Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKIsu-isu lingkungan sering kali tidak memiliki tempat di pemberitaan media-media daring nasional. Alasannyakarena isu lingkungan seringkali dianggap sebagai isu yang sensitif dan mengundang konflik kepentinganberbagai pihak. Selain itu, perubahan model bisnis perusahaan berita yang mulai mengambil keuntungan melaluimonetisasi klik dari audiens membuat isu lingkungan tidak strategis untuk mendapatkan profit. Meskipundemikian, jurnalisme di era digital turut melahirkan jurnalisme hiperlokal yang menjadi kekuatan baru bagijurnalis agar dapat mengutamakan kualitas pemberitaan yang memenuhi hak masyarakat untuk mendapatkaninformasi yang inklusif dan salah satunya dalam isu-isu lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkajiperan aktor-aktor lingkungan yang terdiri dari pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat dan masyarakat sipildi media hiperlokal Bale Bengong dalam menyuarakan isu-isu lingkungan di Bali. Ditemukan bahwa mediahiperlokal dan aktor-aktor lingkungan di dalamnya berperan untuk (1) menyediakan ruang untuk agendaadvokasi dan kampanye LSM, (2) membantu masyarakat dalam memonitor kekuasaan, dan (3) memberikansuara kepada yang tidak bersuara (giving voice to the voiceless) dalam masalah lingkungan di Bali.

---

ABSTRACTEnvironmental issues oftentimes have no place in national online media coverage. The reason is becauseenvironmental issues are often regarded as sensitive issues and invite conflicting interests of various parties. In addition, changes in the news companys business model that began to take advantage through monetized clicksfrom the audience made environmental issues not strategic for profit. Nevertheless, journalism in the digital eraalso gave birth to hyperlocal journalism which became a new force for journalists to be able to prioritize thequality of reporting that fulfills the communitys right to get information that is inclusive and one of them onenvironmental issues. This study aims to examine the role of environmental actors consisting of the government,non-governmental organizations and civil society in voicing environmental issues in Bali through a hyperlocalmedia called Bale Bengong. It was found that environmental actors and hyperlocal media played a role in (1)providing space for NGO advocacy and campaign agendas, (2) helping communities monitor power, and (3)giving voice to the voiceless in environmental problems in Bali."

"In the past decade, a small but growing body of research has drawn attention to the environmental concerns of rising greenhouse gas emissions associated with the consumption and production of food; this is an issue of increasing importance in Southeast Asia where rapid population growth is leading to year-on-year increases in food demand. To date, countries in Southeast Asia have shown little interest in addressing greenhouse gas emissions across the whole life cycle of food—production, processing, transportation, retailing, consumption, and final disposal—despite a growing awareness of climate change andits effects. This paper serves as a starting point to explore the relatively under-researched topic of greenhouse gas emission trends and the production and consumption of food in Southeast Asia, with particular focus on the Malaysian food sector. Previous research documenting greenhouse gas emissions from specific food products and components in the food supply chain has been used to determine the likely greenhouse gas ‘hotspots’ in Malaysia. The paper concludes by recommending the development of an overarching framework for Sustainable Food Systems in Malaysia and identifies specific areas of research to support this framework."

"Mekanisme pembayaran jasa lingkungan diharapkan dapat memperkuat keputusan pemilik lahan pertanian untuk mempertahankannya. Mekanisme tersebut diharapkan dapat mencegah konversi lahan yang terjadi akibat apresiasi terhadap lahan pertanian secara ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan lainnya. Kajian ini bertujuan untuk menelaah secara kritis tantangan implementasi pembayaran jasa lingkungan di Indonesia dan strategi meningkatkan implementasi skema pembayaran jasa lingkungan untuk mengurangi konversi lahan pertanian. Kerangka Ostrom’s Institutional Analysis and Development digunakan untuk mengkaji implementasi pembayaran jasa lingkungan. Implementasi pembayaran jasa lingkungan dapat berjalan dengan baik melalui penetapan lembaga yang mengatur aturan konstitusional. Kontrak kerja sama antara pemerintah sebagai pengguna jasa lingkungan dengan petani sebagai penyedia jasa lingkungan harus disosialisasikan dan dipahami sebelum skema pembayaran jasa lingkungan dijalankan. Pelibatan partisipan secara penuh merupakan hal yang sangat penting dalam mencapai keberhasilan program. Pemahaman bersama tentang perlunya pencegahan konversi lahan dan koordinasi seluruh pemangku kepentingan terkait secara berkelanjutan sangat diperlukan.

---

Payments for environmental services mechanism is expected to strengthen decisions of agricultural landowners to maintain the existence of their agricultural land. This mechanism is expected to prevent the conversion of land that occurs due to its lower appreciation compared to other uses. This study is aimed to critically examine the challenges of implementing payments for environmental services in Indonesia and strategies to improve the implementation of payments for environmental services schemes to reduce agricultural land conversion. Ostrom’s Institutional Analysis and Development framework is used to examine the implementation of Payments for environmental services. The implementation was able to run well through the establishment of institutions that regulate constitutional rules. The collaboration between the Government (as the user of environmental service) and farmers (as the service provider) should be declared and fully understood before the scheme is implemented. Therefore, full participation of all related parties was crucial in achieving the program’s goals. Collective understanding of the need to prevent land conversion and the coordination of stakeholders needs to be carried out sustainably."