Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam pelaksanaan pembangunan nasional pemerintah orde baru telah mencanangkan suatu program pembangunan jangka panjang dengan pembagian tahapan lima tahunan. Pembangunan lima tahun ini tertuang dalam GBHN yang merupakan haluan daripada pembangunan yang sedang dijalankan. Pada Garis-Garis Besar Haluan Negara telah ditetapkan berbagai konsepsi seperti Wawasan Nusantara (WASANTARA), Ketahanan Nasional (TANNAS), Trilogi Pembangunan serta Pembangunan Nasional. Adapun konsep-konsep ini telah disusun secara berjenjang terpadu dan menyeluruh mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, atau yang dapat ditemukan di dalam suatu sistem kehidupan nasional dari bangsa Indonesia.WASANTARA merupakan arah untuk mewujudkan suatu Ketahanan Nasional (TANNAS) yang berarti bahwa setiap usaha pembangunan harus berada dalam suatu pola integral (menyeluruh dan terpadu) di dalam suatu nuansa baik yang berbentuk pemikiran maupun tindakan harus dapat menjamin kelangsungan hidup dari bangsa Indonesia dan sekaligus harus dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran serta keamanan demi untuk mencapai kelestarian dan kejayaan bangsa Indonesia.Adapun strategi pelaksanaan pembangunan nasional dan penyelenggaraannya harus dapat disesuaikan dengan konsepsi trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan, pemerataan dan stabilitas. Trilogi ini tidak hanya terbatas pada bidang ekonomi semata-mata tapi juga harus meliputi seluruh aspek pembangunan yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Untuk mencapai sasaran akhir dari pelaksanan pembangunan nasional ialah pembangunan manusia Indonesia yang seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, dibutuhkan waktu untuk proses pelaksanaannya terutama dalam rangka meningkatkan kualitas manusianya. Upaya bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuan jangka panjang pembangunan nasional harus berhadapan dengan beraneka ragam corak permasalahan baik yang berawal dari seluruh aspek kehidupan manusia maupun yang berasal dari pengaruh lingkungan di dalam maupun dari luar negeri yang sifatnya sangat kompleks.Salah satu masalah yang sangat mendasar serta dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan masyarakat baik yang berhubungan dengan kelangsungan hidup maupun yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan kemakmuran dan keamanan adalah berasal dari masalah yang berhubungan dengan gatra alamiah khususnya yang berkaitan dengan masalah kependudukan. Masalah utama yang menyangkut kualitas manusia dan berkaitan dengan manusia yang berfungsi sebagai tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja yang banyak akan dapat merupakan potensi pembangunan yang besar bagi kebutuhan pembangunan, jikalau dapat diimbangi dengan kualitas manusianya. Banyaknya jumlah penduduk berarti bahwa jumlah tenaga kerja yang besar namun hal ini tidak akan berfungsi sebagai potensi pembangunan apabila sebagian besar manusianya ternyata kurang berpendidikan atau memiliki derajat kesehatan yang rendah. Semangat serta motivasi kerja dari manusia itu dapat kurang disebabkan oleh karena pengaruh keadaan sosial, ekonomi, maupun budaya yang belum sepenuhnya dapat menunjang potensi manusia sebagai tenaga kerja dan dapat dijadikan realita dalam bentuk kualitas kerja sehingga dapat berproduksi secara optimal. Masalah rendahnya kualitas manusia Indonesia merupakan salah satu kendala bahkan merupakan ancaman serta tantangan utama dari pembangunan. Penduduk sebagai sumber tenaga kerja apabila kualitas manusianya rendah maka sudah dapat dipastikan bahwa produktifitasnyapun akan rendah sejalan dengan tingkatan kualitasnya, dimana hasilnya akan tercermin dalam pelaksanaan pembangunan. Namun demikian kualitas manusia yang turut berperan dalam pembangunan negara bukan merupakan sesuatu benda mati tetapi kualitas dapat dirubah serta dapat ditingkatkan statusnya sehingga dapat lebih menguntungkan pembangunan."

"Berawal dari dikeluarkannya Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN dibagi menjadi 2 yaitu PNS dan PPPK. Amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pengaturan terkait manajeman PPPK baru dibentuk di akhir tahun 2018. Namun dalam rentan waktu tahun 2014 sampai dengan 2018, berbagai instansi pemerintahan baik kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah melakukan rekrutmen pegawai honorer melalui vendor ataupun hubungan personal pejabat ybs dengan calon pelamar/pegawai. Di lingkungan kementerian perhubungan hal ini tetap diterapkan, padahal jauh sebelum Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 ditetapkan, kementerian perhubungan sendiri sudah mempunya aturan internal terkait PPPK. Dimana dalam Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2018 mengatur bahwa PPPK hanya untuk jabatan pelaksana. Tentu tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran administratif dalam Undang-undang. Karena tidak dijalankan sesuai dengan amanat padahal telah ada regulasi yang sah dari instansi. Kedudukan PPPK dalam sistem kepegawaian di Indonesia menjadi permasalahan, dikarenakan tidak adanya jaminan mereka yang mengabdi akan diangkat menjadi PNS. Sehingga dalam hal ini asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam AAUPB dan prinsip Good Governance digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Perlu ada penyesuaian peraturan yang jelas terkait kedudukan PPPK sendiri dimana mengutamakan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan namun tidak menghilangkan nilai-nilai keadilan, perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi PPPK. Karena PPPK sendiri memiliki nilai positif dan negatif dalam birokrasi pemerintahan.

