Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Di bawah tekanan kondisi obyektif keberadaan PT Freeport Indonesia, program pembangunan pemerintah, dan juga operasi militer TM di wilayah Amungme sejak 1967 dan 1970-an, Amungme berjuang untuk mempertahankan keberadaan dan memperoleh pengakuan dari internal Amungme maupun dari pihak luar. Sebelum Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) berdiri pada 1994 perjuangan Amungme bersifat spontan individual. Kalau pun dalam kelompok sifatnya tidak terorganisasi. Strategi-strategi yang diterapkan secara dominan didasarkan pada habitus tradisional Amungme dan hasilnya justru lebih banyak merugikan Amungme. Sejak akhir 1980-an lapisan terdidik Amungme yang berdomisili di Timika dan Jayapura berinisiatif membuat lembaga adat, yaitu LEMASA yang berdiri pada 1994. Dalam perjuangannya memperoleh modal simbolis yakni pengakuan dan legitimasi baik secara internal maupun eksternal, Amungme memperbaharui dan memanfaatkan "adat" untuk membangun lembaga berbasis suku bangsa yang terbukti mampu mempersatukan dan memperjuangkan kepentingan Amungme. Solidaritas Amungme dapat dibangun kembali dan konflik berplatform separatis digeser menjadi masalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Dalam hubungannya dengan pihak luar Amungme membuka diri dan bekerjasama dengan pihak luar. Kemampuan Amungme untuk selalu mengembangkan strategi barunya diuntungkan oleh sejumlah unsur di dalam habitus habitus tradisional Amungme yang menempatkan pengetahuan dan kearifan sebagai nilai tertinggi serta terbuka pada kerjasama dengan pihak lain.

Abstrak :
Masalah premanisme dan kondisi tata ruang yang tidak beraturan di Pasar Tanah Abang seolah telah menjadi masalah yang tidak berujung, masalah tersebut tidak bisa hanya diliahat dari pengaruh aspek fisik namun juga perlu dilihat pengaruh dari aspek interaksi sosial yang ada di dalamnya, terutama kelompok etnik Betawi dan Cina yang merupakan kelompok etnik yang dominan di Tanah Abang karan perjalanan sejarah terbentuknya Tanah Abang yang terikat dengan dua kelompok etnik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan menganalisis secara mendalam interaksi sosial yang dilakukan kelompokn etnik Betawi dan Cina di pasar Tanah Abang serta faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya masalah premanisme dan perubahan penggunaan lahan di Tanah Abang. Ditemukan bahwa etnik Cina memiliki pengaruh yang cukup besar atas penataan ruang yang tidak beraturan di pasar Tanah Abang karna telah memberikan dampak perubahan penggunaan lahan di kawasan sekitar pasar Tanah Abang, sementara etnik Betawi telah memberikan pengaruh besar terhadap muncul masalah premanisme di Tanah Abang karna adanya pola intekasi bisnis keamanan dengan para pedagang dan pemilik bisnis di Tanah Abang. ......The problem of thuggery and irregular spatial conditions at Tanah Abang Market seems to have become an endless problem, this problem cannot only be seen from the influence of the physical aspect but also needs to be seen from the influence of the aspects of social interaction in it, especially the Betawi ethnic group and The Chinese are the dominant ethnic group in Tanah Abang because of the historical course of the formation of Tanah Abang which is tied to the two ethnic groups. This study uses a qualitative case study approach, by analyzing in depth the social interactions carried out by ethnic Betawi and Chinese groups in the Tanah Abang market and what factors influence the emergence of the problem of thuggery and changes in land use in Tanah Abang. It was found that the Chinese ethnicity had a considerable influence on the irregular spatial planning at the Tanah Abang market because it had an impact on changes in land use in the area around the Tanah Abang market, while the Betawi ethnicity had a major influence on the emergence of thuggery problems in Tanah Abang due to the pattern of security business integration with traders and business owners in Tanah Abang.

Abstrak :
Penelitian ini mengkaji fitur dan dinamika sistem kekerabatan perkawinan dalam realitas sosial budaya kelompok etnis Manggarai (KEM). Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian deskriptif....

Abstrak :
ABSTRAK
Konflik horizontal di Poso Sulawesi Tengah yang terjadi dalam kurun waktu 1998-2001 mengakibatkan perubahan tatanan sosial dalam masyarakat Poso. Penelitian ini ingin melihat proses-proses komunikasi antar budaya masyarakat Pamona dan Bugis pasca konflik khususnya manajemen konflik, proses facework dalam negosiasi wajah, identitas, stereotipe, prasangka dan etnosentrisme serta aspek-aspek sosial, ekonomi dan budaya dalam interaksinya. Dengan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif dan metoda etnografi dimana peneliti terjun langsung dan tinggal bersama-sama masyarakat Poso di beberapa daerah. Pada proses negosiasi dan rekonsiliasi konflik jika dilihat menggunakan face negotiation theory maka kedua komunitas cenderung bersifat kolektivistik dan menyelesaikan konflik dengan menjaga ‘wajah’ kelompok lainnya. Gaya penyelesaian konflik antar kedua komunitas cenderung sebagian menggunakan compromising style, pasca konflik justru negosiasi yang banyak digunakan adalah avoiding style. Stereotipe, Prasangka dan Etnosentrisme yang berkembang dari masing-masing kelompok dapat menjadi hambatan dalam proses-proses komunikasi antar budaya serta kerentanan dan kerawanan akan potensi konflik berikutnya.

---

ABSTRACT
Horizontal conflicts in Poso, Central Sulawesi, which occurred in the period 1998-2001 resulted in changes in the social order in the society Poso. This study wanted to see the processes of intercultural communication between Pamona society and Bugis post-conflict especially conflict management, negotiation process in the face facework, identity, stereotypes, prejudice and ethnocentrism as well as social aspects, economic and cultural interaction. Using interpretive paradigm, qualitative approaches and of ethnography method, the researcher directly involved and lived together people of Poso in some areas. In the negotiation process and conflict reconciliation when viewed using face negotiation theory, the two communities tend to be collectivistic and resolve conflicts by keeping the 'face' of others. Style of conflict resolution between the two communities tend to mostly use the compromising style, post-conflict negotiations are widely used it is avoiding style. Stereotypes, prejudice and ethnocentrism that developed from each group can be a bottleneck in the processes of intercultural communication as well as the vulnerability and insecurity will be the next potential conflict.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pembangunan konsep biracial yang emansipatoris dalam konteks ideologi ras di Amerika Serikat tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an. Konsep identitas budaya, performativitas dan posthetnic digunakan untuk melihat bagaimana ideologi biracial yang emansipatoris dibangun melalui penokohan tokoh utama, Birdie Lee, seorang remaja biracial hitam/putih yang memiliki ciri-ciri fisik mirip dengan orang kulit putih dalam mencari dan menegoisasikan identitas yang melampaui kungkungan oposisi biner hitam/putih. Dari hasil analisis tampak bahwa tokoh utama melakukan passing ganda, yaitu menjadi kulit hitam di dalam komunitas kulit hitam, kemudian menjadi kulit putih di dalam komunitas kulit putih sebagai strategi bertahan hidup dan agar diterima di dalam masing-masing komunitas. Passing ganda ini menunjukkan bahwa ras adalah suatu konstruksi sosial yang dibentuk lewat performativitas. Tesis ini menunjukkan bahwa konsep postethnic seperti yang ditawarkan oleh novel ini sebagai strategi untuk memilih identitas (afiliasi) sendiri nyatanya hanya dalam tataran pribadi karena masih terbentur oleh norma sosial dan hukum. Namun dengan segala keterbatasannya, identitas biracial dalam perspektif postethnic yang ditawarkan oleh Caucasia adalah suatu alternatif untuk meruntuhkan kategori ras, khususnya oposisi biner ras hitam/putih, yang selama ini dianggap tetap dan stabil.

