Ditemukan 2 dokumen yang sesuai dengan query
Muhammad Fadilla Sandy S.
Abstrak :
Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang masyarakatnya memiliki angka penggunaan internet paling tinggi dan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun nya. Berkembang pesatnya fenomena YouTuber di Indonesia ini membuat profesi ini banyak diminati oleh kalangan pada era digitalisasi saat ini. Demikian dikatakan karena, penghasilan dari Youtuber yang didapat dari Youtube ini dikategorikan kedalam objek pajak penghasilan. Skripsi ini membahas dua pokok permasalahan. Pertama mengenai Bagaimana pola kegiatan pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense terhadap konten yang dimiliki oleh Youtuber? Dan kedua, Bagaimana skema pemungutan dan pemotongan pajak dari pendapatan dari hasil pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada konten yang dimiliki oleh Youtuber?. Penelitian ini diakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pola kegiatan pengiklanan yang dilakukan Google Adsense terhadap konten yang dimiliki oleh Youtuber. Serta untuk mengetahui skema pemungutan dan pemotongan pajak dari pendapatan hasil pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada konten yang dimiliki Youtuber. Pada hasil dari penelitian ini akan menunjukkan bahwa pengaturan pajak mengenai kegiatan pengiklanan yang dilakukan oleh Google Adsense pada akun Youtuber ini disamakan dengan pengiklanan yang dillakukan pada umumnya.
Indonesia is one of the countries with the highest internet usage rates and tends to increase every year. The rapid development of the Youtuber phenomenon in Indonesia has made this proffesion in great demand by the people in the current digitalization era. As stated because, the income from Youtuber obtained from Youtube is categorized into the object of income tax. This thesis discusses two main issues. First abaout the pattern of advertising activities carried out by Google Adsense on the content owned by Youtuber? And second, how is the colletion scheme and tax deduction from revenue from the advertising done by Google Adsense on the content that owned by Youtuber. This research was carried out using normative juridical methods. The purpose of this study was to determine the pattern of advertising activities carried out by Google Adsense on the content owned by Youtuber. And to find out the collection scheme and withholding tax from advertising revenue made by Google Adsense on content owned by coutuber. The results of this study will show that the tax regulation regarding advertising activities carried out by Google Adsense on a Youtuber account is likened to advertising that is done in general.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Mutiara Chairunissa
Abstrak :
Google AdSense telah memberlakukan klausula perjanjian yang menyalahgunakan posisi dominannya berdasarkan Case AT.40411 di Uni Eropa. Skripsi ini membahas mengenai tindakan penyalahgunaan posisi dominan dengan memberlakukan klausula khusus dalam perjanjian yang dilakukan oleh Google AdSense dalam Case AT.40411 Google v Eruopean Commission ditinjau dari hukum persaingan usaha di Uni Eropa dan Indonesia, serta penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang dapat dilakukan oleh KPPU terhadap potensi penyalahgunaan posisi Dominan oleh Google AdSense Indonesia melalui pemberlakuan klausula khusus dalam peranjian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kasus penyalahgunaan posisi dominan yang telah terjadi dalam European Commission Case AT.40411 jika ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha di Eropa dan Indonesia, serta menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam menerapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terhadap potensi penyalahgunaan posisi dominan oleh Google Indonesia melalui pemberlakuan klausula khusus dalam perjanjian. Penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan studi pustaka yuridis normatif. Dalam penerapan Treaty on the Functioning of the European Union dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, tindakan yang Google lakukan telah termasuk sebagai penyalahgunaan posisi dominan, baik jika ditinjau dari hukum persaingan usaha di Uni Eropa, mau pun di Indonesia. Terdapat pula potensi atas terjadinya kasus serupa yang di Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Dalam hal ini, KPPU perlu untuk melakukan pengawasan dan penggalian informasi kepada Google Indonesia, dan jika terdapat pelanggaran yang serupa, KPPU dapat mengenakan sanksi kepada Google Indonesia karena tindakannya yang telah melanggar Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.
......Google AdSense has imposed a treaty clause abusing its dominant position under Case AT.40411 in the European Union. This thesis discusses the abuse of dominant position by imposing a special clause in the agreement made by Google AdSense in Case AT.40411 Google v Europe Commission in terms of business competition law in the European Union and Indonesia, as well as the application of Law no. 5 Year of 1999 which can be carried out by the KPPU against the potential abuse of the Dominant position by Google AdSense Indonesia through the application of a special clause in the agreement. This study aims to analyze cases of abuse of dominant position that has occurred in the European Commission Case AT.40411 when viewed from the Business Competition Law in Europe and Indonesia, as well as to analyze the efforts that can be made by KPPU in implementing Law no. 5 Year of 1999 on the potential abuse of dominant position by Google Indonesia through the implementation of a special clause in the agreement. This research is research that uses a normative juridical literature study. In the application of the Treaty on the Functioning of the European Union and Law no. 5 Year of 1999, the actions taken by Google have included abuse of their dominant position, both from the perspective of business competition law in the European Union and Indonesia. There is also the potential for a similar case to occur in Indonesia which can be categorized as a violation of Law no. 5 Year of 1999. In this case, KPPU needs to supervise and extract information on Google Indonesia, and if there is a similar violation, KPPU may impose sanctions on Google Indonesia for its actions that have violated Law no. 5 Year of 1999.
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library