Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perjanjian adalah merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada pihak lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Antara Biro Arsitek sebagai Ahli dengan Pemerintah sebagai Pemberi Tugas adalah merupakan salah satu bentuk dari perjanjian untuk melakukan jasa-jasa tertentu. Ternyata didalam prakteknya, banyak hal-hal yang belum diatur secara tegas mengenai perjanjian tersebut; baik didalam Kitab Undang-Undang Perdata itu sendiri maupun didalam peraturan-peraturan yang mengatur hubungan kerja antara Ahli dengan Pemberi Tugas. Karena hal itulah yang mendorong minat penulis untuk membahas lebih Ianjut mengenail perjanjian tersebut. Adapun metode yang penulis gunakan adalah metode normatif dan empiris, dalam arti bahwa disamping penulis mengumpulkan data melalui buku-buku maupun tulisan-tulisan serta artikel yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini, penulis juga mencoba untuk mencari data dengan jalan.wawancara lansung yaitu berupa studi kasus yang penulis peroleh dari suatu Biro Arsitek.

Ahli adalah seorang yang mahir/faham dalam suatu ilmu atau pengetahuan, sedangkan Pemberi Tugas adalah perorangan atau suatu badan yang menugaskan atas nama siapa ditugaskan untuk kegiatan-kegiatan ataupun melakukan dan mengerjakan sesuatu; dan sesuatu itu dalam hal ini dikerjakan oleh seorang ahli. Suatu hubungan kerja dianggap telah terjadi sejak adanya suatu penugasan dari pemberi tugas kepada ahli. Selanjutnya ahli yang dalam hal ini siperencana bangunan (arsitek) harus menegaskan penugasan tersebut secara tertulis untuk di setujui oleh kedua belah pihak berdasarkan peraturan yang telah diperjanjikan. Sebagaimana diketahui bahwa Buku III KUHPerd mengatur mengenai perjanjian, dan Hukum Perjanjiantersebut menganut sistim terbuka; yang berarti memberikan ke bebasan seluas-luasnya antara para pihak yang terlibat didalamnya untuk mengadakan perjanjian sesuai dengan kehendak mereka asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Abstrak :
Diantara begitu banyak jenis perjanjian, perjanjian kerja mempunyai ciri yang khas yaitu adanya unsur per1indungan terhadap salah satu pihak dalam perjanjian kerja tersebut yaitu pekerja yang pada umumnya berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding dengan pihak yang lainnya yaitu pengusaha. Undang-undang membedakan adanya dua macam perjanjian kerja yaitu perjanjian kerja waktu tertentu dan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Dalam rangka mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri tenaga Kerja No 02 / 1993 tentang Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu yang berlaku secara umum. Di lingkungan sub sektor minyak dan gas bumi, pelaksanaan perjanjian kerja waktu tertentu diatur dalam suatu Peraturan Menteri Tenaga Kerja No 05/ 1995 yang berlaku khusus di perusahaan-perusahaan lingkungan sub sektor migas termasuk Unocal Indonesia Company, yang merupakan obyek penelitian tialam skripsi ini. Di tinjau dari kelakuan (hal berlakunya) kaedah hukum dari segi yuridis, sosiologis, dan filosofis, Peraturan Menter· Tenaga Kerja No 05/ 1995 berlaku dengan baik di Unocal Insonesia. Sejak diberlakukannya Peraturan Menteri tersebut di Unocal Indonesia Company, terbukti kaedah hukum tersebut di terima dengan baik tanpa masalah oleh kedua belah pihak yang merupakan subyek perjanjian yaitu pekerja dan pengusaha. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri tersebut tidak saja memberikan perlindungan yang sangat memadai bagi pekerja, tetapi di sisi lain juga memberikan kemudahan dalam pelaksanaan operasional perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah comparative method dengan menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di Unocal Indonesia Company, suatu perusahaan mitra PERTAMINA yang bergerak di bidang explorasi minyak dan gas bumi di lapangan lepas pantai, di selat Makasar dan delta Mahakam di Kalimantan Timur.

Abstrak :
ABSTRAK Latar belakang dari penelitian ini adalah trend yang berkembang di kegiatan bisnis di Indonesia dimana dalam rangka untuk melakukan efisiensi biaya produksi (cost of production) perusahaan-perusahaan menggunakan sistem outsourcing. Ketentuan Outsourcing (Alih Daya) dalam hukum ketenagakerjaan di Indonesia dibagi menjadi 2 (dua) yaitu pemborongan pekerjaan dan penyediaan jasa tenaga kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 64 s.d. 66 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK). Kemudian pemerintah pada tanggal 14 November 2012 mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NO. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain (PERMEN 19) yang pada saat ini banyak menimbulkan polemik antara pengusaha dan pekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, pertama pengaturan outsourcing pasca PERMEN 19, kedua pengaturan dan implementasi PERMEN 19 di perusahaanperusahaan pengguna outsourcing, dalam hal ini difokuskan kepada PT Unilever Indonesia Tbk (Perusahaan). Tujuan yang ketiga adalah untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan Perusahaan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan mengenai outsourcing pasca PERMEN 19 dikaitkan dengan UUK sehingga tidak menimbulkan permasalahan hukum bagi Perusahaan di kemudian hari. Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian pendekatan yuridis empiris dengan menekankan pada penggunaan data primer berupa hasil wawancara dengan pihakpihak terkait dan data sekunder. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertama PERMEN 19 mengatur penjelasan lebih lanjut mengenai syarat-syarat pekerjaan yang dapat diserahkan kepada perusahaan lain sebagaimana diatur dalam UUK. Dengan diberlakukannya PERMEN 19 mengakibatkan hanya ada lima macam kegiatan jasa penunjang yang dapat dialihdayakan ke perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh. Perusahaan telah melaksanakan ketentuan PERMEN 19 dengan baik dan melakukan segala upaya-upaya yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan PERMEN 19.

---

ABSTRACT The background of this research is due to the growing trend in Indonesia business activity where in order to reduce their costs of production companies use outsourcing system. Regulation on outsourcing in the Indonesian employment law is divided into 2 (two) ie. business process outsourcing and employment provider services as stipulated under Article 64 to 66 of Law No. 13 of 2003 on Manpower (Labor Law). On 14 November 2012, the government then issued the Minister of Manpower and Transmigration Regulation No. 19 of 2012 on the Requirements for Transfer of Partial Work Implementation to Other Companies (PERMEN 19) which at this moment has created problem between employers and workers. The purpose of this research is to determine, firstly, the regulation on outsourcing following the issuence of PERMEN 19, secondly, the implementation of PERMEN 19 in outsourcing user companies which in this matter it is focused on PT Unilever Indonesia Tbk (the Company). The third is to seek information on the efforts that the Company has made in implementing the provisions on outsourcing following the issuance of PERMEN 19 in relation to the Labor Law in order to mitigate any legal problems for the Company in the future. This thesis uses juridical empirical methods with an emphasis on the use of primary data in the form of interviews with the stakeholders and secondary data. From the research it can be concluded that firstly PERMEN 19 set further clarification regarding the terms of employment that can be outsourced to other companies as stipulated in the Labor Law. The enactment of PERMEN 19 limits five types of supporting service activities that are allowed to be outsourced to a service worker/laborer provider company. The Company has carried out the provisions of PERMEN 19 well and does all necessary measures to comply with the provisions PERMEN 19.

Abstrak :
ABSTRAK Didalam rangka mengisi kemerdekaan Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan di segala bidang. Salah satunya adalah pembangunan dalam bentuk bangunan gedung-gedung, dimana untuk keperluan tersebut diperlukan pemborong untuk melaksanakannya, hal ini didahului dengan adanya perjanjian pemborongan, dimana akibat adanya perjanjian ini maka menimbulkan hubungan - hubungan Perdata. Karena adanya hubungan keperdataanlah maka penulis tertarik untuk membuat skripsi yang ada hubungannya dengan Pemborongan Pekerjaan serperti ter sebut diatas, yaitu dengan memilih judul: "Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekretariat Jenderal DPR-RI". Dimana hasil dari skripsi ini sekaligus merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Berdasarkan metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan yaitu melalui wawancara dengan para pihak yang berkompeten dapat disimpulkan bahwa : - Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembangunan Gedung Sekretariat Jenderal DPR-RI, antara Sekretariat Jenderal DPR-RI dengan P.T. Getraco Utama berlandaskan pada Garis Besar Haluan Negara yang dicantumkan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rskyat No. II/1983. - Perjanjian Pemborongan Pekerjaan ini bukan merupakan perjanjian murni. Ketidakmurnian perjanjian ini terlihat dari : Adanya aspek Hukum Publik, yang mempefigaruhi perjanjian tersebut. Adanya ketidak seimbangan antara hak dan kewajiban para pihak. Tetapi hal tersebut masih dalam batas - batas kewajaran, karena yang mampu oleh pemerintah diusahakan agar dapat bersaing dengan kontraktor yang kuat. Namun demikian perlu diadakan peraturan tambahan tentang perjanjian yang dapat memberikan keseimbangan antara bouwheer dan pemborong. Terutama mengenai pasal-pasal y~ng dalam surat perjanjian yang diadakan sering berat sebelah. Seperti halnya bila terjadi peristiwa yang bersifat force majeure atau menyangkut wanprestasi.