Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia mengundangkan Perppu No. 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan sebagai bentuk pengimplementasian Automatic Exchange of Information AEoI . Perppu ini telah ditetapkan menjadi Undang-undang No. 9 Tahun 2017. Hal ini menyebabkan ketentuan rahasia bank menjadi terpengaruh. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis kesesuaian antara AEoI dengan UU No. 9 Tahun 2017 dan menganalisis perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan setelah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dimana dalam penelitiannya menggunakan norma-norma hukum secara tertulis yang didukung dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat ketidaksesuaian antara AEoI dengan UU No. 9 Tahun 2017 lalu mengenai perubahan ketentuan akses rahasia bank untuk kepentingan perpajakan setelah diundangkannya UU No. 9 Tahun 2017, dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah dalam menabung dan eksistensi ketentuan rahasia bank. Adapun saran dari penulis setelah melakukan penelitian ini adalah masyarakat harus mengawal pemberlakuan UU No. 9 Tahun 2017 dan Pemerintah Khususnya Direktorat Jenderal Pajak harus berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan wewenangnya

---

ABSTRACT
Indonesia promulgated Perppu No. 1 Year 2017 on Access to Financial Information for Tax Purposes as a form of implementation of Automatic Exchange of Information AEoI . This Perppu has been established into Law No. 9 Year 2017. This causes the bank secrecy provisions to be affected. The purposes of this research is to analyze the suitability between AEoI with Law No. 9 Year 2017 and analyzing changes in the provision of bank secrecy for tax purposes after the enactment of Law No. 9 Year 2017. This research uses normative juridical method which in its research use written legal norms supported by interview. The result of this research is there is a mismatch between AEoI with Law No. 9 Year 2017, and on the amendment of provisions on bank secrecy for tax purposes after the enactment of Law No. 9 Year 2017, it is feared could affect the customer rsquo s trust in saving and the existence of bank confidential provisions. As for suggestions from the author after doing this research is the community must escort the enforcement of Law No. 9 Tahun 2017 and the Government specifically the Directorate General of Taxation shall commit not to abuse its authority.

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia dengan potensi geografis dan demografi memiliki kesempatan untuk dapat lebih mensejahterakan masyarakatnya yang berada di kawasan perbatasan dan pulau-pulau terpencil dengan memanfaatkan teknologi keuangan financial technology untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kemampuan finansial secara lebih merata di seluruh wilayah Indonesia. Penulisan tesis ini membahas mengenai bagaimana akses masyarakat terhadap layanan keuangan serta strategi pemerintah dalam menghubungkan fragmentasi serta kesenjangan dalam kesejahteraan masyarakat diantara pulau- pulau di Indonesia melalui sektor jasa keuangan yang menggunakan teknologi sebagai jembatan penghubung dalam menjangkau masyarakat hingga ke pelosok nusantara. Melalui metode penelitian normatif dalam mengkaji regulasi yang dimiliki serta komparasi terhadap peraturan yang ada di negara-negara lain sebagai pembanding. Hasil penelitian menyarankan agar ditingkatkannya pemahaman masyarakat terhadap literasi keuangan untuk memahami penggunaan financial technology agar lebih tepat sasaran serta merata di seluruh wilayah. Kemudian percepatan terhadap pembangunan infrastruktur pendukung layanan keuangan yang berbasis teknologi tersebut agar penetrasi layanan lebih berkualitas dan tidak menghambat perkembangan perekonomian di dalam masyarakat.

---

ABSTRACT
Indonesia with geographical and demographic are potentially to be more prosperous from the border areas through remote islands by utilizing financial technology to meet their needs of life and improving financial capability across Indonesia. This thesis discusses how public access to financial services and government strategies in connecting fragmentation and gaps in the welfare among islands in Indonesia through the financial services sector that uses technology as a bridge in reaching the community through the corners of the archipelago. Through normative research methods by reviewing the regulation and comparative regulations from other countries as a comparison. The results suggest that enhancing the public understanding of financial literacy to use financial technology more effective and distributed throughout the region. Then the acceleration of the development of technology based financial services support infrastructure so that service penetration is more qualified and does not hinder the development of the economy in the community.