Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Penanaman modal asing (PMA) dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, bahkan di negara-negara berkembang. PMA dapat menyediakan sumber daya keuangan, transfer teknologi, meningkatkan praktik dan keterampilan organisasi dan manajerial, dan memberikan akses ke pasar internasional. Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa PMA dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara. Tesis ini bertujuan untuk mengukur kepentingan relatif dari berbagai jenis aglomerasi untuk penentuan lokasi PMA di sektor manufaktur di Indonesia. Data ini dianalisis dengan model multinomial logit di mana variabel dependen adalah pilihan lokasi. Tesis ini meneliti faktor-faktor penentu PMA baru (greenfield) di sektor manufaktur di Pulau Jawa, Indonesia. Penelitian ini menggunakan data tingkat mikro dari izin prinsip yang tidak dipublikasikan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM). Penelitian ini menguji dari 23 kabupaten di Pulau Jawa yang menerima PMA di sektor manufaktur dalam lima tahun terakhir. Hasil dari temuan ekonomi agglomerasi (baik milik asing dan perusahaan domestik) menunjukkan dampak yang signifikan dan positif namun kecil. Variabel-variabel lain, termasuk fasilitas, dan kondisi pasar tenaga kerja—secara anomali dengan upah minimum yang lebih tinggi— menunjukan hasil yang lebih penting dibandingkan aglomerasi. Karena efek aglomerasi yang kecil, hal ini berarti bahwa ekonomi aglomerasi bukanlah faktor penentu dalam menarik PMA. Investor asing yang baru tidak hanya mencari kabupaten di mana pabrik asing atau domestik telah berada tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti kepadatan jalan dan ketersediaan tenaga kerja.

 

---

Foreign direct investment (FDI) may precipitate remarkable economic growth, even in developing countries. FDI can provide financial resources, transfer technology, improve organizational and managerial practices and skills, and afford access to international markets. This paper aims to measure the relative importance of the different types of agglomeration for location decision of FDI in the manufacturing sector in Indonesia. These data are analyzed with a multinomial logit model where the dependent variable is the choice of location. It examines the determinant factors of new (greenfield) foreign direct investment in the manufacturing sector in Java Island, Indonesia. This study used unpublished micro-level data of principle licenses from the Indonesia Investment Coordinating Board (IICB), which examine23 counties of Java Island that received manufacturing FDI in the last five years. The finding is agglomeration economies in production (both foreign-owned and domestic firms) show a significant and positive but small impact. Other variables, including facilities, and labor market conditions—anomalously in that a higher minimum wage—matter as much or more than an agglomeration of production. Because the agglomeration effect is small, it means that agglomeration economies are not the detemining factor in attracting FDI. The new foreign investors not only seek counties in which foreign or domestic plants have already located but also consider other things such as the density of roads and the availability of labor.

 

"

"Persoalan utama ekonomi Indonesia dewasa ini adalah meningkatkan aktivitas perekonomian, baik investasi baru maupun pengembangan investasi yang sudah ada. Krisis ekonomi yang sedang terjadi saat ini dapat dijadikan momentum positif untuk menarik modal asing, karena pergerakan modal sedang mengarah ke Asia, termasuk Indonesia. Jenis modal asing yang yang diperkirakan paling baik untuk menggerakkan perekonomian adalah Penanaman Modal Asing Langsung (Foreign Direct Investment). Modal asing yang bersifat portfolio investment tidak baik untuk stabilitas, karena dapat keluar masuk dengan cepat dan sangat dipengaruhi oleh sentimen. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan analisa atas faktor-faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi Penanaman Modal Asing Langsung di Indonesia, yaitu Nilai Tambah Bruto, Suku bunga riil, Jumlah Tenaga Kerja, Infrastruktur, dampak krisis Asia 1996 dan dampak perubahan kebijakan pemerintah di bidang Investasi. Analisis dilakukan dengan model analisis regresi berganda (multiple regression analysis) dengan menggunakan metode data panel dan model estimasi Fixed Efect. Data yang digunakan adalah data panel enam sektor (Pertambangan dan Penggalian; Perindustrian; Perdagangan Besar dan Eceran, Restoran dan Komunikasi; Transport, Pergudangan dan Komunikasi; Lembaga Keuangan; serta Pertanian, Perburuan, Kehutanan dan Perkebunan) selama periode 1990 sampai 2010. Hasil analisis menunjukkan bahwa Nilai Tambah Bruto berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Penanaman Modal Asing Langsung. Sementara, tingkat suku bunga riil berpengaruh significant dan negatif terhadap Penanaman Modal Asing Langsung. Selain itu, hasil analisis juga membuktikan bahwa krisis ekonomi tahun 1998 sebagai variabel dummy terbukti menurunkan jumlah Penanaman Modal Asing Langsung.

