Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas tentang Evaluasi Kebijakan Pajak Penghasilan atas Transaksi Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Jenis Apartemen Melalui Jual Beli Dengan Surat Pemesanan, dari tinjauan konsep Ease of Administration dan tinjauan prinsip kebijakan pajak yang baik dari American Institute of Certified Public Accountants. Tujuan dari penelitian ini adalah menjabarkan hasil evaluasi kebijakan pajak penghasilan tersebut dengan memberi gambaran mengenai pelaksanaannya yang ditinjau berdasarkan konsep Ease of Administration dan konsep kebijakan pajak yang baik dari American Institute of Certified Public Accountants. Metode yang digunakan adalah adalah metode kuantitatif deskriptif dengan cara berpikir deduktif dengan melihat pola yang umum ke khusus. Hasil penelitian ini adalah ketentuan perpajakan atas pengalihan apartemen dengan surat pemesanan belum berjalan dengan baik. Kelemahan ketentuan terutama adalah dalam hal kepastian hukum, kesederhanaan dan belum terstruktur untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran serta tidak ada langkah penegakan hukum sehingga menyebabkan peraturan tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. ...... This study discusses the Evaluation of Income Tax Policy on Tranfer of Land and / or Building Rights On Apartment Type Through Sale and Purchase by Order Letter Based on The Ease of Administration Concept and A Good Tax Policy Principle from American Institute of Certified Public Accountants. The purpose of this study is to describe the results of the income tax policy evaluation by providing an overview of its implementation based on Ease of Administration and a good tax policy principle of the American Institute of Certified Public Accountants. The using method is descriptive quantitative method with deductive way of thinking by looking from the common thing to the specific patterns. The results of this study shows that the taxation clause of transfer of apartments rights’ with order letter is not going well. The weakness of this taxation clause, primarily in terms of legal certainty, simplicity and unstructured clause in minimizing tax avoidance and no law enforcement measures.

Abstrak :

ABSTRAK
Menjelang pasar bebas baik secara regional maupun secara global persaingan bisnis dipasaran nasional dan internasioal akan semakin ketat. Untuk dapat bertahan dan berkembang dalam perlu diperbaiki tlngkat eisiensi dan efektifitas produksi untuk menghasilkan peningkatan mutu dengan biaya produksi serendah mungkin dan harga yang bersaing.

Salah satu caranya memilih dan mengatur vendor yang tepat merupakan kunci untuk menghasilkan kualitas yang tepat waktu pengiriman dan harga yang wajar. Untuk melakukan itu semua dipakai suatu sistem yang dapat menilai performa suatu vendor, yang disebut vendor evaluarion (evaluasi vendor). Dari evaluasi vendor didapatkan peringkat vendor yang akan mempermudah dalam memilih dan memonitor vendor untuk menyediakan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan.

PT. X akan menggunakan sistem informasi enginering process dengan menggunakan sojiware SAP R/3 untuk meningkatkan efisiensi dan efektifrtas kerja SAP R/3 adalah sistem informasi terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses produksi dalam perusahaan, yang didalamnya terdapat sistem evaluasi vendor.

Tujuan skripsi ini adalah untuk mendapatkan konsep sistem evaluasi vendor yang tepat berdasarkan QCD untuk diteraplcan pada PT. X, dengan memperhatikan sistem yang ada dan sistem yang ada pada SAP R/3. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan Porses Hirarki Analitik (PHA). Langkah-langkah yang dilakukan pertama menentukan kriteria dan subkiteria. Kedua mencari bobot untuk penilaian. Ketiga menentukan klasifikasi penilaian untuk setiap kriteria dan subkriteria. Selanjutnya melaksanakan penilaian terhadap suatu vendor, untuk ditentukan peringkatnya.