---

Starting from the issuance of Law No.5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus which states that ASN is divided into 2 namely PNS and PPPK. The mandate of the State Civil Apparatus Act was not carried out properly, arrangements relating to first-aid management were only established at the end of 2018. However in the vulnerable period of 2014 to 2018, various government agencies, including ministries, state agencies and regional governments recruited temporary employees through vendor or personal relations of the official with prospective applicants / employees. In the ministry of transportation this matter is still applied, even though it was long before Government Regulation No. 49 of 2018 is stipulated, the ministry of transportation itself has internal rules regarding first aid. Where in Ministerial Regulation No. 80 of 2018 stipulates that first aid is only for executive positions. Of course this action is a form of administrative violation in the Law. Because it is not carried out in accordance with the mandate even though there are legal regulations from the agency. The position of PPPK in the personnel system in Indonesia is a problem, because there is no guarantee that those who serve will be appointed as civil servants. So in this case the principle of legal certainty and the principle of benefit in the AAUPB and the principle of Good Governance are used to analyze existing problems. There needs to be a clear adjustment of regulations regarding the position of the PPPK itself where prioritizing the merit system in the government bureaucracy does not eliminate the values of justice, legal protection and benefits for first aid. Because PPPK itself has positive and negative values in the government bureaucracy."

"Pembinaan pegawai perlu diperhatikan karena pegawai merupakan tulang punggung organisasi. Pegawai yang terampil secara langsung maupun tidak langsung .dapat membantu atasan dalam mengemban tugasnya. Menyadari akan pentingnya peranan pegawai dalam mengelola informasi, kami memilih sebagai topik skripsi ini' PEMBINAAN PEGAWAI dengan mengambil kasus pelaksanaannya di Pusat Dokumentasi Ilmiah Nasional (PDIN-LIPI). Meskipun sejak 13 Januari 1986 PDIN telah berganti nama menjadi PDII (Pusat Dokumentasi dan Informasi Ilmiah) namun dalam skripsi ini kami memakai nama PDIN, karena pada saat skripsi ini mulai dikerjakan, namanya masih PDIN. Skripsi ini bertujuan untuk meninjau pelaksanaan pembinaan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan di PDIN. Untuk itu yang dikaji adalah :1. Pelayanan jasa informasi di PDIN. 2. Pengadaan pegawai untuk memenuhi tujuan PDIN. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan sebagai unsur pembinaan pegawai."

"Seiring dengan bertambahnya kepadatan permukiman penduduk kampung di ibukota DKI Jakarta, tidak menjadi alasan bagi penduduknya untuk berpindah. Keputusan untuk menetap menciptakan mobilitas merumah yang mungkin dianggap jauh dari kata ideal. Dengan melihat pertumbuhan rumah-rumah (Incremental Housing) dan bagaimana perjalanan hidup rumah tangganya (Housing Pathways), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi latar belakang dari pola mobilitas merumah di kampung kota, dengan melihat Kampung Cikini Ampiun sebagai studi kasus. Setelah penelitian dilakukan, ditemukan bahwa keputusan dalam rumah tangga yang mempengaruhi mobilisasi di kampung dari salah satu rumah tangga, menunjukkan bahwa aspek kekeluargaan sangat berperan penting dalam perjalanan merumah (Housing Pathways) terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam keluarga. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kepadatan adalah minimnya ruang untuk pertumbuhan rumah sebagai implikasi dari perkembangan merumah di Kampung Cikini Ampiun.

---

Along with the increasing density of settlement of kampung residents in the capital city of Jakarta, this does not become a reason for residents to move. The decision to settle down creates mobility at home that may be considered far from ideal. By looking at the growth of houses (Incremental Housing) and how the household lives, this study aims to identify what forms the mobility pattern of homes in urban villages, by looking at Kampung Cikini Ampiun as a case study. After the research was conducted, it was found that the decision to mobilize one household that might represent another household, shows that the family aspect plays an important role in the journey home, especially the events that occur in his life. So it can be said that one of the factors that influence density is the lack of space for house growth as an implication of the development of housing in Kampung Cikini Ampiun.

