Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas permasalahan mengenai penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri pekerja berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pengunduran diri pekerja dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini penulis sampai pada kesimpulan bahwa penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri pekerja berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui tahapan perundingan tripartit, yakni melalui konsiliasi atau mediasi. Dalam hal proses konsiliasi atau mediasi tidak juga mencapai kesepakatan, maka salah satu atau para pihak dapat melakukan upaya penyelesaian ke Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya, bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan hukum dengan menyatakan putus hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan alasan pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. ...... This thesis discusses any problems about dispute settlement over the termination of employment caused by resignation of worker based on Act Number 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement, and legal consideration of the Judges about resignation of worker in Industrial Relations Court on District Court of Bandung Decision Number 45 Pdt.Sus PHI 2015 PN Bdg. This research used normative legal with descriptive analysis. In this research the author came to the conclusion that dispute settlement over the termination of employment caused by resignation of worker based on Act Number 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement, shall be pursued in advance of bipartite negotiations by deliberation for consensus. If the negotiation does not reach an agreement, the parties can resolve by tripartite negotiation through conciliation or mediation. In the case of conciliation or mediation does not also reach an agreement, one of the parties can make efforts to settle to the Industrial Relations Court. Furthermore, that in Industrial Relations Court on District Court of Bandung Decision Number 45 Pdt.Sus PHI 2015 PN Bdg the Judges had mistaken in giving legal consideration and apply the law by stating that the working relationship between the worker and the employer was broken off because the worker resigned of his own accord. Consideration of the Judges is contrary to the provisions of Article 162 of Act Number 13 of 2003 on Manpower.

Abstrak :
ABSTRAK
Pemutusan Hubungan Kerja PHK kerap menimbulkan masalah, khususnya disebabkan oleh pengusaha dengan alasan efisiensi. Undang - Undang tidak melarang pengusaha melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi. Namun banyak pihak baik pemerintah, praktisi hukum, pengusaha, maupun pekerja/buruh salah dalam mengartikan PHK dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Undang ndash; Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ldquo;UU No.13 Tahun 2003 rdquo; . Pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 telah mengatur alasan dan keadaan dengan dimana PHK dapat dilakukan baik oleh Pengusaha. Namun UU No.13 Tahun 2003 tidak memberikan penjelasan yang memadai pengertian batasan dan kualifikasi efisiensi. Dengan mempertimbangkan kondisi diatas, penelitian ini membahas penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 19/PUU-IX/2011 yang dianalisa berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No.13 Tahun 2003. Permohonan uji material Judicial Review terkait Pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 diajukan oleh 38 pekerja PT. Citragraha Nugrahatama, selaku pemilik Hotel Papandayan Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang diharapkan dapat diperoleh aturan-aturan hukum yang mendasari pengambilan putusan penyelesaian perselisihan PHK dengan alasan efisiensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan PP , Perjanjian Kerja Bersama PKB dan prinsip-prinsip hubungan industrial.

---

ABSTRACT
Terminations of Employment often cause problems, especially caused by Employer based on efficiency reasons. The law does not prohibit Employers from terminating of employment due to efficiency. However, many parties, both government, legal practitioners, employers, or employees workers are mistaken in interpreting the termination due to efficiency reasons as stipulated by the Labour Law Number 13 Year 2003 Law No.13 of 2003 . Article 164 Point 3 of Law No.13 of 2003 outlined the reasons and circumstances by which the termination can be executed by the Employer. However Law No.13 of 2003 does not defined clearly the definition of limits and qualification of efficiency. Taking into account the above condition, this thesis examine the settlement of Employment Termination disputes due to efficiency based on Constitutional Court Decision Number 19 PUU IX 2011 which is analyzed based on Law Number 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement and Law No.13 of 2003. The judicial review of Article 164 Point 3 of Law No.13 of 2003 was filed by 38 workers of PT. Citragraha Nugrahatama, the owner of Hotel Papandayan Bandung. This study is a normative juridical research which aim to obtain by the legal rules underlying the decision of the settlement of disputes based on efficiency in accordance with the employment labour laws and regulations, Company Regulation, Collective Labour Agreement CLA and principles of Industrial Relations Industrial.

