Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Peraturan presiden republik Indonesia nomor : 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah

Jakarta: Mini Jaya Abadi, 2010

R 351.72 PER

Buku Referensi Universitas Indonesia Library

Yusep Friya Purwa Setya, author

Kesesuaian Proses Pengadaan Barang Pemerintah dengan Standard Operating Procedures (SOP): Studi Kasus Pangadaan Peralatan Penunjang Pendidikan pada Politeknik "NDD"

Tesis ini membahas efektifitas dalam proses pengadaan peralatan penunjang pendidikan yang dilakukan oleh Unit Pengadaan Politeknik NDD. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan deskriptif dan bertujuan untuk mengetahui efektifitas proses pengadaan peralatan penunjang pendidikan, mengidentifikasi kendala dalam mengimplementasikan peraturan terkait dan mengetahui upaya telah dilakukan untuk mengatasinya. Penelitian menunjukkan bahwa...

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T28273

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Inamawati Mastuti Dewi, author

Kedudukan Jaminan Pelaksanaan dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang tidak dapat Menutupi Kerugian Negara yang Diderita Pemerintah = The Standing of The Performance Guarantee In Government Procurement of Goods/Services That Cannot Cover The State Losses Suffered by The Government

Penelitian ini menganalisis tentang bagaimana kedudukan Jaminan Pelaksanaan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang tidak dapat menutupi kerugian nyata yang diderita oleh Pemerintah, adapun poin permasalahan yang diteliti meliputi penentuan jaminan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah yang besarannya telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan kemudian menelaah mengenai perhitungan kerugian keuangan negara dalam hal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sri Nirmala, author

Tinjauan hukum kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dari persepektif kenotariatan

Tesis ini membahas kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah dari perspektif kenotariatan. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah didasarkan pada Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang memuat pinsip; efektif, efisien, terbuka, transparan, perlakuan adil bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan. Kontrak pengadaan barang dan jasa tersebut tidak dibuat dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T25251

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Billy Thandy Tulungen, author

Kompetisi dan efisiensi pada pengadaan pemerintah: Bukti empiris pada kementerian/ lembaga di Indonesia

Penelitian ini menginvestigasi pengaruh jumlah peserta pemilihan pada tahap evaluasi terakhir sebelum penetapan pemenang terhadap rasio harga penawaran pemenang dan HPS pada paket tender dan seleksi pada kementerian/lembaga di Indonesia. Penelitian ini menggunakan 82,560 data cross-sectionpaket tender dan seleksi yang diperoleh dengan menggunakan teknik website...

Jakarta: Direktorat Jenderal Pembendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021

336 ITR 6:1 (2021)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Ghina Salsabila Aven, author

Praktik Pengadaan Barang dan Jasa Elektronik (E-Procurement) dalam Mewujudkan Good Governance di LPSE Provinsi Riau Berdasarkan Peraturan Gubernur No 14 Tahun 2020 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Riau = E-Procurement Practices in Realizing Good Governance in LPSE Riau Province Based on Governor's Regulation No. 14 of 2020 Concerning the Code of Ethics for Procurement Organizers of Goods / Services in Riau Province

Pengadaan barang/jasa pemerintah seharusnya dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip Good Governance dikarenakan memiliki peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk meningkatkan pelayanan publik dan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. Sejak implementasi sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah menghadapi banyak tantangan, pemerintah mulai menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah secara elektronik (e-procurement)...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ade Wahyu Kurniawan, author

Pengembangan kerangka kerja keamanan informasi pada sistem manajemen mutu sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berdasarkan ISO 27001:2022 = Development of information security framework on quality management system for Competency Certification of Government Procurement Based on ISO 27001:2022

Tesis ini mengusulkan kerangka keamanan informasi untuk Sistem Manajemen Mutu (SMM) Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan di Indonesia. Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah telah diterapkan sejak tahun 2008 dan beralih ke sertifikasi berbasis komputer pada tahun 2015. Namun penggunaan teknologi informasi telah menimbulkan masalah keamanan informasi yang perlu dibenahi...

Depok: 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agus Pudjijono, author

Model Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan pada Pembangunan Bendungan = Sustainable Public Procurement Model on Dam Construction

Pembangunan infrastruktur bendungan adalah salah satu program utama pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Pembangunan bendungan dilakukan melalui suatu proses pengadaan barang/jasa (PBJ). Salah satu upaya meminimalkan dampak negif PBJ terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan adalah implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berkelanjutan (PPB). Masalah dalam penelitian ini adalah belum adanya indikator PPB...

Jakarta: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2022

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sidabutar, Togi Basthian, author

Analisis hukum pembatasan impor barang operasi minyak dan gas bumi dikaitkan dengan the general agreement on tariffs and trade 1994 (GATT) = Legal analysis on import restriction of oil and gas operation goods associated with the general agreement on tariffs and trade 1994 (GATT)

Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan pemanfaatan kandungan lokal pada kerangka peraturan yang mengatur mengenai sektor hulu minyak dan gas bumi, dengan tujuan modal asing dapat memberikan keuntungan maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Namun dalam perkembangannya, pengaturan pemanfaatan ini berujung pada pengkategorian penggunaan wajib untuk Barang Operasi tertentu dalam...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47551

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Riezkie Meyan Ekoputra, author

Permasalahan dalam pengadaan barang/jasa:studi atas kemahalan harga dalam pengadaan CSSD(Plasma Sterilzer 190S)pada rumag sakit umum pusat Nasional DR Cipto Mangunkusumo Jakarta Tahun anggaran 2008 = Problems in the government procurement: a study on overpriced contract of CSSD (Plasma Sterilizer 100S) procurement in RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo in 2008

Tesis ini membahas permasalahan yang sering terjadi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah dengan menggunakan pendekatan kasus pengadaan alat kesehatan CSSD pada RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo Tahun Anggaran 2008. Penelitian ini adalah penelitian normatif doktrinal melalui penelitian kepustakaan. Permasalahan yang sering terjadi utamanya adalah korupsi dan persaingan usaha yang tidak sehat. Permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28989

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian