Hasil Pencarian

Ditemukan 36 dokumen yang sesuai dengan query

Saefu Zaman, author

Representasi ideologi pemerintah dalam perppu nomor 2 tahun 2017: sebuah kajian analisis wacana kritis = Government ideology representation in government regulation in lieu of law number 2 year 2017: a study of critical discourse analysis

ABSTRAK
Representasi Ideologi Pemerintah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Sebuah kajian analisis wacana kritisTesis ini dilatarbelakangi konfigurasi linguistik pada Perppu No. 2 Tahun 2017 yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi tersebut disebabkan oleh muatan perppu tersebut yang dianggap mengancam keberadaan ormas tertentu. Teks perppu ini juga dianggap wujud dominasi...

Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan dan Budaya Universitas Indonesia, 2018

T52101

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Sunarto Agus Nusantoro, author

Efektivitas penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di Kabupaten Tasikmalaya = Effectiveness of government performance accountability system (SAKIP), in Kabupaten Tasikmalaya

Tesis ini meneliti efektivitas penerapan Sistcm Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2003. Tujuan pertama tesis ini adalah meneliti pengaruh penerapan SAKIP - sebagai alat rnanajemen stratcgis dan laporan akuntabilitas - terhadap kinelja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oich Dinas-dinas Pendidikan,...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2009

T32060

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Sidik Jiwando, author

Analisis penerapan collaborative governance yang dilakukan direktorat jenderal kekayaan negara dalam pengelolaan kekayaan negara tahun 2015-2018 = Analysis of the effect of collaborative governance that traces the directorate general of state assets management of state assets 2015 2018

ABSTRAK
Kekayaan negara merupakan salah satu hal krusial yang wajib dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah di seluruh dunia memiliki jumlah aset yang sangat besar bila dilihat dari segi kuantitas dan nilai bila dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh lembaga apapun dalam negara tersebut. Berbagai bentuk kerja sama...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Lesmana Rian Andhika, author

Negative effects of open government: a meta theory analysis (good governance in relation to open government initiatives) / Lesmana Rian Andhika

ABSTRACT
Many studies merely focus on discussing the benefits of open government, but the negative effects of open government in a variety of published literary works are limited. The advantages of open government are for citizens to get easier access to data and government activity, regulation, and policies. A particular purpose...

Jakarta: Kementerian Dalam Negeri RI, 2017

351 JBP 9:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Salsabila Atthariqa Putri Izzat, author

Analisis Yuridis Terhadap Praktik Saham Pinjam Nama (Nominee Arrangement) dalam Kepemilikan Perseroan Terbatas yang Dilakukan oleh Pemerintah dalam Konteks Penanaman Modal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 341/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel) = Juridical Analysis of the Practice of Nominee Arrangements in Limited Liability Company Ownership Conducted by the Government in the Context of Investments (Study of South Jakarta District Court Decision Number 341/Pdt.G/2017/Pn.Jkt.Sel)

Nominee adalah konsep trust (kepercayaan), sesuatu yang diambil derivatif pemahamannya dari pengaturan yang terdapat dalam tradisi sistem hukum common law. Pelaksanaan konsep nominee dilakukan dengan memecahkan antara kepemilikan saham atas pemegang yang terdaftar secara sah sebagai pemegang saham yang diakui secara hukum dan atas kepemilikan terhadap manfaat atau kepuasan dari...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Iskandar Hamonangan, author

Kebijakan Luar Negeri Prancis dalam Merespon Dinamika Negosiasi Iklim Global Pasca Protokol Kyoto: Peran dan Pengaruh Non-Governmental Organization = French Foreign Policy Responding to Post-Kyoto Global Climate Negotiations: The Roles and Influences of Non-Governmental Organization.

Tesis ini membahas relasi antara Pemerintah Prancis sebagai aktor negara dan organisasi non-pemerintah sebagai aktor non-negara, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Prancis terhadap isu perubahan iklim global pasca Protokol Kyoto. Penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri melalui pendekatan sosial untuk menjelaskan peran organisasi non-pemerintah di dalam dinamika struktrur domestik...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Putu Jaya Adnyana Widhita, author

Implementasi kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama RI = Implementation of government internal control system (SPIP) policy in environment of directorate general of hindu community guidance Ministry of Religious Affairs

Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kementerian Agama menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 216 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama Pusat. Tujuan...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2017

T48003

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Supriati, author

Kementerian koordinator dalam sistem pemerintahan Republik Indonesia: analisis kedudukan dan kewenangan kementerian koordinator tahun 2014-2019 = Coordinating ministry in the government system of the Republic of Indonesia: analysis of position and authority of the coordinating ministry for 2014-2019

Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang menggabungkan fungsi kepala negara dan kepala pemerintahan sekaligus kepada presiden dan wakil presiden. Karena dwi fungsi ini menyebabkan presiden dan wakil presiden tidak terlibat terlalu mendetail dalam urusan-urusan operasional pemerintahan sehari-hari. Bahkan untuk kepentingan koordinasi terbukti masih diperlukan Menteri Koordinator. Penelitian ini membahas...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53947

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Primas Anindyajati, author

Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pedoman pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai suatu bentuk kebijakan publik = Factors affecting implementation of guidelines for implementing the government's internal control system as a form of public policy

Tesis ini membahas persepsi pegawai Inspektorat Provinsi DKI Jakarta tentang pedoman pelaksanaan SPIP pada BPKP yang dimandatkan oleh Gubernur didalam Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 171 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan SPIP untuk diterapkan dalam Inspektorat dan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam proses penyusunan pedoman pelaksanaan SPIP di lingkungan Inspektorat Provinsi...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

T52547

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ambarwati Rahayu, author

Analisis Penerapan Akuntabilitas Publik Di Lapan Dalam Mewujudkan Good Governance (Studi Kasus pada Badan Layanan Umum Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara di Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) = An Analysis of the Application of Public Accountability at National Institute of Aeronautics and Space (LAPAN) to Achieve Good Governance (Case Study: Service at the Public Service Board of Utilization Center for Aerospace Technology)

Tesis ini membahas tentang analisis proses penerapan akuntabilitas pelayanan publik yang diselenggarakan Pusfatekgan. Metode penelitian yang dipergunakan adalah kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah : untuk indikator acuan pelayanan sudah ada standar pelayanan yang ditetapkan hanya saja perlu diinformasikan secara lebih luas; untuk solusi pelayanan sudah dilakukan konsultasi pada tahap...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian