Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pembangunan fasilitas sanitasi komunal berbasis masyarakat merupakan salah satu konsep penyelesaian masalah kebutuhan akses pada fasilitas sanitasi dasar yang layak bagi kalangan masyarakat miskin, dan keberhasilan program tersebut kebanyakan ditemui di perdesaan. Lokasi studi kasus yang menjadi obyek penelitian ini adalah Kelurahan Jatake, Kota Tangerang sebagai contoh kasus penerapan berhasil di perkotaan, Kelurahan Tegal Kunir Lor, Kota Tangerang sebagai contoh kasus penerapan tidak berhasil di perkotaan, serta Desa Gintung, Kab_ Tangerang sebagai contoh kasus penerapan berhasil di perdesaan sekaligus tipikal lokasi yang kebanyakan menjadi lokasi penerapan pembangunan berbasis komuniti. Dengan menggunakan studi kasus di tiga lokasi tersebut, penulis mengangkat permasalahan untuk mengetaliui faktor-faktor utama yang berpengaruh kuat dan signifikan dalam menentukan tingkat keberhasilan proses pembangunan dan pengelolaan fasilitas sanitasi komunal berbasis masyarakat di suatu lokasi. Metode penelitian yang digunakan dalarn penelitian ini adalah untuk pengumpulan data dilakukan metode pengumpulan kuesioner. wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, dan pengumpulan data sekunder. Adapun untuk metode pengolahan data, dilakukan evaluasi terhadap tahap-tahap pemberdayaan masyarakat yang dilakukan berdasar wawancara mendalam, serta analisis uji signifikansi terhadap basil pengumpulan data kuesioner dengan menggunakan metode Pearson Product Moment, Dari temuan dan pembahasan penelitian ini didapatkan kesimpulan faktor-faktor yang memiliki pengaruh kuat dan signifikan dalam menentukan keberhasilan proses pembangunan dan pengelolaan fasilitas sanitasi komunal di 3 lokasi studi adalah faktor keberadaan lembaga lokal, faktor keberadaan pihak ekstemal yang terlibat, dan faktor kesanggupan masyarakat menjamin atau menjaga keberlanjutan. Selain itu ada satu faktor yang menentukan secara signifikan sehingga hares ada namun tidak berpengaruh kuat, faktor tersebut adalah faktor pelaku proses pembangunan dan pengelolaan (keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan dan pengelolaan). ......Community based development on providing basic sanitation facilities has become an appropriate concept among other concepts, that is suitable to implement on the community level, since it has a pro-poor sound. So far, this community based development concept has been succeeded to implement in rural community. The basic concern of this research is to find out whether the community based development concept can also be implemented in the urban community. Three location have been taken as the case studies, the one in Kelurahan Jatake, Tangerang City, has been taken as the succeed implementation in urban community, another one in Kelurahan Tegal Kunir Lor, Tangerang City, has been taken as the failed implementation in urban community, and the other one in Desa Gintung, Tangerang Regency, has been taken as the succeeded implementation in rural community, which is common. Based on the searching within those three locations, the writer tries to recognize the problems which are needed to identify the main factor that took a significant role and strong influences in determining level of success on the development process and management efforts in providing basic sanitation facilities using community based development concept. The methods used in this research are data collecting and data processing. For data collecting, the writer use questionaire method, indepth interview method to all stakeholders, and secondary data collection. For data processing, the writer use evaluation every stages that have been taken on community empowerment action based on the interview results and "Pearson Product Moment" method to analyze the questionaire results. It can be conclude that the factors that took a significant role in the development and management of basic sanitation are concerned with three things. Those are the existence of local institution, the external participation from environmental surround, and the ability of the community to ensure the sustainability of the programs. Otherwise, the factor that should be include but does not have strong influence, is the community participation itself as the lead actor in the program.

Abstrak :
Industri pulp dan kertas adalah industri yang banyak menggunakan air untuk kegiatan proses produksinya yaitu antara 40-200 m3/ton produk. Untuk memproduksi 1 ton pulp, sebuah pabrik membutuhkan 4-5 m3 kayu. Untuk memenuhi kebutuhan kayu dan menjamin ketersediaan kayu, industri pulp dan kertas diwajibkan mempunyai Hutan Tanaman Industri (HTI) sebelum pabrik beroperasi. Tetapi pada umumnya pihak industri lebih memilih menggunakan kayu dari hutan alam yang lebih murah apabila dibandingkan dengan HTI. Hal tersebut akan menyebabkan meningkatkan laju kerusakan hutan. Penggunaan bahan baku kayu untuk membuat kertas boros penggunaan air dan beban pencemarannya tinggi. Penggunaan bahan baku kayu untuk bahan baku kertas akan meningkatkan laju kerusakan hutan jika industri tidak memiliki HTI sendiri. Terbatasnya sumber daya alam (air dan kayu) mendorong perusahaan mengubah bahan bakunya dari campuran kayu dan kertas bekas menjadi 100% kertas bekas. Penelitian ini bertujuan: (1) Mengkaji berapa pohon yang dapat dihemat setelah dilakukan penggantian bahan baku kertas. (2) Mengkaji penurunan beban pencemaran akibat penggantian bahan baku kertas. (3) Menghitung penghematan biaya pengolahan air limbah setelah dilakukan perubahan bahan baku kertas. (4) Mengetahui manfaat lingkungan (pengurangan pencemaran berupa bau dan kekeruhan pada air sungai dan bau pada udara ambien) bagi masyarakat setelah penggantian bahan baku kertas. Hasil perhitungan menunjukkan terjadi penghematan air dan kayu serta penurunan beban pencemaran dengan dilakukannya perubahan bahan baku dari bahan baku campuran kayu dan kertas bekas menjadi bahan baku 100% kertas bekas. Selain itu juga terjadi penurunan pada biaya pengolahan air limbah dan biaya pembuangan air limbah serta membawa manfaat yang posit-if bagi lingkungan masyarakat sekitar khususnya masyarakat sekitar sungai tempat pembuangan air limbah dad PT. KBT.

Abstrak :
Pembelajaran Tata Bangunan dan Lingkungan di Desa Cikole merupakan upaya pelatihan untuk meningkatkan pemahamam masyarakat desa tentang pentingnya menata lingkungan perumahan dengan baik. Metode yang digunakan adalah metode pelatihan dengan mengukur tingkat pemahaman mereka melalui pre test dan post test. Hasil pre test menunjukkan bahwa tata bangunan dan lingkungan yang baik adalah tata bangunan dan lingkungan yang ada saat ini, yang sebenarnya belum sesuai ketentuan bangunan. Kemudian dilakukan pelatihan tentang substansi tata bangunan dan lingkungan yang baik sesuai teknik rekayasa maka hasil post test menunjukkan bahwa pemahaman tentang pentingnya lingkungan yang tertata dengan baik di lingkungan tempat tinggal mereka meningkat cukup signifikan. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran tata bangunan dan lingkungan perdesaan menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman mendasar terhadap suatu lingkungan yang baik. Akan tetapi harus ditindak lanjuti untuk sampai pada tindakan peduli terhadap menjaga tata bangunan dan lingkungan yang baik tersebut.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengembangan program Corporate Social Responsibility (CSR) berdasarkan observasi dilapangan dan merekomendasikan strategi yang tepat dalam mengimplementasikan CSR di Pengelolaan Taman Nasional (PTN) Cianjur Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Metode kerja dalam penelitian ini meliputi tahap evaluasi menggunakan kerangka konseptual dengan analisis deskriptif serta rekomendasi teknis dan tahap penyusunan rekomendasi strategi menggunakan analisis SWOT. Hasil analisis SWOT, program CSR di PTN Cianjur adalah agressive (poin 2,22;1,75) merupakan posisi yang strategis. Usulan strategi pengembangan yang dapat diterapkan yaitu meningkatkan pemahaman masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat usia produktif, optimalisasi penggunaan dana, dan meningkatkan kinerja penyuluh, Polhut, PEH dan operator dalam pelaksanaan kegiatan CSR.

Abstrak :
Semakin menjamurnya keberadaan pasar minggu di Kota Bandung, khususnya di Kawasan Bandung Timur menimbulkan beberapa dampak positif dan negatif. Diantara dampak negatif yang ditimbulkan adalah kemacetan, timbulan sampah yang dihasilkan akibat kegiatan jual-beli, dan kondisi lingkungan yang kotor dan semrawut. Jika hal ini dibiarkan terus berkembang, maka pertumbuhan pasar minggu ini bisa menjadi semakin berkembang tak terkendali. Sebagai penelitian awal, maka diperlukan kajian mengenai faktor-faktor penyebab timbulnya pasar minggu di Kawasan Bandung Timur. Diharapkan dari penelitian ini dapat disusun strategi-strategi yang dapat meminimalisir dampak negatif dari perkembangan pasar minggu ini. Dipilih dua lokasi di Kawasan Bandung Timur yaitu Kawasan Metro-Margahayu Raya dan Kawasaan Koridor Jalan Ibrahim Adjie. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan metode pengumpulan data adalah melakukan survey data-data sekunder dan primer ke lapangan menggunakan alat kuesioner dan wawancara. Ditemukan faktor-faktor penyebab timbulnya pasar minggu di Kawasan Bandung Timur diantaranya: murahnya biaya iuran rutin, lokasi yang strategis dekat permukiman penduduk, kemudahan sarana transportasi untuk mencapai lokasi berdagang, pedagang umumnya tinggal tidak jauh dari pasar minggu, dan omset penghasilan cukup besar.

Abstrak :
ABSTRAK
Kota-kota besar di Indonesia khususnya DKI Jakarta sebagal Iingkungan buatan saat ini mulal menghadapi berbagai masalah Iingkungan, berupa derasnya arus penduduk dari desa dan kota-kota kecil ke Jakarta sehingga kegiatan semakin meningkat yang menuntut kebutuhan akan sarana dan prasarana. Karena sarana- sarana, prasarana yang tersedia semakin tidak memadai dan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah tidak bisa mengejar tuntutan kebutuhan masyarakat yang selalu meningkat mengakibatkan penurunan kualitas Iingkungan kota yang pada akhimya berdampak pada kuailtas hidup masyarakatnya. Menurut Budiardjo (1991), arsitek adalah seorang yang menggeluti kancah lingkungan buatan dan memiliki tanggung jawab dalam berperansertanya membentuk lingkungan buatan melalui produk arsitektur berupa arsitektur bangunan, arsitektur lansekap, arsitektur ruang dalam, urban design. Sebagai arsitek, mereka tentu memiliki persepsi/pemahaman tentang pengelolaan Iingkungan buatan tempat dirinya berada dan berinteraksi serta berpengaruh pada perilakunya dalam menghasilkan produk arsitektur. Dari uraian di atas maka masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi arsitek tentang pengelolaan Iingkungan buatan di Jakarta dan bagaimana perilaku arsitek dalam menghasilkan produk arsitek lerhadap pengeloloan Iingkungan buatan di Jakarta. Dalam penelitian kuantitatif diajukon hlpotesis sebagai berikut: 1. Hipotesis 1: "Ada hubungan signlfikan antara Persepsi arsitek terhadap pengeIolaan lingkungan buatan dengan perilaku arsitek dalam menghasilkan produk arsitekur? 2. Hipotesis 2: "Ada hubungan signifikan antara pengalaman dan pengetahuan arsitek tentang pengelolaan lingkungan buatan terhadap persepsi arsitek tentang pengelolaan lingkungan buatan". Dalam penelitian kuantitatif secara deskripiif menjawab penelitian sebagai berikut: "Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku arsitek dalam menghasilkan produk arsitektur" Kegunaan penelitian ini bagi upaya pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu Iingkungan, arsitektur lingkungan, psikologi Iingkungan. Dari informasi-informasi yang diperoleh, maka dapat dipakai sebagai masukan bagi dunia pendidikan arsitektur, pemerintah dalam rangka upaya pengeloloan Iingkungan buatan di kawasan perkotoan, bagi dunia usaha agar tercipta kedewasaan dalam pelaksanaan pembangunan suatu proyek. dan memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya. Penelitian dilakukan pada arsitek sebanyak 72 orang yang bermukim di wilayah Botabek. Jenis penelitian adalah penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode survai. Metode anauisis data pada teknik pengolohan datanya menggunakan bantuan program SPSS/Pc+ baik secara deskriptif maupun pengujian hipotesis. Data dikumpulkan melalui pengisian kuesioner pada responden, wawancara mendalam dan diskusi untuk melengkapi analisis deskripsi dan kesimpulari statistik. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Terdapat hubungan negatif yang signifikan antara persepsi arsitek terhadap pengelolaan Iingkungan buatan dengan perilaku arsitek dalam menghasilkan produk arsitektur 2. Ada hubungan antara variabel pengalaman dan pengetahuan arsitek dalam pengelolaan lingkungan buatan terhadap persepsi arsitek tentang pengelolaan lingkungan buatan di Jakarta. Faktor-faktor yang memberikan sumbangan yang berarti terhadap perliaku arsitek dalam menghasilkan produk arsitektur yang tidak berwawasan lingkungan adalah usia, pendidikan, pekerjaan. Sedangkan jenis kelamin dan usia perguruan tinggi tidak memberikan sumbangan yang berarti terhadap perilaku arsitek.

