Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Kepentingan pembangunan dan kedudukan lingkungan hidup harus berjalan seimbang. Demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dibutuhkan suatu instrumen perencanaan serta pengendalian pembangunan yang mempertimbangkan kedudukan lingkungan hidup. Instrumen pengendalian tersebut salah satunya tercantum dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang disusun berdasarkan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun kedudukan RTRW tersebut berubah sejak diterbitkannya PP Nomor 13 Tahun 2017 yang mengatur adanya penerbitan izin pemanfaatan ruang mengacu pada RTRW Nasional jika belum tercantum dalam RTRW Kab/Kota demi pelaksanaan kegiatan bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan adanya perubahan dalam proses perlindungan lingkungan hidup sejak diterbitkannya Pasal 114A PP Nomor 13 Tahun 2017. Berdasarkan penelitian ini ditemukan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 berimplikasi pada proses penerbitan izin pemanfaatan ruang dan jenjang rencana tata ruang wilayah. Pergeseran tersebut terlihat dari Pasal 114A PP Nomor 13 Tahun 2017 yang memungkinkan penerbitan izin pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan perencanaan ruang daerah jika kegiatan pemanfaatan ruang bernilai strategis nasional dan/atau berdampak besar. Selain itu, pasca penerbitan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018, Pasal 114A memberikan peluang bagi pemerintah untuk mengesampingkan atau menghapus salah satu kriteria kelayakan lingkungan hidup dalam penilaian dokumen Amdal yang merupakan dasar penerbitan izin lingkungan pada proyek- proyek berdampak besar dan/atau bernilai strategis nasional.

 

---

The interests of the development and the position of the environment must be balanced. To achieve sustainable development, a development planning and control instrument is needed that considers the position of the environment. One of the control instruments is listed in the Regional Spatial Plan (RTRW) which is compiled based on the Strategic Environmental Assessment (KLHS) document. However, the position of the Spatial Plan has changed since the issuance of Government Regulation Number 13 Year 2017 which regulates the issuance of permits for spatial utilization referring to the National RTRW if it has not been regulated in the Regency / City RTRW for the implementation of national strategic activities and / or major impacts. This study aims to explain the changes in the process of environmental protection since the issuance of Article 114A PP No. 13 of 2017. Based on this study it was found that the application of Government Regulation Number 13 of 2017 has implications for the process of issuing space utilization permits and impacts on the process of issuing environmental permits and levels spatial plans. This shift can be seen from Article 114A PP No. 13 of 2017 which allows the issuance of permits for spatial utilization not in accordance with regional spatial planning if the activities of spatial utilization are of national strategic value and / or have a large impact. In addition, after the issuance of Ministry Regulation of Environmental and Forest Number P.26/Menlhk/Setjen/KUM.1/7/2018,  Article 114A provides an opportunity for the government to override or delete one of the environmental feasibility criteria in the assessment of Amdal documents which are the basis for issuing environmental permits on projects having a large impact and / or national strategic value.

"

"Perkara litigasi perubahan iklim kini semakin berkembang dan dapat diidentifikasidalam berbagai yurisdiksi, termasuk Indonesia. Namun, karakteristik khusus dariisu perubahan iklim yang berbeda dengan permasalahan lingkungan hidupkonvensional telah membawa berbagai isu hukum dalam litigasi perubahan iklim.Salah satu isu yang muncul dalam litigasi perubahan iklim yang ditemukan adalahkedudukan hukum sebagai hambatan prosedural. Dalam perkara Izin LingkunganPLTU Celukan Bawang yang merupakan perkara litigasi perubahan iklim terkaitAmdal pertama di Indonesia, gugatan Penggugat ditolak oleh PTUN Denpasarkarena dinilai tidak memiliki kedudukan hukum. Penelitian ini akan melihatbagaimana kedudukan hukum dalam perkara litigasi perubahan iklim di Indonesiamuncul sebagai hambatan dengan membandingkan dengan Perkara Earthlife v.MoE dan Border Power Plant v. DoE dan BLM . Lebih jauh lagi, Penelitian iniakan melihat bagaimana PTUN Denpasar mempertimbangkan isu emisi GasRumah Kaca sebagai elemen penting dalam litigasi perubahan iklim. Penelitianini berkesimpulan bahwa kedudukan hukum dapat menjadi hambatan bagi litigasiperubahan iklim apabila terdapat inkonsistensi interpretasi terkait kedudukanhukum di Pengadilan. Selain itu, PTUN Denpasar belum dapat melihatkekhususan dari emisi gas rumah kaca yang merupakan karakteristik isuperubahan iklim. Padahal, dengan kerangka hukum yang ada di Indonesia, perkaraini memiliki potensi besar untuk mendorong pembaruan hukum.......Climate change litigation cases have been growing in numbers and identified invarious jurisdictions, including Indonesia. However, the characteristic on climatechange issues that differ from conventional environmental problems lead toseveral legal issues arise in climate change litigation. One of them is legalstanding as the procedural barrier on climate change litigation. On Indonesia’sfirst EIA related climate change litigation case, Celukan Bawang Coal-FiredPower Plant, PTUN Denpasar rejected the plantiff’s claim as they failed to fullfillthe legal standing criteria. This study will examine how is standing provision inIndonesia arises as a procedural barrier by comparing the case with two othercases in two different jurisdictions,such as Earthlife v. MoE and Border PowerPlant v. DoE and BLM. Furthermore, this study will examine PTUN Denpasar’sconsideration on greenhouse gases emission as one of the core characteristics ofclimate change issue. This study concludes that standing provision in Indonesiamay pose a procedural barrier for climate change litigation if interpretedinconsistently by the court. In addition, PTUN Denpasar has failed to show anadequate understanding on greenhouse gasses as the core of climate change issue.Reflecting on Indonesia’s current legal framework, this case used to have a hugepotential on promoting legal reform."

