Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah penting diketahui karena keterlibatan segenap masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, termasuk kinerja berbagai lembaganya. Tulisan ini membahas tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri tahun 2020. Tujuannya ialah 1) mengetahui tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Polri, baik terhadap keseluruhan lima fungsi layanan kepolisian maupun terhadap tiap fungsi layanan kepolisian; 2)mengetahui inovasi yang dilakukan berbagai Polres untuk memberikan layanan prima kepada masyarakatdan kendala yang dihadapi kepolisian untuk mewujudkan layanan prima kepolisian kepada masyarakat. Penelitian dilakukan pada seratus sebelas Polres terpilih di jajaran 24 Polda dengan menggunakan metode campuran. Secara keseluruhan, kinerja Polri berkategori baik dengan persentase tingkat kepercayaan masyarakat sebesar 80,98%. Urutan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lima fungsi layanan kepolisian dari yang tertinggi sampai yang terendah ialah fungsi Intelkam 82,66%, fungsi Lantas 82,05%, fungsi Binmas81,85%, fungsi Sabhara 81,35%, dan danfungsi Reskrim 77%. Inovasi yang dilakukan oleh masing-masing Polres terpilih di jajaran 24Polda untuk memberikan layanan prima kepolisian kepada masyarakat ialah dengan 1)memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi; 2) memberikan pelayanan dengan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat; 3) menyediakan fasilitas pelayanan; 4) membangun kemitraan dengan masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam mengimplementasikan inovasi layanan prima kepada masyarakat ialah ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan personel, anggaran, sarana,dan prasarana yang berdampak terhadap beban kerja berlebih, ketidak optimalan pencapaian target kerja, dan penilaian masyarakat. Rekomendasi yang ditawarkan adalah penerapan manajemen pengetahuan dan pendekatan kesisteman dalam pelaksanaan tugas Polri sehingga pelaksanaan tugas kepolisian dapat dilakukan secara sistemik dan sistematis.

---

It is important to know the level of public trust in government institutions because the involvement of the whole community is strongly influenced by the level of public trust in the government, including the performance of various institutions. This paper discusses the level of public trust in Polri's performance in 2020. The objectives are 1) to determine the level of public trust in the National Police's performance, both in all five police service functions and in each police service function; 2) knowing the innovations made by various Polres to provide excellent service to the community and the obstacles faced by the police in realizing excellent police service to the community. The research was conducted at one hundred and eleven selected Polres in the ranks of 24 Polda using mixed methods. Overall, the National Police's performance was in the good category with a trustworthiness level of the community of 80.98%. The order of the level of public trust in the five police service functions from the highest to the lowest is the Intelligence function 82.66%, the Traffic function 82.05%, the Binmas function 81.85%, the Sabhara function 81.35%, and the Criminal Investigation function 77%. The innovations made by each selected Polres in the ranks of 24 Polda to provide excellent police service to the public are by 1) providing information technology-based services; 2) providing services by getting closer to the community; 3) providing service facilities; d) build partnerships with the community. Some of the obstacles faced in implementing excellent service innovations to the community are mismatches in the needs and availability of personnel, budgets, facilities and infrastructure which have an impact on excess workload, not optimal achievement of work targets, and community assessment. The recommendations offered are the application of knowledge management and a systemic approach in the implementation of Polri's duties so that the implementation of police duties can be carried out systemically and systematically."

"Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga pemerintahan Indonesia yang memiliki peran penting dalam melawan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Keamanan data di PPATK sangat penting mengingat lebih dari 16 juta laporan transaksi keuangan dan kontribusi dari 37.228 pihak pelapor yang diterima dan perlu dikelola. Meskipun informasi khusus mengenai serangan di PPATK tidak tersedia, namun penting untuk menetapkan regulasi keamanan di lembaga tersebut. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menetapkan peraturan untuk memastikan keamanan informasi, termasuk Peraturan BSSN Nomor 4 tahun 2021 yang telah dipatuhi oleh PPATK. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan mengevaluasi tingkat kepatuhan PPATK terhadap regulasi tersebut dengan menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi sekitar 94.7% dengan evaluasi pada 12 fungsi keamanan informasi yang secara keseluruhan baik, namun beberapa fungsi memerlukan perbaikan. Metode penelitian menggunakan skala penilaian dari NIST CRS (Cyber Risk Scoring) dan USG (Urgency, Seriousness, Growth) dengan tujuan memberikan rekomendasi konstruktif untuk meningkatkan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di PPATK.

