Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu wewenang Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dalam sistem presidensil adalah wewenang mengangkat pejabat publik. Wewenang ini termasuk dalam bidang wewenang administrasi yang disebut juga sebagai hak prerogatif Presiden. Wewenang ini merupakan wewenang yang melekat pada Presiden sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (1) UUD 1945. Wewenang ini telah mengalami pembatasan setelah perubahan UUD 1945 sebagai akibat semakin dianutnya teori pemisahan kekuasaan pada UUD 1945. Presiden tidak dapat lagi dengan leluasa mengangkat pejabat publik tanpa melibatkan lembaga legislatif (DPR). Skripsi ini akan secara khusus membahas mengenai pengangkatan jabatan Wakil Menteri. Jabatan Wakil Menteri, walaupun tidak disebutkan secara eksplisit pada Pasal 17 UUD 1945, bukan berarti bahwa jabatan Wakil Menteri ini inkonstitusional sehingga Presiden tidak dapat membentuk jabatan Wakil Menteri ini. Berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, jabatan Wakil Menteri tidak inkonstitusional sehingga jabatan Wakil Menteri tersebut dapat dibentuk. Putusan ini juga memperkuat wewenang Presiden dalam mengangkat jabatan Wakil Menteri.

---

Abstract
One of the Presidential power as Head of Government in presidential system is power to appointing public official. This power is part of administrative power which is also known as President prerogative. This power is attached to the President as part of the power of government mentioned in the article 4 paragraph (1) Indonesia constitution. This power has experienced restrictions after the change of constitution as a result of the embrace of the theory of separation of powers in Indonesia constitution. President can no longer freely appoint public officials without involving the legislature (the House of Representatives). This thesis will in particular discuss the appointment of the position of Vice Minister. The position of Vice Minister, although not explicitly mentioned in Article 17 Indonesia constitution, not mean that the position of Vice Minister of this unconstitutional, so the President can not establish the position of Vice Minister. Based on the Constitutional Court Decision Number 79/PUU-IX/2011, the position of Vice Minister not unconstitutional so that the position of Vice Minister can be formed. This ruling also strengthens the power of the President in appointing the position of Vice Minister.

Abstrak :
Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Kekhawatiran akan adanya intervensi dari kekuasaan eksekutif terhadap lembaga kejaksaan, khususnya karena pengangkatan Jaksa Agungnya yang merupakan hak prerogatif Presiden. Adapun permasalahan yang dibahas mengenai Bagaimanakah hak prerogatif Presiden dalam sistem presidensial berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden, pembatasan kekuasaan Presiden terhadap independensi kekuasaan penuntutan yang dimiliki oleh Jaksa Agung, dan kedudukan yang tepat kejaksaan dalam doktrin pembagian atau pemisahan kekuasaan trias politica. Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode pendekatan normatif dan pendekatan kualitatif wawancara. Hak Prerogatif Presiden dalam sistem presidensial pada prinsipnya berkaitan dengan mekanisme pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung oleh Presiden, hal ini dapat dimengerti bahwa Jaksa Agung adalah pemegang kekuasaan tertinggi penuntutan, fungsi penuntutan merupakan tugas Negara untuk membela rakyat atau kepentingan publik, maka dikaitkan dengan hubungan Presiden dan Jaksa Agung, maka pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung adalah bagian dari hak prerogatif Presiden yang perlu dibatasi dengan terlebih dahulu meminta persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Pembatasan kekuasaan Presiden berhubungan independensi kekuasaan penuntutan yang dimiliki oleh Jaksa Agung, agar tidak mengintervensi proses hukum presiden di batasi oleh konstitusi. Berkaitan dengan kedudukan yang tepat kejaksaan dalam doktrin pembagian atau pemisahan kekuasaan trias politica,maka organ kekuasaan yang sekiranya tepat untuk mewakili tugas di mewakili kepentingan publik di bidang penegakan hukum adalah eksekutif atau Presiden dengan membawahi Jaksa Agung. oleh karena kejaksaan sudah tepat berada dalam ranah kekuasaan eksekutif. ......Attorney of the Republic of Indonesia is implementing a state institution of state power in the prosecution elected by and responsible to the President. The Attorney General as the state agency that implements state power in the prosecution must carry out its functions, duties and authority as an independent or an independent, free from the influence of government power and influence of other powers. Fears of intervention from the executive power to institute prosecution, especially since the appointment of Attorney glory that is the prerogative of the President. The issues discussed on How the President's prerogative in a presidential system with a mechanism related to the appointment and dismissal of the Attorney General by the President, the limitation of presidential powers to the independence of prosecution powers possessed by the Attorney General, and the exact position of prosecutor in the division or separation of powers doctrine of trias politica. In this paper the author uses the method of normative approach and qualitative approach to the interview. Prerogative of the President in a presidential system, in principle, related to the mechanism of appointment and dismissal of the Attorney General by the President, it is understandable that the Attorney General holds the highest authority of the prosecution, the prosecution function is a duty to defend the people of the State or public interests, it is associated with relations of President and Attorney General, the appointment and dismissal of the Attorney General is part of the prerogative of the President who needs to be limited by first obtaining the consent of the House of Representatives. Restrictions related to the independence of the powers of the President possessed the power of prosecution by the Attorney General, in order not to intervene in the legal process limited by the constitutional president. Related to the proper position of prosecutor in the division or separation of powers doctrine of trias politica, the organ of power in which if the right to represent tasks in representing the public interest in the field of law enforcement is the executive or the President to supervise the Attorney General. because the prosecutor has the right to be in the realm of executive power.