuridis normatif. ......The increase in internet users in Indonesia raises new problems regarding goods traded by sellers (merchants) in the system offered by the marketplace organizer. The variety of goods in the marketplace platform even includes goods that should not be freely traded, for example some surveillance devices. Recording through surveillance devices can be carried out with a process that is not based on the consent of the recorded party and may contain personal information that threatens the existence of privacy rights. The use of surveillance equipment should consider the method used to obtain information or personal data that should be in a fair manner and not violate legal provisions. The cooperation of various parties is needed considering that the potential problem cannot be separated from the interrelated relationship between the parties, namely the state or the Government; marketplace or Platform provider; online shop owner/seller/seller/merchant; and Buyers. The presence of the state oversees the circulation of several types of important surveillance equipment. The situation is exacerbated by the non-implementation of various principles and obligations in the implementation of the electronic system by the marketplace in response to the seller (merchant) who trades the product. It is necessary to study the regulations that underlie the implementation of surveillance activities and the use of surveillance equipment in Indonesia and the trading activities of these devices are related to the existence of protecting the privacy rights of the people in Indonesia as well as analyzing the legal responsibilities of the marketplace. The approach in this study is the normative juridical method.

Abstrak :
ABSTRACT
Pesatnya kemajuan teknologi membuat jenis identitas menjadi sangat bervariasi. Kemajuan teknologi juga memungkinkan penggunaan satu identitas, khususnya identitas digital digunakan untuk berbagai kegunaan. Penggunaan identitas untuk berbagai kegunaan tidak dapat terlepas dari pelaksanaan interoperabilitas data pribadi yang harus diperhatikan keamanan dan kerahasiaannya. Pelaksanaan interoperabilitas tersebut menimbulkan pertanyaan terkait ketentuan yang berlaku mengenai penyelenggara penyedia identitas di Indonesia serta bagaimanakah tanggung jawab penyelenggara penyedia identitas terhadap data pribadi di Indonesia dalam kaitannya dengan interoperabilitas data pribadi dan bagaimana penerapan interoperabilitas data pribadi tersebut di Indonesia. Penelitian merupkan penelitian hukum yuridis normatif. Mengingat identitas yang mempunyai sifat mudah dipindahkan portable adalah identitas digital yang online, ketentuan mengenai penyelengara penyedia identitas tidak hanya mengacu pada UU Administrasi Kependudukan. Namun, juga akan mengacu pada UU ITE, Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo tentang Perlindungan Data Pribadi dalam sistem Elektronik. Meskipun praktik interoperabilitas data pribadi di Indonesia telah banyak dilaksanakan, tetapi ketentuan tentang interoperabitas data pribadi, belum diatur secara komperehensif di Indonesia. Terkait masalah tanggung jawab terhadap data pribadi, penyelenggara penyedia identitas harus memperhatikan asas perlindungan data pribadi di Indonesia, terutama mengenai persetujuan, relevansi dengan tujuan dan kebutuhan serta penghormatan data pribadi sebagai privasi.

---

ABSTRACT
The rapid technological advances the type of identity varies greatly. Technological development also allows the use of an identity, particularly digital identity, used for various purposes. The use of identity for various purposes can not be separated from the implementation of the right to data portability that must be secured and confidential. The implementation of the right to data portability raises questions concerning the applicable law of the identity providers and the liability of the identity providers regarding personal data in relation to the right to data portability in Indonesia and and alaso regarding the implementation of the right to data portability in Indonesia.This research is conducted by normative juridical approach. Concerning the identity that has portable nature is an online digital identity, provisions regarding the identity providers in Indonesia not only subject to the Population Administration Act, but also subject to to the Law on Electronic Information and Transaction, the Government Regulation on Electronic System and Transaction Implementation and Ministry of Communication and Informatics Regulation on Personal Data Protection In Electronic system. Although the right to data portability has been widely practiced in Indonesia, the implementation of the right to data portability in Indonesia itself has not been regulated in a specific provision.On the subject of identity providers liability regarding personal data, identity providers should consider the principles of protection of personal data in Indonesia, particularly on approval, relevance to objectives and needs and respect the personal data as a privacy.