Abstrak :
Berdasarkan dokumentasi yang ada, Kota Jakarta dilanda banjir pada tahun 1621, 1654 dan 1918, kemudian pada tahun 1976,1996, 2002 dan terakhir di tahun 2007 ini. Banjir di DKI Jakarta yang terjadi pada tahun 1996, 2002 dan 2007 selain menggenangi hampir seluruh penjuru kota juga menjadi tragedi nasional dan perhatian dunia. Banjir besar ini dipercaya sebagai banjir lima tahunan yang akan berulang setiap lima tahun. Mencermati persoalan banjir di DKI Jakarta, paling tidak harus meliputi aspek teknis dan non teknis seperti, aspek kelembagaan, pendanaan penegakan hukum dan sosial (kesadaran masyarakat) yang harus dirumuskan bersama-sama stakeholders. Terjadinya banjir yang disertai dengan peningkatan dampak secara berulang kali mengisyaratkan pengelolaan lingkungan hidup di DKi Jakarta belum berjaian secara baik. Salah satu indikasinya ditunjukkan dengan kelembagaan yang terkait dengan pengendalian banjir belum mampu menyelesaikan permasalahan banjir yang sudah menjadi rutinitas di DKI Jakarta. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah menyusun konsep koordinasi antara institusi/lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir melalui pemahaman tentang: (1) Peran lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta; (2) Pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKi Jakarta; (3) Unsur-unsur yang berpengaruh terhadap pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKl Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Ada tiga instrumen yang digunakan dalam penelltian ini, yaitu: (1) pengamatan melalui visualisasi; (2) pencocokan data dan wawancara; dan (3) telaah pustaka. Data yang diperoleh lalu dianalisis dengan menggunakan pendekatan arialisis interaktif dan strength, weaknesses, opportunities, dan threats (SWOT). Dari hasil penelitian ini ditarik suatu kesimpulan: 1. Peran lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta dapat dibedakan menjadi 2 (duo), yaitu: pertama, peran yang bersifat struktural (teknis), dengan menekankan pada pendekatan pembangunan secara fisik dan berkenaan langsung dengan sistem tata air seperti: mencegah meluapnya banjir sampai ketinggian tertentu dengan tanggul; merendahkan elevasi muka air banjir dengan normalisasi, sudetan, banjir kanal dan interkoneksi; memperkecil debit banjir dengan waduk, waduk retensi banjir, banjir kanal dan interkoneksi; mengurangi genangan dengan polder, pampa dan sistem drainase. Kedua, pengendalian banjir yang bersifat non struktural (non teknis), seperti peringatan banjir lebih dini; resettlement penduduk di dataran banjir dan sempadan sungai; restorasi (penataan ruang), reboisasi dan penghijauan kawasan penyangga; penyuluhan anti pentingnya potensi sumberdaya air (situ, sungai, dan mata air); pengentasan kemiskinan; manajemen pengendalian limbah (domestiklindustri); dan penegakkan hukum. Kedua bentuk peran tersebut saling terkait dan mendukung, namun kenyataanya peran yang bersifat struktural lebih dominan. Berbagai upaya pemerintah DKI Jakarta yang masih bersifat struktural (structural approach) ternyata belum sepenuhnya mampu menanggulangi masalah banjir yang terjadi. Dengan demikian, maka penanggulangan banjir yang biasa dilakukan dengan pembangunan fisik semata (structural approach) harus disinergikan dengan pembangunan non fisik (non-structural approach) yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat sehingga tercapai hasil yang lebih optimal. 2. Pelaksanaan koordinasi antar lembaga yang terkait dengan pengendalian banjir di DKI Jakarta belum efektif, karena berangkat dari tugas pokok dan fungsi yang berbeda-beda, selain itu juga disebabkan karena sifat koordinasinya interrelated, artinya koordinasi antar lembaga yang tingkatannya sama, tetapi secara fungsional berbeda namun satu dengan yang lain bergantungan atau mempunyai kaitan baik ekstem maupun ekstem. 3. Unsur-unsur yang berpengaruh secara internal, adalah (a) eksistensi organisasi perangkat daerah DKI Jakarta; (b) adanya kegiatan pengendalian banjir; (c) tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas; (d) dukungan sarana dan prasarana pengendalian banjir; (e) anggaran dan pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta; (f) tidak adanya forum yang menjembatani koordinasi antar lembaga yang terkait; (g) koordinasi antar lembaga belum berjaian efektif; (h) peran kepemimpinan tidak berjalan dengan baik; (i) lemahnya penegakan hukum; (j) budaya kerja aparatur. Secara eksternal, yaitu (a) berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Pemerintahan Daerah; (b) keterlibatan sektor publiklswasta; (c) adanya program tahunan kali bersih (Prokasih); (d) terjadinya siklus tahunan banjir; (e) perubahan tata guna lahan dan tata ruang; (f) meningkatnya