Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Front National (FN) adalah satu-satunya partai politik ekstrim kanan di Prancis. Partai ini didirikan pada tahun 1972 oleh Jean-Marie Le Pen. FN adalah sebuah partai yang memiliki sifat ultranasionalis dan rasis, sifat-sifat yang jauh bertolak belakang dengan nilai-nilai demokratis yang menjadi salah satu ciri pemerintahan Republik V. Partai ini lahir dan bertahan hingga kini karena perasaan tidak aman dan tidak percaya yang dirasakan oleh sebagian penduduk Prancis dalaan menghadapi berbagai permasalahan besar di Prancis seperti masalah pengangguran dan imigran.Dengan mengangkat kedua permasalahan itu, FN banyak mendapat dukungan dari penduduk di daerah-daerah pinggiran kota yang sensitif terhadap masalah imigran. FN, yang ingin memelihara identitas nasional Prancis, tidak mau menerima keberadaan orang asing, terutama sekali mereka yang datang dari luar Eropa, karena dianggap dapat merusak identitas bangsa Prancis (kulit putih dan beragama katolik). FN juga jelas-jelas menentang asas kesamaan semua individu seperti yang tercantum dalam La Declaration des droits de l`homme et du citoyen karena pengakuan kesamaan tersebut dianggap dapat merusak kemurnian negara Prancis.Di tengah-tengah sikap sebagian besar masyarakat Francis yang justru mengakui hak-hak orang lain dan tidak menyukai pembedaan perlakuan berdasarkan ras, FN justru lahir dan masih tetap bertahan hingga sekarang. Sifat-sifat itulah yang kemudian membuat FN menarik untuk diteliti lebih jauh. FN menjadi sebuah fenomena yang unik dalam kehidupan politik Francis yang demokratis."

"Penelitian ini membahas mengenai kebijakan Nicolas Sarkozy (Presiden Keenam Republik Kelima Prancis, periode 2007-2012) terhadap generasi muda. Masalah yang dihadapi oleh generasi muda Prancis di antaranya pengangguran, pendidikan, dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data penelitian ini adalah Le discours de président de la république française, Avignon (Gard)- Mardi 29 septembre 2009[1]. Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha yang dilakukan pemerintah Prancis menuai hal-hal positif seperti peningkatan edukasi melalui bantuan finansial siswa putus sekolah, lalu bantuan langsung tunai bagi para pemuda yang berusia 16-25 tahun, serta dibukanya banyak lapangan pekerjaan yang bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di Prancis.

---

This research talks about Nicolas Sarkozy’s policy to solve youth’s problem, such as unemployment, lack of education and economic problem. The method used in this research is qualitative research. The data used in this study is “Le discours de président de la république française, Avignon (Gard)- Mardi 29 septembre 2009”. The result of the analysis shows that this policy had a good impact for France for example improvement of the education system, financial aid for youth and job vacancy to decrease the numbers of unemployment in France."

"Artikel ini membuktikan hiperealitas dalam sebuah artikel politis berjudul ?Le Retour de Nicolas Sarkozy Inquiète les Socialistes? dalam Le Figaro. Hiperealitas muncul karena pesan atau informasi yang disampaikan tidak memiliki acuan yang jelas. Pesan itu mengandung tanda hiperealitas yang muncul berupa nomina, verba, dan ungkapan.Dari hasil analisis, produksi artikel memperlihatkan pertukaran tanda dengan hal lain di luar tanda itu sendiri. Seperti nomina, verba, dan ungkapan menutup peluang bagi pembaca untuk mengetahui realitas sebenarnya. Tanda itu bercampur dan bertumpang tindih sehingga membentuk satu realitas baru yang berbeda dari realitas sebenarnya, atau hiperealitas.

---

This article proves hyperreality in an article politics entitled ?Le Retour de Nicolas Sarkozy Inquiète les Socialistes? in Le Figaro. Hiperreality exists because message or information that informed hasn?t clear references. Those messages have the signs of hyperreality which appear as nomine, verbs, and metaphor.From the analysis, production of article shows the changing of signs with other references. Like nomine, verbs, and metaphor ended the chance of society to know the reality. Those signs mixed and overlapped each other until it forms a new different reality from the previous one, called hyperreality."

"Masalah yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah faktor-faktor politis apakah yang menjadi penyebab jatuhnya pemerintahan Front Populaire. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenai faktor-faktor politis penyebab kejatuhan Front Populaire. Konsep-konsep yang digunakan sebagai dasar analisis mencakup konsep Republik dan Demokrasi, Sistem Pemerintaharl Republik III, Sistem Pemilu pada Republik III, Partai Politik dan Peranannya pada Sistem Pemerintahan Republik III. Hasil analisis memperlihatkan bahwa kejatuhan pemerintahan Front Populaire diakibatkan oleh faktor dari dalam dan luar tubuh Front Populaire. Di dalam terjadi perpecahan akibat kebijakan-kebijakan politik Front Populaire dan bentrokan_bentrokan sesama partai pendukung. Terjadi pula ketidakstabilan kabinet sesama pemerintahan Front Populaire. faktor luar, partai-partai golongan Kanan terus merongrong pemerintahan Front Populaire. Selain itu, pemerintahan Front Populaire yang sangat pasifis mengakibatkannya tidak siap menghadapi perang, sehingga terpaksa turun pada saat Perang Dunia II akan berlangsung."

"Pembentukan Masyarakat Ekonomi Eropa pada tahun 1957 yang diawali dengan pembentukan Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa pada tahun 1951 dicetuskan oleh Menteri Luar Negeri Prancis Robert Schuman yang melanjutkan gagasan Jean Monnet, tokoh rekonstruksi ekonomi Prancis. Penelitian dalam skripsi ini diawali dengan timbulnya asumsi bahwa Jean Monnet dan Robert Schuman yang mempelopori berdirinya Masyarakat Batu Bara dan Baja Eropa yang diperluas menjadi Masyarakat Ekonomi Eropa, membawa kepentingan Prancis di dalamnya. Untuk itu, dalam analisis diuraikan keadaan politik dan ekonomi Prancis pasca-Perang Dunia II yang mendorong Prancis untuk memprakarsai pembentukan badan tersebut."

"ABSTRAKPrancis berusaha untuk menyelamatkan diri dari kekalahan total pada Perang Dunia II dengan menandatangani Perjanjian Gencatan Senjata dengan Jerman pada 22 Juni 1940. Menurut perjanjian itu, Prancis dibagi menjadi wilayah bebas dan wilayah pendudukan Jerman. Prancis mempertahankan eksistensinya dengan membentuk pemerintahan Vichy dan berkolaborasi dengan Jerman di bidang politik, ekonomi, dan militer. Dari ketiga macam kolaborasi itu, kolaborasi ekonomi menjadi prioritas kedua negara. Namun, kolaborasi nyatanya merugikan Prancis dan menguntungkan pihak Jerman semata. Di samping itu, Philippe P tain dan Pierre Laval, pemimpin pemerintahan Vichy, memiliki perbedaan dalam pandangan dan agenda politik yang mempengaruhi pembagian tugas antara keduanya. P tain lebih fokus pada masalah dalam negeri, sedangkan Laval lebih fokus pada urusan luar negeri. Kendati demikian, keduanya memiliki semangat yang sama untuk mempertahankan kedaulatan Prancis, mengurangi penderitaan Prancis, dan menjaga perdamaian di Prancis serta Eropa.

---

ABSTRACTFrance was trying to save itself from total defeat in World War II by signing the Ceasefire Agreement with Germany on June 22, 1940. In accordance with that agreement, France was divided into the free zone and the German occupied zone. France maintained its existence by establishing the Vichy government and collaborating with Germany in the political, economic, and military sector. Among these sectors, the economic collaboration was a priority for both countries. Yet, collaboration was in fact disadvantageous to France and only profitable to Germany. Besides, Philippe Petain and Pierre Laval, leaders of Vichy government, had different perspectives and political agendas which affected the task division between them. Petain was more focused on domestic problems, while Laval was more focused on foreign affairs. However, they had the same spirit to defend the sovereignty of France, alleviate the suffering of France, as well as maintain peace in France and Europe."

"Comparative studies can reveal much about how law is formed out of social reality and political power by exploring these interactions in different national contexts. In this work Mauricio García-Villegas compares ideas about law and society in France and the United States, demonstrating different approaches to sociopolitical legal studies. Using the interdisciplinary tools of the sociology of law, critical legal theory, and sociolegal studies, García-Villegas builds up an insightful overview of what constitutes law and society theory and practice in France and the United States. He brings together diverse perspectives and practices that generally do not communicate well with one another, as is often the case between the critical theory of law of jurists and the legal sociology of sociologists. This study will allow readers to understand the sociology of law in a comparative perspective and sets out a new research agenda for the field of sociopolitical legal studies."