"ABSTRAKMineral radioaktif merupakan salah satu sumber daya alam yang belum dimanfaatkan di Indonesia, walaupun dapat dimanfaatkan sebagai energi alternatif untuk menggantikan energi fosil. Hingga saat ini perihal pengaturan mengenai pemberian izin pertambangan mineral radioaktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran belumlah jelas. Terlebih lagi, apabila mineral radioaktif tersebut bersifat padu dengan mineral lainnya yang kewenangan pemberian izinnya berada di pada pemerintah daerah provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Penelitian ini adalah penelitian dengan desain preskriptifanalitis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, mineral radioaktif memiliki sifat strategis bagi pertahanan dan keamanan Indonesia, sehingga izin pertambangannya harus diterbitkan oleh BAPETEN. Kedua, terdapat dua alternatif yang dapat dilakukan apabila mineral radioaktif yang akan ditambang bersifat padu dengan mineral lainnya, yakni dengan jalan melakukan pemisahan ataupun dengan memberlakukan izin roentgen.

---

ABSTRACT

Radioactive mineral is one of the natural resources has yet to be exploited in Indonesia, even though it can be used as an alternative energy resource to replace fossil energy. The provisions regarding radioactive mineral mining permit which are contained in Law Number 10 of 1997 on Nuclear Energy are still unclear up until now. The ruling is even more unclear when it comes to radioactive minerals embedded with other minerals, as, according to Law Number 23 of 2014 on Local Government, the permission shall be granted by the local government. This research is a prescriptive-analytic design.

The result shows that, firstly, the radioactive mineral has a strategical role in Indonesia?s defense and security, so the permit has to be granted by the BAPETEN. Secondly, there are two alternatives which can be done when the radioactive minerals are embedded with other minerals, namely by separating the minerals from radioactive mineral or by granting roentgen permit."

"Memetakan akibat hukum perijinan dalam undang-undang lingkungan implikasi bagi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Peradilan Tata Usaha Negara Upaya negara karena mempengaruhi penilaian kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan. Perubahan berbagai peraturan perundang-undangan di bidang Lingkungan juga mengubah akibat hukum perijinan dalam hukum di Indonesia bidang lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan akibat hukum dari izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin usaha dan/atau kegiatan berdasarkan berbagai undang-undang; konsep dan teori hukum tentang akibat hukum perizinan di bidang lingkungan hidup; perubahan konsekuen undang-undang izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan izin usaha dan/atau kegiatan diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan keputusan pengadilan. Akibat hukum dari izin lingkungan, izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan izin usaha dan/atau kegiatan dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup dapat dikelompokkan menjadi: hak untuk membuang zat atau limbah ke dalam media lingkungan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan; Baik untuk melakukan kegiatan yang berdampak pada lingkungan dilarang oleh peraturan perundang-undangan; kewajiban untuk memenuhi persyaratan yang diatur dalam izin terkait dengan perlindungan lingkungan, dan; hak dan/atau kewajiban lain yang belum dilaksanakan; benar dalam putusan pengadilan.

---

Mapping the legal consequences of licensing in environmental laws implications for the settlement of environmental disputes in the State Administrative Court State efforts because it affects the assessment of the Plaintiff's interests in filing a lawsuit. Changes in various laws and regulations in the environmental sector also change the legal consequences of licensing in Indonesian law in the environmental field. This study aims to explain the legal consequences from environmental permits, environmental protection and management permits and business and/or activity permits based on various laws; legal concepts and theories regarding the legal consequences of licensing in the environmental field; consequent changes to environmental permit laws, environmental protection and management permits and business and/or activity licenses are regulated in laws and regulations; and court decisions. The legal consequences of environmental permits, environmental protection and management permits, and business and/or activity permits in the laws and regulations in the environmental field can be grouped into: the right to dispose of substances or wastes into environmental media which are prohibited by law. legislation; Whether to carry out activities that have an impact on the environment is prohibited by laws and regulations; the obligation to fulfill the requirements stipulated in the permit related to environmental protection, and; other rights and/or obligations that have not been implemented; correct in court decision putusan."