Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pesatnya perkembangan kegiatan usaha dan industri mengakibatkan banyaknya transaksi bisnis berupa kontrak maupun Rapat Umum Pemegang Saham yang membutuhkan peran dari Notaris, dalam hubungan profesional pemakaian jasa Notaris tersebut masih banyak terdapat pelanggaran, terutama penghadap yang tidak memberikan keterangan dengan benar ataupun dokumen yang tidak lengkap. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis tesis dengan permasalahan yaitu 1) kedudukan akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam sistem pembuktian apabila ada keterangan palsu yang diberikan para pihak kepada Notaris pada; 2) tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta berita acara rapat umum pemegang saham yang didasarkan pada keterangan palsu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Tipologi penelitian ini adalah deskriptif-analitis dimana menggunakan data sekunder dengan alat pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil kesimpulan dari penelitian ini ialah kedudukan kedua akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam proses peradilan dengan adanya keterangan palsu yang diberikan menjadikan kedua akta autentik dibawah tangan dan tidak sah yang dikarenakan tidak dipenuhinya syarat yang diatur pada peraturan perundangan-undangan yang mengenai syarat Rapat Umum Pemegang Saham dan syarat peralihan hak atas saham, dan terhadap pembuatan akta autentik yang didasarkan pada keterangan palsu membuat Notaris bertanggung jawab secara perdata dan secara administratif. yang dikarenakan dalam membuat kedua akta Notaris melakukan pelanggaran formal. Saran dari Notaris haruslah memeriksa segala hal yang dibutuhkan untuk membuat akta seperti segala sesuatu kelengkapan dokumen-dokumen dari para penghadap.

---

The rapid growth of business and industrial activities has resulted in a large number of business transactions in the form of contracts and General Meeting of Shareholders are requiring the role of a Notary. There are still many violations in the professional relationship with the use of Notary services, especially those who fail to provide correct information or incomplete documents. Therefore, the author is interested in writing a thesis with the problem of is 1) The position of an authentic deed as a perfect evidence in the Indonesia's judicial system if there is a false statement given by the parties to the Notary; 2) Notary's responsibility towards making of notarial report of extraordinary general meeting of shareholders based on false information. The research method used in this study is Normative Juridical. The typology of this research is descriptive-analytical which uses secondary data with data collection tools in the form of literature studies. The conclutions of this study are the position of the two authentic deeds as perfect evidence in the judicial process with the false statements given making the two authentic deeds subordinate and invalid due to the non-fulfillment of the conditions stipulated in the laws and regulations concerning the requirements of the General Meeting of Holders Shares and conditions of transfer of rights to shares, and to the making of authentic deeds based on false information make the Notary adminstratively and civilly liable. which is because in making the two notarial deeds a formal violation. The advice from the Notary must examine everything needed to make the deed, as well as all the documents of the parties facing the documents."

"Tesis ini membahas mengenai Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat oleh Notaris HJ yang dibuat berdasarkan keterangan palsu sebagaimana diberikan oleh penghadap sehingga mengakibatkan saksi korban kehilangan saham serta hak-hak lainnya. Permasalahan penelitian ini mengenai pemenuhan unsur-unsur tindak pidana kejahatan pemalsuan surat serta akibat dan kekuatan hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat yang dibuat di hadapan Notaris atas dasar keterangan palsu. Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah yuridis-normatif, bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian yang saya dapatkan bahwa dengan tidak memenuhi syarat-syarat tata cara pembuatan akta yang benar, maka akta tersebut dapat menjadi akta dibawah tangan serta dikarenakan Akta Pernyataan Keputusan Nomor 2 tersebut sudah terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, akta tersebut dapat dibatalkan melalui gugatan ke pengadilan umum oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan atau RUPS kembali. Sedangkan untuk HC, unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 266 KUHP dapat terpenuhi sehingga HC dinyatakan bersalah atas tindak pidana pemalsuan surat.......This thesis discusses the Deed of Meeting Resolution made by Notary HJ which was made based on false information as given by the appearer, resulting in the victim's witness losing shares and other rights. The problem of this research is the fulfillment of the elements of the crime of forgery of letters and the consequences and legal force of the Deed of Statement of Meeting Resolutions was made before a Notary on the basis of false statements. The research method used in this thesis is juridical-normative, descriptive analytical with a qualitative approach. The results of the research that the author get is that by not meeting the requirements for the correct procedure for making a deed, the deed can become a usual deed and because the Deed of Meeting Resolution Number 2 has been registered in the Legal Entity Administration System, the deed can be canceled through a lawsuit. to the general court by parties who feel aggrieved or the GMS returns. As for HC, the elements of a criminal act in Article 266 of the Indonesian Criminal Code can be fulfilled so that HC is found guilty of the crime of forging letters."