---

Indonesia's main economic issue nowdays is to increase economic activity, both new investment and development of existing investments. The economic crisis is happening now can be used as a positive momentum to attract foreign capital, because capital movements are heading to Asia, including Indonesia. Types of foreign capital is expected to be most good to increase the economy is Foreign Direct Investment. Foreign capital investment portfolio is not good for stability, because it can be in and out quickly and strongly influenced by sentiment.

This research was conducted with the aim to perform an analysis of the factors affecting the Foreign Direct Investment in Indonesia, namely the Gross Value Added, the real interest rate, amount of Manpower, Infrastructure, the impact of 1996 Asian crisis and the impact of changes in government policy in the Foreign Direct Investment.

Analyses were performed by multiple regression analysis model by using the data panel method and the Fixed-effect estimation model. The data used is panel data of six sectors (Mining and Quarrying; Industry: Wholesale and Retail, Restaurant and Communications; Transport, Storage and Communication; Finance and Agriculture, Hunting, Forestry and Plantation during) the period 1990 to 2010.

The analysis showed that the Gross Value Added has positive and significant impact on increasing Foreign Direct Investment. Meanwhile, real interest rates have significant negative impact on Foreign Direct Investment. In addition, the analysis also proved that the economic crisis of 1998 as a dummy variable shown to decrease the amount of Foreign Direct Investment."

"

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik level negara yang terdiri dari corruption, Foreign Direct Investment (FDI), unemployment rate dan karakteristik board yang terdiri dari independent directors, women on board, boards activity terhadap ESG Disclosure pada 115 perusahaan yang terdaftar di bursa negara-negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand selama 5 (lima) periode observasi yaitu tahun 2014-2018 dengan menggunakan metode regresi. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa corruption berperan meningkatkan ESG Disclosure. Sementara FDI, unemployment rate, independent directors, women on board, boards activity tidak berpengaruh terhadap ESG Disclosure. Pengujian tambahan terhadap setiap pilar ESG menunjukkan bahwa corruption meningkatkan Environmental Disclosure dan Social Disclosure, FDI meningkatkan Environmental Disclosure, unemployment rate meningkatkan Social Disclosure tetapi menurunkan Governance Disclosure, dan independent directors menurunkan Environmental Disclosure. Hasil penelitian mencerminkan adanya indikasi kuat bahwa ESG Disclosure digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh legitimasi melalui reputation buying pada lingkungan institusional yang korup. Selain itu, diduga peran board sebagai pengawas manajemen belum dijalankan dengan efektif sehingga board tidak berperan meningkatkan ESG Disclosure.

---

This study aims at empirically investigating the influence of country-level characteristics consisting of corruption, Foreign Direct Investment (FDI), unemployment rate and board characteristics consisting of independent directors, women on board, boards activity on ESG Disclosure in 115 companies listed on the exchange the countries of Indonesia, the Philippines, Malaysia, Singapore and Thailand for 5 (five) observation periods, since 2014 till 2018 using the regression method. The results of the study concluded that corruption plays a vital role in increasing ESG Disclosure. While FDI, unemployment rate, independent directors, women on board, boards activity has no effect on ESG Disclosure. Additional test results on each ESG pillar indicate that corruption increases Environmental Disclosure and Social Disclosure, FDI increases Environmental Disclosure, unemployment rates increases Social Disclosure but decreases Governance Disclosure, and independent directors decrease Environmental Disclosure. The results of the study reflect the existence of strong indications that ESG Disclosure is used by companies to gain legitimacy through reputation buying in a corrupt institutional environment. In addition, it is suspected that the boards role as management supervisor has not been carried out effectively so that the board has no impact in increasing ESG Disclosure.

