Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Perkembangan dunia masa kini di era globalisasi sudah demikian mengesankan. Salah satu tanda kemajuan dunia adalah lahirnya sistem perdagangan internasional. Transaksi barang dan jasa kini terjalin antar benua. Tetapi pada praktiknya terdapat hambatan-hambatan di dalam perdagangan dunia oleh sebab itu maka lahirlah suatu organisasi internasional yang bernama WTO World Trade Organization. Di dalam WTO itu sendiri terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh seluruh negara-negara anggota. Namun apakah implementasi nilai-nilai tersebut pada praktiknya sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan yang diharapkan tentunya perlu diperhatikan kembali. Dalam melakukan penelitian ini, bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan norma-norma dalam hukum positif. Penggunaan metode penelitian ini untuk menjawab permasalahan dengan berdasarkan asas dan konsep hukum, sumber hukum positif, dan beberapa teori-teori pendukung lainnya serta prinsip-prinsip yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip yang dilakukan oleh WTO ialah sangat konsisten serta penerapan prinsip kesetaraannya dilakukan secara absolut. Menyikapi hal tersebut sudah seharusnya Indonesia bersikap tegas dalam menyiasati perdagangan dunia agar jangan sampai Indonesia sampai tersungkur dan gugur dalam persaingan yang sangat ketat.

---

ABSTRACT
The development of the world today in the era of globalization has been so impressive. One sign of world progress is the birth of the international trading system. Transactions of goods and services are now intercontinental. But in practice there are obstacles in world trade therefore an international organization called WTO World Trade Organization was born. In the WTO itself there are principles that all member states should apply. But whether the implementation of these values in practice has been going well and in accordance with the expected course need to be considered again. In conducting this research, the form of research used is normative juridical, ie research that is focused to review the application of norms in positive law. The use of this research method to answer the problem based on legal principles and concepts, positive law sources, and some other supporting theories and principles related to the problems in this study. The results show that the application of the principles undertaken by the WTO is very consistent and the application of the principle of equality is done in absolute terms. In response, Indonesia should be firm in dealing with world trade so that Indonesia should not fall and fall in a very tight competition.

Abstrak :
Penelitian ini membahas apakah rumusan klausul Most-Favored-Nation (MFN) dalam perjanjian investasi internasional Indonesia (PII) pasca peninjauan ulang dapat mencegah penggunaan klausul tersebut untuk pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Selain itu, penelitian ini juga membahas faktor-faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk menerima atau menolak penggunaan klausul MFN dalam basic treaty untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty. Menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini menyimpulkan bahwa rumusan klausul MFN dalam dua dari tiga PII Indonesia pasca peninjauan ulang dapat mencegah pembebanan kewajiban substantif yang berasal dari third-party treaty. Kedua PII tersebut adalah BIT Indonesia – Singapura (2018) dan BIT Indonesia – Uni Emirat Arab (2019). Sementara itu, rumusan klausul MFN dalam Indonesia – Australia CEPA (2019) belum dapat mencegah. Selanjutnya, penelitian ini juga menyimpulkan bahwa terdapat setidaknya tiga faktor yang dipertimbangkan oleh majelis arbitrase untuk membebankan kewajiban substantif dari third-party treaty berdasarkan klausul MFN, yaitu rumusan klausul MFN, prinsip ejusdem generis, dan intent atau niat dari para pihak dalam perjanjian investasi internasional. Berdasarkan kesimpulan tersebut, pemerintah Indonesia sebaiknya lebih konsisten dalam merundingkan PII kedepannya untuk memasukkan larangan pembebanan kewajiban substantif dalam rumusan klausul MFN. ......This research discusses whether the formulation of the Most-Favored-Nation (MFN) clause in Indonesia's post-review international investment agreements (IIA) can prevent the use of such clause for the importation of substantive obligations originating from third-party treaties. In addition, this study also discusses what factors are considered by arbitral tribunals to accept or reject the use of the MFN clause in the basic treaty for the importation of substantive obligations from third-party treaties. Using the doctrinal method as well as the statutory approach and case approach, this research concludes that the formulation of the MFN clauses in two out of three of Indonesia's post-review IIAs can prevent the imporation of substantive obligations derived from third-party treaties. The two IIAs are the Indonesia - Singapore (2018) BIT and the Indonesia - United Arab Emirates BIT (2019). However, the formulation of the MFN clause in one out of the three IIAs analyzed, namely the Indonesia - Australia CEPA (2019), is not able to prevent such practice. Furthermore, this research concludes that there are at least three factors considered by arbitral tribunals to import substantive obligations from third-party treaties through the MFN clause, namely the formulation of the MFN clause itself, the ejusdem generis principle, and the intent of the contracting parties to the IIA. Based on the conclusions, the government of Indonesia should be more consistent when negotiating future IIAs to include the prohibiton of importing substantive obligations from third-party treaties in the MFN clause.