Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang di dalamnya terdapat ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik. Indonesia juga telah meratifikasi Protokol Nagoya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity. Oleh karena itu, skripsi ini membahas mengenai kesesuaian antara ketentuan mengeai akses terhadap sumber dayagenetik dalam Undang-Undang 11/2019 dengan Protokol Nagoya dan Pedoman Bonn. Penelitian ini merupakan penelitian kombinasi antara penelitian deskriptif dan perskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum normatifempiris dan menggunakan data sekunder. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik dalam Undang-Undang 11/2019, ketentuan mengenai akses terhadap sumber daya genetik dalam Protokol Nagoya dan Pedoman Bonn serta kesesuaian di antara keduanya. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa salah satu halterkait akses sumber daya genetik yang diatur dalam Undang-Undang 11/2019 adalah mengenai prosedur mendapatkan izin penelitian namun bukan mendapatkan izin akses yang merupakan kewenangan pemerintah pusat bidang lingkungan hidup sehingga terdapat ketidaksesuaian antara Undang-Undang Sisnas Iptek dengan Protokol Nagoya dan Pedoman Bonn. Oleh karena itu dalam pengembangan RUU KKH harus dilakukan penekanan mengenai koordinasi antar wewenang dan antar lembaga dari pemerintah pusat bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pemerintah pusat bidang lingkungan hidupIndonesia has passed Law Number 11 of 2019 concerning National System of Science and Technology in which there are provisions regarding access to genetic resources. Indonesia has also ratified the Nagoya Protocol through Law Number 11 of 2013 concerning Ratification of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the Convention on Biological Diversity. Therefore, this research discusses the compatibility between the provisions regarding access to genetic resources in Law 11/2019 with Nagoya Protocol and Bonn Guidelines. This research is a combination of descriptive and prescriptive research using a normative-empirical legal research approach and secondary data. The core issue of this study is about how the provisions regarding access to genetic resources in Law 11/2019 with Nagoya Protocol and Bonn Guidelines are, how the provisionsregarding access to genetic resources in the Nagoya Protocol and Bonn Guidelines are and the compatibility between the two. From the result it can be concluded that one of the things related to access to genetic resources regulated in Law 11/2019 is regarding the procedure to obtain a research permit but not to obtain an access permit which is the authority of the central government in the environmental sector so that there is a discrepancy between Law 11/2019 and the Nagoya Protocol and Bonn Guidelines. Therefore, in developing the Draft of Biodiversity Conservation Act, emphasis must be placed on coordination betweenauthorities and institutions of the central government in the field of science and technology and the central government in the field of environment."

"Kewajiban pengungkapan sumber asal disclosure of origin Sumber Daya Genetik Pengetahuan Tradisional SDGPT dalam permohonan paten yang invensinya berkaitan dengan/atau berasal dari SDGPT sebagaimana Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten UU Paten No.13/2016 berdampak Indonesia membutuhkan informasi/database SDGPT sebagaimana Pasal 26 ayat 2 UU Paten No.13/2016 .Database ini akan digunakan oleh pemeriksa paten untuk menjalankan Pasal 26 UU Paten No.13/2016, terkait dengan pemeriksaan subtantif yang invensinya berkaitan dengan/atau berasal dari SDGPT, sehingga terhindar pemberian perlindungan paten kepada pihak yang tidak berhak, yang melakukan penyalahgunaan misappropriation dan/atau biopiracy atas pemanfaatan SDGPT Indonesia. Database ini diharapkan bisa memberkan perlindungan pada masyarakat adat/lokal pemilik pengetahuan tradisional atas sumber daya genetik dengan melakukan pembagian keuntungan benefit sharing .Indonesia memiliki database InaBIF yang ditunjuk oleh Bappenas sebagai database SDGPT yang berisi informasi keanekaragaman hayati milik Indonesia. Kebutuhan database SDGPT sangat mendesak agar tujuan Pasal 26 UU Paten No.13/2016 dapat terlaksana, khususnya oleh pemeriksa paten. Karenanya perlu mengetahui apakah Database InaBIF dapat memenuhi ketentuan Pasal 26 dimaksud dan mengetahui yang perlu dirumuskan dalam database yang bagaimana yang dapat mendukung pelaksanaan Pasal 26 dan Pasal 54 UU Paten No.13/2016.

---

The disclosure of origin of the Genetic Resources of Traditional Knowledge GRTK in a patent application that its invention relates to or originates from GRTK as mandated by Article 26 paragraph 1 of Law Number 13 Year 2016 regarding Patent Patent Law No.13 2016 brings effect that Indonesia needed GRTK Information databases its accordance with Article 26 paragraph 2 of Patent Law No.13 2016 . This database will be used by patent examiner to execute Article 26 of the Patent Law No.13 2016, its related to substantive examination on patent applications that its invention relates to or originated from GRTK, avoiding granted patent to unauthorized parties misappropriation and or biopiracy for the utilization of Indonesian GRTK. This database is expected could give protection to indigenous peoples who have traditional knowledge of genetic resources by benefits sharingIndonesia now having InaBIF database which pointed by Bappenas as the GRTK database, that contains information on biodiversity owned by Indonesia. This SDGPT database is urgently needed especially for patent examiner to execute Article 26 of Patent Law No.13 2016. Therefore we need to know whether InaBIF database can comply with Article 26 and to know what needs to be formulated in database which is can execute Article 26 and Article 54 of Patent Law No.13 2016."