Penanaman modal asing (PMA) dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, bahkan di negara-negara berkembang. PMA dapat menyediakan sumber daya keuangan, transfer teknologi, meningkatkan praktik dan keterampilan organisasi dan manajerial, dan memberikan akses ke pasar internasional. Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa PMA dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi negara. Tesis ini bertujuan untuk mengukur kepentingan relatif dari berbagai jenis aglomerasi untuk penentuan lokasi PMA di sektor manufaktur di Indonesia. Data ini dianalisis dengan model multinomial logit di mana variabel dependen adalah pilihan lokasi. Tesis ini meneliti faktor-faktor penentu PMA baru (greenfield) di sektor manufaktur di Pulau Jawa, Indonesia. Penelitian ini menggunakan data tingkat mikro dari izin prinsip yang tidak dipublikasikan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Indonesia (BKPM). Penelitian ini menguji dari 23 kabupaten di Pulau Jawa yang menerima PMA di sektor manufaktur dalam lima tahun terakhir. Hasil dari temuan ekonomi agglomerasi (baik milik asing dan perusahaan domestik) menunjukkan dampak yang signifikan dan positif namun kecil. Variabel-variabel lain, termasuk fasilitas, dan kondisi pasar tenaga kerja—secara anomali dengan upah minimum yang lebih tinggi— menunjukan hasil yang lebih penting dibandingkan aglomerasi. Karena efek aglomerasi yang kecil, hal ini berarti bahwa ekonomi aglomerasi bukanlah faktor penentu dalam menarik PMA. Investor asing yang baru tidak hanya mencari kabupaten di mana pabrik asing atau domestik telah berada tetapi juga mempertimbangkan hal-hal lain seperti kepadatan jalan dan ketersediaan tenaga kerja.
Foreign direct investment (FDI) may precipitate remarkable economic growth, even in developing countries. FDI can provide financial resources, transfer technology, improve organizational and managerial practices and skills, and afford access to international markets. This paper aims to measure the relative importance of the different types of agglomeration for location decision of FDI in the manufacturing sector in Indonesia. These data are analyzed with a multinomial logit model where the dependent variable is the choice of location. It examines the determinant factors of new (greenfield) foreign direct investment in the manufacturing sector in Java Island, Indonesia. This study used unpublished micro-level data of principle licenses from the Indonesia Investment Coordinating Board (IICB), which examine23 counties of Java Island that received manufacturing FDI in the last five years. The finding is agglomeration economies in production (both foreign-owned and domestic firms) show a significant and positive but small impact. Other variables, including facilities, and labor market conditions—anomalously in that a higher minimum wage—matter as much or more than an agglomeration of production. Because the agglomeration effect is small, it means that agglomeration economies are not the detemining factor in attracting FDI. The new foreign investors not only seek counties in which foreign or domestic plants have already located but also consider other things such as the density of roads and the availability of labor.
Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris pengaruh karakteristik level negara yang terdiri dari corruption, Foreign Direct Investment (FDI), unemployment rate dan karakteristik board yang terdiri dari independent directors, women on board, boards activity terhadap ESG Disclosure pada 115 perusahaan yang terdaftar di bursa negara-negara Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand selama 5 (lima) periode observasi yaitu tahun 2014-2018 dengan menggunakan metode regresi. Hasil penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa corruption berperan meningkatkan ESG Disclosure. Sementara FDI, unemployment rate, independent directors, women on board, boards activity tidak berpengaruh terhadap ESG Disclosure. Pengujian tambahan terhadap setiap pilar ESG menunjukkan bahwa corruption meningkatkan Environmental Disclosure dan Social Disclosure, FDI meningkatkan Environmental Disclosure, unemployment rate meningkatkan Social Disclosure tetapi menurunkan Governance Disclosure, dan independent directors menurunkan Environmental Disclosure. Hasil penelitian mencerminkan adanya indikasi kuat bahwa ESG Disclosure digunakan oleh perusahaan untuk memperoleh legitimasi melalui reputation buying pada lingkungan institusional yang korup. Selain itu, diduga peran board sebagai pengawas manajemen belum dijalankan dengan efektif sehingga board tidak berperan meningkatkan ESG Disclosure.
This study aims at empirically investigating the influence of country-level characteristics consisting of corruption, Foreign Direct Investment (FDI), unemployment rate and board characteristics consisting of independent directors, women on board, boards activity on ESG Disclosure in 115 companies listed on the exchange the countries of Indonesia, the Philippines, Malaysia, Singapore and Thailand for 5 (five) observation periods, since 2014 till 2018 using the regression method. The results of the study concluded that corruption plays a vital role in increasing ESG Disclosure. While FDI, unemployment rate, independent directors, women on board, boards activity has no effect on ESG Disclosure. Additional test results on each ESG pillar indicate that corruption increases Environmental Disclosure and Social Disclosure, FDI increases Environmental Disclosure, unemployment rates increases Social Disclosure but decreases Governance Disclosure, and independent directors decrease Environmental Disclosure. The results of the study reflect the existence of strong indications that ESG Disclosure is used by companies to gain legitimacy through reputation buying in a corrupt institutional environment. In addition, it is suspected that the boards role as management supervisor has not been carried out effectively so that the board has no impact in increasing ESG Disclosure.
