Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelayanan farmasi merupakan pelayanan penunjang sekaligus revenue center bagi rumah sakit. Formularium rumah sakit merupakan landasan kebijakan manajemen rumah sakit dan menjadi prinsip penting yang harus diperhatikan dalam pengelolaan farmasi. Sistem formularium harus dikelola dengan optimal agar dokter dapat tetap konsisten memanfaatkan formularium. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis bagaimana sistem formularium 2013 RS St Elisabeth-Bekasi. Peneliti melakukan analisis mulai dari penyusunan, pengadaan dan pengawasan formularium; analisis ABC pemakaian, investasi dan indeks kritis; kesesuaian dengan DOEN 2013, juga dibandingkan dengan formularium 2014. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya adalah proses penyusunan formularium 2013 masih belum optimal, sistem pengendalian persediaan belum ada, dan rumah sakit belum menemukan sistem kontrol yang sesuai untuk mengawasi jalannya sistem formularium. Ditemukan 70860 pemakaian (5%) obat non formularium sejumlah Rp1.257.098.400. Ada 114 golongan obat yang ada di DOEN namun tidak ada di formularium. 65,89% obat formularium 2013 adalah slow moving dan ada 100 item obat dari 689 dengan nilai investasi Rp17.550.692.405. Hanya 21 jenis obat yang sangat kritis terhadap pelayanan pasien.

---

Pharmaceutical service is the revenue center at the hospital. Hospital formulary system is the basic principles that must be considered in pharmacy management. Hospital formulary system should be managed optimally in order to mantain consistency of clinician's prescribing utilization. The purpose of this study is to analyze the system of St Elisabeth Hospital Formulary 2013-Bekasi. Researchers conducted analysis starting from the selection, procurement and supervision of the formulary; ABC analysis; comparation with DOEN and 2014 formulary. This study uses qualitative approach through in-depth interviews and document review. The results are: the process of formulary selection is still not optimal, there is no inventory control system, and hospitals have yet to find an appropriate control system to supervise the formulary system. There were 70.860 (5%) of nonformulary drugs used in amount of Rp1.257.098.400, there are 114 drug classes in DOEN that does not exist in the formulary, 65.89% items of drug are slow moving and there are 100 items of drugs with high investment (Rp17.550.692.405), and there are only 21 types of drugs that are very critical to patient care.

Abstrak :
Rumah sakit harus memberikan pelayanan kesehatan menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan yang dalam penyelenggaraannya rumah sakit tidak terlepas dari pelayanan farmasi. Kebutuhan akan penyediaan dan pemakaian obat-obatan yang berkualitas dan rasional diatur dalam sistem formularium dimana obat-obatan yang dipakai terdapat dalam buku formularium. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa formularium RSUD Cimacan dilihat dari penyusunan, pemeliharaan dan evaluasi obat formularium. Evaluasi obat formularium dengan melakukan analisis ABC pemakaian, investasi, indeks kritis dan VEN sehingga didapatkan hasil berupa usulan revisi formularium RSUD Cimacan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasilnya adalah proses penyusunan formularium RSUD Cimacan belum optimal, prosedur pemeliharaan formularium sudah ada namun belum lengkap, pengadaan dan peresepan belum sesuai formularium. Ditemukan 495.690 pemakaian obat non formularium dan 201 jenis obat non formularium yang disediakan di instalasi farmasi. Ada 322 jenis obat formularium yang dipakai (43%), ada 21 jenis obat dengan nilai investasi RP. 3.001.658.694. Hanya 31 jenis obat yang sangat kritis dan 39 jenis obat yang Vital terhadap pelayanan pasien.

---

Hospitals must provide comprehensive, integrated and sustainable health services which in the organization of the hospital is inseparable from pharmaceutical services. The need for the provision and use of qualified and rational medicines is regulated in the formulary system where the drugs used are contained in the formulary book. The purpose of this study was to analyze the formulary of RSUD Cimacan seen from the preparation, maintenance and evaluation of formulary drugs. Evaluation of formulary drugs by performing ABC analysis of use, investment, critical index and VEN to obtain the result of proposed revision formulary of RSUD Cimacan. This research uses qualitative approach. The result is the process of formulary of RSUD Cimacan not optimal, procedure of maintenance of formulary already exist but not yet complete, procurement and prescription not according to formulary. 495,690 non-formulary drug use and 201 kinds of non-formulary drugs were provided in pharmaceutical installations. There are 322 kinds of formulary drugs used (43%), there are 21 types of drugs with an investment value of RP. 3.001.658.694. Only 31 types of drugs are very critical and 39 types of drugs are Vital to patient care.