Abstrak :
Audit sosial merupakan kerangka kerja yang memungkinkan sebuah organisasi memiliki dokumentasi,laporan dan menyusun sebuah proses yang dapat menghitung kinerja sosial, melaporkan kinerja dan menciptakan sebuah rencana aksi untuk mengembangkan kinerja tersebut sampai kepada aspek pemahaman dampak pada masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada stakeholders. Tujuan penulisan ini adalah untuk menyajikan hasil pengembangan sistem audit sosial yang diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai konerja pelaksanaan program/kegiatan yang berlangsung di lingkup Departemen Siosial RI. Lokasi uji coba pengembangan sistem audit sosial adalah pada 6 (enam) provinsi yaitu Provinsi Bengkulu, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kinerja program layanan sosial bervariasi antara satu daerah atau lokasi dengan daerah atau lokasi lainnya. Rekomendasi yang diajukan dari kajian ini adalah bahwa untuk mendukungt implementasi sistem audit sosial serta dikeluarkan seperangkat regulasi di tingkat kementrian berupa Keppmen, sehingga penerapan sistem audit sosial lebih bersifat mengikat dan pedoman operasional atau pedoman teknis terkait. Selain itu perlu upaya pengembangan sumberdaya manusia yang akan mengelola sistem audit sosial tersebut pada lingkup dinas sosial provinsi atau kab/kota dan PSKS/komunitas, misalnya melalui pendidikan dan pelatihan, workshop, seminar, dan sebagainya.

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui relevansi buku pelajaran akuntansi dengan kurikulum 2004 mata pelajaran akuntansi. Bahan evaluasi dalam penelitian ini adalah buku pelajaran akuntansi yang di gunakan di 20 SMA wilayah seberang ulu I dan II Palembang yang juga sebagai responden penelitian dan kurikulum 2004 mata pelajaran Akuntansi. Evaluasi menggunakan model countenance stake dimana pemakain cheklist sangat dominan dalam pengolahan data. Kriteria yang dipakai adalah criterion referenced test. Kesimpulan penelitian adalah bahwa buku pelajaran Akuntansi yang dipakai guru memiliki relevansi yang sangat baik dengan kurikulum 2004

Abstrak :
Dalam usaha mengembangkan sektor-sekto rekonomi berskala nasional, mendorong perkembangan usaha, meningkatkan daya saing dan memperlancar pembangunan nasional, pemerintah memberikan kemudahan berupa pembebasan PPN atas Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak tertentu, serta barang strategis. Bahan baku pakan ternak masuk dalam kategori barang strategis yang mendapatkan fasilitas pembebasan Pajak PertambahanNilai. Penelitian ini mengevaluasi kebijakan Pajak Pertambahan Nilai atas feed additive. Permasalahan utama dalam tesis ini adalah: pertama adalah mengapa terjadi perbedaan penafsiran perlakuan Pajak Pertamabahan Nilai atas feed additive, kedua adalah bagaimana implikasi dari PPN dibebaskan atau dikenakan atas feed additive terhadap profit Pengusaha Kena Pajak. Penelitian ini adalah penelitian qualitative dengan analisa deskriptif. Perbedaan penafsiran perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas feed additive terjadi karena Pengusaha Kena Pajak menafsirkan bahwa feed additive merupakan bagian dari bahan baku pakan ternak, dimana bahan baku baku pakan ternak merupakan barang yang mendapatkan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan, sementara fiskus menafsirkan bahwa feed additive bukan merupakan bagian dari bahan baku pakan ternak sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Kemudian implikasi dari PPN dibebaskan atas impor feed additive menyebabkan tidak ada pajak masukan yang harus dibebankan ke dalam harga pokok penjualan sehingga penghasilan kena pajak perusahaan tinggi dan pajak penghasilan yang terutang juga tinggi. Namun jika PPN impor dikenakan atas feed additive, menyebabkan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan karena barang hasil produksi yang dijual merupakan pakan ternak yang mendapatkan fasilitas pembebasan PPN. Akibatnya Pajak Masukan akan dibebankan kedalam harga pokok penjualan sehingga menyebabkan penghasilan kena pajak menurun dan pajak penghasilan yang terutang juga menurun.

---

In the effort to develop national scale in economy, business, and competitiveness, government produceVAT exemption policy for strategic goods and services. Feed additive can be included as a strategic good which is VAT exempted. This research is made to evaluate the VAT policy of feed additive. The main problem in this thesis are: first, why does different interpretation happen between tax officer and tax payer of feed additive, second, what is the implication if feed additive is exempted from VAT and if it is VAT-able to the profit of tax payer. This research is qualitative research with descriptive analysis. Different interpretation on feed additive between tax officer and tax payer happens because tax officer see that feed additive can not be included as material for animal feed so that can not be included as a strategic good which is exempted from VAT but tax payer see that feed additive is part of material for animal feed so that can be included as a strategic good additive will make VAT IN do not have to be put in COGS so that the tax income will increase and tax payable will increase too. But if VAT IN on feed additive isn?t exempted because the sale goods are exempted then will make VAT IN on feed additive included in COGS then the taxable income will decrease and tax payable will decrease too.