Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTThis article is an empirical analysis of the relations between financial structure and the urban rural income gap (URIG) in Chinas economic transition, based on the countrys double dual structure. We employ data of 31 provinces in China from 2001 to 2016 to empirically study the influence of financial structure on the URIG. We find an inverted U shaped relation between financial scale and the URIG, a positive impact of urban and rural financial structure on the URIG, and an inverted U shaped relation between the mismatch of financial resources and the URIG. These findings show that selection of the optimal proportion of the state owned economy through ownership reform and the promotion of financial development and optimization of the allocation of financial resources are two effective ways to reduce the URIG"

"Ketimpangan pendapatan antar daerah merupakan hal yang wajar dalam konsep pembangunan nasional. Pada tahap awal pernbangunan ekonomi nasional, perbedaan dalam laju pertumbuhan regional yang besar antar provinsi mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi pendapatan antar provinsi. Akan tetapi dalam jangka panjang ketika faktor-faktor produksi semakin mobil maka perbedaan antara laju pertumbuhan output antar provinsi cenderung menurun bersamaan dengan meningkatnya pendapatan per kapita rata-rata di setiap provinsi.Penyelidikan dilakukan dengan menggunakan Theil Entropy untuk melihat dimensi spasial ketimpangan regional, Williamson Indeks, dan dekomposisi sektoral untuk rielihat sektor penyebab ketimpangan. Studi ini juga menyelidiki apakah dalam proses pernbangunan di Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama ini juga merata di berbagai daerah.Hasil penelitian menemukan ketimpangan pendapatan per kapita antara (between) Jawa-luar Jawa, Kawasan Barat-Timur relatif kecil. Ketimpangan pendapatan per kapita semakin besar terjadi antara DKI Jakarta dengan daerah lainnya, dan antara provinsi kaya dengan provinsi miskin. Ketimpangan justru tetap nyata di dalam (within) wilayah itu sendiri, baik di Jawa, Luar ]awa, KBI, maupun within KTI. Masih ada provinsi miskin di Jawa maupun di Kawasan Barat Indonesia.Dengan migas, baik menggunakan Thail Entropy maupun Williamson Indeks, ketimpangan cenderung menurun. Tanpa migas, indeks ketimpangan antar daerah relatif tidak mengalami perubahan. Saat krisis ekonomi terjadi, indeks ketimpangan antar daerah meningkat.Hasrl penelitian juga menemukan sektor industri merupakan penyebab ketimpangan ekonomi dan sangat terkonsentrasi di daerah maju. Sementara sektor pertanian tersebar merata di daerah yang relatif belum berkembang. Artinya, perkembangan sektor pertanian akan berdampak menurunnya ketimpangan antar daerah. Lain halnya sektor jasa, walaupun nilai tambah sektor ini didominasi oleh Provinsi DKi Jakarta. Namun, sektor ini telah berkembang di daerah yang memiliki pendapatan per kapita di bawah rata-rata nasional.Kebijakan untuk mengurangi ketimpangan pembangunan dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi pelaku ekonomi untuk melakukan investasi di daerah `miskin' dengan tidak meninggalkan sektor pertanian. Membangun infrastruktur fisik dan non fisik, melakukan kerjasama antar daerah. Membangun daerah dengan potensi dan daya dukung daerah itu sendiri dapat mencegah adanya pemusatan sumber daya ekonomi di daerah/wilayah tertentu."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengukur kesenjangan Pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab kesenjangan di Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel pada periode 2004-2007. Tehnik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Weighted Coefficient Variation (CVw) atau Williamson. Nilai indeks berkisar antara 0 sampai dengan 1. Sedangkan alat analisis lainnya menggunakan regresi data panel dengan kesenjangan di Provinsi Kalimantan Selatan sebagai variabel terikat, dan variabel bebasnya adalah tenaga kerja, indeks pembangunan manusia, rasio panjang jalan, dan pendapatan perkapita. Berdasarkan hasil perhitungan dengan Indeks Williamson, selama kurun waktu 2004-2007 terjadi kesenjangan pendapatan di Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini diperkirakan karena adanya pemusatan kegiatan ekonomi terutama di daerah-daerah yang mempunyai sumber daya alam yang melimpah seperti baru bara dan perikanan, sehingga menimbulkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan. Dari periode penelitian, ternyata tahun 2006 merupakan tahun dimana kesenjangan meningkat. Kemudian tahun 2007 mengalami penurunan kesenjangan. Sedangkan untuk mengetahui variabel apa saja yang mempengaruhi kesenjangan di Provinsi Kalimantan Selatan dengan menggunakan data panel, ternyata hanya variabel tenaga kerja dan rasio panjang jalan yang berpengaruh negatif dan signifikan secara statistik. Sedangkan variabel indeks pembangunan manusia tidak sesuai dengan hipotesa yang diajukan dan variabel pendapatan perkapita ternyata berpengaruh signifikan terhadap kesenjangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

