Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan magang ini bertujuan untuk menganalisis prosedur tata cara verifikasi laporan keuangan dengan PMK 177 tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2015. Laporan magang ini juga bertujuan untuk menganalisis tahapan verifikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal Kementan RI. Dalam rangka mendapatkan informasi dan data verifikasi laporan keuangan, penulis melakukan aktivitas magang di Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementan RI. Hasil analisis menunjukkan bahwa proses verifikasi laporan keuangan yang dilakukan oleh Kementan RI telah sesuai dengan PMK 177 dan Permentan 43, meskipun masih terdapat beberapa kelemahan dalam proses pelaksanaan seperti ketidakefektifan waktu kerja. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa tahapan verifikasi laporan keuangan dan laporan hasil verifikasi yang disusun oleh Setjen Kementan RI telah sesuai dengan standar penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan prosedur verifikasi akuntansi pemerintah yang terkait.

---

This internship report aims to analyze procedures for verification of financial statements with PMK 177 of 2015 and Minister of Agriculture Regulation Number 43 of 2015. This internship report also aims to analyze the stages of financial statement verification applied by the Secretariat General of the Ministry of Agriculture. In order to obtain information and data, the author conducted the internship activities in Finance and Equipment Bureau of the Secretariat General of the Ministry of Agriculture. The analysis show that the financial report verification process applied by the Ministry of Agriculture complies with PMK 177 and Permentan 43, although there are still some weaknesses in the implementation process such as the ineffectiveness of work time. The analysis also show that the stages of financial statement verification applied and verification report prepared by the Secretariat General of the Ministry of Agriculture are appropriate to the standards of the preparation of financial statements of state ministries/institutions and related government accounting verification procedures."

"Laporan magang ini mengevaluasi penyusunan laporan keuangan interim PT Green dan proses translasi laporan keuangan dalam mata uang asing untuk konsolidasi dengan induk perusahaan sesuai dengan standar akuntansi keuangan. PT Green merupakan perusahaan pengelolaan gedung di Jakarta, yang memiliki induk perusahaan di Singapura. Berdasarkan hasil evaluasi, penyusunan laporan keuangan interim PT Green masih tidak sesuai dengan PSAK 03 Laporan Keuangan Interim, karena tidak dibuat laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Translasi laporan keuangan PT Green ke dalam mata uang USD untuk tujuan konsolidasi juga belum dilakukan sesuai dengan PSAK 10 tentang Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing, karena perusahaan tidak mencatat transaksinya dengan menggunakan mata uang fungsional sehingga terdapat potensi perhitungan selisih kurs dari transaksi atau penjabaran laporan keuangan tidak akurat.

---

This internship report evaluates the preparation of PT Green`s interim financial statements and the translation process of the financial statement in foreign currency for consolidation with the parent company in accordance with financial accounting standards. PT Green is a building management company in Jakarta, which has a parent company in Singapore. Based on the evaluation results, the compilation of PT Green interim financial statements are still not in accordance with PSAK 03 of the Interim Financial Statements, because there are no statement of changes in equity, cash flow statement, and notes to the financial statements. The translation of PT Green`s financial statements into USD for consolidation purposes has also not been carried out in accordance with PSAK 10 on the Effects of Changes in Foreign Exchange Rates, because company does not record transactions using functional currencies so there is a potential for inaccuracies in calculating foreign exchange differences from transactions or translating the financial statements."

"Skripsi ini berisi tentang analisis sistem dan prosedur akuntansi dari Pemerintah Daerah Kota Depok. Dalam skripsi ini membahas mengenai unit-unit kerja yang ada pada Pemerintah daerah. Pembahasan dalam skripsi ini dimulai dari traksaksi-transaksi yang ada pada masing-masing unit kerja Pemerintah daerah sampai menghasilkan laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah. Proses akuntansi dalam Pemerintahan Daerah melalui beberapa tahapan proses sampai pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan. Melalui skripsi ini, penulis ingin mengetahui apakah sistem akuntansi pada Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang ada.Hasilnya, penelitian ini menyatakan bahwa sistem akuntansi Pemerintah Kota Depok telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah kota Depok telah menerapkan penggunaan aplikasi SIPKD dalam mengolah data-data keuangan mereka sampai pada proses menghasilkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Sistem ini telah membuat kinerja Pemerintah kota Depok lebih efektif dan efisien terutama bagi setiap SPKD dan juga PPKD yang ada.

