Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini dilatarbelakangi adanya rasa keingintahuan mengenai upaya dari pemerintah pusat dan daerah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan keluarga tidak mampu di Jakarta. Menurut data BPS Tahun 2019 jumlah penduduk Kelurahan Kembangan Utara mencapai 66.996 ribu jiwa. Kelurahan Kembangan Utara merupakan salah satu dari 6 Kelurahan yang ada di Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat. Dengan banyaknya jumlah penduduk tentu masyarakat memiliki dinamika yang berbagai macam salah satunya adalah kemiskinan. Pada observasi awal, memang ditemukan beberapa masalah dalam keluarga tidak mampu diantaranya adalah perceraian dan putus sekolah. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan Upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam memberikan pendidikan yang layak bagi keluarga tidak mampu. Mendeskripsikan informasi secara mendalam mengenai pendekatan top down dalam implementasi kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar tahun ajaran 2019/2020. Disamping itu, juga menganalisis outcome dari Implementasi Kebijakan Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP) tahun ajaran 2019/2020. Desain penelitian ini ialah penelitian deskriptif. Penelitian ini dipilih untuk menyajikan data sistematis, faktual, dan akurat mengenai informasi yang terdapat di lapangan. Wawancara mendalam dilakukan kepada delapan belas orang informan dengan menggunakan recording, buku catatan untuk menulis temuan penelitian dan dokumentasi berupa foto saat di lokasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan secara purposive sampling. Banyak sekali upaya yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah dalam rangka memberikan bantuan biaya pendidikan diantaranya: BOS, BOP, KIP,PIP dan KJP. KJP merupakan kebijakan strategis dan unggulan di Jakarta. Dalam implementasi KJP di Kelurahan Kembangan Utara, ditemukan bahwa terdapat berbagai informasi terkait struktur birokrasi, tujuan kebijakan, komunikasi dalam implementasi kebijakan, dan monitoring KJP. Namun, masih ditemukan kendala-kendala dalam implementasi KJP.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai gambaran aset kelompok Balas jasa Pratama yang berada di Pondok Labu Jakarta Selatan. Kelompok UPPKS adalah kelompok binaan BKKBN yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pendapatan keluarga sejahtera melalui pemanfaatn UMKM. Dalam menjalani kelompok umkm diperlukan asset yang bisa mendukung jalan-nya kelompok agar lebih lancar aset yang dimaksud dalam penelitian ini terdiri dari tujuh modal yang melekat dengan kelompok yakni modal finansial, modal fisik, modal manusia, modal sosial, modal alam, modal spiritual dan modal teknologi. Ketujuh modal ini bisa digunakan untuk mengembangkan kelompok menjadi lebih baik, sehingga diperlukan perhatian yang lebih agar kelompok juga dapat berkembang secara lebih maksimal.

---

This paper discusses the description of the assets of the UPPKS group in Pondok Labu, South Jakarta. The UPPKS group is a BKKBN assisted group that is carried out with the aim of increasing family income through the utilization of small and micro enterprise. In carrying out the small business group, assets are needed to support the groups path so that the growth of the group tend to be more easier. Assets referred to in this research is consist of seven capital namely financial capital, physical capital, human capital, social capital, natural capital, spiritual capital and technology capital. These seven capitals can be used to develop groups for the better, more attention should be put to these assets so that groups can also develop more optimally.