---

The study aims to measure the gap in South Kalimantan Province and find out what factors that cause inequalities in South Kalimantan Province. Data used in this study is panel data in the period 2004-2007. Analysis techniques used in this study is Weighted Analysis Variation Coefficient (CVw) or Williamson. Index value ranging from 0 to 1. While other analysis tools using panel data regressions with disparities in South Kalimantan Province as the dependent variable, and the independent variable is labor, human development index, the ratio of road length, and income per capita. Based on calculations by Williamson Index, during the period 2004-2007, there was income gap in South Kalimantan Province. This condition is expected because of the concentration of economic activities especially in areas which have abundant natural resources such as new coal and fisheries, so it was causing a gap between districts in South Kalimantan Province. From the research period, it was the year 2006 is the year when the gap increases. Then in 2007 the gap decreased. While to know what variables that influence the disparity in South Kalimantan Province by using panel data, it has a variable length of labor and the ratio of road that has a negative and statiscally significant. While the human development index variables are not in accordance with the proposed hypothesis and income per capita variable turns out significant effect on inequality in South Kalimantan Province."

"Keputusan untuk bermigrasi dipandang sebagai sebuah jalan dalam memberdayakan sumber daya dan dalam usaha meningkatkan kesejahteraan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan bermigrasi tenaga kerja di Indonesia dengan memberikan perhatian lebih pada kesenjangan penghasilan antara sebelum dan sesudah bermigrasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data longitudinal IFLS 1993 dan 2000 dengan mengamati individu panel di tahun 1993 dan diikut perkembangannya di tahun 2000. Diharapkan diperoleh informasi dan estimasi yang lebih akurat dengan menggunakan data yang bersifat longitudinal.Kesenjangan penghasilan diperoleh dengan mengestimasi fungsi penghasilan untuk tahun 1993 dan tahun 2000. Fungsi penghasilan tahun 1993 dan 2000 dikoreksi dari bias pemilihan sampel karena data upah yang tersedia hanya bagi mereka yang bekerja. Penentuan status migrasi pekerja dilakukan pada tahun 2000. Karena migran selektif maka untuk tahun 2000 kembali dilakukan estimasi fungsi penghasilan yang terkoreksi untuk pekerja migran. Kesenjangan penghasilan diperoleh dari perbedaan upah pekerja migran di tahun 2000 dengan estimasi upah di tahun 1993. Partisipasi bermigrasi tenaga kerja diestimasi dengan rnenggunakan model regresi probit.Hasil estimasi memperlihatkan bahwa kesenjangan penghasilan merupakan faktor penentu yang paling besar dalam pcngambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam bermigrasi. Positifnya variabei ini mernbuktikan bahwa dengan bermigrasi kesejahteraan individu membaik. Setiap kenaikan kesenjangan penghasilan rnaka akan meningkatkan peluang untuk berpartisipasi dalam bermigrasi. Ketika kenaikan kesenjangan penghasilan mencapai titik tertentu, justru akan mengurangi hasrat tenaga kerja untuk bermigrasi. Jika dikaitkan dengan kondisi sekarang yang bereferensi pada data, maka dapat dikatakan bahwa peluang bermigrasi sebagaj respon dan kesenjangan penghasilan masih tinggi.Dibutuhkan waktu sekitar 60 tahun lagi dari sekarang, atau tepatnya pada tahun 2060 dimana peluang bermigrasi akan perlahan mengalami penurunan, ceteris paribus. Studi ini juga menemukan bahwa status perkawinan, status pasangan yang bekelja, keberadaan anak sekolah, jumlah anggota rumahtangga, bentuk keluarga dan nilai aset mempengaruhi keputusan dalam partisipasi bermigrasi tenaga kerja. Keberadaan balita dan transfer di pihak lain tidak berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk berpartisipasi dalam bermigrasi. Tanpa rnengaitkan dengan kebijakan pemerataan antarwilayah, maka dilihat dari sisi kepentingan individu, diperlukan kebijakan yang dapat mempermudah akses untuk bermigrasi."

