Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas share Indonesia yang rendah dalam perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto dengan mekanisme pembangunan bersih / Clean Development Mechanism (CDM). Faktor internal Indonesia yaitu potensi sektor energi dan kehutanan, kepentingan serta kebijakan, dan faktor eksternal yaitu kepentingan negara Annex I dan responnya mempengaruhi posisi Indonesia dalam share perdagangan karbon internasional di pasar Protokol Kyoto tersebut. Hasil Penelitian menyarankan bahwa pertama konsistensi dan komitmen bersama para pihak baik negara-negara Annex I maupun negara-negara non-Annex I dalam menghadapi perubahan iklim, kedua diperlukan kapasitas yang memadai baik pemerintah, pengembang, konsultan, institusi yang berwenang, perbankan dan asuransi, ahli hukum dan LSM untuk suksesnya proyek CDM. Tanpa kesiapan yang memadai maka kebijakan yang dibuat akan berdampak pada kurang maksimalnya hasil yang diperoleh sesuai dengan kepentingan politik dan ekonomi nasional Indonesia pada tataran global.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the low share of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto Market with clean development mechanism (CDM). This condition is influenced by internal and external factors. The internal factors in Indonesia are potential of energy and forestry sector, Indonesia interests and policies, while the external factors are the interest of Annex I countries and its response that affect the share position of Indonesia in international carbon trading at Protokol Kyoto market. The first result of this study suggest that there must a consistency and commitment both from Annex I countries and non-Annex I countries to face of the climate change. The second is sufficient capacity was needed both from government, developers, consultants, institutional authorities, banking and insurance, legal experts and LSM to the success of this CDM project. Improper preparation would made the policy that has been made will make no significant result as the Indonesian national economical and political interest at the global level."

"Perencanaan kota yang baik diperlukan untuk pembangunan kota yang berkelanjutan dan rendah emisi karbon. Di Indonesia, tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan urban sprawl. Sementara itu, urban sprawl berdampak negatif terhadap sosial ekonomi, kesehatan, dan lingkungan. Studi ini berfokus pada bagaimana urban sprawl mempengaruhi emisi karbon di Indonesia dari tahun 2010-2018. Dengan menggunakan model two-way fixed effect pada kota-kota di Indonesia, disimpulkan bahwa urban sprawl berkorelasi positif dengan emisi karbon. Studi ini juga menggunakan faktor transmisi yang menghubungkan urban sprawl dengan emisi karbon, yaitu kendaraan pribadi dan perilaku pembakaran sampah. Hasilnya menunjukkan bahwa urban sprawl dapat memperburuk emisi karbon melalui kepemilikan kendaraan pribadi dan perilaku pembakaran sampah.......Good urban planning is necessary for sustainable and low carbon emissions urban development. In Indonesia, a high level of urbanization causes urban sprawl. Meanwhile, urban sprawl has negatively impacted socioeconomic, health, and the environment. This study focuses on how urban sprawl affected carbon emissions in Indonesia from 2010-2018. Using a two-way fixed effect model on cities in Indonesia, it is concluded that urban sprawl positively correlated with carbon emissions. This study also employs the transmission factors that connect urban sprawl to carbon emissions, i.e. private vehicle and open burning behavior. The results show that urban sprawl can aggravate carbon emissions through private vehicle possession and open burning behavior."

