Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peningkatan efisiensi dan pendanaan perusahaan dapat dilakukan dengan menjual sebagian dari kepemilikan atas perusahaan, penjualan kepemilikan dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan penjualan sebagian dari saham yang dikeluarkan perusahaan dalam bentuk efek kepada masyarakat luas (pemodal/investor), atau dengan kata lain perusahaan melakukan Penawaran Umum (go public). Penjualan saham yang dilakukan untuk pertama kali, disebut sebagai penawaran umum perdana atau Initial Public Offering (?IPO?). Dengan menjadi perusahaan publik, perusahaan akan memperoleh banyak competitive advantages untuk pengembangan usaha di masa yang akan datang. Diantara berbagai resiko yang ada dalam menjadi perusahaan publik, salah satu hal yang paling signifikan adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan dalam melakukan IPO, antara lain biaya proses, pelaksanaan dan biaya-biaya yang perlu dikeluarkan setelah terjadinya IPO. Sebagai solusi dari kendala ini para pelaku usaha telah menemukan strategi untuk mendapatkan segala keuntungan di pasar modal layaknya perusahaan publik namun tanpa perlu melakukan IPO, yaitu backdoor listing yang dilaksanakan dengan mengakuisisi perusahaan terbuka. Dengan backdoor listing, perusahaan tertutup dapat menikmati fasilitas perusahaan terbuka tanpa melakukan proses IPO. Adapun 2 (dua) permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: Pertama, mengapa backdoor listing begitu memikat banyak perusahaan sebagai cara untuk go public. Kedua, Bagaimanakah pelaksanaan backdoor listing dan ketentuan hukum yang mengatur tentang backdoor listing di Indonesia. Di dalam menjawab permasalahan dalam penulisan tesis ini, maka penulis akan menggunakan metode pendekatan hukum normatif yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan berdasarkan pada kepustakaan atau data-data sekunder. Berdasarkan pemaparan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penulis menyimpulkan bahwa backdoor listing umumnya dilakukan oleh suatu perusahaan yang tidak memenuhi persyaratan go public atau tidak mau perusahaannya dicampuri oleh masyarakat, namun ingin mendapatkan akses ke bursa. Oleh karena itu, backdoor listing dipandang sebagai strategi jalan pintas bagi perusahaan untuk memperoleh akses ke bursa saham. Hingga saat ini belum ada yang secara rinci dan jelas mengatur tentang backdoor listing. Selama ini, pelaksanaan backdoor listing dilakukan berdasar tata cara pengambilalihan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (?UUPT?), dan berkaitan dengan status perusahaan sebagai perusahaan terbuka, aturan yang diterapkan dalam pelaksanaan backdoor listing di Indonesia selain UUPT adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Bapepam-LK serta Peraturan Bursa Efek Indonesia.

---

Increasing the efficiency and corporate financing can be done by selling a portion of the company ownership, the holdings sale in various ways, one of which is the sale of some company outstanding shares in the form of securities to the public (investors / investor), or in other words the company hold a public offering (go public). Sales of shares made for the first time, referred to as a public offering or Initial Public Offering ("IPO"). Becoming a public company, will have many competitive advantages for business development in the future. Among the various risks that exist in a public company, is the cost to be incurred in conducting the IPO, including the cost of the process, implementation and necessary expenses incurred after the IPO. As the solution of this problem is that business has found a strategy to gain advantage in capital markets as a public company but without the need to do an IPO, the backdoor listing is carried out by acquiring a public company. With the backdoor listing, the company can enjoy the facilities without the IPO process. The 2 (two) problems in this study, namely: Why the backdoor listing so compelling many companies as a way to go public, and how is the implementation of a backdoor listing and legal provisions that regulate the backdoor listing in Indonesia. In answering the problem in writing this thesis, the author will employ the method of normative legal approaches that could be construed as legal research literature based on literature or secondary data. Based on the presentation and discussion in this study, the authors conclude that the backdoor listing is generally performed by a company that does not meet the requirements or do not want to go public intervention by the public company, but eager to gain access to the stock. Therefore, the backdoor listing is seen as a shortcut strategy for the company to gain access to the stock market. Until now, no one has a detail and clear set of backdoor listing. So far, the implementation of a backdoor listing procedures performed by the takeover of the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company ("Company Law"), and related to the company's status as a public company, the rules applied in the implementation of a backdoor listing in Indonesia in addition to the Company Law is No Law. 8 Year 1995 concerning Capital Market and Bapepam-LK and also Indonesia Stock Exchange rules."