"Kasus-kasus yang terjadi di Papua Barat tampaknya harus diamati secara cermat bukan hanya melalui kebijakan keamanan wilayah tetapi perlu juga melalui pendekatan budaya setempat. …."

"Dengan menggunakan Survei Sosial Ekonomi Nasional Indonesia tahun 2013 studi ini ingin melihat ketimpangan dari perspektif perkawinan apakah perkawinan berdasarkan tingkat pendidikan ada serta apakah ada dampaknya terhadap ketimpangan pengeluaran di Indonesia Korelasi Kendall rsquos Tau digunakan untuk melihat kekuatan korelasi tingkat pendidikan suami dan istri Indeks Gini dibuat untuk melihat seberapa besar ketimpangan pengeluaran di Indonesia Dengan membandingkan kondisi nyata dan kontrafakta studi ini menemukan bahwa perkawinan berdasarkan tingkat pendidikan terjadi dan memiliki dampak terhadap membesarnya ketimpangan pengeluaran di Indonesia Studi ini juga menemukan bahwa partisipasi angkatan kerja status kerja kepemilikan anak dan lama kawin suatu pasangan secara signifikan membuat pengeluaran antar pasangan bervariasi dan menyebabkan memburuknya ketimpangan pengeluaran di Indonesia."

"Kesenjangan pendapatan yang semakin besar telah menimbulkan berbagai masalah seperti meningkatnya pengganguran, kurangnya sarana kesehatan dan pendidikan, perumahan, kebutuhan pokok dan rasa aman. Sehingga penulis bekeinginan meneliti mengenai perkembangan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan penduduk yang mempengaruhi kesenjangan pendapatan antar kabupaten/kota di propinsi aceh. Lokasi penelitian dilakukan di propinsi Aceh, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari kantor Badan Pusat Statistik aceh. Untuk keperluan analisis digunakan pendekatan modalindeks Williamson dan analisis konvergensi hasil penelitian menunjukan bahwa disparitas DPRB per kapita antar kabupaten/kota di propinsi Aceh selama kurun waktu 2002-2011 memiliki nilai tertinggi pada tahun 2003 sebesar 0,839 dan paling rendah di tahun 2011dengan nilai 0,747 maka propinsi Aceh termasuk kriteria ketimpangan taraf tinggi. Trend disparitas PDRB per kapita terus menurun namun secara fluktuasi dari tahun ke tahun. Dengan melihat koefisien konvergensi beta = 0,0637 yang bernilai positif, menegaskan bahwa telah terjadi divergensi bukannya terjadi konvergensi dalam disparitas PDRB per kapita antar kabupaten/kota di propinsi Aceh. Berdasarkan hasil penelitian yang telh dilakukan, maka yang perlu adalah memperkecil kesenjangan fisik dan sumber daya manusia yang merata disetiap kabupaten/kota guna mengatasi kesenjangan pembangunan. "

