Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melalui Nomor Keputusan Presiden. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan setelah itu muncul ketentuan yang mengatur anjak piutang meskipun tidak spesifik tentang anjak piutang dan hanya sedikit. Akan tetapi sejak diperkenalkan di Indonesia hingga saat ini belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur anjak piutang. Sementara itu di India, tagihan anjak piutang yang diperkenalkan pada tahun yang sama sudah memiliki ketentuansecara khusus mengatur anjak piutang di India, yaitu The Act Factoring Regulation Act, 2011 dan Registrasi Assignment of Receivables Rules, 2012 yaituketentuan yang mengatur pendaftaran anjak piutang. Penelitian ini akan menganalisis ketentuan mengenai anjak piutang di Indonesia dan juga di India serta persamaan dan perbedaannya. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia perjanjian anjak piutang sendiri masih didasarkan pada prinsip kebebasan kontrak yang ada di Burgerlijk Wetboek (BW) dan ketentuannya ada dalam ketentuan yang berbeda, memiliki ketentuan yang belum ada dalam ketentuan tersebut. The Factoring Regulation Act 2011 di India dan sebaliknya. Menurut penulis, yang kurang dari ketentuan anjak piutang di Indonesia mengenai hak dan kewajiban yang dirasa sangat penting tetapi belum diatur oleh Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan ketentuan atau peraturan khusus mengenai anjak piutang di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak pesta.

---

Factoring has been introduced in Indonesia since 1988through Presidential Decree Number. 61 of 1988 concerning Financing Institutions, and after that comes the provisions governing factoring although not specific about factoring and only a little. Will but since it was introduced in Indonesia until now there has been no provision in that specifically regulates factoring. Meanwhile in India factoring receivables introduced in the same year already have provisions in a mannerspecifically regulates factoring in India, namely The Factoring Regulation Act, 2011 and Registration of Assignment of Receivables Rules, 2012 viz the provisions governing registration of factoring. This research will analyze the provisions concerning factoring in Indonesia and also in India and their similarities and differences. This research was conducted with normative juridical methods. The results of this study show that in Indonesia the agreement for factoring itself is still based on the principle freedom of contract that is in Burgerlijk Wetboek (BW) and its provisions are in different provisions, have provisions that dont yet exist in the provisions of The Factoring Regulation Act 2011 in India and vice versa. According to the author, which is less than the factoring provisions in Indonesia regarding rights and obligations that are felt to be very important but have not been regulated by Indonesia. Therefore, special provisions or regulations are needed regarding factoring in Indonesia to provide legal certainty for parties."

"Meningkatnya pertumbuhan produksi sepeda motor di Indonesia dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30% sampai dengan pertengahan 2005, sedikit banyak dipengaruhi oleh membaiknya daya beli masyarakat serta kecenderungan atas kestabilan suku bunga Bank Indonesia. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya proporsi penjualan kredit terhadap tunai dari unit sepeda motor yang tadinya memiliki rasio 60:40 menjadi 80:20.Peningkatan atas akuisisi pangsa pasar sepeda motor oleh PT Astra International Tbk merupakan strategi korporat yang ditentukan oleh perusahaan. Penentuan dari jenis bisnis yang dijalankan oleh PT XYZ, yaitu jasa pembiayaan konsumen, adalah bagian dari strategi korporat induk perusahaannya. Seiring dengan meningkatnya penjualan unit sepeda motor. peningkatan profitabilitas dari PT Astra International Tbk merupakan dampak yang dihasilkan dari penjualan sepeda motor secara tunai maupun penjualan secara kredit oleh para strategic business unit-nya. Namun peningkatan profitabilitas yang sama dari induk perusahaan tidak dialami oleh PT XYZ sebagai unit bisnisnya. Ketidaksamaan antara pencapaian dari pihak induk perusahaan dengan salah satu strategic business unit-nya, menunjukkan adanya ketidakselarasan antara strategi korporat dengan strategi yang berada di tingkat bawahnya.Menyikapi hal tersebut maka dilakukan proses forrnulasi strategi pada tingkat ftmgsional, Formulasi strategi ini dilakukan terhadap fungsi operasi, mengingat bahwa peran operasi pada suatu perusahaan jasa sangat signifikan dalam pencapaian tujuan perusahaan. Fonnulasi strategi menggunakan model yang dikembangkan oleh Nigel Slack yang menitikberatkan perumusan suatu strategi operasi berdasar dari pendekatan empat arah, yakni: Top-Down (Strategi umum dan strategi bisnis perusahaan), Bottom-Up (pengalaman opcrasional), Outside-ln (kebutuhan pasar) dan Inside-Our (kondisi sumber daya internal). Dari masing-masing pendekatan tersebut dilakukan rekonsiliasi terpadu, sampai akhirnya dirumuskan beberapa strategi operasi, yang berlandaskan area kdputusan strategis dan niengacu pada performs objektif.Hasil yang didapatkan dari proses formulasi strategi operasi PT XYZ untuk meningkatkan profitabilitas adalah melalui area penurunan biaya. Usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk melakukan hal tersebut adalah :- Peningkatan kemampuan SDM- Pembentukan surveyor area manage/new- Alokasi SDM dari wilayah- dengan produkti fitas rendah ke wilayah dengan produktiftas tinggi- DowngradingPDS dengan produktifitas rendah menjadi CS- Peningkatan jumlah gerai di wilayah potensial serta peningkatan volume penjualan.- Integrasi proses dari pemasok, penyedia jasa sampai dengan konsumen.- Efisiensi proses internal melalui perbaikan berkelanjutan.- Kerjasama strategis dengan para pemasok.

---

Indonesian motorcycle production has experienced a significant growth until the first half of year 2005 with average growth of 30%. This condition is relatively affected by better purchasing power and the stability of BI rate which lead to the increasing proportion between credits to cash of motorcycle unit sales, a raise from 60:40 to 80:20.PT Astra International Tbk success story in gaining more motorcycle market shares is as a result of company's corporate strategy set by the firm. PT XYZ's business determination, which is a multi finance company, is a part of its holding corporate strategy. In line with the increasing number of motorcycle sales, the increasing profitability of PT Astra International Tbk is as the result of selling motorcycle through cash and credit by its strategic business units. However, PT XYZ, as Astra's business unit, has not experienced the same profitability growth as well as its holding company. This condition suggests that there has been a divergence between corporate strategies with its lower level strategy.In order to counter this issue, then the firm shall to formulate the strategy in its functional level; this strategy formulation is conducted in operational function in the essence that this function has a significant role in achieving company?s goals, especially for service companies. The strategy formulation is modeled after Nigel Slack's mode] which focus on formulating operational strategy with four approaches: Top-Down (general strategy and corporate business strategy), Bottom-Up (operational experience), Outside-In (market demand), and Inside-Out (resources condition). Afterwards, we make an integrated reconciliation for each approach to result some operational strategies which are based on strategic decision areas and aimed for objective performances.The result of PT XYZ operational strategy formulation which aims to increase the profitability of the firm is through cost reduction area. Some efforts that might be essential to be implemented by PT XYZ are as follows:- The improvement of human resources competence- The development of surveyor area management.- The reallocation of human resources from high productivity area to low productivity area.- The downgrading of POS with low productivity to CS.- To increase number of outlet in potential area as well to increase sales volume growth.- To integrate the processes of its supply chain.- Internal process efficiency through continuous improvement.- Strategic cooperation with partners and suppliers."