"

"Perempuan, yang dulu bermigrasi sebagai pendamping keluarga, kini mulaipergi keluar negeri untuk bekerja. Mereka mengisi peluang kerja di care industry yang melibatkan proses migrasi yang tidak sederhana. Di Singapura, kompleksitas ini sangat terasa. Transformasi Singapura menjadi global city yang berbasis ekonomi pengetahuan, memaksa Singapura mere-organisasi struktur kerja yang ada. Perempuan kemudian berkontribusi kepada ekonomi dengan menjadi tenaga kerja berketerampilan tinggi. Para wanita karir ini kemudian 'mengimpor' perempuan lain yang bersedia melakukan pekerjaan domestik dari negara-negara yang lebih miskin seperti Indonesia. Penelitian ini berusaha menginvestigasi eksploitasi pada pekerja rumahtangga migran asal Indonesia yang bekerja di Singapura. Penelitian ini mencoba mengkaitkan antara relasi majikan dan pekerja rumah tangga industri- pasar dan aktor dalam supply chain dan keterlibatan negara dalam konteks global untuk menjelaskan konstruksi caring di rumahtangga Singapura, dan bagaimana perempuan baik majikan maupun pekerjadomestik, menegosiasikan makna caring dan peran gender-nya.

---

Women, who used to migrate as accompany to the family, now started to go abroad on her own, to work. They fill out job opportunities in care-giving industry, for which the type of migration is no longer simple. Labor migration has become a complex phenomenon. In Singapore, this complexity is very pronounced.The city's transformation to a global city, creates re-organization of work in Singapore. Moreover, it creates needs to find other women seconded to the family and fill in their role as the family's caregivers. The newly-transformed career women import other women who willing to conduct such domestic works, from poorer countries, such as Indonesia.

This research investigated the exploitation of Indonesia migrant workers in Singapore. It tries to link personal relations between employers and domestic workers, the industry market and actors in the supply chain, and state involvement in the global context to explain the construction of caring in Singaporean household, and how these women both employers and domestic, negotiating the meaning of caring and their gender roles."

"Meningkatnya partisipasi perempuan di ranah publik sebagai pekerja produktif tidak serta merta mengurangi beban domestiknya, perempuan cenderung mengalami beban majemuk. Untuk mengatasi persoalan beban majemuk dalam keluarga yang ibu bekerja, banyak rumah tangga di Jakarta yang mempekerjakan PRT untuk mensubtitusi tugas-tugas rumah tangga PJPRT. Tujuan tesis ini untuk mengetahui bagaimana keluarga dengan ibu bekerja memaknai kehadiran PRT dari sisi kontribusi moneter dan non-moneter dalam penyelenggaraan rumah tangga itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berperspektif perempuan dengan menerapkan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan survei pada rumah tangga PJPRT di DKI Jakarta. Hasil temuan meliputi: 1) Perempuan dalam institusi perkawinan masih ditempatkan sebagai penanggung jawab rumah tangga dan anak, sehingga perempuan yang bekerja mengalami beban majemuk. 2) Kehadiran PRT dimaknai sangat penting dalam mensubtitusi tugas-tugas domestik ibu rumah tangga serta mensubtitusi peran ibu bagi sang anak. 3) kehadiran PRT dalam rumah tangga PJPRT secara langsung dan tidak langsung telah turut meningkatkan perekonomian rumah tangga PJPRT baik dari aspek moneter dan non moneter. Namun pemenuhan hak PRT oleh PJPRT masih sangat minim dikarenakan kesadaran PJPRT akan kontribusi nyata kehadiran PRT masih sangat minim. 4) Strategi untuk mengatasi hubungan kerja PRT dan PJPRT perlu diformulasikan melalui suatu peraturan perundang-undangan yang spesifik bagi PRT yakni Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

---

As the demand for housewives to engage in public affairs increases, so their burden, in terms of productive and reproductive aspects, tends to increase equally. One of the ways to minimize the burden that falls on the housewives who are actively engaged outside their homes is to employ domestic workers who can perform and substitute part of the household routine work and duties. Domestic workers have indeed contributed significantly to improve housewives productivity, hence incomes. The objective of this study is to unveil the extent to which domestic workers can contribute both monetary and non-monetary to households, particularly in big cities. To achieve this objective, this study applies a qualitative approach using data collection techniques through a structured questionnaire and it is complemented with in-depth interviews. Secondary sources have also been used as a means to analyze the issues encountered during the survey. Based on the survey, a number of findings can be summarized as follows: 1) Married women are perceived as the sole responsible figure in the household as a whole not only in terms of routine duties but also as mothers. Consequently, the housewives’ burden tend to triplicate. 2) The housewives who are actively engaged in the public domain perceive the domestic workers as substitutes to their role as mothers and caretakers. Employing domestic workers would improve the overall productivity, hence incomes, of the housewives. 3) Given the critical role played by the domestic worker, it justifies even further the finalization and implementation of the legal environment for the protection of rights of the domestic worker."