"Setiap profesi kesehatan memerlukan suatu reugulasi yang mengatur mengenai standar dari pelayanan yang harus mereka berikan di Rumah Sakit. Sebagai salah satu dari profesi yang bekerja di bidang kesehatan, farmasis juga memerlukan standar pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, dimana stadanda tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 (PMK RI). Peraturan tersebut ditujukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kefarmasian, menjamin kepastian hukum bagi tenaga kefarmasian, serta untuk melindungi pasien dari kesalahan terkait penggunaan obat. Peraturan tersebut memuat berbagai hal yang harus dilakukan dan dipenuhi oleh Instalasi Farmasi di Rumah Sakit terkait pengelolaan perbekalan farmasi dan pelayanan farmasi klinik serta mengenai kewabijan melakukan evaluasi pelayanan dalam rangka mengendalikan mutu pelayanan kefarmasian yang sudah diberikan. Pengendalian mutu pelayanan kefarmasian dilakukan dengan tujuan untuk mengentahui sudah sejauh mana kesesuaian antara implementasi pelayanan dengan yang tertuang dalam regulasi. Terdapat beberapa metode yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi mutu pelayanan, salah satunya adalah dengan melakukan gap analysis. Unit Farmasi dan CSSD, termasuk didalamnya depo farmasi rawat jalan dan depo Instalasi Gawat Darurat (IGD), perlu melakukan gap analysis mengenai penyimpanan dan penyerahan obati, hal tersebut karena gap analysis akan memberikan gambaran mengenai kesesuaian antara implementasi yang telah dilakukan oleh kedua depo farmasi tersebut dengan regulasi yang berlaku. Selain itu, jika terdapat gap antara implementasi dengan regulasi maka dapat dibuat penyelesaian agar Unit Farmasi dan CSSD RSUI dapat senantiasa melakukan peningkatan pelayanan kefarmasian di kedua depo Farmasi tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan observasi dan diskusi dengan apoteker mengenai implementasi penyimpanan dan penyerahan obat di depo farmasi rawat jalan dan IGD RSUI, kemudian hasilnya akan dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 72 Tahun 2016 dan dihitung persentase kesesuaiannya. Hasil yang didapat adalah bahwa Nilai kesesuaian terhadap penyimpanan obat yang diperoleh oleh kedua depo farmasi tersebut adalah 93,75% sedangkan nilai kesesuaian terhadap penyerahan obat adalah 80%

---

Every health profession needs a regulation that regulates the standard of service they must provide in hospitals. As one of the professions working in the health sector, pharmacists also need health service standards in hospitals, where these standards are contained in the Regulation of the Minister of Health Number 72 of 2016 (PMK RI). The regulations are aimed at improving the quality of pharmaceutical services, guaranteeing legal certainty for pharmaceutical personnel, and protecting patients from errors related to drug use. The regulation contains various things that must be carried out and fulfilled by Pharmacy Installations in Hospitals related to the management of pharmaceutical supplies and clinical pharmacy services as well as regarding the obligation to evaluate services in order to control the quality of pharmaceutical services that have been provided. Pharmaceutical service quality control is carried out with the aim of knowing how far the implementation of services is in conformity with what is contained in regulations. There are several methods that can be used to evaluate service quality, one of which is to do a gap analysis. The Pharmacy Unit and CSSD, including the outpatient pharmacy depot and the Emergency Room (IGD) depot, need to carry out a gap analysis regarding the storage and delivery of medicines, this is because the gap analysis will provide an overview of the suitability between the implementations that have been carried out by the two pharmacy depots with the regulations in force. In addition, if there is a gap between implementation and regulations, a settlement can be made so that the RSUI Pharmacy Unit and CSSD can continuously improve pharmaceutical services at the two Pharmacy depots. This research was conducted by observing and discussing with pharmacists regarding the implementation of drug storage and delivery at outpatient pharmacy depots and the RSUI emergency room, then the results will be compared with the Regulation of the Minister of Health Number 72 of 2016 and the percentage of conformity is calculated. The results obtained were that the suitability value for drug storage obtained by the two pharmacy depots was 93.75% while the suitability value for drug delivery was 80%"