Abstrak :
Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial yang sudah ada di Indonesia khususnya di Kota Jakarta. Keluarga miskin berarti keluarga yang memiliki ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Keluarga miskin juga memiliki tingkat pendapatan atau penghasilan seseorang yang rendah dan dibawah rata-rata minimum standar hidup nasional. Standar hidup nasional keluarga miskin ditetapkan oleh pemerintah bagi keluarga miskin melalui Garis Kemiskinan (GK). Garis Kemiskinan (GK) nasional pada Maret 2018 adalah Rp401.220/kapita/bulan. Ketahanan ekonomi keluarga miskin ditentukan oleh lima variabel yaitu tempat tinggal keluarga, pendapatan perkapita keluarga, aset dan liabilities, pembiayaan pendidikan anak dan jaminan keluarga. Penelitian ini menguji pengaruh variabel terhadap ketahanan ekonomi keluarga dengan menggunakan metode regresi logistik. Berdasarkan pengujian secara simultan, penelitian ini memiliki hasil tidak semua variabel berpengaruh terhadap ketahanan ekonomi keluarga. Variabel yang memiliki pengaruh adalah tempat tinggal, pendapatan perkapita, dan pembiayaan pendidikan. Sehingga strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga adalah dengan cara menabung secara periodik, meningkatkan pendapatan, mengoptimalkan dan mereduksi kualitas hidup dan meningkatkan sumber penghasilan. ......Poverty is one of the social problems that already exist in Indonesia, especially in the city of Jakarta. Poor families means families who have an inability to fulfill their daily needs such as clothing, food and shelter. Poor families also have a level of income or income that is low and below the minimum average national standard of living. The national standard of living of poor families is determined by the government for poor families through the Poverty Line (GK). The national Poverty Line (GK) in March 2018 is IDR 401,220/capita/month. The economic resilience of poor families is determined by five variables: family residence, family income per capita, assets and liabilities, financing for children's education and family security. This study examined the effect of variables on family economic resilience using the logistic regression method. Based on simultaneous testing, this study has the results that not all variables have an effect on family economic resilience. Variables that have influence are residence, per capita income, and education funding. So the strategy that can be done to improve the economic resilience of the family is by saving periodically, increasing income, optimizing and reducing quality of life and increasing sources of income.

Abstrak :
ABSTRACT
Perceraian marak terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Data statistik dari Pengadilan Tinggi Agama PTA Jakarta, 72 kasus perceraian tersebut diajukan oleh istri. Isu utama yang diajukan para istri adalah karena mereka tidak puas secara ekonomi. Istri yang merasa tidak puas terhadap kondisi finansialnya menjadi pemicu banyaknya konflik yang dapat mempengaruhi kepuasan pernikahan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui hubungan antara stres finansial dan kepuasan pernikahan pada istri bekerja di Jabodetabek. Pertanyaan utama pada penelitian ini adalah apakah terdapat hubungan negatif yang signifikan antara stres finansial dan kepuasan pernikahan pada istri bekerja di Jabodetabek. Desain penelitian ini adalah kuantitatif dan termasuk cross-sectional study. Partisipan dalam penelitian ini berjumlah 133 istri yang bekerja dan tinggal di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner InCharge Financial Distress/Financial Well-Being Scale untuk mengukur stres finansial dan Couple Satisfaction Index untuk mengukur kepuasan pernikahan. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara stres finansial dan kepuasan pernikahan. Artinya, semakin tinggi stres finansial berkorelasi dengan semakin rendahnya kepuasan pernikahan. Hal ini dapat terjadi karena stres finansial yang tinggi memicu masalah dan kesehatan mental yang buruk. Kesehatan mental yang buruk membuat interaksi dengan pasangan menjadi terganggu, memicu marital distress, dan berujung pada rendahnya kepuasan pernikahan.

---

ABSTRACT
Divorce is much happens in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. Statistical data from Pengadilan Tinggi Agama PTA Jakarta, 72 divorce cases filed by wife. The main issue that wives propose is because they are not economically satisfied. Wives who are not satisfied with the financial condition become the triggers many conflicts that can affect marital satisfaction. This study was conducted to determine the relationship between financial stress and marital satisfaction among working wives in Jabodetabek. The main question in this study is whether there is a significant negative relationship between financial stress and marital satisfaction among working wives in Jabodetabek. The design of this study was quantitative and included a cross sectional study. Participants in this study were 133 working wives who lived in Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, and Bekasi. Methods of data collection using InCharge Financial Distress Financial Well Being Scale to measure financial stress and Couple Satisfaction Index to measure marital satisfaction. The results showed a significant negative relationship between financial stress and marital satisfaction. That is, the higher the stress correlates with the lower the satisfaction of marriage. This can happen because high financial stress leads to problems and poor mental health. Poor mental health makes interaction with spouse disturbed, triggering marital distress, and resulting low marital satisfaction.