"Kehadiran peralatan memasak yang semakin canggih dan inovatif seperti kompor induksi telah mengubah cara memasak dengan memberikan tingkat efisiensi yang tinggi. Kompor induksi juga merupakan terobosan dalam mengurangi emisi karbon dan menjadikannya pilihan penting dalam upaya konservasi energi. Penggunaan kompor induksi di masyarakat masih menghadapi beberapa kendala seperti harga yang relatif masih tinggi, konsumsi daya yang signifikan, dan kebutuhan akan wadah memasak khusus. Selain itu, perkembangan teknologi kompor induksi dapat menghasilkan emisi elektromagnetik berupa emisi konduksi (conducted emission). Conducted emission merupakan gangguan elektromagnetik yang ditimbulkan oleh perangkat elektronik melalui penghantar (konduktor) yang dapat dinterpretasikan sebagai arus noise yang merambat pada jalur konduksi dan berpotensi mengganggu peralatan elektronik lainnya melalui sumber tegangan. Dalam jaringan listrik yang sama, conducted emission yang ditimbulkan kompor induksi juga dapat mengganggu sinyal data yang menggunakan Power Line Carrier (PLC) pada frekuensi 30-500 kHz. Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dampak karakteristik pola emisi gelombang elektromagnetik yaitu emisi konduksi (conducted emission) yang dihasilkan oleh kompor induksi. Fokus utama adalah pada emisi yang dikonduksi, yang dapat mempengaruhi kinerja perangkat elektronik tersebut. Hasil penelitian terkait karakteristik nilai conducted emission dari kompor induksi ini diharapkan agar perangkat rumah tangga ini semakin aman serta nyaman digunakan oleh masyarakat dan dapat memberikan referensi untuk pengembangan teknologi kompor induksi selanjutnya. Metode pengujian dilakukan pada 4 (empat) merek kompor induksi C, A, M dan P dalam berbagai kondisi operasi dan mode memasak baik secara individual maupun diperasikan secara bersamaan di rentang frekuensi 9 KHz-30 MHz melalui pengujian Electromagnetic Compatibility (EMC). Parameter yang diukur adalah nilai Quasi Peak (QP), sesuai dengan standar CISPR 14.1:2020. Berdasarkan pengukuran di rentang frekuensi 9 kHz-30 MHz kondisi individual diperoleh bahwa sebagian kompor induksi yang dipergunakan dalam penelitian ini berada di atas nilai ambang batas yang dipersyaratkan dalam CISPR 14.1:2020. Berdasarkan pengukuran dengan kondisi kompor induksi dioperasikan secara simultan, tingkat conducted emission mengalami penurunan dan terdapat disturbance pada frekuensi baru di luar frekuensi disturbance pada saat kondisi individual.......The presence of increasingly sophisticated and innovative cooking equipment, such as induction cookers, has transformed the way we cook by providing a high level of efficiency. Induction cookers also represent a breakthrough in reducing carbon emissions, making them a crucial choice in energy conservation efforts. However, the use of induction cookers in society still faces several challenges, such as relatively high prices, significant power consumption, and the need for special cooking vessels. Furthermore, the development of induction stove technology can result in electromagnetic emissions known as conducted emissions. Conducted emissions are electromagnetic disturbances caused by electronic devices through conductors, interpreted as noise currents propagating on conductive paths and potentially disrupting other electronic equipment through voltage sources. In the same electrical network, the conducted emissions generated by induction cooker can also interfere with data signals using Power Line Carrier (PLC) at frequencies of 30-500 kHz. The aim of this research is to identify the impact of the characteristics of electromagnetic wave emission patterns, specifically conducted emissions, generated by induction cookers. The main focus is on the conducted emissions that can affect the performance of electronic devices. The research results related to the characteristics of the conducted emission values from these induction cookers are expected to contribute to the safety and comfort of household devices, providing reference points for the further development of induction stove technology. Testing was conducted on four (4) brands of induction cooker, labeled as C, A, M, and P, under various operating conditions and cooking modes, both individually and simultaneously, across the frequency range of 9 KHz-30 MHz through Electromagnetic Compatibility (EMC) testing. The measured parameter was the Quasi Peak (QP) value, following the CISPR 14.1:2020 standard. Based on measurements in the frequency range of 9 kHz-30 MHz under individual conditions, it was found that some induction cookers used in this study exceeded the required threshold values in CISPR 14.1:2020. However, when measuring induction cooker operated simultaneously, the level of conducted emissions decreased, and there were disturbances at new frequencies outside the disturbance frequencies observed under individual conditions."

"Dalam upaya untuk menurunkan emisi CO2 dan mencapai net zero emission pada tahun 2070, Pemerintah Indonesia telah menyerukan berbagai langkah upaya penurunan emisi. Implementasi carbon capture storage di industri merupakan salah satu langkah yang dapat ditempuh. Dengan penggunaan energi fosil yang masih sangat tinggi, salah satunya pada Provinsi Jawa Barat, maka integrasi carbon capture storage dengan industri sektor energi fosil di Jawa Barat dapat menjadi langkah awal yang baik untuk peningkatan implementasi carbon capture storage di Indonesia. Meskipun memberikan keuntungan, proses implementasi carbon capture storage juga memiliki berbagai hambatan seperti hambatan sosial, hambatan kebijakan, dan hambatan infrastruktur. Untuk menghilangkan hambatan-hambatan tersebut, peran pemerintah dalam membuat intervensi kebijakan sangatlah penting. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui kebijakan-kebijakan apa saja yang dapat diterapkan untuk meningkatkan implementasi carbon capture storage. Dari hasil simulasi alternatif kebijakan yang diterapkan pada tiga skenario, direkomendasikan tiga alternatif kebijakan yang memperlihatkan hasil yang cukup signifikan, yaitu constrain collaboration, rewarded CO2 avoided, dan energy collaboration.......To reduce CO2 emissions and achieve net-zero emissions by 2070, the Government of Indonesia has called for various measures to reduce emissions. Implementation of carbon capture storage in the industry is one of the steps that can be taken. With the use of fossil energy still very high, one of which is in West Java Province, the integration of carbon capture storage with the fossil energy sector industry in West Java can be an excellent first step for increasing the implementation of carbon capture storage in Indonesia. However, although it provides advantages, the implementation process of carbon capture storage also has various obstacles such as social barriers, policy barriers, and infrastructure barriers. To remove these obstacles, the government's role in making policy interventions is crucial. This study aims to find out what policies can be applied to improve the implementation of carbon capture storage. From the simulation results of alternative policies applied to the three scenarios, it is recommended that three alternative policies show significant results, namely constraint collaboration, rewarded CO2 avoided, and energy collaboration."

"Intensitas emisi GRK dari kegiatan produksi migas cenderung meningkat. Penelitianbertujuan untuk menganalisis emisi GRK, menganalisis biaya pengurangan emisi,menganalisis perilaku KKKS migas serta menyusun mitigasi emisi pada kegiatanproduksi migas. Perhitungan emisi menggunakan metoda IPCC Tier-1, perilaku KKKSdianalisis dari Laporan Keberlanjutan, analisis biaya pengurangan emisi menggunakanmetoda marginal abatement cost (MAC), dan mitigasi emisi disusun berdasarkan KurvaMAC. Hasil penelitian menunjukkan emisi dari sumber pembakaran bahan bakar sebesar354.487 ton CO2e/tahun, sedangkan emisi dari sumber fugitive sebesar 125.476 tonCO2e/tahun. Sumber emisi GRK terutama berasal dari pembakaran pada turbinpembangkit listrik dan kompresor gas. Perilaku KKKS termasuk kategori cukup baiktetapi perlu peningkatan pada perilaku penggunaan energi terbarukan. Beberapa pilihanmitigasi bernilai MAC negatif sehingga berpotensi memberikan keuntungan ekonomibagi KKKS. Mitigasi emisi disusun melalui peningkatan perilaku KKKS dan pemilihanaksi mitigasi yang memberikan penurunan emisi GRK terbesar dengan biayapengurangan emisi terkecil.......The GHG intensity from O&G production activity is continue increasing. This researchaims to analyze the GHG emission, the emission reduction cost, the mitigation behaviorof O&G company, and to develop emission mitigation. The GHG emission is calculatedby IPCC Tier-1 method, company behavior is analyzed thru Sustainability Report, the emission reduction cost is analyzed by marginal abatement cost (MAC), and emission mitigation is developed by MAC Curve. The results showed that emissions from fuel combustion were 354,487 tons CO2e/year, while emissions from fugitive were 125,476 tons CO2e/year. The source of GHG emissions mainly from fuel combustion in power generator equipment and gas compressor. The O&G company behavior is categorized as quite good but need improvement in using renewable energy. Several mitigation optionshave found economically beneficial. Emission mitigation is developed thru increasing mitigation behaviour and de"

"Kendaraan bermotor merupakan alat transportasi terpenting bagi penduduk Indonesia. Masalah yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor antara lain emisi yang lebih tinggi dan juga tidak selalu tersedianya minyak pemanas. Pemerintah Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan No. Menteri Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM). 12 Tahun 2015 tentang Penyediaan, Penggunaan dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati sebagai Bahan Bakar Lain. Solusi yang diterapkan saat ini adalah campuran bahan bakar etanol, graphene oxide dengan bensin. Tujuan penelitian ini akan menguji bahan bakar campuran gasoline-ethanol-grapheneoxide zat aditif terhadap pengaruh unjuk kerja, emisi, dan temperature pada mesin 4 stroke 125 cc SI. Komposisi campuran menggunakan gravimetri dengan masing-masing sampel 1000 dengan campuran E0 1000 gram gasoline, E20 campuran gasoline 800 gram dan ethanol 200 gram, E20GO campuran gasoline 800 ditambah ethanol 200 gram ditambah graphene oxide 25 mg (125 ppm). Melakukan rancang bangun Rig engine, modifikasi cylinder head untuk meletakan termokopel, sistem elektrikal, fuel system. Alat ukur yang digunakan pada penelitian ini Data-Q sebagai data akuisisi, BRT JUKEN 5+ sebagai ECU, termokopel tipe-K, data box AFR Meter untuk bacaan AFR, gas analyzer kane 9206 Quintox, Chassis dynamometer, fuel system dan tanki KMHE 200 ml. Metode pengujian dengan variasi RPM rendah, tengah, tinggi dengan RPM 5000, 6500, 8000 di tahan pada waktu running selama 30 detik dan dengan throttle terbuka penuh (wide open throttle) diantara pengujiannya yaitu: unjuk kerja meliputi torsi, HP, Konsumsi bahan bakar. Emisi meliputi CO2, CO, HC. Temperatur meliputi temperatur exhaust dan temperatur exhaust valve. Berdasarkan hasil pengujian torsi dibandingkan dengan E0 didapat pada bahan bakar E20GO mengalami penurunan 2%, 20%, 23% dan daya didapat penurunan E20 5%, 4%, 26%. Hasil pengujian konsumsi di bandingkan dengan E0 didapatkan E20GO mengalami kenaikan 40%, 18%, 2%. Pengujian emisi dibandingkan dengan E0, didapatkan emisi karbon dioksida CO2 E20 mengalami penurunan 10%, 3%, 12%. Emisi karbon monoksida CO E20G0 mengalami penurunan 36%, 67%, 89%. Emisi Hidrokarbon HC E20GO mengalami penurunan 59%, 24%, 25%. Pengujian temperature exhaust dan valve exhaust dibanding dengan E0 didapatkan E20GO mengalami kenaikan pada RPM 5000 78%, dan 74 %, RPM 6500 dan 8000 mengalami penurunan 25%, 14%, 8%, 13%.......Motor vehicles are the most important means of transportation for the population of Indonesia. The issues caused by motor vehicles include higher emissions and the inconsistent availability of heating oil. The Indonesian government issued Minister of Energy and Mineral Resources Decree No. 12 of 2015 regarding the Provision, Use, and Trade of Vegetable Fuel as an Alternative Fuel. The current solution applied is a mixture of ethanol, graphene oxide, and gasoline as fuel additives. This research aims to test the performance, emissions, and temperature effects of the gasoline-ethanol-graphene oxide fuel mixture on a 125 cc SI 4-stroke engine. The mixture composition is determined using gravimetry, with each sample consisting of 1000 grams of gasoline for E0, a mixture of 800 grams of gasoline and 200 grams of ethanol for E20, and a mixture of 800 grams of gasoline, 200 grams of ethanol, and 25 mg (125 ppm) of graphene oxide for E20GO. The research includes the construction of an engine rig, modification of the cylinder head for thermocouple placement, electrical system, and fuel system. The measurement tools used in this research are Data-Q for data acquisition, BRT JUKEN 5+ as ECU, type-K thermocouples, AFR Meter data box for AFR reading, Kane 9206 Quintox gas analyzer, chassis dynamometer, fuel system, and KMHE 200 ml tank. The testing method involves variations of low, medium, and high RPM at 5000, 6500, and 8000 RPM, respectively, held for a running time of 30 seconds, with the throttle wide open. Performance testing includes torque, horsepower, and fuel consumption. Emission testing includes CO2, CO, and HC. Temperature testing includes exhaust temperature and exhaust valve temperature. Based on the test results, compared to E0, the torque of E20GO fuel showed a decrease of 2%, 20%, 23%, while the power showed a decrease of 5%, 4%, 26% for E20. The fuel consumption testing showed an increase of 40%, 18%, 2% for E20GO compared to E0. In terms of emissions, compared to E0, E20 exhibited a decrease of 10%, 3%, 12% in carbon dioxide (CO2) emissions, while E20GO showed a decrease of 36%, 67%, 89% in carbon monoxide (CO) emissions and a decrease of 59%, 24%, 25% in hydrocarbon (HC) emissions. In the exhaust and valve temperature testing, compared to E0, E20GO showed an increase of 78% and 74% at 5000 RPM, and a decrease of 25%, 14%, 8%, 13% at 6500 and 8000 RPM, respectively."

"Pada penelitian ini, penulis ingin melihat pola hubungan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan proxy foreign finance terhadap tingkat emisi karbon di negara OKI. Penulis menggunakan 22 negara OKI sebagai sampel dan menggunakan data dari tahun 1995-2019. Variabel independen yang digunakan adalah PDB per kapita, foreign direct investment, net foreign asset, dan official development assistance. Untuk menunjang hasil analisis dan merepresentasikan sektor penghasil greenhouse gases terbesar penulis juga menggunakan variabel kontrol sebagai berupa proxy tingkat pendidikan tersier, rasio lahan hutan, trade openness, dan penggunaan energi terbarukan di masing-masing negara. Penulis menggunakan metode panel OLS fixed-effect, GMM, dan IV-FE. Pada variabel PDB per kapita, hasil yang ditemukan mengonfirmasi teori EKC dan penelitian sebelumnya dengan pola hubungan terhadap emisi karbon membentuk huruf N. Penulis menemukan bahwa pola hubungan variabel proxy foreign finance tidak signifikan secara statistik dan mayoritas membentuk huruf U sehingga berbeda dengan pola hubungan yang ditunjukkan pada penelitian negara-negara OECD.......In this paper, the author would like to conduct an analysis on the relationship pattern between economic growth and foreign finance proxies towards carbon emission level in OIC countries. This paper will use 22 OIC countries as samples and the data ranges from 1995-2019. Independent variables used in this paper are GDP per capita, foreign direct investment, net foreign asset, and official development assistance. To support the analysis, the author will also use three control variables that are proxies to education, trade openness, forest land ratio, and renewable energy consumption. The analysis will be conducted by using OLS fixed-effect, GMM, and IV-FE methods. It is found that GDP per capita is significant towards carbon emissions level and the result confirms EKC theory and curve. It also confirms several previous studies. The pattern resulted from the analysis of GDP per capita on carbon emissions level shaped like the letter N. On the other hand, all three foreign finance proxies were found statistically not significant towards carbon emission level. However, the author found that the results were dominated with U-shaped pattern instead of inverse U."