Abstrak :
ABSTRAK
Diskriminasi etnis Tionghoa-Indonesia masih ada sampai sekarang, salah satu konteks untuk melihat diskriminasi tersebut melalui hubungan intim, spesifiknya hubungan romantis pada pasangan Tionghoa-Indonesia dan Indonesia asli. Peneliti pun mengangkat fenomena ini untuk melihat hubungan antara perceived discrimination dan kualitas hubungan romantis pada pasangan tersebut. Metode kuantitatif dan kualitatif digunakan dalam penelitian ini. Sebanyak 40 partisipan penelitian beretnis Tionghoa-Indonesia dengan rentang umur 20-40 tahun dan sedang menjalani hubungan romantis dengan Indonesia asli selama minimal 6 bulan. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat ukur adaptasi PEDQ (Perceived Ethnic Discrimination Questionnaire) dan adaptasi PBSC (Partner Behaviours as Social Context). Sebanyak 2 subjek menjadi partisipan untuk diwawancarai lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan adanya hubungan antara perceived discrimination dan dimensi-dimensi kualitas hubungan romantis (autonomy support, warmth, structure, chaos, rejection), sementara tidak ditemukan hubungan antara perceived discrimination dan dimensi coercion.

---

ABSTRACT
Discrimination against Chinese-Indonesian is still happening in Indonesia. It can be seen in the context of intimate relationship, specifically romantic relationship between Chinese-Indonesian and Native Indonesian. The purpose of this research is to identify the relationship between perceived discrimination and romantic relationship quality among these couples. Both quantitative and qualitative methods were used in this research. Forty Chinese-Indonesian around the age of 20-40 years old who have been in romantic relationship with Native Indonesian for at least 6 months were recruited as participants for this study. Perceived discrimination was measured with adapted versions of PEDQ (Perceived Ethnic Discrimination Questionnaire) and PBSC (Partner Behaviours as Social Context). Two participants were interviewed to discover more detailed informations. Results showed there was a significant correlation between perceived discrimination and dimensions of romantic relationship quality (autonomy support, warmth, structure, chaos, rejection), while significant correlation between perceived discrimination and coercion was not found.

Abstrak :
Fokus dari studi literatur ini adalah tentang hubungan antar suku bangsa di Indonesia. Dengan menggunakan perspektif antropologi secara khusus studi ini membahas tentang relasi etnis Tionghoa dengan kelompok etnik lainnya di Indonesia. Etnis Tionghoa adalah kelompok etnis yang telah lama datang dan bermukim di Indonesia. Namun dalam masa yang cukup panjang kelompok etnis Tionghoa mengalami diskriminasi dan tidak diperlakukan secara sebagai warga negara. Relasi Etnis Tionghoa dengan kelompok masyarakat lainnya dipengaruhi oleh kebijakan rasial pemerintah Belanda yang menggolongkan etnis Tionghoa di Indonesia sebagai orang asing. Kolonial Belanda memberlakukan etnis Tionghoa sebagai seorang yang ahli dalam berdagang dan berorientasi dalam bidang ekonomi. Puncak diskriminasi terhadap etnis Tionghoa, terjadi di masa presiden Soeharto dengan menerapkan kebijakan asimilasi yang melarang semua kegiatan berbahasa mandarin dan menganjurkan ganti nama. Setelah era Reformasi sejak 1998, etnis Tionghoa dapat merasakan kemerdekaannya berekspresi terutama setelah presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur kembali memperbolehkan etnis TIonghoa untuk merayakan imlek dan menunjukkan identitasnya. Tulisan ini berbentuk bibliografi beranotasi dan ingin memahami signifikansi studi dengan konteksnya saat ini. ......This literature study focus on the relationship between ethnic groups in Indonesia. Using an anthropological perspective as an analytical lens, this study specifically discusses the relationship between the Chinese ethnicity and other ethnic groups in Indonesia. Ethnic Chinese group has been settled in Indonesia long before the European. However, for a long time the Chinese ethnic group in Indonesia experienced discrimination and were not treated as a full citizen. the Dutch racial policy which classifies ethnic Chinese in Indonesia as foreigners has shaped the relationship between Ethnic Chinese relations with other Indonesian ethnic groups. The Dutch colonial also regarded the Chinese group as an expert in trade and economic activities. The peak of this discrimination against ethnic Chinese occurred during the Soeharto era by implementing an assimilation policy that prohibited all Mandarin speaking activities and recommended Chinese people to change their mandarin names. After the Reformation era since 1998, the Chinese have been able to feel their freedom of expression, especially after President Abdurrahman Wahid or Gusdur allowed the Chinese to celebrate Chinese New Year and show their ethnic attribute and identities. This paper is in the form of a annotated bibliographic and wants to explore the significant of the finding with today context