Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kemitraan Pemerintah dan swasta (Public-Private Partnership) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Kondisi tersebut terjadi dikarenakan pemerintah mempunyai keterbatasan sumberdaya untuk memecahkan permasalahan dimasyarakat. Program Bantuan Sosial Pangan NonTunai (BPNT) di Kabupaten Bogor menjadi salah satu bentuk kemitraan dikarenakan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan melibatkan unsur swasta dalam pelaksanaannya yaitu PT BNI (Persero) Tbk. Beberapa kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kemitraan di Kabupaten Bogor diantaranya penyaluran bantuan yang kurang optimal, kuota kebutuhan ewarong yang belum sesuai kebutuhan, serta berbagai kendala teknis lainnya. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis efektivitas dan manfaat kemitraan antara pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai di Kabupaten Bogor. Teori yang digunakan yaitu Efektivitas Kemitraan dari Brinkerhoff dan Brinkerhoff (2011) serta manfaat kemitraan yang dikemukakan oleh Ronald W MqQuaid (2000). Efektivitas kemitraan menggunakan dimensi akuntabilitas, nilai bisnis dan insentif, akses, serta responsivitas. Sedangkan untuk manfaat kemitraan menggunakan dimensi sumberdaya dan efektif-efisien. Penelitian menggunakan pendekatan post-positivis dengan metode pengumpulan data kualitatif menggunakan wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan yang dilaksanaan antara pemerintah dan swasta dalam penyaluran bantuan sosial pangan nontunai di Kabupaten Bogor tidak sepenuhnya efektif. Hal tersebut dikarenakan dari empat dimensi tersebut hanya dimensi nilai bisnis dan insentif yang dinilai efektif terhadap kemitraan pemerintah dan swasta. Sedangkan untuk dimensi akuntabilitas, akses serta responsivitas masih terdapat kendala. Hasil yang terkait dengan manfaat kemitraan, menunjukan bahwa kemitraan yang dilaksanakan oleh kedua mitra tersebut belum menunjukan tingkat kemanfaatan yang besar karena terdapat dimensi yang tidak tercapai yaitu dimensi peningkatan kapasitas sumberdaya dan dimensi meningkatkan derajat efektivitas dan efisiensi. ......Public-private partnerships is one of the efforts to reduce poverty. It was caused by the limitation of resources to takle this issue in society. Non-Cash Food Assistance Programe (BPNT) in Bogor Regency is one of the partnership forms owing to the involvement of the private sector during the assistance throught PT BNI (Persero) Tbk. Some challenges to be faced during the partnership term in Bogor Regency were distributing support with less of optimization, the availability of unfixed ewarong requisite and other technical challenges. This research aims to analyse the effectivity and advantages of partnership between public and private sector in distributing social assistance in Bogor Regency. It was supported by the theory of effectiveness partnership from Brinkerhoff dan Brinkerhoff (2011) as well as advantage of partnership which was viewed by Ronald W MqQuaid (2000). The effectiveness uses accountability dimension, business and incentive value, accessibility as well as responsibility. Meanwhile, for advantage of partnership undertakes resources and  effectivity-efficiency dimension. It utilizes post-positivism approach by qualitative research design by using interview and literature review. The result shows that the representative partnership held by the public-private sector within non-cash food assistance distribution in Bogor Regency were not fully effective. It was caused by the four dimension where only business and incentive value showing positive assessment both public and private sector. Whereas, the advantage of partnership transformed from both of them did not provide big impact due to unachieved dimension namely capacity of resource and effectivity-efficiency acceleration."

"Program bantuan sosial sembako merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai jaring pengaman sosial di saat pandemi COVID-19. Program ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dengan memenuhi kebutuhan pokok bagi masyarakat terdampak COVID-9. Program bantuan sosial sembako diberikan kepada masyarakat Jabodetabek. Kota Depok merupakan salah satu daerah yang berhak mendapatkan bantuan sosial sembako. Namun pada pelaksanaannya pemerintah Kota Depok mendapatkan aduan-aduan dari masyarakat terkait pelaksanaan serta paket sembako yang diberikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako dalam rangka penanganan COVID-19 Di Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori manajemen yang dikemukakan oleh Henri Fayol. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa manajemen pelaksanaan program bantuan sosial sembako di Kota Depok belum berjalan dengan maksimal terutama pada perencanaan dan koordinasi para pelaksana program bantuan sosial sembako. Terdapat hambatan yang memerlukan perbaikan yaitu sasaran program bantuan sosial sembako yang belum jelas, pelaksanaan pengadaan paket sembako yang belum transparan dan belum sesuai dengan proses pengadaan barang dan jasa, sikap para pelaksana yang belum memiliki komitmen dalam keberhasilan bantuan sosial, motivasi para pelaksana untuk menjalankan tugas dan kewenangan, dan sumber daya pelaksana yang belum memadai. Saran dari penelitian ini adalah Kementerian Sosial perlu membuat rincian kriteria dan persyaratan penentuan sasaran program bantuan sosial sembako.......The basic food social assistance program is a policy made by the government as a social safety during the COVID-19 pandemic. This program aims to ease the burden on society by meeting basic needs for people affected by COVID-9. The basic food social assistance program is provided to the Jabodetabek community. Depok City is one of the regions that is entitled to receive social assistance for basic needs. However, the Depok City Government received complaints from the public regarding the implementation and the basic food packages provided. This study aims to analyze the management of the implementation of the basic food social assistance program in the context of handling COVID-19 in Depok City, West Java Province. The theory used in this research is the management theory proposed by Henry Fayol. This research uses a post positivist approach with data collection techniques with in-depth interviews and literature study. The research results show that the management of the implementation of the basic food assistance programs in Depok City has not run optimally, especially in planning and coordinating the implementation of the basic food social assistance programs. There are obstacles that need improvement such as targeted social assistance programs, basic needs are not yet clear, the procurement of food packages that lack of transparency and in accordance with the procurement of goods and services, the attitude of the implementers that have not been committed to the success of social assistance, the motivation of the executor to carry out the duties and inadequate executive authority and resources. The suggestion from this research is that the Ministry of Social Affairs needs to make detailed criteria and requirements for determining the target of the basic food social assistance program."