Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara tidak mengenal istilah pegawai honorer, pegawai tidak tetap, tenaga kerja sukarela, ataupun sejenisnya. Undang-Undang tersebut hanya menyebutkan pegawai aparatur sipil negara hanya terdiri atas pegawai negri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sehingga status hukum dari pegawai pemerintah bukan APARATUR SIPIL NEGARA yang sebelumnya dikenal didalam peraturan sebelumnya menjadi hilang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalis dari peraturan perundangundangan khusunya di bidang kepegawaian. Di dalam peraturan perundang-undangan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, pejabat yang berwenang dapat mengangkat pegawai selain dari pegawai negeri sipil sepanjang dibutuhkan oleh instansi pada pemerintahan tersebut baik di instansi pemerintah pusat maupun di daerah. Sehingga dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara menjadi tidak diatur keberadaannya. Seharusnya ada kebijakan dari pemerintah untuk mengakomodasi dari polemik yang ada pada pegawai pemerintah bukan aparatur sipil negara tersebut

---

In Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipi Negara, the term honorary employees, non-permanent employees, voluntary workers, or the like is not recognized. The law only states that state civil servants only consist of civil servants and government employees with work agreements. So that the legal status of non-APARATUR SIPIL NEGARA government employees previously known in the previous regulations was lost. The research method used is normative juridical by analyzing the laws and regulations, especially in the field of personnel. In the laws and regulations prior to the enactment of the APARATUR SIPIL NEGARA Law, authorized officials can appoint employees other than civil servants as long as required by the agency in the government, both in central and regional government agencies. So with the enactment of Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara government employees not state civil servants are not regulated. There should be a policy from the government to accommodate the polemics that occur in government employees, not the state civil apparatus."

"Beberapa tahun terakhir ini telah diberlakukan beberapa Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perubahan Status Hukum Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan RSUD Pasar Rebo dan Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada PT. RS Pasar Rebo. Perda tersebut menjadi polemik bagi masyarakat sekitar rumah sakit dan karyawan RS Pasar Rebo khususnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS).Sebelum adanya Perda Nomor 15 Tahun 2004, perlindungan terhadap karyawan RSUD Pasar Rebo disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam UU Kepegawaian, kemudian setelah pemberlakuan Perda Nomor 15 Tahun 2004, peraturan mengenai kesejahteraan karyawan diatur dalam Surat Keputusan Direksi RS Pasar Rebo Jakarta Nomor 231 Tahun 2004 tentang Penetapan Kesejahteraan Karyawan RS Pasar Rebo Jakarta.Setelah Mahkamah Agung RI mengeluarkan Putusan Hak Uji Materiil tentang Perda nomor 15 Tahun 2004, ketentuan tentang perlindungan terhadap karyawan R Pasar Jakarta pihak manajemen RS Pasar Rebo masih mernakai SK Direksi Nomor 231 tahun 2004 tentang perda nomor 15 tahun 2004, ketentuan tentang perlindungan terhadap karyawan RS Pasar Rebo Jakarta pihak manajemen RS Pasar rebo masih memakai SK Direksi nomor 231 tahun 2004, karena pihak rumah sakit masih menunggu Keputusan Pembatalan Perda nomor 15 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Pemintah Daerah propinsi DKI Jakarta."

"Kesehatan merupakan suatu bagian dari hak asasi manusia yang dirumuskan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, sehingga masyarakat perlu mengenal untuk dapat menjamin hak sebagai masyarakat. Penyelenggaraan kesehatan dipercayakan kepada tenaga kesehatan yaitu dokter dan penyedia fasilitas kesehatan, yaitu rumah sakit. Kenyataannya masih banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang hak dan kewajiban sebagai pasien, khususnya hak dan kewajiban di mata hukum saat terjadi kasus-kasus malpraktik yang merugikan mereka. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, malpraktik medis sendiri tidak diatur secara khusus. Saat terjadinya suatu kasus malpraktik medis, pasien memiliki hak untuk menuntut haknya, dengan begitu dokter yang melakukan malpraktik medis harus bertanggung jawab atas tindakan medis tersebut. Pada kasus-kasus tertentu, terdapat peran rumah sakit dalam terjadi malpraktik tersebut yang membuat rumah sakit dapat bertanggung jawab. Pengaturan ini secara eksplisit diatur di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Namun patut disayangkan, sering kali pasien maupun penegak hukum tidak mengetahui bahwa rumah sakit juga dapat bertanggung jawab. Hal ini dibuktikan dengan tidak adanya kasus yang masuk ke sistem peradilan pidana di Indonesia terkait dengan pertanggungjawaban pidana dari rumah sakit sebagai suatu korporasi terhadap terjadinya suatu kasus malpraktik.