populasi penduduk DKI Jakarta; (g) minimnya kesadaran masyarakat; (i) permasalah banjir di DKI Jakarta bersifat lintas wilayah. Saran-saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah: (1) perlunya kesamaan persepsi antar stakeholder, terutama mengenai defenisi banjir; periode ulang banjir; dataran banjir; babas banjir; bantaran sungai; dan sempadan sungai; (2) lmplementasi kebijakan tata ruang secara konsisten dan pemberlakuan peraturan secara ketat; (3) perlunya pengendalian banjir secara terpadu dalam satu kesatuan daerah aliran sungai (restorasi ekologi); (4) pengendalian banjir yang meliputi aspek teknis, kelembagaan, pendanaan, penegakan hukum, dan aspek sosial perlu dirumuskan secara bersama-sama; (5) mengefektifkan situ-situ, sumur resapan dan drainase kota; (6) mengefektifkan program kali bersih (Prokasih); (7) resetllernent penduduk pengokupasi bantaran sungai; (8) koordinasi antar lembaga perlu diwadahi dalam suatu forum; dan (9) hasil penelitian ini perlu ditindak-lanjuti melalui penelitian secara komprehensif.

---

Based on the existing documents, Jakarta have had several floods in 1621, 1654 and 1918, and then in 1976, 1996, 2002 and the last of 2007. Floods in Jakarta occurred in 1996, 2002 and 2007 were not only stroke the city entirely; they were also national tragedy catching the eyes of the world. The big flood is believed to be relapsed once every five years. Studying the problems of flood in Jakarta, shall also includes technical and non-technical aspects, as well as institutional aspect, law enforcement funding, and social aspect (the community awareness) which shall collectively formulate by stakeholders. The flood occurrence which concurrent with the increase of impact indicates so many times that life environmental management in DKi Jakarta has not performed well yet. One of the indications is shown by flood management-related institutions that have not been able yet to settle the flood problem which has already been routine occurrence in Jakarta. Therefore, the aim of this research is to arrange the concept of coordination between flood management-related institutions by comprehending on: (1) The role of institutions associated with flood control in Jakarta; (2) The implementation of institutions coordination associated with flood control in Jakarta (3) The elements which is effecting the implementation of institutions coordination associated with flood control in Jakarta This research is using analytical descriptive method. There are three instruments used in this research; i.e.: (1) Observation through visualization; (2) The matching of data and interview; and (3) Library Research. The data obtained then was analyzed using interactive and strength, weaknesses, opportunities, and threats analysis. There is conclusion withdrawn from the research. first, the role of institutions associated with flood control in Jakarta can be differentiated into 2 (two), i.e.: first, structural (technical) role, by emphasizing on physical development approach and is directly concerned to water management system as well as: avoiding flood up to certain .height to the embankment, lowering the elevation of flood water surface by normalization, waterway diversions, flood channeling and interconnection; decreasing water dimension with dam, flood retention dam, channel flood and interconnection; decreasing inundation with polder, pump, and drainage system. Second, non-structural (non-technical) flood management, as well as flood early warning system; resettlement of the inhabitant dwelling on flood area and riverbank, restoration (spatial arrangement); reforestation of sustaining area; counseling on the importance of water resources (lake, river, and water spring); poverty annihilation; domestic/industrial waste management; and law enforcement. The both roles are inter-connected and inter-sustained, however the fact is that the structural role is dominating. various structural approaches of KI Jakarta Government are still not entirely able to overcome re-occurring flood problem. Therefore, the flood management which usually conducted solely by physical development (structural approach) shall be synergized by non-physical development (non-structural approach) which is providing wider space for community participation to reach more optimum results. Second, the implementation of coordination among institutions associated with flood control in Jakarta has not been effective yet, since it come from the main duty and different function, in addition, it is also caused by interrelated coordination, which means that coordination of inter-institutions in the same level, but functionally different with interdependent nature or having both intern and extern