"

"Globalisasi ekonomi telah membawa dampak meningkatnya investasi asing antar negara khususnya Foreign Direct Investment (FDI). Kemampuan negara-negara maju untuk memasok modal, terutama dalam bentuk FDI merupakan salah satu kunci keberhasilan negara-negara tersebut. Aliran FDI menuju negara-negara berkembang dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2010 diperkirakan 48% aliran FDI akan menuju negara berkembang. Ada beberapa alasan mengapa investor asing dari negara maju melakukan investasi di negara berkembang, antara lain memperbesar keuntungan, untuk mengkombinasikan modal yang dimilikinya dengan tenaga kerja yang murah dalam upaya untuk mengurangi biaya produksi, penggunaan bahan baku dekat dengan sumbernya dan sebagainya. Sementara itu bagi negara tempat investasi, kehadiran investor asing dalam bentuk FDI memberikan berbagai keuntungan berupa transfer teknologi, tenaga kerja terlatih, kemampuan organisasi dan manajerial, penerimaan pajak dari keuntungan yang diperoleh oleh investor FDI. Mengingat banyaknya dampak positif yang diharapkan dapat diperoleh negara tempat investasi (host country), negara-negara berkembang (termasuk Indonesia) berusaha secara aktif mempromosikan negaranya agar menjadi lokasi investasi dengan memberikan berbagai insentif, baik insentif pajak maupun non pajak. Upaya-upaya untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia telah membuahkan hasil berupa masuknya investor asing FDI dalam jumlah yang cukup signifikan yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak. Dalam kaitannya dengan hal di atas, di Indonesia terjadi fenomena yang bersifat kontroversial. Di satu sisi pemerintah sangat gencar melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan realisasi investasi asing FDI khususnya perusahaan Penanaman Modal Asing (PT.PMA) dengan menawarkan berbagai fasilitas, di sisi lain ternyata cukup banyak (70%) PT.PMA yang tidak membayar pajak dalam jangka waktu yang cukup lama (berturut-turut selama 5 tahun atau lebih) karena selalu melaporkan rugi dalam SPT PPh Badannya. Dari hasil analisis DJP diketahui bahwa dari 70% PT.PMA yang tidak membayar pajak sebagian besar dikarenakan melakukan praktik penghindaran pajak, antara lain transfer pricing melalui transaksi inter company. Penelitian Disertasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi praktik-praktik penghindaran pajak yang pada umumnya dilakukan dilakukan oleh FDI yang berbentuk subsidiary company (PT.PMA) di Indonesia, menganalisis kebijakan Anti Tax Avoidance dalam menangkal praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan dan mengetahui dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan DJP untuk menangani praktik-praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh FDI yang berbentuk subsidiary company (PT.PMA) tersebut. Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma positivist dengan pendekatan mixed approach. Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak sepenuhnya dapat dijawab dengan pendekatan kualitatif ataupun kuantitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan studi lapangan melalui observasi terlibat serta wawancara mendalam (indepth interview) dengan para informan yang kompeten yang mewakili berbagai kelompok yang terkait dengan tema penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik-praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang pada umumnya dilakukan oleh FDI yang berbentuk subsidiary company (PT.PMA) di Indonesia dilakukan melalui skema transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, Controlled Foreign Corporation (CFC), dan pemanfaatan negara tax haven. Adapun skema penghindaran pajak yang paling banyak digunakan adalah skema transfer pricing dan thin capitalization. Praktik penghindaran pajak tersebut dilakukan dengan memanfaatkan peluang-peluang yang terdapat dalam ketentuan perpajakan yang berlaku dan diperkuat dengan karakteristik hubungan antara anak perusahaan (subsidiary company) di Indonesia dengan induk perusahaan (parent company) di luar negeri sebagai entitas yang terpisah, sehingga antara keduanya dapat melakukan transaksi. Selanjutnya hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan Anti Tax Avoidance di Indonesia relatif belum memenuhi sifat kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh James Anderson yaitu sifat rasional, inkremental dan emergence, karena pada kebijakan yang ada masih banyak peluang (loopholes) yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak, khususnya perusahaan PMA untuk melakukan penghindaran pajak, sehingga potensi pajak yang ada belum dapat digali secara optimal. Dilihat dari faktor-faktor pendukung, yaitu policy content kebijakan yang bersifat rasional dan logis, kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan sumber daya yang trampil untuk melaksanakan kebijakan yang dibuat belum sepenuhnya terpenuhi untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Anti Tax Avoidance tersebut. Terakhir, upaya-upaya yang dilakukan oleh DJP dalam menangani praktik-praktik penghindaran pajak oleh FDI yang berbentuk PT.PMA relatif masih kurang memadai dan kurang menyentuh masalah yang bersifat esensial, sehingga kasuskasus penghindaran pajak tersebut kurang tertangani dengan baik.