---

The Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) is an Indonesian government institution that has an important role in fighting money laundering and terrorism financing. Data security at PPATK is very important considering that there are more than 16 million financial transaction reports and contributions from 37,228 reporters that need to be managed. Although specific information regarding the attack in PPATK is not available, it is important to establish security regulations at the institution. The National Cyber and Crypto Agency (BSSN) has made regulations to ensure information security remains safe, including BSSN Regulation Number 4 of 2021 which has been complied with by PPATK. This research was conducted to analyze and evaluate how well PPATK complies with these regulations, by combining quantitative and qualitative approaches. The research results show that information security systems in PPATK is running very well with a high level of around 94.7%, with an overall good evaluation of 12 information security functions, but there are several functions that require improvement. The research method uses assessment scales from NIST CRS (Cyber Risk Scoring) and USG (Urgency, Seriousness, Growth) with the aim of providing constructive recommendations for improving the Information Security Management System (SMKI) at PPATK."

"Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Bentuk dari pertanggungjawaban penggunaan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada publik adalah laporan keuangan. Kualitas laporan keuangan lembaga ditentukan oleh hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Narkotika Nasional sebagai lembaga pemerintah, berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan pada Tahun Anggaran 2013 mendapat pernyataan/pendapat Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelasan dari Badan Pemeriksa Keuangan, yang berarti mengalami penurunan dari dua tahun sebelumnya. Hasil pemeriksaan ini disebabkan karena Laporan Keuangan Badan Narkotika Nasional tidak memenuhi karakterisik nilai informasi dari laporan keuangan itu sendiri. Faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah diantaranya adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Salah satu penyebab utama menurunnya pernyataan/pendapat Badan Pemeriksa Keuangan tersebut adalah lemahnya Sistem Pengendalian Intern pada Deputi Bidang Pemberantasan. Tujuan penelitian ialah untuk memahami bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal di Lingkungan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional. Dari bahasan ini dapat ditarik dua variabel, yaitu Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai variable bebas dan Akuntabilitas Keuangan Lembaga. Metode penelitian dilakukan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, dan penelurusan dokumen. Objek penelitian adalah Deputi Bidang Pemberantasan. Analisis menggunakan teori Sistem Pengendalian Internal dengan pendekatan 5 komponen pengendalian internal. Hasil yang dicapai bahwa kegiatan pelaksanaan pengendalian internal yang dilakukan oleh Deputi Bidang Pemberantasan sudah cukup memenuhi kriteria sistem pengendalian intern, tetapi masih ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti kondisi-kondisi yang timbul akibat adanya kelalaian pegawai, kelemahan pengendalian internal, dan kelemahan pengendalian oleh atasan. Kesimpulannya, Deputi Bidang Pemberantasan perlu meningkatkan kinerja pengendalian internalnya dan meningkatkan perhatiannya terhadap beberapa kondisi yang disebabkan adanya kelemahan dalam pengendalian internal.

---

Public accountability is the obligation of the fiduciary (agent) to provide accountability, serving, reporting, and disclose all activities and the activities which it is responsible to the mandate giver (principal) who has the right and authority to hold them. Forms of accountability over the use of the State Budget to the public are the financial statements. The quality of the institution's financial statements is determined by the results of the The Audit Board (BPK).

National Narcotics Board (BNN) as a government institution, based on the results of the Financial Statements for Fiscal Year 2013 received statement/Unqualified Opinion with paragraph of explanation from the Audit Board, which means the decline of the previous two years. Results of the examination is due to the Financial Statements of the National Narcotics Board does not meet the characteristic of the value of information from the financial statements themselves. Factors affecting the value of government financial reporting information include Government Internal Control System. One major cause of declining statement/opinion of the Audit Board is the weakness of Internal Control System at the Deputy of Eradication.

The aim of research is to understand how the internal control system in the Environment of Deputy of Eradication of the National Narcotics Board. This discussion can be drawn from two variables, namely the Government Internal Control System as an independent variable and Financial Accountability Institute. The research method conducted using qualitative research by conducting interviews, and documentations. The object of this research is the Deputy of Eradication. The Analysis using the theory of Government Internal Control System with five components of internal control approach.

Results achieved that implementation of internal control activities conducted by the Deputy of Eradication is sufficient to meet the criteria of the internal control system, but there are still some things to consider, such as conditions that arise due to the negligence of employees, internal control weaknesses, and the weaknesses of control by supervisors. In conclusion, the Deputy of Eradication need to improve the performance of internal controls and increase attention to some of the conditions that caused weakness in internal control."