Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini meneliti efektivitas penerapan Sistcm Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dengan dikeluarkannya Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) pada tahun 2003. Tujuan pertama tesis ini adalah meneliti pengaruh penerapan SAKIP - sebagai alat rnanajemen stratcgis dan laporan akuntabilitas - terhadap kinelja pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang diwakili oich Dinas-dinas Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Pekerjaan Umum. Pengaruh penerapan SAKIP sesudah diterapkannya Pedoman LAKTP diuji menggunakan data time series dengan metode uji beda berpasangan terhadap efektivitas kinerja pencapaian sasaran Renstra yang dilaporkan dalam LAKIP tahun 2003, 2004, 2005, dan 2006. Hasilnya, SAKIP secara signifikan berpengaruh terhadap peningkatan efektivitas kinerja pencapaian sasaran secara keseluruhan. SAKIP berpengaruh berbeda tcrhadap peningkatan kinerja bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, dan pekemjaan umum. SAKIP secara signifikan meningkatkan kinerja bidang pendidikan dalam periode 2003-2006 pada taraf signifikansi >=90%. SAKIP juga secara signifikan meingkatkan kinexja bidang-bidang Iainnya tetapi pada tingkat signiiikansi yang lebih rendah (85-90%) dan hanya pada sebagian tahun diantara tahun 2004, 2005 dan 2006. Tujuan kedua adalah untuk meprediksi faktor-falctor yang mempengaxuhi efcktivitas penerapan SAI-(IP. Empat variahel utama atau variabel laten digunakan dalarn penelitian ini, yaitu: tiga variabel bebas yang terdiri atas: Pcdoman LAKIP (L), Komitrnen Pemerintah Daerah (K), dan Dukungan Pemexintah Pusat (D), serta satu variabel tidak bebas, yaitu: Efektivitas Penerapan SAKIP (P). Setiap variabei laten diamati melalui indikator-indikator atau variabel-variabel pengukuran yang terdiri alas 20 item yang diidentifikasi dan diuji sebagai faktor-faktor efcktivilas penerapan SAKIP. Penelitian ini mcnggunakan data primer dari persepsi responden yang dihasilkan dari pengumpulan data menggunakan kuisioner dengan metode angket. Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotuesis adalah PLS (Partial Least Square) yang merupakan salah satu metode dalam Structural Equation Modeling (SEM). Kesimpulan yang dihasilkan adalah: Pedoman LAKLP, Komitmen Pemedntah Daerah, dan Dukungan Pemerintah Pusat secara signifikan berpengaruh terhadap Efektivitas Penerapan SAKJP. Melalui analisis model struktural dengan program Smart PLS faktor-faktor lebih detil dapat dipilih untuk keperluan pembuatan kebiiakan dan pengambilan keputusan untuk memperbaiki penerapan SAKIP selanjutnya,;This thesis assessed effectiveness of Government Performance Accountability System (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerimah - SAKIP) in Kabupaten Tasikmalaya.

---

The first objective is to investigate the effect of SAKIP - as a strategic management tool and accountability report - on the local govemment performance of Kabupatcn Tasikmalaya represented by education, health, agriculture, and public works sectors. The effect of SAKIP implementation within period of 2003-2006 since LAKIP guideline issuance in 2003 is tested using paired sample test using time series data of effectiveness of Renstra?s goal achievement reported in the LAKIP of 2003, 2004, 2005 and 2006. The result shows that SAKIP is significantly affecting Renstra?s goal achievement of the whole sectors, and is also significantly affecting Renstra?s goal achievement by sector in different weight of effect. By sector, SAKIP is significantly increasing education performance within the period of 2003-2006 at significance level of >=90%, and is also significantly increasing the other sectors? performance but at lower significance level (85-90%) and only at partial year amongst 2004, 2005 and 2006. The second objective is to predict the affecting factors of effectiveness of SAKIP. Four types of main or latent variables involved in this research are: three independent or exogenous variables consisting of: L (LAKIP Guideline - Pedoman LAKIP), K (Local Government Commitment - Komitmen Pemerinfah Daerah), and D (Central Government Support - Dukungan Pemerintah Pusat); and one dependent or endogenous variable namely P (Effectiveness of SAKIP - Efékrivitas Penerapan SAKIP). Each latent variable is observed by measurement indicators/variables consisting of 20 items which are identified and tested as factors of effectiveness of SAKIP. This research used primary data of respondents perception resulted ti-om data collection using questionnaire with envelope method. Analytical method used for testing hypothesis is Smart PLS (Partial Least Square) one of Sfruclural Equation Modeling (SEM) methods. Conclusions resulted from this research is: LAKIP Guideline, Local Government Commitment, and Central Government Support are significantly affecting the effectiveness of SAKIP. Through Smart PLS analysis, detailed factors affecting effectiveness of SAKIP can be selected for purpose of policy and decision making for improvement of SAKIP implementation in the future."

"ABSTRACTMany studies merely focus on discussing the benefits of open government, but the negative effects of open government in a variety of published literary works are limited. The advantages of open government are for citizens to get easier access to data and government activity, regulation, and policies. A particular purpose of the research explores the conceptual theoretic from a variety of scientific literature and to understand the negative effects of open government. The method in this research article is a synthesis of qualitative research approach to meta-theory analysis. Data in the research is processed deductively from a variety of scientific literature. The results of the research study aim to explain open government, or open data is not necessarily to generate transparency in government activities. Participation and collaboration in some cases are still considered yet they significantly support open government. It is because a concept may not be appropriate in different places that were affected by the characteristics of the sociocultural, economic, and democracy of a nation."

"ABSTRAKKekayaan negara merupakan salah satu hal krusial yang wajib dikelola dengan baik oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pemerintah di seluruh dunia memiliki jumlah aset yang sangat besar bila dilihat dari segi kuantitas dan nilai bila dibandingkan dengan kekayaan yang dimiliki oleh lembaga apapun dalam negara tersebut. Berbagai bentuk kerja sama antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dilakukan sebagai bentuk respon pemerintah dalam kegiatan menyelesaikan masalah publik. Bentuk kerjasama tersebut yang melibatkan pemerintah, masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, maupun swasta diartikan sebagai collaborative goevernance. Direktorat Jenderal Kekayan Negara DJKN sebagai salah satu fokus yang dibahas dalam penelitian ini memiliki beberapa masalah dalam siklus pengelolaan barang milik negara. Dalam penyelesaian masalah tersebut apakah DJKN menggunakan metode collaborative governance. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan collaborative governance dalam pengelolaan kekayaan negara, barang milik negara tahun 2015-2018 di DJKN Kementerian Keuangan. Penelitian ini menggunakan teori kolaborasi, governance, dan collaborative governance. Dengan metode post positivist, serta mengumpulkan data dengan melakukan wawancara dan analisis dokumen-dokumen negara. Hasil dari penelitian ini yaitu menujukan bahwa DJKN dalam melakukan pengelolaan kekayaan negara telah melakukan collaborative governance.

---

ABSTRACT<>br>State assets become one of the crucial things that must be managed properly by the government. This is because governments around the world have an enormous amount of assets compared to each country and compared with the wealth owned by the country.Numerous types of cooperation have been undertaken among governmental stakeholders as response for public related matters. Such collaboration, involving the government, society, non government organizations, and corporations, is classified as a collaborative governance. As the focus of the study, we cover the Directorate General of State Assets Management rsquo s Direktorat Jenderal Kekayaan Negara henceforth referred as DJKN apparent problems on managing the state assets. The use of collaborative governance by the Directorate is put under question. Therefore, this study aims to analyze the implementation of collaborative governance in the state assets management in 2015 2018 by DJKN of the Ministry of Finance. The study utilizes the theory of collaboration, governance, and collaborative governance, under the post positivist methods. Furthermore, the study gathers data through interviews and state documents analysis. Findings suggest that DJKN has indeed been using collaborative governance in managing state assets."