"Kesenjangan atau Gap merupakan suatu ketidakseimbangan, perbedaan, atau ketidaksimetrisan antara suatu hal terhadap hal yang lain. Pada proses distribusi oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) harus berkaca pada CDOB sehingga seluruh aspeknya diharapkan sesuai dengan pedoman tersebut. Kesenjangan dapat terjadi pada proses ini ketika pelaksanaan teknis yang terjadi di lapangan memiliki sedikit banyak perbedaan dengan yang tercantum dalam pedoman. Oleh karena itu, perlu dilakukan Gap assessment sebagai alat penilaian untuk mengevaluasi proses distribusi tersebut. Tugas khusus ini disusun dengan melakukan proses pengamatan atau observasi pada proses pelaksanaan distribusi di PT. Enseval Putera Megatrading (EPM) Cabang Jakarta 1 terhadap penerapan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB). Selanjutnya, dilakukan penilaian terhadap kesesuaian penerapan atau implementasi CDOB berdasarkan daftar aspek penerapan CDOB. Bedasarkan daftar periksa yang digunakan, terdapat 121 aspek detail terkait CDOB pada proses distribusi oleh PT EPM Cabang Jakarta 1 yang perlu dinilai kesesuaian dengan yang terlaksana. Namun, terdapat 6 aspek yang tidak terpenuhi. Semua aspek yang tidak sesuai dengan ketentuan diharapkan dapat dibuat aksi perbaikan dan pencegahannya.

---

A gap is an imbalance, difference, or asymmetry between one thing and another. The distribution process by Pharmaceutical Wholesalers (PBF) must reflect on CDOB so that all aspects are expected to comply with these guidelines. Gaps can occur in this process when the technical implementation that occurs in the field is more or less different from what is stated in the guidelines. Therefore, it is necessary to carry out a Gap assessment as an assessment tool to evaluate the distribution process. This special task is prepared by carrying out an observation process or observations on the distribution implementation process at PT. Enseval Putera Megatrading (EPM) Jakarta Branch 1 regarding the implementation of Good Distribution Practice (GDP). Next, an assessment is carried out on the suitability of the application or implementation of GDP based on the list of GDP implementation aspects. Based on the checklist used, there are 121 detailed aspects related to GDP in the distribution process by PT EPM Jakarta Branch 1 which need to be assessed for suitability with what is being implemented. However, 6 aspects are not fulfilled. It is hoped that all aspects that are not by the provisions can be taken to corrective and preventive actions"

"Penelitian ini membahas pengaruh faktor faktor yang mempengaruhi perusahaan. Perusahaan yang mampu mengelola kas dan setara dengan baik maka secara pengelolaan perusahaan sudahlah tepat. Pengelolaan tersebut termasuk pengelolaan secara manejerial maupun keuangan. Pengolaan Keungan perusahaan yang diambil bagaimana perusahaan mampu mengelola modal kerja dan hambatan dalam pendanaan di perusahaan tersebut. Sampel yang digunakan adalah perusahaan konstruksi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Sampel yang digunakan merupakan Cash holding, firm size, Leverage, Cash Flow, liquidity, net working capital.

---

This study discusses the effect of determinant factor of Cash. Companies that show that the company keep maintain cash holding , the management of the company is appropriate. This management includes both managerial and financial management. Management of the company's finances is taken how the company is able to manage working capital and obstacles in funding in the company. The sample used is a construction company listed on the Indonesia Stock Exchange in the 2016-2020 period. The sample used is a Cash holding, firm size, Leverage, Cash Flow, liquidity, net working capital."