Hasil Pencarian

Ditemukan 9 dokumen yang sesuai dengan query

Andhika Padmawan, author

Analisis hukum jaminan pemerintah pada public private partnership yang telah berjalan studi kasus proyek penyediaan dan pelayanan air minum kabupaten tangerang = Legal analysis of government guarantee to operating public private partnership case study drinking water supply and services project tangerang regency

Skripsi ini membahas persyaratan dalam peraturan perundang-undangan terkait pemberian Jaminan Pemerintah dalam proyek infrastruktur yang menggunakan skema public private partnership yang telah berjalan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (legal research) dengan desain eksplanatoris deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), lembaga yang memberikan Jaminan Pemerintah di Indonesia,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S53861

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Gati Rahmanah, author

Jaminan pemerintah kepada investor di bidang ketenagalistrikan akibat wanprestasi PT Perusahaan Listrik Negara Persero berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik = An analysis of the government guarantee to electricity investors caused by PT Perusahaan Listrik Negara Persero breach of power purchase agreement

Skripsi ini membahas tentang jaminan yang diberikan Pemerintah RI berdasarkan Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2010 jo. PMK No. 173/PMK.011/2014 Tentang Tata Cara Pemberian Jaminan Kelayakan Usaha (JKU) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Program Percepatan Pembangungan Tahap II. Penelitian ini membahas mengenai konsep JKU, hubungan hukum antara Pemerintah dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S58571

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Iwan Erar Joesoef, author

Jaminan pemerintah (negara) atas kewajiban hutang investor dalam proyek infrastruktur: studi kasus proyek jalan tol

Mengacu pada amanat Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Pasal 34 ayat (3) dan (4) dan juga Garis-Garis Besar Haluan Negara, Pemerintah berkewajiban atas pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada saat kewajiban tersebut dilimpahkan kepada pihak swasta (investor), berdasarkan teori-teori hukum, Pemerintah masih memiliki peranan atas pengelolaan proyek infrastruktur tersebut. Hal ini disebabkan...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T18893

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Agus Priambodo, author

Aspek hukum atas penjaminan perusahaan umum (Perum) sarana pengembangan usaha terhadap fasilitas kredit "non cash loan" (Bank Garansi) PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk yang diperuntukkan bagi usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK)

Dari data pada Bank Indonesia diketahui bahwa sepanjang tahun 2004, kredit Usaha Kecil, Menengah dan Koperasi (UKMK) telah menunjukkan kinerja yang terus membaik. Sampai dengan bulan September 2004 (Triwulan III-2004), baki debet kredit UKMK telah mencapai Rp. 262,7 trilyun, meningkat sebesar 23,1 % dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah baki debet...

Depok: Universitas Indonesia, 2005

T14500

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

M. Kamaluddin Setyawan, author

Manajemen risiko penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur ketenagakerjaan: studi kasus pada penjaminan program 10.000 MW = Risk management of government guarantees on infrastructure projects: a case study on the guarantee of the 10 000 MW program / M. Kamaluddin Setyawan

ABSTRAK
Penjaminan pemerintah pada proyek infrastruktur merupakan alternatif pembiayaan yang masih baru di Indonesia. Dengan penjaminan, pemerintah dapat menyediakan infrastruktur melalui BUMN/swasta tanpa mengeluarkan anggaran dari APBN. Namun demikian, penjaminan tersebut menimbulkan kewajiban kontinjensi yang dapat menimbulkan risiko fiskal. Oleh karena itu, peran manajemen risiko sangat penting dalam mengelola risiko kewajiban...

2017

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wulan Oktaviani Astuti, author

Analisis yuridis mengenai strategi pendanaan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (persero) dalam penyelenggaraan jaminan pemerintah terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha = Juridical review on the funding strategy of Indonesia infrastructure guarantee fund in the implementation of government guarantees related to public private partnership

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia Persero berperan penting dalam penyelenggaraan Jaminan Pemerintah terkait proyek infrastruktur berskema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha KPBU. PT Penjaminan Infrsatruktur Indonesia Persero dalam melakukan Penjaminan dilakukan dengan mekanisme regres yang diajukan ke Penanggung Jawab Proyek Kerjasama PJPK . Penelitian ini bertujuan untuk mencari cara yang lebih...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

S66742

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Kane, Edward J.

The gathering crisis in federal deposit insurance / Edward J. Kane

London: MIT Press, 1985

332.109 73 KAN g

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Farsya Zahrayanti, author

Penjaminan Pemerintah sebagai Penanggung Hutang dalam Pembangunan Kereta Cepat Jakarta Bandung = Government Guarantee as Debt Guarantor in the Construction of the Jakarta Bandung High Speed Train

Dalam pembangunan infrastruktur, aspek pembiayaan berperan penting untuk memastikan kelancaran pembangunan dan beroperasinya fasilitas tersebut. Hal ini terutama jika proyek tersebut dibangun untuk kepentingan publik. Kereta Cepat Jakarta Bandung merupakan fasilitas transportasi publik yang dibangun oleh pemerintah pada tahun 2016 dan beroperasi pada tahun 2023. Dalam proses pembangunannya, terdapat banyak...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Polontalo, Farly Pahlevi, author

Tinjauan Yuridis Penjaminan Pemerintah Dalam Percepatan Pembangunan Infrastruktur(Penjaminan Pemerintah Melalui Pinjaman Langsung Dari Lembaga Keuangan Internasional Kepada Badan Usaha Milik Negara Untuk Infrastruktur) = Judicial Review of Government Guarantee in Acceleration of Infrastructure Development (Government Guarantee through Direct Loans from International Financial Institutions to State Owned Enterprises for Infrastructure)

Dalam Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah untuk Pinjaman Langsung BUMN berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2015 dengan Peraturan pelaksanaannya yaitu PMK No. 189 Tahun 2015 dan PMK No. 101 Tahun 2018 ditemukan beberapa permasalahan antara lain disharmoni norma antara Perpres No. 82 Tahun 2015 dengan peraturan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian