Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Impor bawang putih telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2011-2020 karena produksi dalam negeri hanya mencukupi sekitar tiga hingga lima persen dari kebutuhan masyarakat. Adanya tambahan pasokan bawang putih impor pada pasar dalam negeri akibat kebijakan impor tersebut diduga akan menurunkan harga eceran bawang putih. Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh volume impor bawang putih terhadap harga eceran bawang putih di Indonesia. Dengan menggunakan metode Distributed Lag Model (DL-Model) dan Vector Error Correction Model (VECM) serta data bulanan periode Januari 2011-Desember 2020, penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh volume impor bawang putih mulai dapat menurunkan harga eceran bawang putih setelah satu bulan pelaksanaan impor. Pengaruhnya terus signifikan hingga 6 bulan pasca pelaksanaan impor. Hasil ini menunjukkan bahwa dalam jangka waktu satu bulan (jangka pendek), kebijakan melakukan impor bawang putih belum mampu mempengaruhi harga eceran bawang putih. Namun dalam jangka panjang (setelah satu bulan hingga 6 bulan), kebijakan melakukan impor bawang putih signifikan mempengaruhi penurunan harga eceran bawang putih. ......Garlic import has been carried out by Indonesian government in 2011-2020 because domestic production is only sufficient for about three to five percent of people’s needs. The addition supply of imported garlic in domestic market due to the import policy is expected to reduce garlic retail price. This study aims to examine the effect of garlic import volume on garlic retail price in Indonesia. By using Distributed Lag Model (DL-Model) and Vector Error Correction Model (VECM) with monthly data for Januari 2011 – December 2020, this study shows that the effect of garlic imports volume begins to reduce the retail price of garlic after one month of import implementation. The effect continues to be significant up to 6 months after the import implementation. These results indicate, within a period of one month (short term), the policy of importing garlic has not been able to affect the retail price of garlic. However, in the long term (after one month to 6 months), the policy of importing garlic significantly affects the decline in retail prices of garlic.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang larangan penguasaan pasar dan persekongkolan berdasarkan Undang-Udang Nomor 5 Tahun 1999 dalam kasus importasi bawang putih. Bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yaitu penguasaan pasar secara tidak adil dan persekongkolan diduga terjadi pada kasus Importasi Bawang Putih di Indonesia untuk Periode Bulan November 2012 sampai dengan Februari 2013 yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan bawang putih dan harga yang sangat melonjak. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) telah selesai melakukan pemeriksaan Perkara Nomor 05/KPPU-I/2013 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 11, Pasal 19 huruf c, dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terkait Importasi Bawang Putih. Skripsi ini menjelaskan bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan keterlibatan pemerintah pada kasus importasi bawang putih terkait Putusan KPPU Nomor 05/KPPU-I/2013 tidak dikecualikan dalam ketentuan Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 serta pertimbangan KPPU mengenai adanya pelanggaran Pasal 19 huruf c tentang Penguasaan Pasar dan Pasal 24 tentang Persekongkolan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan perspektif Hukum Persaingan Usaha tidak bisa menjadikan institusi pemerintah sebagai terlapor. ......This undergraduate thesis explains about the prohibition of market control and conspiracy by Law Number 5 Year 1999 on The Prohibition of Monopoly Practices and Unfair Business Competition in the case of garlic importation (Case Study: KPPU Decision on Case No. 05 / KPPU-I / 2013). This research is conducted by way of normative legal research. This thesis tries to elaborate the kind of action that could lead to monopolistic practices and unfair business competition in form of unfair market control and conspiracy which has occurred in the case of importation of garlic in Indonesia for the period of November 2012 to February 2013 which had resulted in a scarcity and the soaring price of garlic. The analysis explains that the issue of the violations conducted by business actors and government involvement in the case of importation of garlic related to the KPPU Decision No. 05 / KPPU-I / 2013 could not be exempted in Article 50 letter a of Law No. 5 Year 1999. Moreover, regarding KPPU considerations on the violations of Article 19 letter c of Market Control and Article 24 of Conspiracy in Act No. 5 Year 1999 should not draw any Government institution as a Reported subject in accordance with the Competition Law perspective.