"ABSTRAKRepresentasi Ideologi Pemerintah dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2017: Sebuah kajian analisis wacana kritisTesis ini dilatarbelakangi konfigurasi linguistik pada Perppu No. 2 Tahun 2017 yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Kontroversi tersebut disebabkan oleh muatan perppu tersebut yang dianggap mengancam keberadaan ormas tertentu. Teks perppu ini juga dianggap wujud dominasi dan kekuasaan pemerintah yang sewenang-wenang. Dalam pandangan kritis, teks memiliki ideologi. Ideologi di sini adalah representasi aspek dunia yang dapat ditunjukkan untuk berkontribusi dalam membangun, memelihara, dan mengubah hubungan sosial kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi. Adanya kekuasaan, dominasi, dan eksploitasi membuat keberadaan ideologi dalam teks perlu untuk dijelaskan kepada pengonsumsi teks. Penelitian ini menguraikan ideologi yang termuat di dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017 dari sisi linguistik. Tujuan penelitian ini adalah 1 memaparkan ideologi pemerintah yang terepresentasikan dalam Perppu No. 2 Tahun 2017; 2 menjelaskan cara ideologi pemerintah direpresentasikan dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017; 3 menjelaskan fitur linguistik yang digunakan untuk merepresentasikan ideologi Pemerintah dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode yang penulis gunakan adalah analisis wacana kritis dengan menggunakan model analisisi wacana kritis Fairclough 1995 . Model analisis wacana kritis Fairclough ini melihat teks dalam tiga dimensi, yaitu dimensi tekstual, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosial budaya. Data penelitian ini adalah Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan hasil analisis, ideologi dalam teks Perppu No. 2 Tahun 2017 adalah ideologi nasionalis. Ideologi tersebut terlihat dari makna keseluruhan perppu ini yaitu menjaga kedaulatan negara Indonesia. Penjagaan kedaulatan negara tersebut diwujudkan dengan pengefektifan dan pengefisienan pengaturan dan pemberian sanksi terhadap ormas, terutama bagi ormas dalam kegiatannya melanggar hukum yang berlaku dan ormas yang memiliki ideologi yang tidak sesuai dengan ideologi negara. Dalam pelaksanaan menjaga kedaulatan, ditemukan keotoriteran pemroduksi teks. Otoriter terlihat dari banyaknya pasal yang mengatur proses pemberian sanksi yang dihapus dan juga pengubahan bunyi pasal yang menyatakan pemerintah dapat menjatuhkan sanksi terhadap ormas tanpa proses di lembaga yudikatif. Ideologi nasionalis yang terdapat dalam teks ini, direpresentasikan melalui dua cara, yaitu keaktoran dan penambahan sanksi. Keaktoran dilakukan secara inclusion, yaitu dengan pemunculan aktor pemerintah sebagai penjaga kedaulatan dan aktor ormas dan anggota ormas sebagai aktor yang memiliki tindakan sewenang-wenang, melakukan kekerasan, dan memiliki ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara. Fitur linguistik yang digunakan untuk menyampaikan ideologi tersebut meliputi kosakata, kata persuasif, proses material yang diikuti tindakan negatif, pemasifan kalimat, nominalisasi, dan penggantian aktor.Kata kunci: Analisis wacana kritis, Fairclough, ideologi, Perppu Ormas.

---

ABSTRACT Government Ideology Representation in Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 A Study of Critical Discourse AnalysisThis thesis is based on the linguistic configuration of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 which caused controversy in the community. The controversy is caused by the charge of the Government Regulation in Lieu of Law which is considered to threaten the existence of certain organizations. This text is also considered a form of domination and arbitrary government power.. In a critical view, text has an ideology. The ideology here is a representation of aspects of the world that can be shown to contribute to the building, nurturing, and transforming of social relationships of power, domination, and exploitation. The existence of power, domination, and exploitation make the existence of the ideology in the text needs to be explained to those who read the text. This research describes the ideology contained in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 from linguistic point of view. The objectives of this research are 1 to describes the government ideology that is represented in the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 2 to explains how the ideology of government is represented in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 3 to present linguistic evidences showing Government ideology in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017. This research is a qualitative research. The method used in this research is critical discourse analysis by using the Fairclough rsquo s critical discourse analysis model 1995 . Fairclough rsquo s critical discourse analysis model sees text in three dimensions, namely the textual dimension, discourse practice dimension, and sociocultural practice dimension. This research data is the Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 on Amendment to Law Number 17 year 2013 on Community Organizations. Based on the results of the analysis, the ideology in the text of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 Year 2017 is a nationalist ideology. The ideology is seen from the overall meaning of this Government Regulation in Lieu of Law which is to maintain the sovereignty of the nation of Indonesia. The guarding of the nation 39 s sovereignty is realized by making the regulation and sanctioning of community organizations more effective and efficient, especially for community organizations in which their activities violate law and community organizations which have ideology that is inconsistent with the ideology of the nation. In the implementation of maintaining sovereignty, authoritarianism of the text producer is found. The authoritarians can be seen from the deletion of many chapters governing the process of sanctioning and also the changing of the sound of the article that states the government can impose sanctions on community organizations without process in the judiciary. The nationalist ideology contained in this text, is represented in two ways, namely the appearance of the actor and the addition of sanctions. The appearance of the actor inclusion is done with the appearance of government actors as guardians of sovereignty and the actors of mass organizations and members of the mass organizations as actors who have acts of arbitrary, violent, and have ideology that is against the ideology of the state. The linguistic features used to convey the ideology include vocabulary, persuasive words, material processes followed by negative actions, sentence passing, nominalization, and replacement of actors.Keywords critical discourse analysis, Fairclough, Government Regulation in Lieu of Law of community organization, ideology"

