Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tindak pidana perikanan (illegal fishing) di Exclusive Economic Zone atau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) menjadi salah satu isu global yang dihadapi oleh negara-negara didunia. Indonesia juga terkena dampaknya adanya tindak pidana perikanan (illegal fishing) antara lain kerugiann yang cukup besar, kerusakan ekosistem dan sumber daya perikanan di laut serta menyangkut hak kedaulatan negara Indonesia. Tesis ini membahas ketentuan tindak pidana perikanan (illegal fishing), penerapan yurisdiksi negara dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dalam rangka mengetahui penerapan yurisdiksi negara untuk menanggulangi dan mengadili tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Ketentuan Hukum Internasional dan Hukum Nasional telah mengatur kewenangan Indonesia sebagai negara pantai menerapkan yurisdiksi negara untuk mengadili dan menanggulangi tindak pidana perikanan di Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia (ZEEI). Dalam penegakan hukum terdapat titik kelemahan yaitu hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran perundang-undangan perikanan di ZEE tidak boleh mencakup pengurungan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antar negara yang bersangkutan atau setiap bentuk hukum badan lainnya. Upaya yang dapat dilakukan kerjasama internasional maupun asean dan patroli bersama antar aparat penegak hukum di ZEEI.

---

ABSTRACT Fisheries (illegal fishing) in the Exclusive Economic Zone (EEZ) is one of the global issues faced by countries in the world. Indonesia is also affected by the occurrence of fisheries crime (illegal fishing), including significant losses, damage to ecosystems and fisheries resources in the sea and concerning the sovereign rights of Indonesia. This thesis discusses the provisions of fisheries crime (illegal fishing), the application of state jurisdiction and efforts made to tackle and adjudicate fisheries crime using a normative juridical approach method with analytical descriptive research specifications in order to know the application of state jurisdiction to tackle and adjudicate fisheries crime in Indonesian Exclusive Economic Zone. The provisions of International Law and National Law have regulated Indonesia's authority as a coastal state to apply state jurisdiction to prosecute and tackle fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone (ZEEI). In law enforcement there is a weakness point, namely that the coastal state punishment imposed on violations of fisheries legislation in the EEZ may not include confinement, if there is no reverse agreement between the countries concerned or any other form of legal entity. Efforts can be made both international and ASEAN cooperation and joint patrols between law enforcement officers in ZEEI.

 

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang Siklus Hidup Norma anti-IUU Fishing di Indonesia. Praktik IUU Fishing membawa dampak negatif bagi perkembangan pengelolaan perikanan di Indonesia. Bentuk IUU Fishing tidak hanya dari aspek legal berupa pelanggaran kedaulatan, pemalsuan izin, melainkan juga bentuk kejahatan transnasional seperti perdagangan orang dan penyelundupan narkoba. Sebagai pemimpin regional, Indonesia mendorong negara di kawasan untuk menyadari ancaman dari aktivitas IUU Fishing. Akan tetapi, upaya bilateral dan multilateral tidak menghasilkan kesepakatan bersama karena perbedaan persepsi antarnegara di kawasan. Melalui uraian dari beberapa kasus IUU Fishing di perairan Indonesia, diperoleh penjelasan bagaimana norma anti-IUU Fishing berkembang. Melalui teori Siklus Hidup Norma, studi ini menguraikan tiga tahap perkembangan norma anti-IUU Fishing dan menunjukkan contoh keberhasilan Indonesia pada masa lalu ketika mendorong konsep negara kepulauan sehingga diakui oleh publik internasional. Hasil penelitian menunjukkan jika norma anti-IUU Fishing sudah melewati ambang batas, namun mengalami stagnasi pada tahap penerimaan (norm cascade). Hal itu mengakibatkan norma anti-IUU Fishing mengalami gejala penerimaan sebagian (partial cascade) dan tidak dapat menyelesaikan akhir yaitu internalisasi. Tiga faktor yang menghambat perkembangan norma anti-IUU Fishing yaitu: karakter intrinsik norma, kedekatan norma baru dengan norma lama, dan konteks temporal global norma. ......This research discusses the norm life cycle of anti-IUU Fishing norms in Indonesia. IUU Fishing activities have brought negative effects on the development of sustainable fisheries management in Indonesia. Types and forms of IUU Fishing are not only harmful from the legal perspective such as violation of the sovereignty, licenses forging but also involves transnational organized crimes such as people smuggling and drug transactions. As a leader in the region, Indonesia promotes anti-IUU Fishing norms to its neighbors. Nonetheless, bilateral and multilateral arrangements have failed to be seen as a solution as the diverse perception over IUU Fishing practices among ASEAN countries are considerably significant. Discussions over several notable IUU Fishing cases and the response from Indonesia will be analyzed to demonstrate the emergence of anti-IUU Fishing norms and its development in Indonesia. By virtue of Norm Life-Cycle Theory, this study outlines three stages of the anti-IUU Fishing norm’s evolution and presents an example of Indonesia’s successful campaign in the past when promoting the concept of archipelagic country up until the efforts received international recognition. The research finds that anti-IUU Fishing norms was able to reach its tipping point. Nonetheless, it fails to conclude the second phase, Norm Cascades, which hinders its progress to the ultimate stage, internalization. Based on the norm life-cycle theory, this research argues that several factors halt the development of IUU Fishing norm: Intrinsic Character of Norms, Adjacency Claim to Previous or Existing Norms, and World Time Context.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai beberapa permasalahan hukum yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam penanganan tindak pidana perikanan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yang didukung dengan wawancara. Hasil penelitian adalah terdapat berbagai kendala yang dihadapi oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menangani kasus tindak pidana perikanan yaitu adanya kebijakan pengendalian tuntutan pidana, materi pasal- pasal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, mekanisme penyimpanan dan eksekusi barang bukti,. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, maka kebijakan penuntutan pengendalian tindak pidana perlu dihilangkan karena menimbulkan independensi Jaksa dalam menjalankan tugasnya serta perlunya revisi terhadap beberapa materi pasal dalam Undang-Undang No.31 Tahun 2004 tentang Perikanan, serta perlunya perbaikan dalam mekanisme penyimpanan dan eksekusi barnng bukti yang dipakai dalam melakukan tindak pidana perikanan tersebut. ......This thesis discuss about some Jaw problems that faced by Prosecutor in handling the illegal fishing crime ot cases. This is a normative research with field interview. The result of this research that there are amount of problems that faced by Prosecutor in handling illegal fishing crime/case, there are prosecution discresion, act number 31 year 2004 about illegal, fishing, storing, handling and execution of the evidence. To solve that problems. prosecutors must have their own discretion about prosecution, so they have independency in working on their duty. The other that the act needed to rearrange some of the articles inside illegal fishing act, and at least there must be a renew about storing. handling and execution of the evidence that used to offense illegal fishing crime.