relation. Third, the elements which internally affected, i.e. (a) the existence of DKI Jakarta regional apparatus organization; (b) the presence of-flood-management activities; (c) availability of quality human resources; (d) support of flood management facilities and infrastructure; (e) DKI Jakarta regional budget and expense; (f) the absence of forum relating inter-related institution coordination; (g) ineffectiveness of inter-institutional coordination; (h) leadership role which is not funning well; (i) the weakness of law enforcement; (j) apparatus work behavior. Externally, i.e. (a) the effective of Act Number 32 of 2004 regarding Regional Government and Act Number 33 of 2004 regarding Financial Balance between Central and Regional Government; (b) involvement of private/public sector, (c) existence of annual clean river program (Prokasih); (d) occurrence of annual flood cycle; (e) alteration of land use and spatial arrangement; (f) increase of DKI Jakarta inhabitant; (g) low level of community awareness; (i) the flood problems in DKI Jakarta which still have cross-area in nature. The suggestions proposed in this research are: (1) the needs of similar perception between stakeholders, especially on flood definition, flood periodic occurrence, flood area; flood free area, riverbanks, and riverside; (2) implementation of spatial arrangement policy consistently and effecting tight regulation; (3) the needs of integrated flood management in a unity of river stream area (ecologic restoration); (4) flood management covering technical, institutional, funding, law enforcement aspects, and social aspect shall be collectively formulated; (5) make effective of lakes, absorbent wells and urban drainage; (6) make effective of clean river program (Prokasih); (7) resettlement of inhabitant occupying riverbanks; (8) inter-institutional coordination shall be accommodated in a forum; and (9) the result of this research shall be followed up through comprehensive research.

Abstrak :
Konsumsi minyak dan gas bumi sebagai sumber energi utama semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Hal ini berpotensi berkurangnya ketersediaan energi bagi kebutuhan masyarakat dunia. Maka dari itu, diperlukan suatu sumber energi alternatif seperti batubara dan gas methane. Telah dilakukan pengolahan data seismik untuk memetakan lapisan batubara yang mengandung gas methane pada suatu zona cekungan Sumatera Tengah, daerah Riau. Data seismik tersebut dikontrol oleh data sumur, yang terdiri dari log gamma ray, log densitas, log resistivitas dan log sonik. Hasil pengolahan data menunjukkan bahwa pada formasi Korinci/Binio terdapat batubara pada kedalaman 1560 feet. Hal ini ditentukan dari proses korelasi/well tie antara data seismik dan data sumur sehingga diperoleh nilai gamma ray sebesar 52-55 API, densitas sebesar 1.5-1.55 g/cc, resistivitas sebesar 0.68-0.76 ohmmeter, kecepatan gelombang sonik sebesar 5988.3-6330.2 feet/second, impedansi akustik sebesar 8000-9600 ((ft/s)*(g/cc)) dan frekuensi tuning sebesar 30 Hz. Hasil pengolahan data lainnya menunjukkan bahwa batubara juga terdapat pada formasi Telisa pada kedalaman 1526 feet. Dengan proses yang sama diperoleh nilai gamma ray sebesar 28 API, densitas sebesar 1.28-1.49 g/cc, resistivitas sebesar 1.33-1.44 ohmmeter, impedansi akustik sebesar 8000-10200 ((ft/s)*(g/cc)) dan frekuensi tuning sebesar 19 Hz.

---

Consumption of oil and gas as a primer sources has been increased in years. It will potentially decrease the supply of world energy needed. Because of that, we need alternative sourceses like coal and methane gas to substitute the primer sources. The seismic data processing has been done for mapping the coal-bed which consist of methane gas in a basin zone of Central Sumatera, Riau. The seismic data was controlled by well-logs data such as gamma ray log, density log, resistivity log, and sonic log. The result of data processing indicates that the Korinci/Binio Formation has coal-bed at depth 1560 feet. The information of depth is based on the correlation between well-logs and seismic data (well-tie), then obtained the gamma ray was 52-55 API, the density was 1.5-1.55 g/cc, the resistivity was 0.68-0.76 ohmmeter, the velocity of sonic wave was 5988.3-6330.2 feet/second and the acoustic impedance was 8000-9600 ((ft/s)*(g/cc)) and the frequency of tuning was 30 Hz. The other of data processing result shows that the Telisa Formation has coal-bed at depth 1526 feet. Using the same well-tie process, the information of depth was obtained from the gamma ray was 28 API, the density was 1.28-1.49 g/cc, the resistivity was 1.33-1.44 ohmmeter, the acoustic impedance was 8000-10200 ((ft/s)*(g/cc)) and the frequency of tuning was 19 Hz.