---

Health is a part of human rights formulated in Article 28H of the Constitution of the Republic of Indonesia, 1945 so that people need to know how to be able to guarantee their rights as a citizen. Health care is entrusted to health workers, namely doctors and providers of health facilities, namely hospitals. In fact, many people do not know about their rights and obligations as patients, especially in the eyes of the law when medical malpractice occurs regardless of injure. In the laws and regulations in Indonesia, medical malpractice itself is specifically unregulated. When a medical malpractice case occurs, the patient occupies the claims of their rights, so the doctor who commits medical malpractice must be responsible for the medical action. In certain cases, there is an influential role from the hospital in the possible occurrence of malpractice which cautiously makes the medical institution responsible. This unique arrangement is explicitly regulated in Article 46 of Law Number 44, 2009 about Hospital. Unfortunately, often patients and law enforcement do not know hospitals can also be held responsible. This is evidenced by the frequent absence of specific cases entering the criminal justice system in Indonesia positively related to the criminal liability of hospital as a corporation for the tragic occurrence of medical malpractice cases."

"ABSTRAKStudi yang menggunakan metode penelitian yuridis normatif ini membahas mengenai Pekerja Rumah Tangga PRT dalam Hukum Ketenagakerjaan, khususnya Perlindungan. Mengenai tenaga kerja yang berlaku dalam hukum ketenagakerjaan adapun hubungan mengenai pekerja rumah tangga khususnya tentang perlindungan PRT yang tinggal dirumah majikan dan PRT yang tidak tinggal di rumah majikan. Pada umumnya orang yang memakai jasa PRT tidak memberikan kesejahteraan, sedangkan hukum ketenagakerjaan memberikan kesejahteraan kepada para pekerja formal dan informal. Setiap pekerja mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan majikan pun harus menghormati hak kewajiban dari PRT tersebut. Dengan demikian yang harus diperhatikan dari perlindungan PRT dengan menggunaka jasa PRT sesuai dengan hukum ketenagakerjaan. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa perlindungan PRT di Indonesia kurang mencakup semua PRT yang bekerja di posisi manapun yang bersifat kekeluargaan sampai bersifat atasan, bawahan dimana melakukan perlindungan harus melibatkan peran dari Rukun Tentangga RT sebagai aparat setempat.

---

ABSTRACTThis study uses a normative juridical research methods that deals with domestic workers in Labor Law, especially in protection. In regards to labor force that 39 s applicable in the labor law, as well as the relationship on domestic workers, Which focuses especially on the the protection of domestic workers living in the homes of employers and those who do not. In general, people who uses the services of domestic workers do not pride welfare to them, whilst in contrast, the labor law provides welfare to formal and informal workers. Every worker has the rights and obligations to do and the employer must respect the right of duty of each domestic workers. Thus, the protection of domestic workers should be considered with their services in accordance with the labor low. The results of this study indicate that the protection of domestic workers in Indonesia does not cover all domestic workers who are working in any position that is familial to superiors, subordinates where the protection must involve the role of Rukun Aboutga RT as the local officials."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas materi muatan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil PP Manajemen PNS dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Materi muatan suatu Peraturan Pemerintah adalah untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Hal tersebut memiliki implikasi bahwa PP Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksana delegated legislation haruslah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara UU ASN sebagai primary rule. Skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif yang digunakan untuk meninjau suatu permasalahan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan studi kepustakaan sebagai alat dan cara untuk memahami materi muatan antara PP Manajemen PNS dengan UU ASN. Hasil penelitian ini adalah PP Manajemen PNS sebagai peraturan pelaksana memiliki kewenangan delegasi dari UU ASN sebagaimana yang dicantumkan di dalam konsiderans PP Manajemen PNS. Namun, terdapat tiga materi muatan PP Manajemen PNS yang tidak sesuai dengan materi muatan UU ASN, yakni: 1 Pembedaan umur dalam Sistem Merit; 2 PNS yang Hilang dalam Pemberhentian PNS dengan hormat; dan 3 Pengaturan sanksi pada masa percobaan PNS. Skripsi ini memberi saran kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengevaluasi dan merevisi PP Manajemen PNS ini serta memasukan sistem evaluasi peraturan perundang-undangan ke dalam perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the content of Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management in hierarchy of rules as regulated by Law No. 12 of 2017 on Concerning Making Rules. Government Regulation content contain contents to implement the Law properly. It has implications that Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management as a delegated legislation must be in line with Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus as a primary rule. This thesis uses juridical normative methodology to review legal issues and provisions of applicable laws and regulations which using study literature as a tools to understand the contents of Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management and Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus. The conclusion is Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management as a delegated legislation has a delegated authority from Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus which is stated on the Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Managements consideration. However, there are three contents in Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management which is not in accordance with Law No. 5 of 2014 on State Civil Apparatus 1 The differentiation of age in Merit System 2 The absence of government employee causes honorably discharged and 3 Sanction regulation in the probationary period. This thesis gives some recommendations to Agency of National Law Development under The Ministry of Law and Human Rights and The Ministry of State Apparatus Empowerment Bureau Reform to evaluate and revise Government Regulation No. 11 of 2017 on Civil Management. In addition, the evaluation system of making rules should be added in Law No. 12 of 2017 on Concerning Making Rules. Concerning Making Rules, Bureaucracy, Contents, Merit System. "