"Skripsi ini meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi underpricing saham IPO seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2002 - April 2012. Faktor -faktor yang diuji antara lain opening spread, reputasi penjamin emisi, reputasi auditor, ukuran perusahaan, umur perusahaan. Kelima faktor tersebut berpengaruh negatif terhadap underpricing. Dari kelima faktor tersebut, opening spread, reputasi penjamin emisi, reputasi auditor berpengaruh negatif signifikan terhadap underpricing, sedangkan ukuran perusahaan dan umur perusahaan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap underpricing.

---

This research examines the factors that influence underpricing of stock IPO for all companies that listed in the BEI for period 2002 until April 2012. The factors that were tested include opening spread, underwriter?s reputation, auditor's reputation, firm size and firm age. These five factors have negative correlation with underpricing. All of factors such as opening spread, underwriter's reputation, auditor?s reputation are significantly negative effect on underpricing, whereas firm size and firm age are not significantly negative effect on underpricing."

"Skripsi ini membahas kinerja bank sebelum dan setelah IPO dengan pendekatan rasio - rasio CAMEL yaitu CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), NIM (Net Interest Margin), BOPO (Biaya Operasional pada Pendapatan Operasional), LDR(Loan to Deposit Ratio). Penelitian dilakukan terhadap bank yang melakukan go public pada periode 2007 - 2010. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara kinerja bank sebelum dan sesudah IPO dengan pendekatan rasio CAMEL. Hasil penelitian ini menemukan bahwa tidak semua rasio pada bank menunjukan perbedaan yang signifikan setelah IPO.

---

This thesis analyze the bank performance by using CAMEL Ratios approaches consist of CAR (Capital Adequacy Ratio), NPL (Non Performing Loan), ROA (Return On Assets), ROE (Return On Equity), NIM (Net Interest Margin), BOPO (Operational Expenses to Operational Income), LDR (Loan to Deposit Ratio). The study examines bank which go public in 2007 - 2010. The purpose of this study is to find significant difference of bank performance before and after IPO by using CAMEL Ratios approaches. The study found that ratio of bank performance after IPO isnt always show significant differences."

"Privatisasi merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam rangka penyehatan perusahaan milik negara (BUMN). Model utama yang digunakan adalah Go Public dengan metode: lnitial Public Offering (IPO).Tujuan penelitan ini adalah untuk mengetahui apakah BUMN dapat meningkatkan kinerja sesudah privatisasi. Dimensi waktu penelitian meliputi periode dua tahun sebelum dan dua tahun sesudah privatisasi. Sampel penelitian adalah BUMN yang telah terdaftar di BEJ dan telah memenuhi kriteria yang telah dipersyaratkan guna mendukung penelitian ini. Analisa kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksikan dengan rasio keuangan dan menggunakan metode non parametrik yaitu Uji Jenjang Bertanda Wilcoxon dan uji keseluruhan Kruskal Wallis.Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah apakah terdapat perbedaan yang signifikan terhadap kinerja BUMN sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode IPO Berdasarkan analisa statistik, hanya Return on Investment Ratio, Return on Equity Ratio, Rate of Return on Total Assets, dan Total Assets Turn Over yang menunjukkan perbedaan signifikan sebelum dan sesudah privatisasi dengan metode IPO.

---

Privatization is such an expedient of Indonesian government in order to reorganized their state-owned enterprises (SOES). Go Public and Initial Public Offering (IPO) methods are using as the main model in this case.Study was aimed to understand whether IPO would be able to increase the performance of SOES after the privatization. Time periode of this study was two years before and two years after the IPO. Samples of this study were the SOEs listed on Jakarta Stock Exchange (JSX) which selected alter fulfill all the requirements needed for this study. Analysis on performance was measured with a financial ratio which performed by statistical method of Wilcoxon?s Test non parametric.Hypothesis proposed was about measurement of knowing a significant difference among efficiency rates of SOES listed in JSX before and alter IPO. The results from the statistical analysis showed that the significant difference before and after IPO were happened in Return on Investment Ratio, Return on Equity Ratio, Rate of Return on Total Assets Ratio, and Total Assets Turn Over Ratio, where another ratios were not significantly different."

"Initial public offering (IPO) merupakan salah satu cara perusahaan untuk memperoleh pendanaan. Beberapa penelitian membuktikan bahwa IPO yang dilakukan perusahaan akan memberikan dampak negatif pada harga saham perusahaan-perusahaan di dalam industri yang sama dengan perusahaan yang melakukan IPO. Tesis ini membahas dampak IPO terhadap abnormal return industri dengan menggunakan metode event study atas IPO yang terjadi di Bursa Efek Indonesia selama periode 2006 sampai dengan 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat bukti yang signifikan bahwa harga saham perusahaan-perusahaan dalam industri yang sama dengan perusahaan yang melakukan IPO akan mengalami cumulative abnormal return yang negatif pada periode terjadinya suatu IPO.

---

Initial public offering (IPO) is one of the financing methods of the company. Some researches conclude that companies in the same industry with the company which is doing IPO experience negative stock price reactions to completed IPO in their industry. The focus of this thesis is to analyze the effect of IPO on industry?s abnormal return by using event study on IPO during 2006-2011 period at Indonesia Stock Exchange. The result of this study shows that there is no significance evidence that the stock price of the companies in the same industry with the company which is doing the IPO experiences negative cumulative abnormal return during IPO in their industry."

"Skripsi ini dilatarbelakangi oleh kasus penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam bentuk penerimaan gratifikasi, hal ini melibatkan lima pegawai Bursa Efek Indonesia (BEI). Kasus tersebut terungkap ke publik dengan informasi bahwa kelima pegawai tersebut telah menerima sanksi berupa pemecatan sebagai bentuk pendisiplinan. Berangkat dari kasus tersebut, skripsi ini mencoba untuk memberikan analisis terhadap peraturan pencegahan gratifikasi di sektor pasar modal dan upaya pencegahan gratifikasi dalam kegiatan Penawaran Umum Perdana atau Initial Public Offering (IPO) di Pasar Modal Indonesia serta membandingkannya dengan Amerika Serikat. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian doktrinal serta menggunakan pendekatan komparatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan dalam pencegahan gratifikasi di Amerika Serikat ditetapkan secara tegas dan memiliki cakupan yang luas. Berbeda dengan Indonesia yang pengaturan terkait gratifikasinya masih terbatas pada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara. Meskipun demikian, Indonesia tetap memiliki peraturan yang dapat menjadi sarana keterbukaan dan kepatuhan terhadap Perusahaan Publik dan pelaku pasar modal lainnya yang dapat mencegah praktik gratifikasi di Sektor Pasar Modal, mencakup pada kegiatan IPO. Kemudian, dalam upaya pencegahan gratifikasi menunjukkan bahwa teknologi Amerika Serikat memiliki fitur teknologi informasi yang lebih canggih dengan pengintegrasian yang dapat memudahkan publik. Pelaksanaan sinergi yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, OJK, dan BEI dalam merumuskan kerangka hukum baru yang lebih tegas dengan cakupan yang lebih menyeluruh terkait dengan gratifikasi, serta pengembangan teknologi dapat menjadi langkah awal untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih memadai guna memberikan perlindungan terhadap investor dan integritas Pasar Modal Indonesia.

---

This thesis is motivated by a case of abuse of power committed in the form of receiving gratification, involving five employees of the Indonesia Stock Exchange (IDX). The case came to public attention when it was revealed that the five employees had been sanctioned in the form of termination as a form of disciplinary measure. In response to this case, this thesis tries to provide an analysis of the gratification prevention regulations in the capital market sector and gratification prevention efforts in Initial Public Offering (IPO) activities in the Indonesian Capital Market and compare them with the United States. This research employs a doctrinal research method and using a comparative approach. The findings of this research show that the regulations for the prevention of gratification in the United States are clearly defined and have a broad scope. In contrast, Indonesia's gratification regulations are still limited to Public Officials and State Administrators. Nevertheless, Indonesia has regulations that can serve as a means of transparency and compliance for Public Companies and other capital market players that can prevent gratification practices in the Capital Market Sector, including IPO activities. Furthermore, regarding gratification prevention efforts, the United States leverages more advanced technology features with integrated systems that facilitate public accessibility. Collaborative efforts between the Indonesian government, the Financial Services Authority (OJK), and the IDX to develop a more stringent and comprehensive legal framework, along with technological advancements, can serve as an initial step toward legal certainty. This aims to provide better protection for investors and uphold the integrity of the Indonesian Capital Market."

"ABSTRAKUnderpricing adalah salah satu permasalahan yang sering terjadi pada saat perusahaan melakukan Initial Public Offerings (IPO). Permasalahan ini merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan maksimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang bisa mempengaruhi besaran underpricing, serta melihat apakah terdapat perbedaan yang signifikan jika saham tersebut masuk ke dalam kriteria saham syariah atau tidak. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat underpricing pada saat IPO di pasar modal Indonesia khususnya pada saham perusahaan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kuantitatif dengan menggunakan metode regresi sederhana (ordinary least square). Sampel penelitian ini terdiri dari 97 perusahaan dengan kriteria saham syariah dan 70 perusahaan yang tidak memiliki kriteria saham syariah, yang melakukan IPO pada kurun waktu 2011-2018, serta mengalami underpricing. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan risiko penawaran memiliki hubungan yang signifikan terhadap besaran tingkat underpricing pada harga IPO, sedangkan saham dengan status syariah, ukuran penawaran, dan kondisi pasar tidak memiliki hubungan yang signifikan. Oleh karena itu, diharapkan hasil studi ini dapat berkontribusi dalam memperkaya literatur terkait saham dan dapat digunakan sebagai masukan khususnya bagi perusahaan yang akan melakukan IPO.

---

ABSTRACTUnderpricing is one of the problems that often occurs when companies carry out Initial Public Offerings (IPOs). This problem is one of the things that can cause the company not get the maximum profit. Therefore, this study aims to determine the factors that may influence the amount of underpricing, and see whether there are significant differences if the shares are included in the criteria of Islamic stocks or not. In addition, this study also intends to determine whether there is underpricing when companies doing IPO in the Indonesian capital market, especially in the shares of Islamic companies. This study uses a quantitative study approach using simple least square methods. The sample of this study consisted of 97 companies with criteria for sharia shares and 70 companies that did not have criteria for sharia shares, which conducted IPOs in the period 2011-2018, and experienced underpricing. The results of this study indicate that the variable company size, firm age, and offering risk have a significant relationship to the magnitude of the level of underpricing on IPO prices, while variable sharia status, offering size, and market condition do not have a significant relationship. Therefore, it is expected that the results of this study can contribute to enriching literature related to stocks and can be used as advice especially for companies that will conduct IPOs."

"Salah satu alternatif pembiayaan bagi UKM ialah melalui pasar modal. Pasar modal dapat dimanfaatkan oleh UKM untuk memperluas usaha serta menambah lapangan pekerjaan. UKM di Indonesia setidaknya berkontribusi 60 terhadap Produk Domestik Bruto PDB. Untuk memberikan akses bagi UKM dalam pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan aturan baru mengenai penawaran umum yang dilakukan oleh UKM dalam POJK 53/2017 dan POJK 54/2017. Aturan tersebut lebih ringan daripada aturan pada perusahaan biasa. Beberapa negara juga memiliki aturan khusus bagi UKM dalam melakukan Initial Public Offering IPO, yaitu India, Inggris, dan Malaysia. Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana pengaturan IPO bagi UKM di Indonesia dibandingkan dengan India, Inggris dan Malaysia, bagaimana aspek hukum IPO berakibat terhadap pertumbuhan jumlah UKM yang melakukan penawaran umum, dan apakah pengaturan IPO yang mempermudah akses bagi UKM memberikan perlindungan cukup terhadap investor. Bentuk penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di negara India, Inggris, dan Malaysia memiliki aturan khusus bagi UKM untuk IPO dan terdapat adviser untuk membantu UKM dalam proses IPO serta terdapat bursa khusus bagi UKM sedangkan Indonesia hanya memiliki aturan khusus tetapi belum memiliki bursa khusus bagi UKM. Kemudian, adanya aturan yang lebih ringan bagi UKM cukup memberikan perlindungan terhadap investor.

---

One alternative financing for SMEs is through the capital markets. The capital market can be utilized by SMES to expand and add jobs. SMEs in Indonesia at least contribute 60 against gross domestic product GDP. To grant access for SMEs in the capital market, the Financial Services Authority published new rules regarding public offerings carried out by SMES in POJK 53 2017 and POJK 54 2017. These rules are lighter than the rules on ordinary company. Some countries also have special rules for SMEs to conduct Initial Public Offering IPO, such as India, United Kingdom, and Malaysia.

In this study the author will examine about how setting the IPO for SMEs in Indonesia compared to India, the United Kingdom and Malaysia, how the legal aspects of the IPO resulted in a large number of small growth towards SME 39 S that do a public offering, whether setting the IPO makes it easy to access for SMES providing sufficient protection against investors. This research is the juridical normative research.

Based on the results of the research it is known that in the country of India, Malaysia, and the United Kingdom have special rules for SMEs for the IPO and there are advisers to help the SMES in the process of IPO and there is a special exchange for SMEs while Indonesia only has special rules but do not yet have special exchange available for SMES. Later, the existence of specific rules for IPO SMES increase the amount of the participation of SMES to obtain funding through the IPO. Lastly, the existence of the lighter rules for SMEs provide enough protection to the investors."