Abstrak :
Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Penggunaan obat dapat dikatakan rasional apabila pasien menerima obat yang tepat untuk kebutuhan klinis, dalam dosis yang memenuhi kebutuhan untuk jangka waktu yang cukup, dan dengan biaya yang terjangkau baik yang dapat dicapai dengan melakukan penulisan resep obat sesuai dengan Formularium Nasional ataupun Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN). Dengan adanya evaluasi kesesuaian peresepan obat, fasilitas kesehatan dapat mengetahui tingkat kepatuhan peresepan obat yang dapat membantu fasilitas pelayanan kesehatan dalam memaksimalkan anggaran perencanaan dan pengadaan obat secara efektif sehingga dibutuhkan. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif retrospektif. Kesesuaian peresepan obat terhadap Formularium Nasional untuk pasien rawat jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres pada bulan Januari hingga Februari 2023 dapat dikatakan baik dengan dicapainya persentase kesesuaian sebesar 94,02%. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian peresepan obat antara lain tidak adanya ketersediaan atau alternatif obat lain yang dapat digunakan, kurangnya pengetahuan dokter mengenai obat-obat dan aturan peresepan yang terdapat di dalam Formularium Nasional, dan adanya kemungkinan pasien dengan keadaan darurat yang membutuhkan obat di luar dari Formularium Nasional. Beberapa obat yang diresepkan tidak sesuai dengan Formularium Nasional untuk pasien rawat jalan Puskesmas Kecamatan Kalideres pada bulan Januari hingga Februari 2023 adalah Gliseril Guaiakolat 100 mg; Ambroksol 30 mg; Loratadin 10 mg; Piroksikam 10 mg; Gentamisin Salep Kulit 0,1%; Deksametason 0,5 mg; Vitamin C 1000 mg; Asiklovir Krim 5%; Borak Gliserol (GOM); Klorfeniramin Maleat 4 mg; dan Asetilsistein 200 mg. ......The Public Health Center is the first level health facility that prioritizes promotive and preventive efforts. Drug use can be said to be rational if the patient receives the right drug for clinical needs, in a dose that meets the needs for a sufficient period of time, and at an affordable cost, which can be achieved by writing a drug prescription in accordance with the National Formulary or the National List of Essential Medicines. With the conformity evaluation of drug prescriptions, health facilities can determine the level of compliance with drug prescriptions which can assist health service facilities in maximizing the budget for planning and procuring drugs effectively. This research was conducted using a retrospective descriptive method. The suitability of drug prescriptions against the National Formulary for outpatients at the Kalideres District Health Center from January to February 2023 is categorized as good with a percentage of 94.02%. Some factors that cause drug prescription discrepancies include the unavailability or alternative drugs, doctor's lack of knowledge about drugs and the prescribing rules contained in the National Formulary, and patients' emergencies that need drugs outside the National Formulary. Some of the drugs prescribed are not in accordance with the National Formulary for outpatients at the Kalideres District Health Center from January to February 2023 are Glyceryl Guaiacolat 100 mg; Ambroxol 30 mg; Loratadine 10 mg; Piroxicam 10 mg; Gentamicin Skin Ointment 0.1%; Dexamethasone 0.5 mg; Vitamin C 1000mg; Acyclovir Cream 5%; Borax Glycerol; Chlorpheniramine Maleate 4 mg; and Acetylcysteine 200 mg.

Abstrak :
Pada tahun 2020, PT Pertamina Bina Medika IHC (PERTAMEDIKA IHC) mengeluarkan Buku Formularium Obat PERTAMEDIKA IHC yang terdapat Peraturan Direktur Nomor Prt–2099/A00000/2020-S0 tentang Formularium Obat PERTAMEDIKA IHC (FOPI) Tahun 2021 untuk membuat dan memberlakukan standarisasi FOPI di lingkungan PERTAMEDIKA IHC dengan ketentuan semua rumah sakit yang berada di lingkungan PERTAMEDIKA dan RS IHC Member wajib menggunakan FOPI dan tidak diperkenankan adanya Formularium atau Daftar Standar Obat lain. Maka dari itu, perlu adanya penyesuaian daftar obat dalam Formularium RS UI dengan FOPI. Kegiatan dilakukan dengan pengolahan dua buah data berupa master obat Formularium RS UI serta FOPI dalam bentuk format excel dengan Formularium RS UI sebagai master data. Lalu, dilanjutkan perhitungan persentase dari masing-masing kategori obat yang tersubtitusi, tidak perlu subtitusi atau tidak tersubtitusi. Diperoleh jumlah obat Formularium RS UI yang dapat disubtitusi ke FOPI sejumlah total 442 obat dengan persentase total 18,53%. Jumlah obat yang masuk dalam kategori “Tidak Perlu Subtitusi” sebanyak 1102 obat dengan total persentase sebesar 47,71%. Sedangkan, jumlah obat yang tidak bisa disubtitusi adalah sejumlah 383 obat dengan persentase total 16,58%. Jumlah obat non FOPI adalah sejumlah 383 obat dengan persentase 16,58%. Obat yang tidak tersubtitusi perlu dilakukan pengkajian kembali antara Farmasi dengan Pelayanan Medik/KFT/KSM terkait untuk mendukung efisiensi dan efektivitas formularium RS UI. ...... To create and implement FOPI standardization in Indonesia, PT Pertamina Bina Medika IHC (PERTAMEDIKA IHC) released the PERTAMEDIKA IHC Drug Formulary Book in 2020. This publication includes Director Regulation Number Prt-2099/A00000/2020-S0 addressing the 2021 PERTAMEDIKA IHC (FOPI) Drug Formulary. PERTAMEDIKA IHC environment on the condition that all hospitals within PERTAMEDIKA and IHC Member Hospitals must use FOPI and that no Formulary or other Standard List of Drugs is permitted. Consequently, it is required to update the UI Hospital Formulary's medicine list with FOPI. The task involved processing two sets of data, the UI Hospital's master drug formulary and FOPI's FOPI in excel format, with the UI RS Formulary serving as the master data. The percentage of each drug category that is substituted, whether a substitution is required or not, should then be calculated. There are 442 different medications in the UI Hospital Formulary that can replace FOPI, with a total substitution percentage of 18.53%. 1102 medicines, or a total proportion of 47.71, fall under the "No Need Substitution" category. 383 medicines, or a total percentage of 16.58%, cannot be substituted, however. There are 383 non-FOPI medications, with a proportion of 16.58%. To promote the efficacy and efficiency of the UI Hospital formulary, drugs that cannot be substituted must be discussed between the Pharmacy and the relevant Medical Services/KFT/KSM.

Abstrak :
Kesesuaian obat adalah obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan di puskesmas diharapkan sama dengan obat yang tercantum dalam formularium nasional. Obat yang ada di puskesmas harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pelayanan pengobatan pada masyarakat di wilayah kerjanya. Pengambilan data dilakukan secara retrospektif yaitu menggunakan data formularium puskesmas matraman tahun 2023. Persentase kesesuaian berdasarkan item obat pada formularium puskesmas di puskesmas kecamatan matraman tahun 2023 sebesar 70,28%. Ketidaksesuaian obat antara formularium nasional dengan formularium puskesmas matraman disebabkan oleh beberapa pertimbangan seperti puskesmas mempertimbangkan preferensi dan kebutuhan kesehatan masyarakat setempat, banyaknya jumlah pasien yang datang ke puskesmas yang memerlukan penggunaan obat tersebut daripada obat yang ada di fornas, pemilihan dan pertimbangan klinis oleh dokter dan petugas kesehatan berdasarkan kondisi spesifik pasien. ...... Drug suitability means that the drugs used for health services at community health centers are expected to be the same as the drugs listed in the national formulary. The medicines available at the community health center must be adapted to the needs of medical services for the community in the work area. Data collection was carried out retrospectively, namely using the 2023 Matraman Community Health Center formulary data. The percentage of conformity based on drug items in the health center formulary in the Matraman sub-district health center in 2023 is 70.28%. The discrepancy between medicines between the national formulary and the Matraman Community Health Center formulary is caused by several considerations, such as the Community Health Center taking into account the preferences and health needs of the local community, the large number of patients coming to the Community Health Center who require the use of these drugs rather than the drugs available at the Fornas, selection and clinical considerations by doctors and staff. health based on the patient's specific condition.