"Nominee adalah konsep trust (kepercayaan), sesuatu yang diambil derivatif pemahamannya dari pengaturan yang terdapat dalam tradisi sistem hukum common law. Pelaksanaan konsep nominee dilakukan dengan memecahkan antara kepemilikan saham atas pemegang yang terdaftar secara sah sebagai pemegang saham yang diakui secara hukum dan atas kepemilikan terhadap manfaat atau kepuasan dari penerima manfaat (beneficial owner). Di Indonesia, praktik nominee arrangement berupa saham pinjam nama dilarang secara tegas dalam Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, Pemerintah Indonesia melakukan praktik ini. Penelitian ini membahas mengenai: Bagaimana pengaturan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) dalam kepemilikan perseroan terbatas dalam konteks penanaman modal? Bagaimana keabsahan praktik saham pinjam nama (nominee arrangement) yang dilakukan oleh Pemerintah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? Hasil analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penelusuran fakta hukum oleh hakim tidak berpusat pada adanya iktikad tidak baik oleh beneficiary dalam perkara sehingga tidak terlihat tendensi untuk melindungi dan menjaga penegakan hukum dalam perkara.

---

Nominee is the concept of trust (certitude), something that is derived from the understanding of the arrangements contained in the tradition of the common law legal system. The implementation of the nominee concept is carried out by dividing the share ownership of the holder who is legally registered as a legally recognized shareholder and the ownership of the benefits or satisfaction of the beneficiary (beneficial owner). In Indonesia, the practice of nominee arrangements in the form of borrowed shares is expressly prohibited in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. However, the Government of Indonesia still does this practice. This study discusses: How is the nominee arrangement in the ownership of a limited liability company regulated in the context of investment? What is the validity of the nominee arrangement carried out by the Government based on the South Jakarta District Court Decision Number 341/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel? The results of the analysis in this study indicate that the search for legal facts by judges is not centered on the existence of bad faith by the beneficiary in the case so that there is no visible tendency to protect and maintain law enforcement in the case."

"Tesis ini membahas relasi antara Pemerintah Prancis sebagai aktor negara dan organisasi non-pemerintah sebagai aktor non-negara, dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri Prancis terhadap isu perubahan iklim global pasca Protokol Kyoto. Penulis menggunakan teori kebijakan luar negeri melalui pendekatan sosial untuk menjelaskan peran organisasi non-pemerintah di dalam dinamika struktrur domestik mengenai kebijakan iklim Prancis. Hasil kajian tesis ini menunjukkan bahwa di dalam sistem yang demokratis, organisasi non-pemerintah memiliki ruang untuk mempengaruhi pemerintah Prancis terkait kebijakannya terhadap perubahan iklim. Dalam konteks isu perubahan iklim di Prancis, organisasi non-pemerintah memiliki sebagai penyedia informasi dan kelompok lobi. Selain itu, organisasi non-pemerintah juga berupaya membuat perubahan normatif dengan membangun jejaring sesama organisasi non-pemerintah dan dengan pemerintah di tingkat lokal. Organisasi non-pemerintah juga menikmati hubungan kerjasama secara langsung bersama Pemerintah Prancis. Hal tersebut ditujukan guna menciptakan keselarasan antara tindakan negara dan masyarakat sipil di tingkat domestik Prancis dan juga kebijakan di tingkat internasionalnya. Penulis berpendapat bahwa kebijakan luar negeri Prancis dalam merespon isu perubahan iklim pasca Protokol Kyoto merupakan hasil pertemuan dari upaya pengambilan posisi kepemimpinan dalam negosiasi iklim internasional dan tujuan nasionalnya, di mana organisasi non-pemerintah memiliki peran sebagai aktor non-negara yang mendesak negara untuk dapat bertindak lebih maju dan selaras sesuai dengan kebijakan luar negeri yang responsif terhadap isu perubahan iklim, namun juga dengan tetap memperhatikan keadilan sosial dan keadilan ekonomi bagi masyarakat Prancis.