"Tesis ini membahas mengenai anjak piutang (factoring) sebagai salah satu bentuk bantuan (back up) permodalan bagi developer yang mengadakan pemasaran produk properti dengan sistem pre project selling. Adapun piutang yang dijualbelikan dan/atau dialihkan kepada perusahaan anjak piutang (factor) adalah piutang dagang milik developer yang ditimbulkan dari pembayaran bertahap oleh para konsumennya. Terhadap transaksi anjak piutang ini terdapat potensi tidak terbayarnya piutang dagang kepada factor. Hal ini dapat disebabkan antara lain, pertama, konsumen tidak mau membayar kewajibannya dikarenakan adanya kelalaian atau kesalahan dari developer bahkan dapat mengakibatkan hubungan hukum antara developer dan konsumen menjadi berakhir, kedua, konsumen tidak sanggup untuk memenuhi kewajibannya dikarenakan kemampuannya yang menurun. Dalam perjanjian factoring, mengenai penanggungan resiko terdapat dua jenis pembagian yang dikenal dengan istilah with recourse dan without recourse. Perjanjian factoring with recourse penanggungan resiko tidak terbayarnya piutang dagang dikembalikan kepada klien dalam hal ini developer, namun dalam perjanjian factoring without recourse resiko tidak terbayarnya piutang dagang menjadi tanggungjawab factor. Untuk perlindungan hak tagih factor agar factor tidak dianggap lalai, maka perjanjian factoring dalam pembelian properti dengan sistem Pre Project Selling menggunakan cara with recourse.

---

This thesis discuses factoring issue as one of the investment backup for developers who market property products using pre-project selling. Account payables traded and/or transferred to factor company is commercial account payables belonging to developer payable on instalment by it?s consumers. Within factor transaction, there are however, possibilities of unpayable commercial account payables to words factors. This may be caused by several factors, including the reluctance of consumers tp pay due to developers mistake or negligence. In some case this may even lead to termination of legal relationship between the developer and it?s consumers. Another factor causing unpayable of commercial account payables is the consumer?s inability to fulfil their obligation to pay due to their decreasing financial capability. In factoring agreement there are two types of riskliability with regards to factoring agreement, with recourse and without recourse. In with recourse system, account payables are referred to client, which in this case is developer. However, in without recourse system, account payables are referred to it and the responsibility of factor. To protect factor rights as to not be perceived negligent, factoring agreement on property purchase with pre-project selling is recommended to use with recourse system."

"Dalam melakukan kegiatan operasional, Lembaga Pembiayaan memperoleh dana melalui perbankan baik perbankan konvensional maupun syariah. Saat ini dana tersebut lebih banyak diperoleh dari perbankan syariah melalui kerjasama channeling. Dana yang diberikan oleh Bank Syariah tersebut disalurkan kepada masyarakat melalui pembiayaan sewa guna usaha (Leasing). Untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, dibuatlah suatu perjanjian tertulis yaitu Akta Pembiayaan Sewa Guna Usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) yang dibuat di hadapan Notaris. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pembiayaan sewa guna usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) yang dilaksanakan oleh PT Tifa Finance, mengkaji ketentuan-ketentuan yang ada dalam akta Sewa Guna Usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) tersebut berdasar prinsip syariah serta menganalisis apakah pembiayaan yang dilaksanakan tersebut seluruhnya telah sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan penelitian kepustakaan yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sewa guna usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) pada lembaga pembiayaan PT Tifa Finance dilaksanakan sebagaimana PT Tifa Finance melaksanakan sewa guna usaha konvensional. Seharusnya sewa guna usaha tersebut dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana ditentukan dalam perjanjian channeling. Ketentuan-ketentuan yang ada dalam format akta pembiayaan sewa guna usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) pada PT Tifa Finance banyak mengadopsi dari format akta sewa guna usaha konvensional. Sesuai analisis pelaksanaan dan format akta pembiayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan sewa guna usaha (Ijarah Muntahia Bittamlik) kurang sesuai dengan Hukum Islam. Dengan demikian, seharusnya baik perjanjian channeling maupun perjanjian IMBT dilaksanakan lebih bijaksana untuk melindungi kepentingan para pihak dan sesuai dengan ketentuan syariah untuk memenuhi asas keadilan dan asas persamarataan dalam Perikatan Islam."