Abstrak :
Dalam pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kementerian Kesehatan berupaya dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan aksesibilitas obat dengan menyusun Formularium Nasional (Fornas) yang digunakan sebagai acuan dalam pelayanan kesehatan di seluruh fasilitas kesehatan. Tujuan pengaturan obat dalam Fornas yaitu meningktakan mutu pelayanan kesehatan, melalui peningkatan efektifitas dan efisiensi pengobatan sehingga tercapau penggunaan obat rasional. Diharapkan dengan dikehatuinya gambaran harga pembelian obat formularium nasional di Rumah Sakit Universitas Indonesia dapat membantu bagian penggadaan rumah sakit untuk mempertimbangkan dalam pengadaan obat-obat tertentu. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif observasional dengan metode pengumpulan data retrospektif menggunakan data sekunder yag di dapat dari sistem informasi rumah sakit dan juga dari aplikasi apotek online. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 17 obat yang memiliki selisih harga yang lebih murah, dengan selisih nilai tertinggi adalah besar adalah tablet metilfenidat 10 mg, tablet kalsium laktat 500 mg, dan tablet beraprost 20 mcg. ...... In providing health services to the community through the National Health Insurance, the Ministry of Health strives to ensure the availability, affordability and accessibility of drugs by compiling the National Formulary which is used as a reference in health services in all health facilities. The purpose of regulating drugs in National Formulary is to improve the quality of health services, through increasing the effectiveness and efficiency of treatment so that rational drug use is achieved. It is hoped that by knowing the picture of the purchase price of national formulary drugs at the University of Indonesia Hospital, it can help the hospital procurement department to consider the procurement of certain drugs. This study uses a descriptive observational method with a retrospective data collection method using secondary data obtained from the hospital information system and also from the online pharmacy application. Based on the results and discussion, it can be concluded that there are 17 drugs that have a cheaper price difference, with the highest value difference being large, namely methylphenidate tablets 10 mg, calcium lactate tablets 500 mg, and beraprost tablets 20 mcg.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai praktik pelaksanaan Formularium Nasional yang merupakan daftar obat-obatan yang menjadi acuan pemberian resep obat pada program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan). Formularium Nasional dibuat dengan tujuan agar meningkatkan penggunaan obat yang rasional dan meningkatkan efisiensi anggaran pelayanan kesehatan. Namun pada praktiknya pelaksanaan Formularium Nasional belum sesuai dengan teori nya. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengajukan pokok permasalah, yaitu: 1. Bagaimana hubungan hukum, hak dan kewajiban dokter serta pasien ditinjau dari aspek hukum kesehatan dan Kode Etik Kedokteran Indonesia?; 2. Bagaimana pengaturan dan ruang lingkup Formularium Nasional?; 3. Bagaimana implikasi penerapan Formularium Nasional terhadap hubungan dokter dengan pasien dalam pelayanan kesehatan? Pada akhirnya, penulis memperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Formularium Nasional yang masih terbilang baru ini pada praktiknya kurang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga masih perlu ditinjau dan dievaluasi lebih lanjut agar dapat berjalan efektif terutama bagi pasien, sesuai dengan prinsip jaminan sosial.

---

The focus of this thesis is the implementation of National Formulary. National Formulary is a list of drugs which can be given to the patients who use the National Health Insurance program (Jaminan Kesehatan Nasional) organized by Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS Kesehatan), a government?s health insurance. National Formulary is made with the aim to improve the rational use of medicines and improve the efficiency of the health care budget. But in practice the implementation of the National Formulary is not in accordance with its theory. Based on that problems, the writer tried to describe the main issues, which are : 1. How are relationships, rights and obligations of doctors and patients in terms of legal aspects and Indonesian Medical Ethics Code Indonesia ?; 2. What are the regulations and scope of the National Formulary in Indonesia?; 3. How is the implementation of the National Formulary of the doctor-patient relationship in health care? In the end, the writer came to the conclusion that the implementation of the National Formulary are still relatively new in practice that still needs to be reviewed and evaluated further in order to be effective, especially for patients, in accordance with the principle of social insurance.