---

This thesis contains about the analysis of accounting system and procedures of the Local Government City of Depok. In this thesis discusses the work units that exist in local government. The discussion in this paper starts from transactions that exist in each local government unit to produce consolidated financial statements is the responsibility form of local government. Accounting process in Local Government through several stages of the process to ultimately result in financial statements. Through this paper, the authors wanted to determine if the accounting system in Depok Municipality has been in compliance with applicable laws and existing theories.

The result, this study states that the accounting system of the City of Depok has been in compliance with applicable laws. Depok city government has implemented the use SIPKD applications in processing their financial data to the accountability of the process of generating financial reports. This system has made the performance of Depok city government more effective and efficient, especially for any SPKD and PPKD also available."

"Konvergensi PSAK ke IFRS yang dilakukan oleh DSAK IAI membawa dampak pada perubahan beberapa standar akuntansi keuangan Indonesia termasuk standar mengenai pengakuan pendapatan perusahaan real estat. PSAK 44 yang digunakan sebagai pedoman pengakuan pendapatan perusahaan real estat telah dicabut dan untuk selanjutnya pengakuan pendapatannya mengacu pada ISAK 21. Pada ISAK 21 diberikan panduan kepada perusahaan real estat untuk mengakui pendapatannya, yaitu mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan ISAK 21 dalam perusahaan real estat PT PQR dan bagaimana dampak dari perubahan standar ini terhadap laporan keuangan PT PQR. Penelitian dilakukan dengan mengambil sample 3 perjanjian jual beli pada PT PQR yang kemudian dilakukan analisis lebih lanjut untuk menentukan acuan pengakuan pendapatan yang seharusnya digunakan PT PQR yaitu apakah mengacu pada PSAK 23 atau PSAK 34. Pengakuan pendapatan akan mengacu pada PSAK 34 jika pembeli dapat menentukan elemen struktural utama desain real estat dan jika sebaliknya maka akan mengacu pada PSAK 23. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah pengakuan pendapatan PT PQR berdasarkan kriteria ISAK 21 mengacu pada PSAK 23, dimana dampak penerapannya tidak terlalu banyak terhadap pencatatan selama ini yang mengacu pada PSAK 44.

---

PSAK to IFRS convergence made by DSAK IAI has an impact on the changes of Indonesian financial accounting standards including standards on revenue recognition for real estate companies. PSAK 44 that is used as a guideline for revenue recognition of real estate company was abolished and then replaced by ISAK 21. Based on ISAK 21, the real estate company is given direction about how to recognize their revenue, which refers to PSAK 23 or PSAK 34.

This research is conducted to analyze how ISAK 21's implementation in real estate company and how the impact of the changes to this new standard on the company's financial statement. This research was conducted by taking samples of three sale-and-purchase agreements on PT PQR which were further analyzed to determine revenue recognition reference that should be used by PT PQR, whether it refers to PSAK 23 or PSAK 34. Revenue recognition will be based on PSAK 34 if a buyer can specify the main structural elements of real estate design and otherwise will be based on PSAK 23.

The conclusion of this research is the revenue recognition of PT PQR is based on ISAK 21 criteria which refer to PSAK 23, where the impact of the implementation is not too different with the recording based on PSAK 44. "

"Laporan magang ini membahas tentang proses penyusunan SOP keuangan proses expense di PT X yang ditujukan untuk meyesuaikan SOP lama dengan proses bisnis yang baru. Analisis dilakukan atas kesesuaian proses yang dilakukan dengan teori yang ada serta penilaian aspek sistematika SOP PT X mengacu pada beberapa standar. Analisis juga dilakukan atas kecukupan pengendalian internal pada SOP hasil pemutakhiran. Analisis pengendalian internal tersebut dilakukan pada setiap SOP proses expense. Hasil laporan magang menyimpulkan bahwa masih terdapat kekurangan pada proses penyusunan SOP keuangan di PT X. Sementara itu, aspek sistematika dalam SOP keuangan proses expense sudah sesuai dengan standar dan pengendalian internal dalam SOP tersebut sudah cukup memadai.

---

This internship report discusses about the process of preparing financial standard operating procedures (SOP) expense process on PT X to conform with the new business processes. The analysis was conducted to check the conformity of the preparation process that was performed to the existing theory and also the assessment of systematic aspects of the SOP refers to some standards. The analysis was also carried out on the adequacy of internal control of the updated SOP. Internal controls are analyzed in every SOP of expense process. The result of this internship report concludes that there are some deficiencies in the process of preparing financial SOP on PT X. Meanwhile, the systematics aspects of financial SOP process of expense are already conformed to the standards and internal controls in that SOP are already sufficient."

"Skripsi ini menganalisis mengenai pengungkapan laporan keuangan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) sebelum dan setelah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum (BLU) pada tahun 2008. Objek penelitian ini adalah laporan keuangan STAN tahun 2007-2009. Pada tahun 2007 sampai tahun 2009, STAN menggunakan tiga standar akuntansi yang berbeda yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), PSAK No. 45, serta Peraturan Menteri Keuangan No. 76/PMK.05 Tahun 2008. Hasil analisis atas pengungkapan laporan keuangan BLU STAN menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan dari tahun 2007 hingga tahun 2009 yang didasarkan atas SAP selalu meningkat dan secara umum laporan keuangan BLU tahun 2009 yang berdasarkan PMK No. 76/PMK.05/2008 telah diungkapkan sesuai aturan yang berlaku. Untuk laporan keuangan BLU tahun 2008 yang didasarkan pada PSAK No. 45 belum diungkapkan sesuai aturan yang berlaku disebabkan karena tahun 2008 merupakan tahun transisi sehingga belum terdapat aturan yang secara spesifik mengatur pelaporan keuangan BLU. Selain mengenai tingkat pengungkapan laporan keuangan, penelitian ini juga membahas mengenai perbedaan dan permasalahan pada pengungkapan laporan keuangan setelah ditetapkan sebagai BLU. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa perbedaan pengungkapan terjadi terutama karena karakteristik BLU yang memiliki keleluasaan dalam menggunakan pendapatannya, sedangkan untuk permasalahan yang paling utama adalah tidak adanya dukungan aplikasi dalam pembuatan laporan keuangan.

---

This study analyzes the financial statement disclosures State Accounting College (STAN) before and after the set as a Public Service Agency (BLU) in 2008. Object of this study is the financial report STAN in 2007-2009. In 2007 to 2009, STAN uses three different accounting standards namely Government Accounting Standards (SAP), PSAK No. 45, and the Minister of Finance Regulation No. 76/PMK.05/2008. The results of the analysis of financial statement disclosures BLU STAN suggests that the disclosure of financial statements from 2007 to 2009 based on SAP always rise to the level of disclosure and BLU financial report for 2009 based on PMK No. 76/PMK.05/2008 have been disclosed according to the rules and regulations. For the 2008 financial statements BLU based on PSAK No. 45 has not been disclosed according to the rules applicable because 2008 was the year of transition so that there are not rules that specifically regulate financial reporting BLU. In addition to the level of disclosure of financial statements this study also discusses the differences and problems on the disclosure of financial statements after the set as BLU. Results from the study showed that differences in expression occurs mainly due to the characteristics of the BLU which have the flexibility to use their income, while the main problem is the lack of support for the application in financial reporting."