"Climate change merupakan isu yang sangat relevan dan mempolarisasi di Australia. Kebijakan pengurangan produksi emisi oleh perusahaan polutan di Australia, pun menjadi salah satu isu yang memecah-belah masyarakat dan parlemen. Penelitian ini membahas mengenai penyebab pergeseran kebijakan Emissions Trading Scheme (ETS) oleh Australian Labor Party menjadi kebijakan Emissions Reduction Fund (ERF) oleh the Coalition di Australia pada tahun 2014. Penelitian ini menggunakan konsep political exchange oleh Bruno Dente yang menggambarkan hubungan saling menguntungkan antara the Coalition (terdiri dari Partai Liberal dan Partai Nasional), terutama Partai Liberal, dengan kelompok pebisnis. Selain itu, teori policy regimes dan policy regime change oleh Carter A. Wilson juga digunakan untuk melihat hadirnya kelompok kepentingan dan tahapan dalam pergeseran kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari studi literatur dan dari website institusi Australia yaitu Hansard. Berdasarkan temuan, political exchange antara the Coalition dan kelompok bisnis mendorong terciptanya keadaan dimana stressor/enablers, legitimacy crisis, dan power shifts terjadi. Dengan itu, the Coalition sebagai oposisi, melemahkan rezim kebijakan ETS oleh Australian Labor Party (ALP) sebagai pemerintah. The Coalition memiliki sumber daya, dan akan mengeksploitasi stresor melalui media yang dapat menciptakan momentum politik untuk mereka memenangkan pemilu. Setelah mereka memenangkan pemilu, terjadilah pergeseran kebijakan ETS oleh ALP menjadi ERF oleh the Coalition yang lolos melewati kedua majelis, House of Representatives dan Senat, dan disahkan oleh Governor General pada 27 November 2014.......Climate change is a highly relevant and polarizing issue in Australia. The policy of reducing emissions production by pollutant companies in Australia, has become one of the issues that divide society and parliament. This study discusses the causes of the shifting of the Emissions Trading Scheme (ETS) policy by the Australian Labor Party to the Emissions Reduction Fund (ERF) by the Coalition in Australia in 2014. This study used the political exchange concept by Bruno Dente which describes a mutually beneficial relationship between the Coalition (consisting of the Liberal Party and National Party), especially the Liberal Party, with business groups. In addition, Carter A. Wilson's theory of policy regimes and policy regime change was also used to see the presence of interest groups and stages in policy shifts. This study used a qualitative approach by collecting data from literature studies and from the Australian institution's website, Hansard. Based on the findings, political exchange between the Coalition and business groups encourages the creation of conditions where stressors / enablers, legitimacy crisis, and power shifts occur. With that, the Coalition as the opposition weakens the ETS policy regime by the Australian Labor Party (ALP) as the government. The Coalition has resources, and will exploit stressors through the media which can create political momentum for them to win elections. After they won the election, there was an ETS policy shift by ALP to become an ERF by the Coalition which passed through both houses, the House of Representatives and Senate, and was approved by Governor General on November 27, 2014."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai skema dan landasan hukum investasi swasta di proyek Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Indonesia termasuk hambatan dan peluang yang dihadapi sektor swasta untuk terlibat dalam proyek REDD+ di Indonesia. Metode penelitian ini adalah metode penelitian yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa skema dan landasan hukum investasi swasta dalam proyek REDD+ di Indonesia adalah dengan memohon Izin Usaha Pemanfaatan Penyerapan dan/atau Penyimpanan Karbon (IUP RAP/PAN Karbon) ataupun Izin Penyelenggaraan Karbon dengan ataupun tanpa memperoleh terlebih dahulu Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Restorasi Ekosistem (IUPHHK-RE). Hambatan yang dihadapi sektor swasta adalah ketidakjelasan terhadap hak atas karbon, ketidakberlakukan ataupun absennya ketentuan terkait pajak karbon dan perdagangan karbon, serta belum adanya insentif bagi sektor swasta yang berinvestasi di Proyek REDD+. Sedangkan, peluang bagi sektor swasta adalah restorasi ekosistem tidak terkena dampak moratorium penundaan izin baru dan merupakan salah satu sasaran strategis Kementerian Kehutanan untuk mencapai prioritas pembangunan serta sistem perizinan berbasis online.

---

ABSTRACTThis thesis explains about scheme and legal basis for private investment in Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation Plus Project Indonesia. It further elaborates the obstacles and opportunities faced by private sector investing in the REDD+ project. In arranging this thesis, the writer uses typology of normative legal research. Based on the research, it is concluded that Carbon Storage License/Carbon Sequestration License (IUP RAP/PAN Karbon) or Forest Carbon License (Izin Penyelenggaraan Karbon) with or without applying initial Restoration Ecosystem License (IUPHHK-RE) are the scheme and legal basis for REDD+ project. Obstacles faced by private sector are uncertainty of carbon rights, absence of laws and regulations in relation to carbon tax and carbon trading scheme, and lack of incentive. Whilst, the opportunities are restoration ecosystems that are not affected by licenses moratorium and that one of the Ministry of Forestry’s strategic goal to achieve development priorities as well as online based licensing system."