Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Muhammad Ridhwan Indra, author

Dalam UUD 1945 kekuasaan eksekutif lebih menonjol (executive heavy): suatu tanggapan atas tulisan Dr. J.C.T. Simorangkir, S.H.

Jakarta: Haji Masagung, 1988

342.06 MUH d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Simorangkir, J.C.T., author

Tentang & sekitar: presiden Republik Indonesia

Jakarta: Erlangga, 1977

342.06 SIM t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Crince le Roy, R., 1927-1985, author

Kekuasaan ke-empat pengenalan ulang

Jakarta: Yayasan Dharma Bakti, 1981

342.06 ROY k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Keputusan presiden Republik Indonesia nomor 18 tahun 1981 tentang penyempurnaan keputusan Presiden No.14A tahun 1980 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara

Jakarta: Pancaran Tujuh, 1981

354 Ind k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Ridhwan Indra, author

Pembantu-pembantu presiden menurut UUD 1945

Jakarta: Haji Masagung, 1990

342.06 MUH p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Tidak tak terbatas : kajian atas lembaga kepresidenan RI

Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama Penerbit Pandega Media dengan BEM UGM, 1997

342.06 TID

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Ridhwan Indra, author

Kedudukan presiden dalam UUD 1945

Jakarta: Haji Masagung, 1989

342.02 MUH kt (1)

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Muhammad Ridhwan Indra, author

Kedudukan presiden dalam UUD 1945

Jakarta: Haji Masagung, 1989

342.02 MUH k

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Kekuasaan presiden menurut pasal 15 UUD 1945

Universitas Indonesia, 1983

S25176

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Rullyandi, author

Pembatasan kekuasaan Presiden terkait pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung dalam upaya menjamin independensi kekuasaan penuntutan Jaksa Agung berdasarkan perspektif Hukum Tata Negara = Restrictions related to the President's powes of appointment and dismissal of the Attorney General in an effort to ensure the Independence of the Prosecution of the Attorney General's power under constitutional persperctive

Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka atau independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31443

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian