Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Permasalahan geopolitik pada masa sekarang adalah suatu hal yang sangat kompleks karena menyangkut bagaimana bangsa, negara serta masyarakat pada umumnya berinter- aksi dengan tidak melepaskan kepentingannya masing-masing. Pada saat yang bersamaan, perkembangan teknologi telah membawa pada suatu kondisi yaitu interaksi tersebut terjadi secara sangat cepat yang belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. keberadaan interaksi yang tinggi ini dapat membawa keberkahan namun juga bencana bagi umat manusia, yang sangat tergantung dengan bagaimana para aktor untuk memahami dan memanfaatkan kemampuan geopolitik. pemahaman dan kemampuan memanfaatkan geopolitik akan memberikan para aktor strategis suatu kesadaran terhadap konsekuensi untuk setiap kebijakan strategis yang diambilnya. pemahaman geopolitik adalah mustahil dikembangkan tanpa mengakui pentingnya keberadaan konsep bangsa dan negara di masa kini."

"Era reformasi telah membawa perubahan paradigma pemerintahan dari aentralistik ke desentralistik dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dihadapkan dengan paradigma sentralistik masa lalu selama 32 tahun, perubahan paradigma tersebut menimbulkan permasalahan yang justru hanya akan menggeser pola scntralistik ke daerah. Di sisi lain gegar desentralisasi menimbulkan persepsi ketidakberdayaan daerah dalam membiayai kcmandinan yang diterima dari pelaksanaan otonomi seluas-luasnya itu. Padahal dilaksanakannya Undang-Undang tersebut telah memberikan kewenangan dan kemampuan kepada daerah, schingga dengan kemandiriannya dihadapkan dengan karakteristik geografi daerah, telah melahirkan vitalisasi geopolitik daerah. Berdasarkan hal tcrsebut, maka penelitian ini bertujuan mengungkap bagaimanakan persepsi geopolitik pimpinan daerah, bagalmanakah kcdudukan geopolitik daerah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, bagaimanakan hubungan vitalisasi geopolitik daerah dengan ketahanan daerah dan bagaimanakah pengaruh persepsi geopolitik pimpinan daerah terhadap hubungan vitalisasi gcopolitlk daerah dengan ketahanan daerah. Untuk mengungkap jawaban permasalahan tersebut diajukan hipotesis: ?Vitalisasi geopolitik daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 memiliki hubungan signitikan dengan ketahanan daerah, berkaitan dengan persepsi geopolitik pimpinan daerah.? Dari analisis ketahanan nasional model mikro Sunardi, dapal diketahui potcnsi ketahanan geopolitik Kabupatcn Karanganyar dalam fataran ?Baik" dengan kecenderungan ?Cukup". Dengan menggunakan teknik analisis Tabulasi Silang diketahui persepsi geopolitik pimpinnan daerah ?Tinggi" sebanyak 66 % dan ?Sangat Tinggi" 26 %, persepsi tersebut berada daiam bayang-bayang lekatan geografi ?Rendah? yang rclatif besar yalmi 39,9 %. Sedangkan dalam analisis Tabulasi Silang dan korelasi product moment dapat diksrahui hubungan yang ?Tinggi? antara indikator variabel, baik vitalisasi geopolitik-ketahanan dacrah (kcscsuaian pcrsepsi indikator rata-rata 8,87 % dan dalam korclasi rata-rata O,95), vitalisasi geopolitik-persepsi geopolitik (kesesuaian persepsi indikator rata-rata 86,86 % dan dalarn korelasi rata-rata O,94), nrsepsi geopolitik-ketahanan daerah (kesesuaian persepsi indi.l~:ator rata-rata 75,75 % dan dalam korclasi rata-rata 0,96). Tcmuan tersebut diperkuat oleh hasil perhitungan program SPSS korelasi Tau Kendal ?B? dari variabelnya, masing~masing signiflkan sebesar 0,480, 0,421 dan 0,255. Berdasarkan basil penghitungan berbagai hubungan indikatior dan variabel penelitian di atas, maka dapat disimpulkan melalui pcnghitungan Korelasi Parsial Tau Kendal ?B? bahwa terdapat pcngaruh yang signifxkan dari persepsi gcopolitik pimpinan daerah terhadap hubungan vitalisasi geopolilik berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dengan ketahanan daerah. Kesimpulan tersebut didasarkan pada hasil penghitungannya yang mcnunjukkan hubungan melemah dari semula 0,480 menjadi 0,43."

"ABSTRAKKorea Selatan sebagai donor baru dalam kerangka kerjasama ODA telahmewarnai wajah baru diplomasi ekonomi di Asia Tenggara dan Sub-SaharaAfrika, yang selama beberapa dekade didominasi oleh Jepang dan Tiongkok. Padaperiode 2008-2013 di bawah kepemimpinan Presiden Lee Myung-bak, KoreaSelatan semakin agresif dalam menjalin kemitraan dengan Asia Tenggara danSub-Sahara Afrika melalui pemberian Official Development Assistance (ODA).Korea Selatan secara eksplisit meningkatkan proporsi dana ODA untuk keduaregional tersebut. Penulis mencermati, bahwa pendistribusian ODA ke AsiaTenggara dan Sub-Sahara Afrika tidak terlepas dari pertimbangan geoekonomidan geopolitik. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan, ?Apa pertimbangangeoekonomi dan geopolitik yang melandasi Korea Selatan dalam pembentukanpeta distribusi ODA ke regional Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrika periode2008-2013??. Di dalam penelitian ini penulis berargumen, bahwa pembentukanpeta distribusi ODA Korea Selatan di Asia Tenggara dan Sub-Sahara Afrikadilandasi oleh pertimbangan geoekonomi dan geopolitik. Kedua pertimbangantersebut berdifusi dan saling mempengaruhi satu sama lain, yang kemudianmemunculkan kebijakan ekonomi-politik di Asia Tenggara dan Sub-SaharaAfrika. Untuk membuktikan argumen tersebut, penelitian ini akan menganalisisbeberapa hal, yaitu (1) kebijakan perdagangan dan FDI Korea Selatan di AsiaTenggara dan Sub-Sahara Afrika, yang mencakup peningkatan jumlah FTA,perdagangan di sektor agrikultur, industri, energi, serta proyek-proyek kelestarianlingkungan, (2) kebijakan politik luar negeri Korea Selatan di Asia Tenggara danSub-Sahara Afrika, seperti intensi untuk berperan sebagai pemimpin regionaldalam usaha pembangunan Asia Tenggara dan demokratisasi dalam mendorongsistem perekonomian terbuka di Sub-Sahara Afrika

---

ABSTRACTSouth Korea as an emerging donor in ODA platform has coloured economicdiplomacy in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, that has been dominated byJapan and China for a few decades. In period 2008-2013 under President LeeMyung-bak administrative, South Korea is increasingly aggressive in partnershipwith Southeast Asia and Sub-Saharan Africa through the provision of OfficialDevelopment Assistance (ODA). South Korea explicitly increases the proportionof ODA fund for both regional. The author has observed that the distribution ofODA to Southeast Asia and Sub-Saharan Africa can?t be separated fromgeoeconomic and geopolitic considerations. Then this phenomena raises aquestion, ?What are geoeconomic and geopolitic considerations underlying SouthKorea in the establishment of ODA distribution maps to Southeast Asia and Sub-Saharan Africa in period 2008-2013??. In this research, the author argues, that theestablishment of ODA distribution maps to Southeast Asia and Sub-SaharanAfrica in period 2008-2013 is underlied by geoeconomic and geopoliticconsiderations. Both of these considerations have been diffused and influenceeach other, that bring out economic-politic policies in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa. To prove this argument, this research will analyze a few things,namely: (1) Trade policy and FDI of South Korea in Southeast Asia and Sub-Saharan Africa, which includes increasing the number of FTA, trade inagriculture, industry, energy sector, and environmental sustainability projects orgreen growth project. (2) South Korea?s foreign policies in Southeast Asia andSub-Saharan Africa, such as the intention to act as a leader in the developmentefforts of Southeast Asia and democratization in encouraging an open economicsystem."