Abstrak :
ABSTRAK
Dewasa ini, perusahaan-perusahaan besar di dunia tidak lagi hanya mementingkan keuntungan yang bisa didapatkan, namun juga memperhatikan bagaimana caranya agar perusahaan dapat memberikan kontribusinya untuk pembangunan yang berkesinambungan terhadap lingkungan sekitarnya. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena tuntutan dari dunia global, namun timbul dari etika bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, di mana perusahaan merasa memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan sesuatu kepada para stakeholder atau pemegang kepentingan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kode etik persusahaan terhadap pelaksanaan filantropi perusahaan di salah satu perusahaan manufaktur, PT. SPPI, sebagai salah satu bagian dari Siam Cement Group yang merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Thailand dan memiliki fokus terhadap kegiatan CSR dan pembangunan berkelanjutan untuk wilayah sekitar, khususnya di mana perusahaannya berada. Di mana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kode etik memiliki pengaruh terhadap filantropi perusahaan dan pada akhirnya berdampak pada niat pengunduran diri karyawan. Penelitian ini dilakukan pada bulan November-Desember 2016 dengan metode deskriptif single cross section dan melibatkan 101 responden yang merupakan karyawan dari PT. SPPI. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan structural equation modelling SEM.

---

ABSTRACT
These days, world rsquo s biggest companies do not only concern on getting profit, but also focus on how the companies could still give contributions for suistanable development in their surroundings. This happens not only because of demands from the global world, but also emerges from business ethic of the companies in which the companies have responsibility to give something to the stakeholders. This study is aimed to identify the influence of company rsquo s ethic code towards company philanthropy action in one of manufacturing companies, PT. SPPI, as a part of Siam Cement Group, a multinational company originated from Thailand and focused on CSR and continuous development in their surroundings. The results of this study are ethic code has influence on company philanthropy and eventually impacted on turnover intention of employee. This study is done on November December 2016 with single cross section descriptive method, and involving 101 respondents which are employees of PT. SPPI. The researcher used structural equation modeling SEM as data processing technique.

Abstrak :
Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan efisiensi merupakan hal yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengajuan yang datang dari inisiatif pihak perusahaan maupun pekerja/buruh, prosedur yang wajib dilakukan, adanya pemberitahuan sebelum pengakhiran hubungan kerja serta pemberian uang kompensasi setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja menjadi ketentuan perundang-undangan sebagai wujud aspek keadilan dalam pemutusan hubungan kerja. Namun, sifat subordinasi dalam hubungan kerja menjadikan tak sedikit perusahaan yang menyalahgunakan alasan efisiensi sebagai dasar pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas dan akhirnya melanggar aspek keadilan yang menjadi salah satu tujuan dibuatnya hukum. Hal serupa juga terjadi pada PT. Tirta Alpin Makmur berdasarkan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2018. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ditemukan inkonsistensi majelis hakim dalam menerapkan hukum pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan, juga ketidaksesuaian pembenaran pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Implementasi keadilan tidak diterapkan sesuai dengan keadilan substansi dan prosedural pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Termination of employment by companies for reasons of efficiency is permissible under Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Submission that comes from the initiative of the company as well as workers / laborers, have to undergo mandatory procedure, which is to give notification (notify) prior to the termination of the employment relationship and determining the compensation money after termination of employment, which is constituted by statutory provision as a form of justice aspects in termination of employment. However, the subordinate nature of work relations creates conditions where companies then misuse the reasons for efficiency as a basis for termination of employment without a clear reason and ultimately violate aspects of justice which is one of the aims of the law. Similar thing happened to PT. Tirta Alpin Makmur based on Court Decision Number 59/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn.Mdn. This research takes the form of normative juridical research conducted by means of qualitative methods. The study was conducted by means of a literature study with secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The inconsistency of the judges in applying the law in termination of employment for reasons permitted by the Manpower Act. The implementation of justice is not applied in accordance with substance and procedural justice in the Labor Law.