Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBelum terwujudnya Badan Peradilan Tata Usaha Negara.,perkara-perkara gugatan terhadap aparat negara atas dasarperbuatan melanggar hukum diadili oleh Hakim PengadilanNegeri, sehingga timbul adany.~;;,ap:gg~:f.J.n bahwa seolah-olahp8 laksanaan pengadilan tersebut tidak obyektifKarena disatu pihaK hakim sebagai aparat pemerintah,di lain pihak yang diadili adalah dari pihak pemerintahj~ga.,Penafsiraii-secara -.analogi: terhada.p pasal 28 · Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970, hakim tersebut di atas sena -rusnya mengundurkan diri karena yang diadili masih termasukanggota yang dihadapi.Atas dasar masalah tersebut penulis tertarik untukmenganalisis suatu kasus gugatan atas dasar perbuatan melanggarhukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah, apakahdalam menangani kasus tersebut hakim dapat bertindaksecara obyektif.

---

"

"This is a collection of works which considers the many different facets of the EU’s increasingly important engagement with the world beyond its borders. The treaty of Lisbon marked a change in the powers and competences endowed on the EU, the contributions to this collection consider both the direct and indirect impact of the treaty on the contemporary state of EU external relations. The authors are drawn from legal, political science and international relations disciplines and consider innovations or changes brought about by the treaty itself, the European External Action Service, the roles of the High Representative and President, the collapse of the ‘pillar’ structure and new competences such as those for foreign investment. Other chapters cover developments which reflect the latest incremental changes upon which the post-Lisbon Treaty arrangements have some bearing, including the COREU network, the transatlantic and neighbourhood relations and the external dimension of ‘internal’ security. "