Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBerbagai permasalahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN masih ditemukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sehingga permasalahan tersebut menjadi dasar bagi BPK untuk memberikan opini wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2010 dan 2011. Selain itu, beberapa permasalahan hukum menimpa pegawai dan pejabat KPPN dalam pelaksanaan pembayaran APBN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilaksanakan melalui penyebaran kuesioner, wawancara dan pengamatan serta studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal pada pelaksanaan pencairan anggaran atas beban APBN di KPPN Jakarta I telah cukup baik dengan rekomendasi perbaikan pada beberapa sub komponen Sistem Pengendalian Internal.

---

ABSTRACTVarious problems in the implementation of the state expenditure payments are still found by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK), based on those problems the Audit Board of the Republic of Indonesia gives qualified opinion to the Central Government Financial Statements year 2010 and 2011. In addition, some legal issues override State Treasury Service Office (KPPN) employees and officials in the execution of the state expenditure payments. This study aims to determine the implementation of Government Internal Control System (SPIP) as mandated by the Government Regulation No. 60 of 2008. The method used in this research is descriptive quantitative method. Data collection was carried out through the distribution of questionnaires, interviews and observations as well as the study of literature. The results showed that the implementation of the Internal Control System upon payments of the state expenditure in KPPN Jakarta I was pretty good with recommendations for improvements in several sub-components of the Internal Control System"

"ABSTRAKBerdasarkan laporan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2009 terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan TA 2007-2008 di beberapa kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah menyebutkan bahwa kementerian/lembaga (K/L) masih melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang sudah jelas merupakan urusan daerah melalui dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan. Dalam penelitian ini, penulis bertujuan untuk melihat kesesuaian alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan pada Kementerian Pertanian tahun 2012 berdasarkan persepsi pejabat eselon I lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kewenangan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitan menggunakan metode deskriptif kualitatif sederhana, dengan menggunakan : (i) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang kompeten, yaitu para pejabat eselon I di Kementerian Pertanian; dan (ii) data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari objeknya, tapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Alokasi dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan berdasarkan persepsi pejabat eselon I Kementerian pertanian, masih terdapat ketidaksesuaian kewenangan. Dana dekonsentrasi sebesar Rp 1,22 triliun atau 61,64% dan dana tugas pembantuan sebesar Rp 4,60 triliun pada Kementerian Pertanian masih digunakan untuk urusan yang seharusnya seudah menjadi kewenangan daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya disebabkan oleh beberapa aturan dalam peraturan perundangan yang tidak konsisten dan mendukung pengalihan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan menjadi DAK.

---

ABSTRACTBased on audit reports Finance Auditing Agency (BPK) in 2009 the management of deconcentration fund and staff function fund period 2007 until 2008 in several ministries/agencies (K/L) and the regional government said that the ministry / agency (K / L) has had carrying out some of government affairs that clearly a regional affairs through deconcentration fund and co-administration fund. In this study, the authors atend to look at the suitability of the allocation deconcentration fund and co-administration fund in the Ministry of Agriculture on 2012 according to the echelon officials perception of the Ministry of Agriculture toward the authority of the national government and regional governments, as well as the factors that influence it. Research using simple qualitative descriptive method, using: (i) primary data, that is data obtained directly from a competent source, namely echelon officials in the Ministry of Agriculture, and (ii) secondary data, that is data obtained from the indirect object, but by means of another source, such as verbal or written. This study explain that the allocation of deconcentration fund and co-administration fund according to the echelon officials perception of the Ministry of Agriculture, there is still a discrepancy of authority. Deconcentration funds in the amount of Rp 1.22 trillion or 61.64%, and staff function fund in the amount of Rp 4.60 trillion at the Ministry of Agriculture is still used for matters that should be a regional authority. The Factors that influence caused by some rules in the legislation are not consistent and support for diversion of deconcentration fund and Co-administration to DAK."

"Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak merupakan terobosan baru yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai upaya perbaikan tata kelola PNBP. Pada PMK 110/PMK.05/2021, diatur bahwasanya penetapan Maksimum Pencairan PNBP menjadi lebih sederhana dan terotomasi. Namun, dengan diaturnya prasyarat berupa persentase dan linimasa waktu untuk pencairan Maksimum Pencairan Penerimaan Negara Bukan Pajak menimbulkan risiko terjadinya keterlambatan atau kegagalan pembayaran pada kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, selain itu, ketentuan ini juga bertentangan konsep ketersediaan anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 yang mensyaratkan bahwa sebelum dilakukannya kontrak pengadaan barang/jasa anggaran harus sudah tersedia dan siap untuk digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Pada bagian akhir penelitian ini, penulis merumuskan beberapa saran untuk menghindari timbulnya risiko pada proses pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN, diantaranya bagaimana sebaiknya kontrak barang/jasa pemerintah mengatur mengenai ketentuan pembayaran serta bagaimana proses penyusunan target PNBP yang ideal untuk menghindari adanya risiko tidak tercapainya target PNBP.

---

Regulation of The Minister of Finance Number 110/PMK.05/2021 concerning Procedures for Determining the Maximum Disbursement of Non-Tax State Revenue (PNBP) is a new breakthrough issued by the Minister of Finance as an effort to improve PNBP’s governance. In PMK 110/PMK.05/2021, it is specified that the determination of the maximum PNBP disbursement becomes simpler and automated. However, by regulating the prerequisites in the form of percentages and timelines for the disbursement of the Maximum Disbursement of Non-Tax State Revenue, it creates a risk of delays or failure in payments on contracts for the procurement of government goods/services. On the other hand, Maximum Disbursement also having contradictory with the concept of budget availability as regulated in Presidential Regulation Number 16 2018 which requires that before a contract for procurement of goods/services is carried out, the budget should be available and ready to be used.

This research is prescriptive doctrinal research, the purpose of this research is to provide suggestions regarding to the problems. At the end of this research, the author formulates several suggestions to avoid the emergence of risks in the process of Government Procurement, including how terms and payment should be regulated in Government Procurement contracts and how to prepare ideal PNBP targets to avoid the risk of not achieving the PNBP target."