Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Berawal dari dikeluarkannya Undang-undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menyebutkan bahwa ASN dibagi menjadi 2 yaitu PNS dan PPPK. Amanat Undang-undang Aparatur Sipil Negara tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, pengaturan terkait manajeman PPPK baru dibentuk di akhir tahun 2018. Namun dalam rentan waktu tahun 2014 sampai dengan 2018, berbagai instansi pemerintahan baik kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah melakukan rekrutmen pegawai honorer melalui vendor ataupun hubungan personal pejabat ybs dengan calon pelamar/pegawai. Di lingkungan kementerian perhubungan hal ini tetap diterapkan, padahal jauh sebelum Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 ditetapkan, kementerian perhubungan sendiri sudah mempunya aturan internal terkait PPPK. Dimana dalam Peraturan Menteri No. 80 Tahun 2018 mengatur bahwa PPPK hanya untuk jabatan pelaksana. Tentu tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran administratif dalam Undang-undang. Karena tidak dijalankan sesuai dengan amanat padahal telah ada regulasi yang sah dari instansi. Kedudukan PPPK dalam sistem kepegawaian di Indonesia menjadi permasalahan, dikarenakan tidak adanya jaminan mereka yang mengabdi akan diangkat menjadi PNS. Sehingga dalam hal ini asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan dalam AAUPB dan prinsip Good Governance digunakan untuk menganalisis permasalahan yang ada. Perlu ada penyesuaian peraturan yang jelas terkait kedudukan PPPK sendiri dimana mengutamakan sistem merit dalam birokrasi pemerintahan namun tidak menghilangkan nilai-nilai keadilan, perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi PPPK. Karena PPPK sendiri memiliki nilai positif dan negatif dalam birokrasi pemerintahan. ......Starting from the issuance of Law No.5 of 2014 concerning the State Civil Apparatus which states that ASN is divided into 2 namely PNS and PPPK. The mandate of the State Civil Apparatus Act was not carried out properly, arrangements relating to first-aid management were only established at the end of 2018. However in the vulnerable period of 2014 to 2018, various government agencies, including ministries, state agencies and regional governments recruited temporary employees through vendor or personal relations of the official with prospective applicants / employees. In the ministry of transportation this matter is still applied, even though it was long before Government Regulation No. 49 of 2018 is stipulated, the ministry of transportation itself has internal rules regarding first aid. Where in Ministerial Regulation No. 80 of 2018 stipulates that first aid is only for executive positions. Of course this action is a form of administrative violation in the Law. Because it is not carried out in accordance with the mandate even though there are legal regulations from the agency. The position of PPPK in the personnel system in Indonesia is a problem, because there is no guarantee that those who serve will be appointed as civil servants. So in this case the principle of legal certainty and the principle of benefit in the AAUPB and the principle of Good Governance are used to analyze existing problems. There needs to be a clear adjustment of regulations regarding the position of the PPPK itself where prioritizing the merit system in the government bureaucracy does not eliminate the values of justice, legal protection and benefits for first aid. Because PPPK itself has positive and negative values in the government bureaucracy.

Abstrak :
ABSTRAK
Saat ini terdapat berbagai badan, lembaga atau otoritas tertentu yang menjalankan fungsi dan peran Pemerintah, diberikan kewenangan untuk mengatur kebijakan ketenagakerjaannya sendiri. Salah satunya adalah Lembaga Penjamin Simpanan yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Sesuai dengan Pasal 78 undang-undang dimaksud, Pimpinan LPS yakni Dewan Komisioner LPS berwenang menetapkan sistem kepegawaian LPS. Secara garis besar jenis status pegawai di Indonesia adalah pegawai negeri sipil yang tunduk pada undang-undang aparatur sipil negara dan pegawai swasta yang tunduk pada undang-undang ketenagakerjaan. Pegawai LPS bukan merupakan pegawai negeri sipil karena tidak memenuhi kriteria, namun tidak pula harus tunduk kepada undang-undang ketenagakerjaan. Tesis ini menggunakan metode penelitian normatif yang bersifat deskriptif dengan maksud untuk menguji hipotesa bahwa apakah sistem kepegawaian LPS sudah memenuhi aspek hukum ketenagakerjaan, Tesis ini menggunakan data yang bersifat sekunder dari bahan hukum yang sifatnya primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil kajian ditemukan bahwa sistem kepegawaian LPS secara mayoritas telah sesuai dengan kaidah hukum ketenagakerjaan, namun ada beberapa hal yang masih kurang selaras. Adapun penyebab ketidaksesuaian antara lain, yaitu: perbedaan persepsi atas kewenangan yang dimiliki, rendahnya peran pengawas, dan pemahaman hukum ketenagakerjaan.

---

ABSTRACT
Currently there are certain bodies, institutions or authorities that perform the functions and roles of the Government, are authorized to regulate their own employment policies. One of them is the Deposit Insurance Agency established under Act Number 24 of 2004 on the Indonesia Deposit Insurance Corporation. In accordance with Article 78 of the Act, LPS Leadership Board of Commissioners of LPS is authorized to establish LPS staffing system. Broadly speaking the type of employee status in Indonesia is a civil servant who is subject to the State Civilian Apparatus Act and private employees subject to the Employment Act. LPS employees are not civil servants because they do not meet the criteria, but they are not subject to the labor law. This thesis uses descriptive normative research method with the intention to test the hypothesis that whether LPS staffing system has fulfilled labor law aspect, this thesis uses secondary data from legal material which is primary, secondary and tertiary. Based on the results of the study it was found that the LPS staffing system by majority has been in accordance with labor law, but there are some things that are still less aligned. The causes of nonconformities are differences in perceptions of authority possessed, low role of supervisor and understanding of labor law

Abstrak :
Banyaknya keluhan dan dalam beberapa hal penilaian miring yang dialamatkan kepada birokrasi pemerintah, pada dasarnya merupakan salah satu indikasi yang memperkuat dugaan bahwa PNS yang profesional umumnya masih di bawah standar yang diharapkan. Makna profesional menuntut konsekuensi aplikatif yang tercermin dari sikap dan perilaku orang yang profesional, antara lain, memiliki komitmen pribadi yang mendalam atas pekerjaannya, mempunyai disiplin kerja yang tinggi, dan memiliki integritas yang tinggi dan mendalam, serta seseorang yang profesional harus memperoleh dan diberi imbalan yang memadai atas pekerjaan yang dilakukan yang memungkinkan untuk hidup secara layak sebagai manusia. Ia adalah orang yang tahu menjaga nama baiknya, komitmen moralnya, tuntutan profesi, serta nilai dan cita-cita yang diperjuangkan oleh profesinya.

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Suherman Program Studi : Pascasarjana Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia Judul : Pengaruh Kompensasi, Motivasi, dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Aparatur Sipil Negara di Sekretariat Wakil Presiden Tesis ini membahas tentang pengaruh kompensasi, motivasi, dan budaya organisasi terhadap komitmen organisasi. Penelitian in dilakukan di Sekretariat Wakil Presiden dengan melibatkan 169 responden yang merupakan aparatur sipil negara organik Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif eksplanasi dengan pengolahan data menggunakan SPSS 21. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Motivasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Budaya organisasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. Penelitian diharapkan bisa memperkaya hasil-hasil penelitian tentang komitmen organisasi di kementerian/lembaga pemerintah khususnya Lembaga Kepresidenan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menggunakan metode eksploratif guna mengetahui lebih mendalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi komitmen organisasi aparatur sipil negara di kementerian/lembaga pemerintah. Kata kunci: Kompensasi, motivasi, budaya organisasi, komitmen organisasi

---

ABSTRACT

---

Name : Suherman Study Program : Postgraduate in Human Capital Management Science Title : The Influence of Compensation, Motivation, and Organizational Culture on Organizational Commitment of Secretariat of Vice President State Apparatus The focus of this study is determining the influence of compensation, motivation, and organizational culture on organizational commitment. The research was conducted at the Secretariat of Vice President involving 169 respondents who are the Secretariat Ministry of the Republic of Indonesia organic state apparatus. The method used in this study was a quantitative explanation with the processing of data using SPSS 21. The results showed that compensation partially and simultaneously had a positive and significant impact on organizational commitment. Motivation partially and simultaneously had a positive and significant impact on organizational commitment. Organizational culture partially and simultaneously had a positive and significant impact on organizational commitment. The study was expected to enrich the results of research on organizational commitment in ministries or government agencies, especially the Presidential Institution. Further research was recommended to use exploratory methods to know in depth what factors are affecting the organizational commitment of state apparatus in the ministries or government agencies. Key words: Compensation, motivation, organizational culture, organizational commitment