---

This thesis analyzes the relationship between French Government as a state actor and non-governmental organizations as non-state actors, in the process foreign policy making process on the issue of global climate change after the Kyoto Protocol. The author uses foreign policy theory through a social approach to explain the role of non-governmental organizations in the dynamics of domestic structures regarding French climate policy. The results of this thesis study show that in a democratic system, non-governmental organizations have room to influence the French government regarding their policies on climate change. In the context of climate change issues in France, non-governmental organizations have information providers and lobby groups. In addition, non-governmental organizations also try to make normative changes by building relationships between networks of non-governmental organizations and the government at the local level. Non-governmental organizations also enjoy direct cooperative relations with French government. It is intended to create harmony between the actions of the state and civil society at the French domestic level and also at the international level. The author argues that France's foreign policy in responding to the issue of climate change after the Kyoto Protocol is the result of a meeting of the interplay between taking leadership positions in international climate negotiations and its national goals, in which non-governmental organizations have a role as non-state actors who urge countries to act more advanced and aligned in accordance with foreign policies that are responsive to the issue of climate change, while continuing to pay attention to social and economic justice for the French citizen."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak dari sistem akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang telah dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi selama kurun waktu yang cukup lama. metode penelitian yang digunakan adalah konten analisis disebabkan penulis berfokus pada metode kualitatif yang berusaha mendapatkan fakta-fakta serta fenomena yang tidak dapat diceritakan menggunakan statistika. Hasil dari penelitian ini adalah beberapa kesimpulan yang pada intinya mengungkapkan bahwa sistem akuntabilitas aparatur negara dan reformasi birokrasi dapat melibatkan berbagai pihak dengan lebih masif dan kolaboratif, sebab kinerja pemerintahan merupakan tanggung jawab bersama tidak hanya para petinggi aparatur, pegawai, bahkan masyarakat Indonesia itu sendiri. Dikarenakan penelitian ini merupakan sebuah kesatuan dalam program magang, penulis berpendapat penelitian ini dapat dilanjutkan dalam format yang lebih dalam dan diteruskan untuk lebih mendalami bagaimana dampak yang berhasil dibuat oleh implementasi sistem akuntabilitas aparatur pemerintahan.

---

This study aims to determine the impact of the accountability system on the performance of government apparatuses that have been managed by the Ministry of Administrative Reform and Reform for a considerable period of time. The research method used is content analysis because the author focuses on qualitative methods that try to get facts and phenomena that cannot be told using statistics.

The results of this study are some conclusions which basically reveal that the system of accountability of state apparatus and bureaucratic reform can involve various parties more massively and collaboratively, because government performance is a shared responsibility not only officials of officials, employees, and even the Indonesian community itself.

Because this research is an integral part of the apprenticeship program, the authors argue that this research can be continued in a deeper format and continued to explore more about the impact that was successfully made by the implementation of the accountability system of government officials."

"This timely and insightful book provides the key elements needed to understand the nature and prevalence of corruption in public governance, as well as the devastating public policy consequences."

"Skandal Choi-gate merupakan skandal politik Korea Selatan yang melibatkan Presiden Park Geun-hye pada tahun 2016-2017. Skandal ini berujung pada pemakzulan Park Geun-hye. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri faktor yang membantu mempercepat dan memperparah (katalisator) dampak skandal terhadap kekuasaan Park Geun-hye, yakni faktor framing media massa dan faktor peran oposisi menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data dari tinjauan literatur dan teks berita. Framing media dianalisis menggunakan konsep framing dalam skandal politik dari Robert Entman (2012), sedangkan oposisi dianalisis menggunakan konsep skandal sebagai senjata politik dari Jenssen & Fladmoe (2012) dan Brendan Nyhan (2017). Hasil penelitian menunjukkan media massa menggunakan framing yang mengarah pada pelanggaran konstitusi yang dilakukan Park Geun-hye dengan rekomendasi solusi berupa penurunan Park Geun-hye dari jabatan presiden. Sedangkan oposisi di dalam dan di luar parlemen aktif memanfaatkan skandal sebagai senjata untuk menuntut pengunduran diri Park Geun-hye, menekankan aspek pelanggaran moral, membangun narasi, dan menggunakan isu skandal sebagai ancaman verbal bagi lawan politik. Keseluruhan hal ini ditujukan untuk keberhasilan pengesahan mosi pemakzulan di parlemen.

---

Choi-gate scandal is a South Korean political scandal involving president Park Geun-hye in 2016-2017. This scandal led to Park Geun-hye’s impeachment. This research explores the factors that are involved in quickening and worsening (catalyzer) the impact of scandal to Park Geun-hye’s power, which are media framing and opposition action using qualitative approach with data collected by literature review and news text. Media framing is analyzed by the concept of framing in political scandals from Robert Entman (2012), while the opposition is analyzed by the concept of scandal as a political weapon from Jenssen & Fladmoe (2012) and Brendan Nyhan (2017). The result shows that the media use a framing that emphasizes the constitutional violation and offer the resignation as a treatment recommendation. On the other hand, the opposition both in and out of parliament actively used the scandal as a weapon to demand Park Geun-hye’s resignation, emphasizing the moral violation aspect, creating the narration, and using the scandal issue as a verbal threat to political opponents. These struggles aimed to pass the impeachment motion in parliament."