---

Economic globalization has brought an impact in an increase of international foreign investment, particularly in the form of Foreign Direct Investment (FDI). The ability of the Developed countries to supply capital in the form of FDI is one of their success. The flow of FDI to the Developing countries is increasing every year. In the year 2010 it is predicted that 48% of the FDI will go to the Developing countries. The main reasons of the foreign investors from Developed countries to invest in the developing countries is to increase their profit, to combine their capital with the cheap labors in order to reduce production expense, the use of raw materials near the source etc. Whereas for the host countries, the foreign investment in the form of FDI have some advantages, i.e.: transfer of technology, trained labor, ability of organization and managerial skill and tax revenues from the profit of the FDI investment. As there are many positive advantages received by the host country, most of developing countries (including Indonesia) is promoting their country to become an investment destination through some incentives, both tax and non tax incentives. The efforts to attract the foreign investor into Indonesia resulted in the increase of foreign investment in the significant amount, which is expected to increase the tax revenues. Due to the above development, in Indonesia there is a controversial phenomenon. The efforts from the Government to increase FDI realization, especially Foreign Investment Company (PT.PMA) by giving some incentives, but the negative aspects of this policy is that many PT.PMA (70%) did not pay Corporate Income Tax and file Income Tax Return which show a tax loss for a long time (5 years or more ). Based on a study of the Directorate General of Taxes (DGT) 70% of the PT.PMA companies did not pay taxes mostly because of the practice of tax avoidance, especially in transfer pricing through inter company transaction.

The objectives of the research of this dissertation are to identify the practices of the tax avoidance which are commonly used by FDI in the form of subsidiary company (PT.PMA) in Indonesia, to analyze the Anti Tax Avoidance policy in combating the practices of tax avoidance and to know and analyze the efforts performed by the DGT to counter practices of the tax avoidance by the FDI in the form of subsidiary company (PT.PMA). The paradigm of the research is a positivist paradigm with mixed approach. The combination of qualitative approach and quantitative approach used to answer the research questions which can not fully be answered either by qualitative or quantitative approach. The kind of the research is descriptive research with the technique of collecting data through library and field research through participant observation and in depth interview with some key informants that represent various group relevant to the topic of this research.

The result of the research shows that the practices of the tax avoidance which commonly performed by FDI in the form of subsidiary company (PT.PMA) in Indonesia are done through a scheme of transfer pricing, thin capitalization, treaty shopping, Controlled Foreign Corporation (CFC), and the use of tax haven countries. In the most cases the tax avoidance scheme is transfer pricing and thin capitalization schemes. The tax avoidance practices to be done by making use of the loopholes of the tax regulations and supported through the relation between subsidiary company in Indonesia and parent company abroad as a separate entity, therefore they can make inter company transactions. Furthermore the analysis shows that the Indonesia Anti Tax Avoidance policy relatively has not fulfilled the characteristic of the policy mentioned by James Anderson, i.e.: rational, incremental and emergence, because the Indonesia Anti Tax Avoidance policy has many loopholes which can be used by the tax payer, particularly PT.PMA to practice tax avoidance, and consequently the tax potential to the DGT can not be achieved satisfactorily. In addition to that the supporting factors i.e.: policy content of the policy which should rational and logic, cooperation with the related parties and competent man power to perform the policy is not adequate to support the implementation of the Anti Tax Avoidance policy Finally, the efforts done by the Directorate General of Taxes to handle the practices of the tax avoidance by FDI in the form of PT.PMA relatively is not optimal, consequently the cases of the tax avoidance has not been handled properly."

"Meskipun perhatian terkait manfaat produktifitas dari Foreign Direct Investment (FDI) semakin berkembang, masih sedikit penelitian yang menguji pengaruh FDI spillovers terhadap produktivitas tenaga kerja pada perusahaan domestik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tiga hal. Pertama, menguji pengaruh FDI spillovers terhadap produktivitas perusahaan domestik. Kedua, menginvestigasi dampak jangka pendek dan jangka panjang dari FDI spillovers terhadap produktivitas perusahaan domestik. Ketiga, menelaah lebih dalam dampak dari FDI spillovers terhadap produktivitas perusahaan domestik pada kelompok industri yang berbeda berdasarkan intensitas faktor produksinya. Penelitian ini menggunakan mikro panel data yang mencangkup kurang lebih 20,000 manufaktur sedang dan besar tiap tahunnya pada tahun 2010-2014. Hasil estimasi menunjukan bahwa, di industri yang sama, horizontal spillovers memiliki pengaruh negatif terhadap produktivitas perusahaan domestik di jangka pendek namun positif pada jangka panjang. Hasil estimasi juga menunjukan bahwa, di industri yang berbeda, backward spillovers berdampak negative terhadap produktivitas perusahaan domestik. Selain itu, FDI Spillovers mempengaruhi produktivitas perusahaan domestik dengan lebih efektif ketika industri tersebut capital-intensive.

---

Despite growing concern regarding the productivity benefits of foreign direct investment (FDI), few studies have been conducted on the impact of FDI spillovers on domestic firms' labor productivity in Indonesia. Micro-level panel data covering about 20,000 medium and large manufacturing establishments in each year over the period 2010 and 2014 was employed. This study aims to do three things. First, it examines the effect of FDI spillovers on domestic firms' productivity. It divides FDI spillovers into horizontal and backward. Second, it investigates the short-term and long-term effects of FDI spillovers on domestic firms' productivity. Third, it explores the impact of FDI spillovers on domestic firms' productivity in different groups of industries based on factor intensity. This study suggests that, within the same industry, horizontal spillovers are associated with domestic firms' productivity: this relationship is negative in the short-term but positive in the long-term. This study's findings also demonstrate that, across industries, there are negative backward spillover effects on domestic firms' productivity. In addition, this study points out that FDI spillovers affect domestic firms' productivity effectively when they are capital-intensive."

"Bilateral Investment Treaty (“BIT”) Indonesia dan Singapura yang dibentuk pada tahun 2005 diputuskan untuk tidak dilanjutkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 2016 karena Pemerintah Indonesia memilih untuk menegosiasikan BIT yang baru. Pada tahun 2018, Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura telah berhasil membentuk BIT dengan ketentuan yang jauh berbeda dibandingkan dengan BIT terdahulu. Penelitian ini mencoba untuk meneliti perbandingan ketentuan dalam BIT Indonesia dan Singapura tahun 2005 dengan BIT dan Singapura tahun 2018. Selain itu, penelitian ini mencoba untuk mengetahui dampak BIT terhadap penanaman modal asing langsung di Indonesia. Bentuk penelitian ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi deskriptif analitis yang didukung oleh studi bahan pustaka dan wawancara sebagai alat pengumpul data. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa BIT Indonesia dan Singapura tahun 2018 dirumuskan secara lebih terperinci dan jelas dan memasukan banyak safeguard di dalamnya. Selain itu, BIT diketahui tidak memiliki dampak langsung untuk mendorong nilai investasi asing di Indonesia, tetapi kehadiran BIT tetap diperlukan untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan kepercayaan investor Singapura, mendorong pembentukan iklim peraturan yang baik, dan pelengkap instrumen hukum perlindungan investasi. Saran yang dapat diberikan adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam merumuskan perjanjian investasi internasional kedepannya tetap mempertahankan rumusan perjanjian investasi yang jelas dan rinci demi menghindari penafsiran yang berbeda antara host state dengan penanam modal.

---

Bilateral Investment Treaty (“BIT”) between Indonesia and Singapore that was signed in 2005 was discontinued by the Government of Indonesia in 2016 because the Government of Indonesia elected to renegotiate a new BIT. In 2018, the Government of Indonesia and the Government of Singapore successfully agreed on a new BIT with new and different provisions. This research tries to do a comparative analysis on the BIT Indonesia and Singapore 2005 and BIT Indonesia and Singapore 2018. This research also looks to determine the impact of BIT on foreign direct investment. The research method of this thesis is juridical-normative with a descriptive research approach through literature review and desk study, and key informant interviews as a tool for collecting data. This research concludes that BIT Indonesia and Singapore 2018 was formulated with more details, containing explicit clauses and safeguards. This thesis also argues that BIT does not have any direct impact on increasing foreign direct investment in Indonesia. Nevertheless, the presence of BIT is still necessary and effective to provide protection of investment and increase investor confidence, encourage the creation of favourable regulatory climate, and complement other legal instruments for investment protection. In the future, the Indonesian Investment Coordinating Board (BKPM) should seek to establish international investment agreements that maintain

a clear and detailed clause of investment agreements in order to avoid different interpretations between the host state and investors."